Suara Aisyiyah (18 Juli 2024)
Annisa Fithria

Mengajarkan anak tentang uang adalah salah satu tanggung jawab terpenting yang diemban oleh orang tua. Di era digital dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang dan semakin kompleks, kemampuan mengelola keuangan telah menjadi keterampilan hidup yang sangat penting.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang uang sejak dini, anak-anak dapat belajar membuat keputusan finansial yang bijaksana, menghindari jeratan utang, dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih matang.

Memahami uang dari usia muda memiliki dampak jangka panjang yang sangat positif bagi kehidupan anak-anak. Mereka akan belajar untuk lebih menghargai nilai uang, menyadari pentingnya menabung, dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola pengeluaran dengan lebih bijak.

Bekal pengetahuan ini tidak hanya mempersiapkan mereka untuk mengatasi berbagai rintangan ekonomi yang mungkin muncul, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk meraih kesejahteraan finansial. Dengan demikian, anak-anak yang memiliki literasi keuangan yang baik tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Contoh dari penerapan literasi keuangan pada anak bisa dilihat dari cara pemberian uang saku. Dengan membagi uang saku menjadi tiga kategori: menabung, kebutuhan, dan keinginan, anak-anak belajar membuat anggaran sederhana. Mereka memahami bahwa tidak semua uang bisa dihabiskan sekaligus dan bahwa ada nilai dalam menyimpan uang untuk masa depan.

Ketika anak ingin membeli mainan baru, ia harus menabung dari bagian yang disisihkan untuk keinginan, bukan dari kebutuhan atau tabungan. Ini mengajarkan mereka pentingnya menunggu dan menabung untuk sesuatu yang diinginkan, mengembangkan keterampilan sabar dan perencanaan keuangan.

Pendekatan praktis ini mengajarkan anak bahwa uang memiliki fungsi dan nilai yang berbeda tergantung pada cara penggunaannya. Mereka belajar bahwa kebutuhan harus diprioritaskan, sementara keinginan bisa dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi.

Dengan pemahaman ini, anak-anak akan lebih siap menghadapi situasi keuangan yang lebih kompleks di masa dewasa, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menghindari masalah utang.

Mengajarkan Konsep Keinginan dan Kebutuhan
Memahami konsep keinginan dan kebutuhan membantu anak-anak dalam membentuk pola pikir yang lebih kritis terhadap pengeluaran mereka. Saat anak menginginkan sesuatu, seperti mainan baru, ajak mereka berdiskusi untuk mempertimbangkan apakah mainan tersebut benar-benar diperlukan atau hanya diinginkan.

Misalnya, ketika anak meminta mainan baru, kita bisa bertanya, “Apakah kamu benar-benar membutuhkan mainan ini, atau apakah ini hanya sesuatu yang kamu inginkan?” Dengan cara ini, anak belajar mempertimbangkan alasan di balik keinginan mereka dan menimbang apakah pembelian tersebut sesuai dengan prioritas mereka.

Diskusi semacam ini tidak hanya mengajarkan anak untuk berpikir kritis tentang uang, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya menunda kepuasan dan menabung untuk hal-hal yang lebih penting.
Mengajarkan anak untuk mengenali perbedaan antara keinginan dan kebutuhan membantu mereka memahami bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Mereka belajar untuk memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak dan penting sebelum memuaskan keinginan mereka.

Ini adalah keterampilan penting yang akan berguna sepanjang hidup mereka, terutama ketika mereka mulai menghadapi situasi keuangan yang lebih kompleks di masa dewasa. Dengan pembelajaran ini, anak-anak akan lebih siap untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kebiasaan pengelolaan uang yang sehat.

Edukasi Nilai Uang
Salah satu cara paling efektif untuk mengajarkan anak tentang nilai uang adalah melalui kegiatan sehari-hari yang melibatkan penggunaan uang. Aktivitas-aktivitas ini dapat membantu anak memahami konsep dasar keuangan secara praktis dan menyenangkan.

Misalnya, saat mengajak anak berbelanja di pasar atau toko, orang tua bisa menjelaskan harga barang-barang yang dibeli dan menunjukkan bagaimana uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Penjelasan langsung ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana uang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, permainan jual beli di rumah bisa menjadi metode edukasi yang menyenangkan untuk anak-anak. Dalam permainan ini, orang tua dan anak bisa berperan sebagai penjual dan pembeli. Anak bisa menjadi penjual yang menawarkan barang-barang dagangan, sementara orang tua berperan sebagai pembeli.

Selama permainan, anak akan belajar menghitung uang, memberikan kembalian, dan memahami proses transaksi jual beli. Aktivitas ini tidak hanya mengajarkan anak tentang nilai uang tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan matematika dasar, seperti penjumlahan dan pengurangan.

Mendidik anak tentang uang adalah langkah penting yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan keuangan yang baik sejak dini. Mengajarkan konsep sederhana seperti perbedaan antara keinginan dan kebutuhan, pentingnya menabung, dan cara mengelola uang saku dapat memberikan fondasi yang kuat bagi kemandirian finansial mereka di masa depan.

Dengan pendidikan keuangan yang tepat sejak dini, kita dapat berharap anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang lebih bijak dalam mengelola uang dan lebih siap menghadapi masa depan finansial mereka. Mari kita mulai sekarang untuk memberikan mereka bekal yang berharga ini, agar mereka dapat meraih kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

Sumber : https://suaraaisyiyah.id/literasi-keuangan-anak-menyiapkan-generasi-bijak-dalam-mengelola-uang/

Suara Aisyiyah (4 Juli 2024)
Annisa Fithria

Melemahnya nilai tukar rupiah dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan berbagai upaya kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah beragam ancaman yang ada. Stabilitas sangat diperlukan untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan positif terhadap dunia usaha, dan berbagai efek domino lainnya.

Menurut data dari Bloomberg, pada 21 Juni 2024, nilai tukar rupiah berada di angka Rp16.450 per dollar AS. Pada tanggal yang sama tahun sebelumnya, nilai tukar rupiah adalah Rp15.004 per dollar AS. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setahun rupiah telah melemah sekitar 9,64 persen.

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pada tahun 1991, nilai tukar rupiah pernah mencapai angka Rp1.997 per dollar AS. Namun, kekuatan ini tidak bertahan lama. Rupiah mengalami penurunan drastis hingga mencapai titik terendahnya pada Juni 1998, dengan nilai tukar Rp16.650 per dollar AS. Kejatuhan ini memicu krisis moneter yang parah, menjadikan nilai tersebut sebagai yang terendah dalam sejarah Republik Indonesia.

Krisis tahun 1998 tidak hanya mempengaruhi nilai tukar rupiah, tetapi juga membawa dampak yang luas bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Tingginya inflasi, melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok, serta bertambahnya tingkat pengangguran adalah beberapa konsekuensi langsung dari krisis tersebut sehingga turut mendorong terjadinya krisis sosial politik yang parah dan bersejarah.

Saat ini, salah satu faktor utama yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah adalah penguatan dollar AS. Penguatan ini didorong oleh kebijakan moneter yang masih diterapkan oleh Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat, terutama melalui peningkatan suku bunga yang agresif sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Kebijakan ini diantaranya menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap dollar dan melemahnya mata uang lain, termasuk rupiah.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga memainkan peran signifikan. Berbagai konflik geopolitik yang telah mengganggu pasar energi dan pangan global turut serta menyebabkan lonjakan harga komoditas penting. Situasi ini menciptakan tekanan inflasi yang lebih tinggi di berbagai negara termasuk Indonesia, hingga kemudian berdampak pada melemahnya mata uang nasional. Tekanan eksternal ini diperparah oleh kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Kombinasi dari kebijakan moneter ketat di AS, ketidakpastian global, dan tantangan internal ekonomi domestik menciptakan lingkungan yang sulit bagi stabilitas rupiah.

Dampak pelemahan rupiah utamanya akan signifikan dirasakan oleh para pelaku usaha. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya biaya produksi karena harga komoditas dasar yang diimpor dari luar negeri akan menjadi lebih mahal. Pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menanggung biaya tambahan yang tidak murah, hingga kemudian bisa mempengaruhi harga jual produk dan pada akhirnya bisa menurunkan daya saing produk lokal di pasar internasional maupun domestik.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga mempengaruhi sektor energi terutama dalam penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Badan usaha migas menjadikan kurs rupiah sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan harga BBM. Oleh karena itu, depresiasi rupiah yang signifikan bisa memicu kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kenaikan harga BBM ini akan berdampak luas, mulai dari meningkatnya biaya transportasi hingga inflasi yang bisa membebani masyarakat dan sektor usaha lainnya.

Lebih jauh lagi, depresiasi rupiah bisa memperburuk defisit transaksi berjalan karena meningkatnya biaya impor dan berkurangnya nilai ekspor dalam denominasi rupiah. Hal ini juga dapat mempengaruhi cadangan devisa negara yang digunakan untuk menstabilkan mata uang. Dengan cadangan devisa yang tergerus, kemampuan pemerintah untuk intervensi pasar valuta asing akan berkurang dan memperparah volatilitas nilai tukar.

Untuk mengatasi pelemahan rupiah, pemerintah dan otoritas moneter perlu mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan nilai tukar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran rupiah. Selain itu, peningkatan suku bunga acuan dapat menjadi alat penting untuk mengurangi tekanan pada rupiah. Kebijakan makroprudensial lainnya, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap perbankan dan sektor keuangan, juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di samping langkah-langkah tersebut, pemerintah juga harus fokus pada penguatan fundamental ekonomi. Mengendalikan inflasi menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Memperbaiki defisit transaksi berjalan menjadi penting untuk mencerminkan kesehatan ekonomi eksternal negara. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pelemahan nilai tukar rupiah tentu tak dapat dianggap sederhana, sebab jika terus berlanjut akan memberi dampak yang signifikan pada perekonomian secara nasional. Dalam sejarah, bahaya lemahnya rupiah dapat menimbulkan berbagai krisis, bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi tapi juga dapat merambat hingga krisis sosial politik yang tentu kita tidak ingin sejarah seperti krisis 1998 terulang kembali.

Untuk itu, kombinasi kebijakan perlu dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi rupiah dan mengembalikan kepercayaan diri kurs nasional yang tentu akan memiliki efek yang positif terhadap banyak hal. Kombinasi kebijakan strategis seperti intervensi di pasar valuta asing, peningkatan suku bunga acuan, dan penerapan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta berbagai upaya lain dari pemerintah dan otoritas moneter dapat secara responsif dan terukur memberikan dampak positif terhadap penguatan rupiah.

Selain itu, memperkuat fundamental ekonomi menjadi langkah yang krusial. Mengendalikan inflasi, memperbaiki defisit transaksi berjalan, dan meningkatkan daya saing ekspor adalah langkah-langkah yang harus diutamakan. Dengan kombinasi kebijakan yang komprehensif dan proaktif, kita berharap pemerintah dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sumber : https://suaraaisyiyah.id/bahaya-rupiah-melemah/

Suara Aisyiyah (4 April 2024)
Annisa Fithria

Bantuan sosial (Bansos) telah menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan. Bansos menjadi cara instan untuk memberikan jaringan keamanan dan keselamatan bagi mereka yang terpinggirkan dan terancam kemiskinan.

Selama tahun 2014-2024, hampir satu dekade masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dana yang disediakan untuk perlindungan sosial nyaris mencapai Rp4.000 triliun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, alokasi tepatnya mencapai Rp3.663,4 triliun dari tahun 2014 hingga 2024. Pada APBN tahun 2024 dimana juga menjadi tahun yang akan dilangsungkannya Pemilu, dana sebesar Rp496,8 triliun telah dialokasikan untuk perlindungan sosial yang akan diperuntukkan kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Alokasi dana perlindungan sosial pada tahun 2024 ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia, bahkan melebihi alokasi untuk perlindungan sosial selama masa pandemi COVID-19. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari dampak pandemi, alokasi untuk perlindungan sosial tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,4 persen dari Rp439,1 triliun yang telah dialokasikan pada tahun 2023.

Sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan, “Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Bansos merupakan manifestasi dari keterangan pasal tersebut yang dapat juga diartikan bahwa bansos adalah hak warga negara yang membutuhkan.

Pertanyaan mendasar berikutnya, apakah amanat undang-undang ini telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Fakta menunjukkan tidak demikian. Sejak tahun 2015 hingga 2023, meskipun anggaran besar telah dialokasikan, penurunan tingkat kemiskinan belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2023 misalnya, tingkat kemiskinan hanya menurun pada angka 9,36 persen, sementara target RPJMN seharusnya mencapai 8 persen.

Bansos yang merupakan satu dari berbagai cara untuk menekan angka kemiskinan nyatanya belum begitu efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen pemerintah untuk mengelola program tersebut secara profesional dan serius.

Pengelolaan data penerima manfaat yang masih buruk, tumpang tindih, dan tidak sinerginya program perlindungan sosial antar lembaga pemerintah serta dijadikannya Bansos sebagai komoditas politik yang sekedar menjadi alat untuk kepentingan elektoral, membuat program tersebut gampang menguap dan kehilangan kemampuan optimalnya untuk menekan angka kemiskinan, mendorong penerima manfaat menjadi berdaya, dan merangsang masyarakat kelas bawah untuk naik kelas.

Bansos sebagai komoditas politik dapat terlihat jelas melalui alokasi pengelolaan postur anggaran perlindungan sosial pada tahun-tahun menjelang Pemilu. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudiono misalnya, menjelang pemilu 2014 anggaran bansos pada tahun tersebut naik secara signifikan sebesar Rp484,1 triliun dibanding 2013 yang hanya Rp200,8 triliun.

Sementara itu di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, postur anggaran perlindungan sosial juga mengalami kenaikan pada tahun-tahun menjelang pemilu, seperti tahun 2019 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp419,2 triliun, dengan kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar Rp162,56 triliun, dan pada tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun yang juga lebih besar 12,4 persen atau hanya Rp439,1 triliun pada tahun 2023.

Menjadikan Bansos sebagai tunggangan politik untuk kepentingan elektoral semata jelas merupakan kesalahan dan pelanggaran. Memanfaatkan fasilitas negara, anggaran, dan program yang dibiayai oleh pajak rakyat dan bukan dari kantong-kantong elit politik adalah kejahatan.

Penggunaan Bansos untuk kepentingan politik elektoral tentu akan menghadirkan ketimpangan dan ketidakadilan, dimana pemberian Bansos hanya fokus pada satu daerah tempat dimana ia akan memenangkan kompetisi politik dan seiring dengan hal tersebut tentu akan mengabaikan rakyat di daerah yang lain.

Politik Bansos tersebut kerap kali dilakukan oleh politikus yang sedang mempertahankan kekuasaannya, sehingga keberadaan rakyat miskin menjadi penting untuk merawat kemenangan politiknya. Dalam pengertian, semakin banyak jumlah orang miskin, maka semakin besar pula peluang untuk memenangkan pertarungan politik elektoral dengan memanfaatkan Bansos. Sehingga menjadi mungkin, jauhnya tingkat keberhasilan program perlindungan sosial adalah upaya untuk merawat kemiskinan sebagai investasi kemenangan politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Kondisi seperti ini menjadikan Pemilu yang merupakan puncak dari perayaan demokrasi berjalan tidak seimbang dan jauh dari rasa adil. Menyebabkaan ongkos politik menjadi mahal yang pada akhirnya akan mengamputasi kesempatan masyarakat untuk masuk gelanggang politik dan hilangnya kesempatan yang setara untuk menjadi pelayan publik.

Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang turunnya kualitas demokrasi di Indonesia sebagaimana data indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist yang menempatkan Indonesia pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dengan status flawed democracy atau cacat demokrasi dengan mengukur berbagai hal lainnya, termasuk sistem Pemilu, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan keadilan.

Bansos sudah seharusnya dikembalikan pada tujuan awal yaitu menjadi jaring pengaman masyarakat yang lemah bukan menjadi tunggangan politik untuk kepentingan kotor kekuasaan. Pengelolaan Bansos harus dikelola secara professional, akuntabel, dan berkeadilan untuk dapat menjadi alat penanganan kemiskinan yang optimal.

Menjadikan Bansos lebih bernilai bukan hanya sekedar menjadi alat pelepas rasa lapar masyarakat secara temporer melainkan menjadi cara untuk menciptakan peluang dan kesetaraan yang sama, mendorong masyarakat menjadi berdikari dan berdaya serta menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat.

Sumber : https://suaraaisyiyah.id/bansos-demokrasi-dan-upaya-merawat-kemiskinan/

Babelpedia (1 Agustus 2023)

Sobirin Malian

Pemilu dan Pilkada serentak 2024 kurang sekitar sembilan bulan, tetapi nampak jelas di berbagai daerah belum nampak jelas siapa kandidat partai yang di usung. Masyarakat pun berteka-teki siapa kiranya kandidat yang akan diusung oleh masing-masing partai. Sejatinya, Pilkada menjadi momentum terbaik partai politik untuk mengusung figur andalannya untuk memenangi kompetisi politik di tiap daerah. Sejauh yang dapat ditangkap partai politik masih bermanuver agar figur yang diusung tidak meleset.

Dari pengalaman partai selama ini, memang menentukan (kandidasi) diwarnai dengan proses yang tidak mudah sehingga sejumlah partai baru benar-benar dapat memastikannya ketika batas waktu makin mendekati masa batas pendaftaran. Pencalonan (kandidat) sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana pengelolaan organisasi partai yang didalamnya mencerminkan implementasi demokrasi internal.

Dari berbagai pemberitaan di media off line dan media on line, bagaimana potret bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai pada Pilkada 2024 ? Dalam kandidasi, tujuan yang diinginkan partai adalah memunculkan kandidat yang kompeten, berintegritas, diterima publik, dan mampu menerjemahkan platform (ideologi) partai dalam berbagai kebijakan. Melalui kandidatnya diharapkan kinerja gemilang partai ikut terangkat, mengapa ? karena selama ini kiprah partai politik dipandang secara pesimistis tidak akan membawa harapan perbaikan. Bahkan, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, citra tiang demokrasi ini dinilai kian memburuk.

Buruknya citra partai politik (parpol) saat ini tak lepas dari beragam sikap dan langkah yang ditampilkannya di hadapan publik selama ini. Kinerja parpol dalam segala bidang kegiatan lumpuh. Sementara itu, perpecahan di dalam partai serta dugaan keterlibatan anggota- anggotanya di dalam perkara korupsi menjadikan publik cenderung menilai negatif partai politik. Oleh karena itu, tak berlebihan jika kemudian harapan politik ikut disematkan, melalui keberhasilan memenangi Pilkada 2024, terutama di daerah yang dianggap strategis dan sebagai lumbung suara seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Partai Belum Siap Pencalonan (penentuan) kandidat terutama kalau yang berasal dari internal partai umumnya partai itu sendiri belum siap. Dalam hal ini, maka semua partai membuka kesempatan kepada pihak terutama eksternal untuk didominasikan. Melalui pencalonan terbuka ini memungkinkan partai mencalonkan figure di luar kader partai. Persyaratan, seperti berapa lama masa kenaggotaan partai, tak dipersoalkan. Figur-figur dengan latar belakang militer, kepolisian, ormas, birokrat, selebritas, tokoh agama dan pengusaha__kini bisa menjadi kandidat partai. Mengapa partai membuka peluang lebar dari eksternal ?

Disadari, proses pengkaderan di partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan gelaran pilkada yang serentak, menuntut partai menyediakan stok kader yang tidak sedikit untuk bisa dinominasikan. Ketidakmampuan partai mempersiapkan kader pada pilkada yang waktunya sudah ditetapkan jauh-kauh hari oleh KPU, menggambarkan partai lebih memilih “keputusan” di waktu-waktu akhir.

Kemungkinan lain, dalam upaya memenangi pilkada seringkali dihadapkan pada seberapa jauh kandidat memiliki peluang menang. Tidak jarang aspek ini dimiliki oleh figur dari eksternal karena sederet rekam jejak figur yang moncer ketika menjabat atau piawai di bidang masing-masing, contoh Anies Baswedan yang dicalonkan Nasdem, PKS dan Demokrat dalam konstatasi Presiden 2024 mendatang. Memang ketika stok kader tidak tersedia dalam internal partai, upaya meminang figur eksternal adalah pilihan yang tak dapat dihindarkan.Tentu pilihan itu bukan tanpa resiko terutama nanti di saat setelah menang harus mampu menerjemahkan platform (ideologi) partai tadi.

Bagaimanapun memilih fidur eksternal pun sejatinya tidak mudah. Hal ini akibat adanya ketentuan electoral threshold dan dinamika koalisi partai dalam pengusungan kandidat. Kalau pun hasil dari kandidasi internal partai memutuskan mengusung figur hasil seleksi, itu pun tidak menjamin akan mulus disepakati oleh mitra koalisi. Penentuan dan pilihan siapa yang diusung menjadi nomor satu (kepala) atau dua (wakil) juga aspek yang sangat menentukan dan dapat menimbulkan friksi yang dapat menajam. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi, saat ujung keputusan bagaimana sebetulnya kemauan konstituen sebagai penentu suara. Jika hal ini tidak diperhatikan dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kader atau pemilih maka bisa berimplikasi munculnya kekecewaan dan eksodus besar-besaran. Sudah kita lihat, ada partai mengusung yang tidak sejalan dengan kader akhirnya kader memilih “kandidat” yang berbeda dengan yang diusung partai. Ada penggembosan suara partai disini.

Elit Penentu Hiruk pikuk penentuan kandidat, diluar yang telah dikemukakan di atas sering juga memperlihatkan proses yang elitis. Dalam artian, keputusan mengenai figur yang diusung kadang-kadang dalam suasana senyap karena lebih banyak ditentukan oleh elit partai. Pemimpin partai dengan lingkaran elit pengurus khususnya di Indonesia__ memiliki pengaruh besar untuk memutuskan bakal calon (kandidat). Terlebih pada partai dengan pemimpin sentral atau sosok paling berpengaruh yang sangat menentukan. Dengan tipe partai seperti ini hanya elit partai yang memiliki akses kedekatan dengan pemimpin yang bisa ikut memberi sumbangan pengaruh dalam beragam keputusan partai, termasuk bakal calon. Kuatnya pengaruh figur pemimpin ini membuat penetapan bakal calon bisa tampak lebih karena selera atau faktor kedekatan dengan elit partai.

Dalam kandidasi elitis tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa melahirkan praktik politik uang atau transaksional, seperti dugaan adanya biaya politik bakal calon yang ingin diusung. Yang menjadi persoalan keputusan elit partai bisa juga menimbulkan persoalan karena tidak “terbuka” bagi anggota partai lain atau publik; padahal salah satu wujud kedaulatan partai adalah terlibatnya anggota dalam sejumlah kebijakan partai, termasuk penentuan bakal calon. Pelibatan dan partisipasi dari anggota partai diperlukan mengingat dalam kesempatan itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa penentuan bakal calon dilakukan melalui makanisme yang transparan dan akuntabel. Termasuk nanti partai harus berkoalisi.

Akhirnya, sudah saatnya partai senafas dengan substansi demokrasi yaitu bersifat transparan dan akuntabel bukan elitis. Partai memiliki peluang menempatkan seluruh komponennya mengikuti proses pencarian bakal calon kepala daerah yang diharapkan nanti bisa kompetitif. Partai juga bisa mempersiapkan diri sedini mungkin dalam menghadapi Pilkada. Dengan persiapan yang lebih dini, matang tentu partai tidak lagi gamang dalam menyiapkan bakal calon yang akan diusung. Wallahu ‘alam bissawab.

Sumber : https://babelpedia.id/kegamangan-partai-dalam-menentukan-kandidat-di-pilkada-serentak/

Harian Terbit (6 Juli 2023)

Sobirin Malian

Tahun 70-an budayawan Emha Ainun Najib pernah menulis esay menarik berjudul “Utang-Utang Kebudayaan.” Bagi saya, esay Emha itu sangat inspiratif dan masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Esay Emha itu, intinya menyatakan betapa pentingnya kesadaran manusia untuk selalu kreatif terutama melahirkan alternaif nilai. Dalam kaitan itu, kata Emha, manusia sebagai makhluk kebudayaan memiliki “utang-utang kebudayaan” yang harus dibayar demi membangun peradaban bermartabat.

Pembayaran “utang-utang kebudayaan” itu, lanjut Emha, adalah fardhu ain (harus dilakukan semua orang) melalui penciptaan karya yang bermakna dan bernilai – itulah makanya hukumnya wajib. Menunda berkarya apalagi tidak melakukannya berarti menumpuk utang kebudayaan atau malah abai dengan nilai-nilai peradaban.

Gagasan Emha itu, hingga kini tetap relevan dan tentu dapat diperluas dalam perspektif sosial, misalnya saja, terkait dengan (1) kewajiban para pemimpin untuk selalu memiliki gagasan dan karya yang visioner, dan (2) kewajiban para pemimpin dalam meregenerasi (kader) kepemimpinan, dan tentu (3) itulah bentuk legacy (warisan) yang dapat dipertanggungjawabkan di masa depan.

Konteks Etis-Ideologis

Tak ada yang mampu menahan laju waktu, tapi ingatlah waktu seringkali sangat berjasa melahirkan pemimpin, namun pemimpin tidak an-sich dilahirkan oleh zaman. Pemimpin juga ditentukan oleh kesanggupan dan kemampuan diri sendiri. Zaman dapat diartikan sebagai dinamika perubahan yang berbasis pada spirit (nilai) tertentu. Misalnya, politik dinasti Kennedy di Amerika. Terdapat tiga (legacy) peran signifikan dalam pemerintahan keluarga Kennedy, yaitu meningkatkan toleransi antarwarga Amerika; melakukan reformasi perlindungan kesehatan, dan meningkatkan peran Amerika di kancah internasional.

Selain itu, upaya yang dilakukan ‘trah’ Kennedy untuk mempertahankan keberlangsungan dinasti mereka adalah dengan mempertahankan ambisi, membentuk tim yang kuat, membangun image media, kampanye inovatif dan terorganisir serta memanfaatkan kepopuleran keluarga Kennedy. Kendati telah didesain sedemikian rupa tetap saja ‘trah’ Kennedy tidak mampu bertahan, isu “perubahan” mendorong rakyat Amerika memilih alternatif lain. Penggantian ‘trah’ Kennedy telah berlangsung berkali-kali, namun satu hal yang patut dicatat – dalam perspektif positif, bahwa hingga saat ini rakyat Amerika tetap menjadikan keluarga Kennedy pada poisisi penting dalam percaturan politik Amerika, karena dianggap memiliki legacy yang jelas bagi bangsa Amerika.

Demikian juga, nilai-nilai perjuangan di negara kita. Zaman pergerakan pada era kolonialisme telah mendorong lahirnya semangat patriotisme dan nasionalisme. Kemerdekaan dan terwujudnya negara kesatuan/kebangsaan pun menjadi cita-cita kolektif. Pilihan etis-ideologis menjadi patriot dan nasionalis sejati telah dijalankan dengan sangat baik oleh para founding fathers negeri ini seperti HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Sjahrir, M.Natsir, Moh. Hatta, M. Yamin, Soepomo dan lain-lain. Terkait dengan kesanggupan dan kemampuan diri sendiri untuk lahir menjadi pemimpin mengacu kepada kualitas personal yang tercermin pada integritas, akhlak, komitmen, kemampuan dan dedikasi yang terproyeksi secara ideologis dan sosial. Kualitas personal itu berhadapan vis a vis dengan realitas obyektif dan menjelma menjadi karakter.

Karakter kuat inilah yang menjadikan para pendiri republik ini tidak lembek, tidak getas dan mudah menyerah ditekan kekuatan eksternal terutama kaum kolonial maupun dihimpit problem personal seperti kemiskinan dan kesulitan hidup. Ideologi dan idealisme mengalahkan pragmatisme. Jalan perjuangan menjadi pendirian, apapun resikonya. Sebagai pemimpin dan pelopor, mereka menyadari perjuangan tidak boleh putus. Oleh karena itu pengkaderan (regenerasi) mutlak diperlukan. Para pendiri bangsa ini pun membuka peluang bagi anak-anak muda saat itu untuk berkembang dan menemukan eksistensinya. Ini nampak pada dedikasi Tjokroaminoto dalam mengkader Soekarno, Semaun, M.Natsir dan lainnya untuk menjadi pemimpin bangsa (Lihat, Bonnie Triyana, 3/6/2021). “Utang Kebudayaan” yang dimaksud Emha dalam kontesk ini telah dibayar oleh seorang Tjokroaminoto.

Di masa rezim Orde Baru, tradisi melahirkan para pemimpin masih berlanjut, tetapi dengan aksentuasi teknokrasi. Dengan dukungan para teknokrat, Soeharto membangun rezim yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi ala W.W. Rostow dengan cita-cita kesejahteraan kolektif dengan plus-minusnya.  Di luar lingkaran kekuasaan Orba, LSM, komunitas sosial, kampus, politik dan budaya juga melahirkan para pemimpin non formal, lembaga sosial agama menjadi bukti sekaligus fenomena bahwa pengkaderan telah berjalan. Mereka ini kemudian bertebaran memasuki ranah publik dan mengambil peran masing-masing sesuai dengan minat serta kemampuannya. Ada yang menjadi politisi, ulama, lembaga-lembaga pemberdayaan publik, LSM, hukum, seni budaya dan lain-lain.

Banalitas

Di era reformasi, makin banyak muncul pemimpin, tetapi tidak semuanya memiliki rekam jejak yang jelas. Regenerasi berlangsung tapi terkesan tidak natural, dinamis (dalam arti kurang sehat) dan terukur. Banyak pemimpin dadakan, karbitan tidak jarang pemimpin muda nebeng pada tokoh besar dan akhirnya bisa menduduki pos-pos dalam pemerintahan, BUMN atau dalam Parpol. Hubungan patron-klien tampak dominan.

Tampaknya konsep bahwa pemimpin selalu lahir dari gerakan (peristiwa) sosial politik-budaya “sudah tidak berlaku” lagi dan digantikan anggapan bahwa siapa pun bisa jadi pemimpin asal memiliki akses pada kekuasaan bahkan di back-up orang penting pemerintahan. Akhirnya, banyak pemimpin yang menjalankan peran sosialnya karena “dicangkok” oleh patron-klien politik dan ekonomi. Bertebaranlah pemimpin-pemimpin instans, tidak matang, bahkan tidak otentik. Kritik yang banyak dilakukan terhadap politik dinasti seakan menguap. Celakanya yang “mencangkok” pemimpin instan ini adalah tokoh pemerintahan mulai dari Presiden hingga tingkat kelurahan.

Apa yang dilakukan para patron politik dan ekonomi ketika mereka mengorbitkan pemimpin-pemimpin baru model demikian, maka tidak tergolong sebagai upaya membayar “utang-utang kebudayaan”, tetapi justru merusak tatanan kebudayaan dan demokrasi yang sehat. Tentu hal demikian tidak bisa ditolerir karena itulah pangkal KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Meminjam istilah Hannah Arent, model demikian tak lebih adalah banalitas, bentuk kejahatan dalam politik. Bentuk kejahatan model ini tidaklah harus orang-orang jahat berhati kejam penuh dendam. Orang-orang biasa pun bisa melakukan kejahatan besar ketika dia terakses pada kekuasaan karena ia tidak berfikir kritis di dalam melihat keadaan yang lebih luas. Tentu pemimpin model demikian jika salah langkah bisa berakibat fatal. Hal ini disebabkan banyak faktor, misalnya pragmatisme atau primodialisme dan interes kekuasaan yang kuat dan dominan. Idealisme, dedikasi dan sikap amanah pun terpinggirkan.

Politik sejatinya adalah seni mengelola kekuasaan. Kata seni pada frase itu menegaskan bahwa politik merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam kebudayaan sangat menjaga relasinya dengan nilai, etika, moral, norma, ide, perilaku dan (nilai) karya. Para pemimpin instan dapat dikatakan melawan kodrat kebudayaan, dan itu dapat dibuktikan di era digital ini. Sebagai tambahan kata seni (berpolitik, berkuasa) mengacu pada etika, logika, dan estetika. Etika mengacu pada keluruhan akhlak (moral). Logika mengacu pada kebenaran, dan estetika mengacu pada fatsoen, keelokan, kepantasan dan kewajaran. Ibarat orang berbisnis, pelaku bisnis bukan saja berarti bisnis yang membawa untung banyak, melainkan juga bisnis yang berkualitas etis (K.Bertens; 2000,6). Semua itu bermuara pada martabat (salah satu sifat kenegawaranan).

Para pemimpin yang “dipaksakan” hadir padahal dia bersifat instan, cangkokan dan mentah outputnya bukanlah nilai-nilai kebudayaan yang menggerakkan kreativitas bangsa, melainkan banalisme; dia menjadi blunder kebudayaan, kontra produktif dengan substansi demokrasi. Inilah yang kita rasakan saat ini.

sumber : https://www.harianterbit.com/opini/2749379457/pemimpin-bernilai-budaya-bukan-pemimpin-banalitas