Jakartasatu (20 Juni 2023)

Sobirin Malian

Semakin mendekati tahun politik, adalah wajar jika kegaduhan demokrasi semakin marak. Hal yang tidak wajar manakala masih abainya manusia Indonesia akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila atau pengabaian manusia terhadap etika politik Pancasila. Hal itu dapat dilacak dari semakin minimnya upaya klarifikasi sesudah kontroversi cawe-cawe Presiden beberapa waktu lalu.

Demokrasi itu memang gaduh dan kegaduhan politik menjelang tahun politik itu jelas. Tetapi, kegaduhan demokrasi yang terlahir dari beragam kontroversi dengan disertai absurditas, isu-isu halusinatif dengan kemasan hiper-realitas bukanlah watak seorang negawaran yang Pancasilais. Prinsip demokrasi sebagai proses penanaman nilai-nilai mulia kesetaraan yang inklusif telah melewati garis demarkasi karena setara menjadi kebebasan warga untuk melakukan apa saja. Terlebih lagi, isu-isu halusinatif itu dalam ranah politik digital, kemudian direproduksi oleh buzzer politik untuk tujuan menghalangi bahkan menjatuhkan kandidat salah satu Capres, terutama menyerang pihak-pihak yang berseberangan secara ugal-ugalan.

Akal Sehat Politik

Ada yang menyimpulkan bahwa buzzer atau pihak-pihak yang berseberangan kemudian menyerang dengan argumen absurd itu dianggap sebagai penumpang gelap demokrasi. Para penumpang gelap demokrasi ini menggerakkan isu halusinatif dengan tujuan membodohi dan merusak proses pembelajaran politik kewargaan. Ini menjadi bahan bukti bahwa akal sehat kita masih jauh dari etika politik Pancasila.

Manuver politik yang ditampilkan tidak mencerminkan sebuah pembelajaran politik yang santun, tetapi lebih kepada mempertontonkan intrik saling jegal, saling kuasa tanpa mempedulikan nasib rakyat. Dalam agama, sifat demikian disebut _hasad_, yakni salah satu penyakit ruhani. _Hasad_ atau dengki adalah salah satu yang paling berbahaya untuk kehidupan manusia. Kita disebut _hasad_ kepada seseorang jika kita – tanpa alasan yang terukur, apalagi alasan yang adil – serta merta merasa tidak senang kepada segala kelebihan atau keutamaan yang dipunyainya. Kelebihan itu dapat bersifat kebendaan, seperti misalnya kekayaan harta; dapat juga bersifat keruhanian, seperti, kedudukan, kehormatan atau pretise, kecakapan, dan lain-lain. Jika kita menyimpan kedengkian kepada seseorang, biasanya selain kita membencinya juga diam-diam atau terang-terangan dalam hati kita menginginkan orang itu celaka. Dan kalau sudah begitu, besar sekali kemungkinan kita langsung atau tidak langsung berusaha menjegalnya, mencelakakannya.

Berbarengan dengan itu, kita, apakah melalui sikap dan tindakan kita sendiri atau bisa juga melalui buzzer yang dibayar, terus melancarkan serangan, fitnah, yaitu berita hoax atau berita-berita buruk yang tak benar atau palsu serta berita yang diplintir intinya menghancurkan reputasi orang yang tidak disenangi itu. Jika hal ini dilakukann oleh seorang yang punya kuasa atau pemimpin, maka tak lain dia telah menjadi seorang tiran. Dalam terminologi Qur’an disebut _thughyan_ – asal kata istilah _thaghut_ (si tiran). Seorang tiran selalu ingin memaksakan kehendak kepada lain tanpa memberi peluang kepada orang itu untuk melakukan pertimbangan bebas. Dalam perspektif Qur’an, sikap tiran (tiranik) sangat dilarang dan biasanya dipertentangkan dengan iman kepada Allah. Mengapa begitu? Karena dalam sikap tiranik terselip pandangan, bahwa diri sendiri pasti benar, dan orang lain pasti salah. Yaitu, pandangan memutlakkan diri sendiri.

Kembali lagi ke soal etika politik. Disadari, tidak selamanya politik itu penuh dengan intrik, tipu muslihat apalagi pembodohan. Politik sejatinya dapat memberikan pembelajaran berharga soal bagaimana demokrasi dibangun dengan etika politik Pancasila seperti mengedepankan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang sejatinya dapat mendorong politik sebagai ruang untuk mengkomunikasikan beragam programatik kandidat dan bukan terjebak pada prosesi pencitraan yang hiper-realistis, apalagi menumpulkan sensibilitas publik.

Apabila kita telah sepakat bahwa kontestasi pemilu (demokrasi) adalah upaya melahirkan generasi kepemimpinan, tentunya kita harus realistis dalam mendongkrak popularitas dan meraih kekuasaan dengan tetap mengutamakan etika politik Pancasila. Etika yang dapat menuntun para kandidat politik untuk kembali menampilkan akal sehat politik yang mengedepankan otentisitas, substansial dan tentunya mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Tujuannya tidak lain sebagai media pembelajaran politik kewargaan dan bukan sebatas instrumen dekoratif dalam politik apalagi pencitraan.

Dengan mengedepankan etika politik Pancasila akan menjadi transformasi pengetahuan politik. Pengetahuan yang mengacu pada bentuk, konsep, informasi dan pertimbangan faktual, mengenai sistem politik dan pemerintahan. Di samping itu, merupakan keterampilan intelektual terkait kepiawaian dalam menggambarkan, menginterpretasikan dan menilai fenomena politik. Kepiawaian yang dapat membatasi terjadinya fanatisme berlebihan dari kesatuan politik. Tak kalah pentingnya, mengedepankan etika politik dapat menjadi ruh dalam segala jenis tindakan guna membangun patriotisme dan nasionalisme.

Penutup

Akhirnya, sebagai persiapan memasuki tahun politik 2024, akan lebih elok dan bersifat negarawan jika Presiden Jokowi tidak lagi cawe-cawe yang kontra-produktif. Presiden hendaknya mampu menjaga sikap kenegarawanannya. Ingat, kehancuran masyarakat antara lain dimulai oleh subyektivitas para tokohnya dalam melihat yang benar dan salah, padahal mereka itu tidak lebih daripada orang-orang yang diperbudak oleh tirani. Oleh karena itu, jangan sia-siakan umur kekuasaan presiden yang tinggal hitungan bulan dengan perbuatan yang akan membuahkan reputasi buruk!

sumber https://jakartasatu.com/2023/06/20/kegaduhan-demokrasi-dan-etika-politik/

Harian Indonesia News (6 Juni 2023)

Sobirin Malian

Istilah letargi berasal dari kata lethe, yakni salah satu nama sungai dari empat sungai yang disebut-sebut dalam mitologi Yunani, yang dapat dikonstruksi sebagai gejala yang dimulai dari kecenderungan untuk melupakan atau ketidakmampuan untuk menggerakkan memori dan menemukan kebenaran dan hal hal yang esensial.

Dalam istilah kesehatan, letargi adalah kondisi ketika tubuh terasa sangat lelah dan tetap tidak membaik setelah beristirahat. Tak hanya lelah, seseorang yang mengalami letargi akan sulit beraktivitas karena sering mengantuk, lesu, dan sulit berkonsentrasi.

Kondisi ini bisa disebabkan oleh gangguan fisik maupun psikologis. Rasa lelah yang berat atau letargi seringkali muncul sebagai salah satu tanda atau gejala penyakit tertentu. Berbeda dengan rasa lelah atau letih karena beraktivitas, letargi umumnya tidak hilang atau membaik meski penderitanya sudah tidur atau beristirahat.

Uniknya, sebagaimana diuangkap oleh Robertus Robet (2016), letargi secara etimologi juga memiliki kesamaan dengan kata aletheia yang dalam bahasan Yunani berarti kebenaran. Huruf a diawal kata a-letheia bermakna bukan atau tidak tersembunyi. Aletheia dengan demikian bisa berarti penyingkapan atau kebenaran. Kebenaran dengan demikian berkaitan dengan penolakan untuk melupakan (alethe).

Dengan demikian, letargi dalam konteks tulisan ini_secara prinsipiil adalah kecenderungan untuk menerima segala hal apa “adanya”, apa yang disajikan secara mentah, bahkan menerima apa-apa yang sebenarnya keliru dan bertentangan dengan pendirian-pendirian kita. Di dalam letargi, kita sebenarnya sudah menyerah kepada keadaan, tapi kita berpura-pura terlibat dan antusias di dalamnya.

Di dalam letargi, seluruh daya aktivitas dimulai bukan dengan bagaimana mengupayakan apa yang benar, melainkan dengan apa yang sekadar bisa dari yang ada. Itulah sebabnya, Schall menyebut letargi sebagai kelelahan dan kemalasan mental untuk mencapai kebenaran dan kualitas. Itu sebabnya, para sejawaran menyebut letargi sebagai hal yang berbahaya, karena itu sinyal gejala runtuhnya peradaban.

Cawe-Cawe dan Letargi

Akhir-akhir ini viral tentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Intinya yang paling banyak dikritik adalah betapa tak beretikanya Presiden dalam kaitan Pilpres 2024 mendatang. Presiden telah “menanggalkan” sikap kenegawarannya demi mempertahankan “penerus” dan kebijakannya. Tentu ada banyak pertanyaan mengapa Presiden cawe-cawe demikian. Yang jelas dalam konteks letargi, presiden telah meninggalkan jejak kemubaziran tindakannya.

Presiden Jokowi boleh dibilang telah gagal dalam mengusung standar etis dan begitu mudah jatuh ke dalam hipokrisi. Cawe-cawe bukanlah legacy yang dapat diteladani. Teolog Amerika, James Vincent Schall berpandangan, letargi sebagai gejala historis dalam kebudayaan (politik) ketimbang persoalan dalam perilaku sebagaimana ditafsirkan sosiolog tingkah laku.

Dalam pandangan Schall, letargi lebih merujuk pada kelelahan secara mental, bukan kelelahan fisik dan bukan semata-mata persoalan perilaku. Jadi, letargi sejatinya menyangkut kemunduran yang lebih subtil, yakni tanda dari mulainya gejala kemerosotan dalam peradaban, kemandulan dalam dunia intelektual, kemandekan dalam politik dan sosial (James V. Schaal SJ, 2014).

Secara fisik mungkin kita aktif, bergerak dinamis ke sana kemari, berkunjung ke berbagai pihak (tokoh agama, pesantren, tokoh parpol, dll) tetapi sebenarnya mental kita mentok dan kering gagasan. Fenomena letargi membuat kita gagal menggerakkan kapasitas mental untuk mencari alternatif-alternatif yang paling optimum dan berkualitas untuk mengatasi masalah yang ada. Akibatnya, ditiap aktivitas terutama oleh elit negara__banyak waktu dihabiskan untuk menutupi keburukan-keburukan besar melalui akumulasi keburukan-keburukan kecil.

Sinyal Runtuhnya Peradaban

Disamping kualitas yang pas-pasan, umumnya kita memang payah dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Letargi telah membuat kita jatuh dan terjebak dalam kecenderungan untuk “asal-asalan”, pragmatis atau “yang penting bukan dia” (dalam konteks kelicikan menjegal musuh politik). Kita tidak berfikir bagaimana melampaui dan mencari apa atau siapa yang terbaik untuk masyarakat, negara dan bangsa. Ketiadaan upaya mencari yang terbaik itu adalah awal dari kemerosotan peradaban. Sungguh hal ini sangat menyedihkan.

Perilaku Politik

Salah satu ciri letargi dalam kebudayaan terlihat dalam sulitnya mempertahankan suatu karakter dalam perilaku politik dan berdemokrasi kita, cawe-cawe Jokowi itu contohnya. Cawe-cawe dianggap “jalan yang benar”, padahal itu menimbukan preseden buruk karena seharusnya seorang Presiden bersikap menjadi “negarawanan”, sportif dan obyektif.

Cawe-cawe dalam konteks letargi kebudayaan adalah kontraproduktif dengan karakter membangun demokrasi yang sehat. Perilaku politik seharusnya bukan mengusung konfrontatif, melainkan mengusung ide dan gagasan.

Uniknya, perilaku ini diterima secara mentah-mentah – terutama oleh pengikutnya -dalam diskursus publik secara umum. Perilaku cawe-cawe dalam politik diterima sebagai suatu kewajaran.

Dengan begitu, rakyat kebanyakan tidak pernah dididik berpolitik di dalam gagasan. Tanpa gagasan, rakyat akan dengan mudah melupakan. Tanpa gagasan, politik tidak akan pernah dialami sebagai perjuangan, melainkan hanya sebatas pilihan-pilihan instan.

Akibatnya lebih jauh, demokrasi politik dan juga hukum tidak pernah mengalami kemajuan. Kita hanya disibukkan dengan “kegaduhan-kegaduhan” yang kontraproduktif dengan gagasan untuk maju. Guru, dosen, kyai, ulama diminta mengajarkan pendidikan berkarakter, tetapi politik kita – di saat yang sama mengajarkan cawe-cawe (letargi); bagaimana cara mengkhianati karakter dengan sukses – untuk saat ini bisa jadi politik yang menang, berjaya, tetapi itu sangat ironis. Wallahu’alam bissawab.

Sumber https://harianindonesianews.com/read/letargi-kebudayaan-dan-perilaku-politik

Babelpedia (30 April 2023)

Sobirin Malian (Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan)

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang menuai kecaman karena komentarnya di media sosial Facebook yang bernada ancaman terhadap warga Muhammadiyah.

Andi pada mulanya mengomentari pernyataan peneliti BRI, Prof. Thomas Djamaluddin soal perbedaan metode penetapan Idulfitri 2023. Komentar tersebut dinilai bernada ancaman hingga akhirnya viral di media sosial.

Dalam komentarnya, Andi menulis “Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua padMuhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian.” (Sumber CNN Indonesia, 26/4/2023).

Ujaran kebencian yang disampaikan oleh Andi Pangerang itu menggambarkan bahwa perbedaan dalam beragama abelum menjadi rahmat. Perbedaan masih dianggap sebagai permusuhan.
Beragama Kekanakan KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) pada tahun 90-an awal pernah menulis buku yang sangat kontemplatif berjudul Saleh Sosial Saleh Ritual. Dalam buku tersebut dengan sangat kontemplatif bahkan intuitif dia menyindir dengan sangat halus perilaku beragama kita yang seringkali masih sangat kekanak-kanakan untuk menghindari kata ingusan.

Betapa dalam beragama, kata Gus Mus, kita masih primitif dan ndeso. Kecenderungan kita masih tekstualitas dan konservatif. Melihat orang yang berbeda adalah melihat musuh yang harus diperangi, yang harus dilawan, yang harus dibinasakan, yang harus diberangus, dimusnahkan, bahkan jika perlu dihabisi secara zero sum game (tujuh turunan).
​Memang buku Gus Mus itu terbit sudah lebih 20 tahun lebih, tapi dalam kenyataannya “gagasan” buku itu masih sangat relevan dengan keadaan pola keberagamaan kita hari ini. Bisa jadi, kontemplasi Gus Mus memang melampaui zamannya sehingga menembus dimensi ruang dan waktu; atau bisa jadi justru kita memang tak kunjung beranjak dewasa dalam beragama ? Kelihatannya pilihan kedua adalah gambaran utuh pola keberagamaan kita. Hingga hari ini kita masih belum meningkat menjadi umat yang dewasa (al-ihsan). Umat yang bisa menghargai perbedaan; yang menjadikan perbedaan sebagai bahan baku persatuan (unity in diversity). Umat yang pada level al-ihsan, menjadikan perbedaan sebagai rahmat.

​Benarkah atau bukankah kita adalah agama yang rahmatan lil alamin ? Realitasnya tidak bisa kita jawab dengan tegas. Secara teoritis jawaban itu mudah. Kredo agama Islam memang rahmatan lil alamin. Namun, jika kita pindahkan kredo tersebut ke dalam praksis kehidupan sehari-hari, jujur dengan sangat berat hati kita harus mengatakan bahwa perilaku kita belum mencerminkan profil yang kehadirannya mengasihi sesama.
Toleransi Dalam Kemajemukan
​Dalam fenomena seringkali kekerasan,terorisme atau tindakan-tindakan sejenis lahir dari sikap intoleran, tidak menghargai dan menghormati perbedaan. Para pelaku menyebut tindakan mereka dimotivasi oleh ajaran agama, padahal tidak. Menurut Murad W Hofmann dalam Islam the Alternative (1999), fenomena terorisme yang terjadi di berbagai negara dan banyak tempat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam atau agama lain mana pun.
​Ditegaskan Murad, ajaran agama sejatinya mendorong pada sikap toleran. Dalam Islam, misalnya, Al Quran berulang kali menyatakan, perbedaan di antara umat manusia_baik warna kulit, ras, bahasa dan lain-lain_adalah sunatullah, wajar. Allah bahkan melukiskan pluralisme ideologi sebagai rahmat.

​Ini bisa disimak dalam ayat, “Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan” (al Maidah:48). Ayat lainnya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman?” (Yunus:99).
Redefinisi Kebaikan Mengutip yang pernah dinarasikan Taman Hasan (2008) dalam al Quran, setidaknya memuat lima istilah yang dalam bahasa kita sama-sama diterjemahkan sebagai kebaikan, yaitu: al khaer, al-ma’ruf, al-birr,al-ihsan dan as-sholeh. Kelima istilah ini diterjemahkan sebagai kebaikan, padahal ketika diaplikasikan pada kehidupan nyata “makna” antara satu sama lain memiliki nuansa dan dimensi yang berbeda.

​Al-khaer di dalam Al-Qur’an diantaranya : berarti lebih baik, kebaikan atau kebajikan. Al-khair adalah sesuatu yang memegang peranan penting dalam Islam karena datang murni dari Allah. Al-ma’ruf; kebaikan dalam wilayah sosial. Al-birr, kebaikan pada diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Al-ihsan, kebaikan yang sesungguhnya bukan kewajiban bagi kita, melainkan kita bersedia melakukannya.As-ssholeh: kebaikan yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan, meliputi ranah sosial, politik, dan juga budaya.

​Dalam konteks kehidupann sosial beragama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia, yang dibutuhkan adalah transformasi kebaikan al-khaer, al-ma’ruf, al-birr menjadi kebaikan al-ihsan dan as-sholeh. Kebaikan yang bersifat individu menjadi kebaikan yang bersifat sosial.
​Nabi Muhammad SAW pernah memberi contoh yang baik ketika terjadi peristiwa fatkhu Makkah (penaklukan kota Mekah). Pasukan Muslim yang berhasil mengalahkan kaum kafir dan melucuti senjatanya justru oleh Nabi tidak disakiti. Nabi bahkan membebaskan mereka. Dalam konteks ini, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan kategori al-ihsan. Kebaikan yang dilakukan, padahal tidak ada tuntutan dan kewajiban baginya untuk melakukan hal itu.
Penutup

​Pada akhirnya, dari banyak pengalaman terganggunya kerukunan akibat intoleransi di Indonesia, kiranya perlu didesain (social engineering) agar tetap memiliki daya tahan (resilience) untuk menghargai, menghormati, serta melangsungkan kehidupan harmoni sosial yang tidak dalam ke-semu-an. Hal ini penting karena seringkali harmoni dalam ke-semu-an akan menciptakan persoalan yang jauh lebih serius daripada sebelumnya dikelola dan dipersiapkan lebih dahulu.\

Sumber https://babelpedia.id/toleransi-dan-umat-beragama-yang-baik/