Harian Terbit (6 Juli 2023)

Sobirin Malian

Tahun 70-an budayawan Emha Ainun Najib pernah menulis esay menarik berjudul “Utang-Utang Kebudayaan.” Bagi saya, esay Emha itu sangat inspiratif dan masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Esay Emha itu, intinya menyatakan betapa pentingnya kesadaran manusia untuk selalu kreatif terutama melahirkan alternaif nilai. Dalam kaitan itu, kata Emha, manusia sebagai makhluk kebudayaan memiliki “utang-utang kebudayaan” yang harus dibayar demi membangun peradaban bermartabat.

Pembayaran “utang-utang kebudayaan” itu, lanjut Emha, adalah fardhu ain (harus dilakukan semua orang) melalui penciptaan karya yang bermakna dan bernilai – itulah makanya hukumnya wajib. Menunda berkarya apalagi tidak melakukannya berarti menumpuk utang kebudayaan atau malah abai dengan nilai-nilai peradaban.

Gagasan Emha itu, hingga kini tetap relevan dan tentu dapat diperluas dalam perspektif sosial, misalnya saja, terkait dengan (1) kewajiban para pemimpin untuk selalu memiliki gagasan dan karya yang visioner, dan (2) kewajiban para pemimpin dalam meregenerasi (kader) kepemimpinan, dan tentu (3) itulah bentuk legacy (warisan) yang dapat dipertanggungjawabkan di masa depan.

Konteks Etis-Ideologis

Tak ada yang mampu menahan laju waktu, tapi ingatlah waktu seringkali sangat berjasa melahirkan pemimpin, namun pemimpin tidak an-sich dilahirkan oleh zaman. Pemimpin juga ditentukan oleh kesanggupan dan kemampuan diri sendiri. Zaman dapat diartikan sebagai dinamika perubahan yang berbasis pada spirit (nilai) tertentu. Misalnya, politik dinasti Kennedy di Amerika. Terdapat tiga (legacy) peran signifikan dalam pemerintahan keluarga Kennedy, yaitu meningkatkan toleransi antarwarga Amerika; melakukan reformasi perlindungan kesehatan, dan meningkatkan peran Amerika di kancah internasional.

Selain itu, upaya yang dilakukan ‘trah’ Kennedy untuk mempertahankan keberlangsungan dinasti mereka adalah dengan mempertahankan ambisi, membentuk tim yang kuat, membangun image media, kampanye inovatif dan terorganisir serta memanfaatkan kepopuleran keluarga Kennedy. Kendati telah didesain sedemikian rupa tetap saja ‘trah’ Kennedy tidak mampu bertahan, isu “perubahan” mendorong rakyat Amerika memilih alternatif lain. Penggantian ‘trah’ Kennedy telah berlangsung berkali-kali, namun satu hal yang patut dicatat – dalam perspektif positif, bahwa hingga saat ini rakyat Amerika tetap menjadikan keluarga Kennedy pada poisisi penting dalam percaturan politik Amerika, karena dianggap memiliki legacy yang jelas bagi bangsa Amerika.

Demikian juga, nilai-nilai perjuangan di negara kita. Zaman pergerakan pada era kolonialisme telah mendorong lahirnya semangat patriotisme dan nasionalisme. Kemerdekaan dan terwujudnya negara kesatuan/kebangsaan pun menjadi cita-cita kolektif. Pilihan etis-ideologis menjadi patriot dan nasionalis sejati telah dijalankan dengan sangat baik oleh para founding fathers negeri ini seperti HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Sjahrir, M.Natsir, Moh. Hatta, M. Yamin, Soepomo dan lain-lain. Terkait dengan kesanggupan dan kemampuan diri sendiri untuk lahir menjadi pemimpin mengacu kepada kualitas personal yang tercermin pada integritas, akhlak, komitmen, kemampuan dan dedikasi yang terproyeksi secara ideologis dan sosial. Kualitas personal itu berhadapan vis a vis dengan realitas obyektif dan menjelma menjadi karakter.

Karakter kuat inilah yang menjadikan para pendiri republik ini tidak lembek, tidak getas dan mudah menyerah ditekan kekuatan eksternal terutama kaum kolonial maupun dihimpit problem personal seperti kemiskinan dan kesulitan hidup. Ideologi dan idealisme mengalahkan pragmatisme. Jalan perjuangan menjadi pendirian, apapun resikonya. Sebagai pemimpin dan pelopor, mereka menyadari perjuangan tidak boleh putus. Oleh karena itu pengkaderan (regenerasi) mutlak diperlukan. Para pendiri bangsa ini pun membuka peluang bagi anak-anak muda saat itu untuk berkembang dan menemukan eksistensinya. Ini nampak pada dedikasi Tjokroaminoto dalam mengkader Soekarno, Semaun, M.Natsir dan lainnya untuk menjadi pemimpin bangsa (Lihat, Bonnie Triyana, 3/6/2021). “Utang Kebudayaan” yang dimaksud Emha dalam kontesk ini telah dibayar oleh seorang Tjokroaminoto.

Di masa rezim Orde Baru, tradisi melahirkan para pemimpin masih berlanjut, tetapi dengan aksentuasi teknokrasi. Dengan dukungan para teknokrat, Soeharto membangun rezim yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi ala W.W. Rostow dengan cita-cita kesejahteraan kolektif dengan plus-minusnya.  Di luar lingkaran kekuasaan Orba, LSM, komunitas sosial, kampus, politik dan budaya juga melahirkan para pemimpin non formal, lembaga sosial agama menjadi bukti sekaligus fenomena bahwa pengkaderan telah berjalan. Mereka ini kemudian bertebaran memasuki ranah publik dan mengambil peran masing-masing sesuai dengan minat serta kemampuannya. Ada yang menjadi politisi, ulama, lembaga-lembaga pemberdayaan publik, LSM, hukum, seni budaya dan lain-lain.

Banalitas

Di era reformasi, makin banyak muncul pemimpin, tetapi tidak semuanya memiliki rekam jejak yang jelas. Regenerasi berlangsung tapi terkesan tidak natural, dinamis (dalam arti kurang sehat) dan terukur. Banyak pemimpin dadakan, karbitan tidak jarang pemimpin muda nebeng pada tokoh besar dan akhirnya bisa menduduki pos-pos dalam pemerintahan, BUMN atau dalam Parpol. Hubungan patron-klien tampak dominan.

Tampaknya konsep bahwa pemimpin selalu lahir dari gerakan (peristiwa) sosial politik-budaya “sudah tidak berlaku” lagi dan digantikan anggapan bahwa siapa pun bisa jadi pemimpin asal memiliki akses pada kekuasaan bahkan di back-up orang penting pemerintahan. Akhirnya, banyak pemimpin yang menjalankan peran sosialnya karena “dicangkok” oleh patron-klien politik dan ekonomi. Bertebaranlah pemimpin-pemimpin instans, tidak matang, bahkan tidak otentik. Kritik yang banyak dilakukan terhadap politik dinasti seakan menguap. Celakanya yang “mencangkok” pemimpin instan ini adalah tokoh pemerintahan mulai dari Presiden hingga tingkat kelurahan.

Apa yang dilakukan para patron politik dan ekonomi ketika mereka mengorbitkan pemimpin-pemimpin baru model demikian, maka tidak tergolong sebagai upaya membayar “utang-utang kebudayaan”, tetapi justru merusak tatanan kebudayaan dan demokrasi yang sehat. Tentu hal demikian tidak bisa ditolerir karena itulah pangkal KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Meminjam istilah Hannah Arent, model demikian tak lebih adalah banalitas, bentuk kejahatan dalam politik. Bentuk kejahatan model ini tidaklah harus orang-orang jahat berhati kejam penuh dendam. Orang-orang biasa pun bisa melakukan kejahatan besar ketika dia terakses pada kekuasaan karena ia tidak berfikir kritis di dalam melihat keadaan yang lebih luas. Tentu pemimpin model demikian jika salah langkah bisa berakibat fatal. Hal ini disebabkan banyak faktor, misalnya pragmatisme atau primodialisme dan interes kekuasaan yang kuat dan dominan. Idealisme, dedikasi dan sikap amanah pun terpinggirkan.

Politik sejatinya adalah seni mengelola kekuasaan. Kata seni pada frase itu menegaskan bahwa politik merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam kebudayaan sangat menjaga relasinya dengan nilai, etika, moral, norma, ide, perilaku dan (nilai) karya. Para pemimpin instan dapat dikatakan melawan kodrat kebudayaan, dan itu dapat dibuktikan di era digital ini. Sebagai tambahan kata seni (berpolitik, berkuasa) mengacu pada etika, logika, dan estetika. Etika mengacu pada keluruhan akhlak (moral). Logika mengacu pada kebenaran, dan estetika mengacu pada fatsoen, keelokan, kepantasan dan kewajaran. Ibarat orang berbisnis, pelaku bisnis bukan saja berarti bisnis yang membawa untung banyak, melainkan juga bisnis yang berkualitas etis (K.Bertens; 2000,6). Semua itu bermuara pada martabat (salah satu sifat kenegawaranan).

Para pemimpin yang “dipaksakan” hadir padahal dia bersifat instan, cangkokan dan mentah outputnya bukanlah nilai-nilai kebudayaan yang menggerakkan kreativitas bangsa, melainkan banalisme; dia menjadi blunder kebudayaan, kontra produktif dengan substansi demokrasi. Inilah yang kita rasakan saat ini.

sumber : https://www.harianterbit.com/opini/2749379457/pemimpin-bernilai-budaya-bukan-pemimpin-banalitas

Jakartasatu (20 Juni 2023)

Sobirin Malian

Semakin mendekati tahun politik, adalah wajar jika kegaduhan demokrasi semakin marak. Hal yang tidak wajar manakala masih abainya manusia Indonesia akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila atau pengabaian manusia terhadap etika politik Pancasila. Hal itu dapat dilacak dari semakin minimnya upaya klarifikasi sesudah kontroversi cawe-cawe Presiden beberapa waktu lalu.

Demokrasi itu memang gaduh dan kegaduhan politik menjelang tahun politik itu jelas. Tetapi, kegaduhan demokrasi yang terlahir dari beragam kontroversi dengan disertai absurditas, isu-isu halusinatif dengan kemasan hiper-realitas bukanlah watak seorang negawaran yang Pancasilais. Prinsip demokrasi sebagai proses penanaman nilai-nilai mulia kesetaraan yang inklusif telah melewati garis demarkasi karena setara menjadi kebebasan warga untuk melakukan apa saja. Terlebih lagi, isu-isu halusinatif itu dalam ranah politik digital, kemudian direproduksi oleh buzzer politik untuk tujuan menghalangi bahkan menjatuhkan kandidat salah satu Capres, terutama menyerang pihak-pihak yang berseberangan secara ugal-ugalan.

Akal Sehat Politik

Ada yang menyimpulkan bahwa buzzer atau pihak-pihak yang berseberangan kemudian menyerang dengan argumen absurd itu dianggap sebagai penumpang gelap demokrasi. Para penumpang gelap demokrasi ini menggerakkan isu halusinatif dengan tujuan membodohi dan merusak proses pembelajaran politik kewargaan. Ini menjadi bahan bukti bahwa akal sehat kita masih jauh dari etika politik Pancasila.

Manuver politik yang ditampilkan tidak mencerminkan sebuah pembelajaran politik yang santun, tetapi lebih kepada mempertontonkan intrik saling jegal, saling kuasa tanpa mempedulikan nasib rakyat. Dalam agama, sifat demikian disebut _hasad_, yakni salah satu penyakit ruhani. _Hasad_ atau dengki adalah salah satu yang paling berbahaya untuk kehidupan manusia. Kita disebut _hasad_ kepada seseorang jika kita – tanpa alasan yang terukur, apalagi alasan yang adil – serta merta merasa tidak senang kepada segala kelebihan atau keutamaan yang dipunyainya. Kelebihan itu dapat bersifat kebendaan, seperti misalnya kekayaan harta; dapat juga bersifat keruhanian, seperti, kedudukan, kehormatan atau pretise, kecakapan, dan lain-lain. Jika kita menyimpan kedengkian kepada seseorang, biasanya selain kita membencinya juga diam-diam atau terang-terangan dalam hati kita menginginkan orang itu celaka. Dan kalau sudah begitu, besar sekali kemungkinan kita langsung atau tidak langsung berusaha menjegalnya, mencelakakannya.

Berbarengan dengan itu, kita, apakah melalui sikap dan tindakan kita sendiri atau bisa juga melalui buzzer yang dibayar, terus melancarkan serangan, fitnah, yaitu berita hoax atau berita-berita buruk yang tak benar atau palsu serta berita yang diplintir intinya menghancurkan reputasi orang yang tidak disenangi itu. Jika hal ini dilakukann oleh seorang yang punya kuasa atau pemimpin, maka tak lain dia telah menjadi seorang tiran. Dalam terminologi Qur’an disebut _thughyan_ – asal kata istilah _thaghut_ (si tiran). Seorang tiran selalu ingin memaksakan kehendak kepada lain tanpa memberi peluang kepada orang itu untuk melakukan pertimbangan bebas. Dalam perspektif Qur’an, sikap tiran (tiranik) sangat dilarang dan biasanya dipertentangkan dengan iman kepada Allah. Mengapa begitu? Karena dalam sikap tiranik terselip pandangan, bahwa diri sendiri pasti benar, dan orang lain pasti salah. Yaitu, pandangan memutlakkan diri sendiri.

Kembali lagi ke soal etika politik. Disadari, tidak selamanya politik itu penuh dengan intrik, tipu muslihat apalagi pembodohan. Politik sejatinya dapat memberikan pembelajaran berharga soal bagaimana demokrasi dibangun dengan etika politik Pancasila seperti mengedepankan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang sejatinya dapat mendorong politik sebagai ruang untuk mengkomunikasikan beragam programatik kandidat dan bukan terjebak pada prosesi pencitraan yang hiper-realistis, apalagi menumpulkan sensibilitas publik.

Apabila kita telah sepakat bahwa kontestasi pemilu (demokrasi) adalah upaya melahirkan generasi kepemimpinan, tentunya kita harus realistis dalam mendongkrak popularitas dan meraih kekuasaan dengan tetap mengutamakan etika politik Pancasila. Etika yang dapat menuntun para kandidat politik untuk kembali menampilkan akal sehat politik yang mengedepankan otentisitas, substansial dan tentunya mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Tujuannya tidak lain sebagai media pembelajaran politik kewargaan dan bukan sebatas instrumen dekoratif dalam politik apalagi pencitraan.

Dengan mengedepankan etika politik Pancasila akan menjadi transformasi pengetahuan politik. Pengetahuan yang mengacu pada bentuk, konsep, informasi dan pertimbangan faktual, mengenai sistem politik dan pemerintahan. Di samping itu, merupakan keterampilan intelektual terkait kepiawaian dalam menggambarkan, menginterpretasikan dan menilai fenomena politik. Kepiawaian yang dapat membatasi terjadinya fanatisme berlebihan dari kesatuan politik. Tak kalah pentingnya, mengedepankan etika politik dapat menjadi ruh dalam segala jenis tindakan guna membangun patriotisme dan nasionalisme.

Penutup

Akhirnya, sebagai persiapan memasuki tahun politik 2024, akan lebih elok dan bersifat negarawan jika Presiden Jokowi tidak lagi cawe-cawe yang kontra-produktif. Presiden hendaknya mampu menjaga sikap kenegarawanannya. Ingat, kehancuran masyarakat antara lain dimulai oleh subyektivitas para tokohnya dalam melihat yang benar dan salah, padahal mereka itu tidak lebih daripada orang-orang yang diperbudak oleh tirani. Oleh karena itu, jangan sia-siakan umur kekuasaan presiden yang tinggal hitungan bulan dengan perbuatan yang akan membuahkan reputasi buruk!

sumber https://jakartasatu.com/2023/06/20/kegaduhan-demokrasi-dan-etika-politik/

Harian Indonesia News (6 Juni 2023)

Sobirin Malian

Istilah letargi berasal dari kata lethe, yakni salah satu nama sungai dari empat sungai yang disebut-sebut dalam mitologi Yunani, yang dapat dikonstruksi sebagai gejala yang dimulai dari kecenderungan untuk melupakan atau ketidakmampuan untuk menggerakkan memori dan menemukan kebenaran dan hal hal yang esensial.

Dalam istilah kesehatan, letargi adalah kondisi ketika tubuh terasa sangat lelah dan tetap tidak membaik setelah beristirahat. Tak hanya lelah, seseorang yang mengalami letargi akan sulit beraktivitas karena sering mengantuk, lesu, dan sulit berkonsentrasi.

Kondisi ini bisa disebabkan oleh gangguan fisik maupun psikologis. Rasa lelah yang berat atau letargi seringkali muncul sebagai salah satu tanda atau gejala penyakit tertentu. Berbeda dengan rasa lelah atau letih karena beraktivitas, letargi umumnya tidak hilang atau membaik meski penderitanya sudah tidur atau beristirahat.

Uniknya, sebagaimana diuangkap oleh Robertus Robet (2016), letargi secara etimologi juga memiliki kesamaan dengan kata aletheia yang dalam bahasan Yunani berarti kebenaran. Huruf a diawal kata a-letheia bermakna bukan atau tidak tersembunyi. Aletheia dengan demikian bisa berarti penyingkapan atau kebenaran. Kebenaran dengan demikian berkaitan dengan penolakan untuk melupakan (alethe).

Dengan demikian, letargi dalam konteks tulisan ini_secara prinsipiil adalah kecenderungan untuk menerima segala hal apa “adanya”, apa yang disajikan secara mentah, bahkan menerima apa-apa yang sebenarnya keliru dan bertentangan dengan pendirian-pendirian kita. Di dalam letargi, kita sebenarnya sudah menyerah kepada keadaan, tapi kita berpura-pura terlibat dan antusias di dalamnya.

Di dalam letargi, seluruh daya aktivitas dimulai bukan dengan bagaimana mengupayakan apa yang benar, melainkan dengan apa yang sekadar bisa dari yang ada. Itulah sebabnya, Schall menyebut letargi sebagai kelelahan dan kemalasan mental untuk mencapai kebenaran dan kualitas. Itu sebabnya, para sejawaran menyebut letargi sebagai hal yang berbahaya, karena itu sinyal gejala runtuhnya peradaban.

Cawe-Cawe dan Letargi

Akhir-akhir ini viral tentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Intinya yang paling banyak dikritik adalah betapa tak beretikanya Presiden dalam kaitan Pilpres 2024 mendatang. Presiden telah “menanggalkan” sikap kenegawarannya demi mempertahankan “penerus” dan kebijakannya. Tentu ada banyak pertanyaan mengapa Presiden cawe-cawe demikian. Yang jelas dalam konteks letargi, presiden telah meninggalkan jejak kemubaziran tindakannya.

Presiden Jokowi boleh dibilang telah gagal dalam mengusung standar etis dan begitu mudah jatuh ke dalam hipokrisi. Cawe-cawe bukanlah legacy yang dapat diteladani. Teolog Amerika, James Vincent Schall berpandangan, letargi sebagai gejala historis dalam kebudayaan (politik) ketimbang persoalan dalam perilaku sebagaimana ditafsirkan sosiolog tingkah laku.

Dalam pandangan Schall, letargi lebih merujuk pada kelelahan secara mental, bukan kelelahan fisik dan bukan semata-mata persoalan perilaku. Jadi, letargi sejatinya menyangkut kemunduran yang lebih subtil, yakni tanda dari mulainya gejala kemerosotan dalam peradaban, kemandulan dalam dunia intelektual, kemandekan dalam politik dan sosial (James V. Schaal SJ, 2014).

Secara fisik mungkin kita aktif, bergerak dinamis ke sana kemari, berkunjung ke berbagai pihak (tokoh agama, pesantren, tokoh parpol, dll) tetapi sebenarnya mental kita mentok dan kering gagasan. Fenomena letargi membuat kita gagal menggerakkan kapasitas mental untuk mencari alternatif-alternatif yang paling optimum dan berkualitas untuk mengatasi masalah yang ada. Akibatnya, ditiap aktivitas terutama oleh elit negara__banyak waktu dihabiskan untuk menutupi keburukan-keburukan besar melalui akumulasi keburukan-keburukan kecil.

Sinyal Runtuhnya Peradaban

Disamping kualitas yang pas-pasan, umumnya kita memang payah dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Letargi telah membuat kita jatuh dan terjebak dalam kecenderungan untuk “asal-asalan”, pragmatis atau “yang penting bukan dia” (dalam konteks kelicikan menjegal musuh politik). Kita tidak berfikir bagaimana melampaui dan mencari apa atau siapa yang terbaik untuk masyarakat, negara dan bangsa. Ketiadaan upaya mencari yang terbaik itu adalah awal dari kemerosotan peradaban. Sungguh hal ini sangat menyedihkan.

Perilaku Politik

Salah satu ciri letargi dalam kebudayaan terlihat dalam sulitnya mempertahankan suatu karakter dalam perilaku politik dan berdemokrasi kita, cawe-cawe Jokowi itu contohnya. Cawe-cawe dianggap “jalan yang benar”, padahal itu menimbukan preseden buruk karena seharusnya seorang Presiden bersikap menjadi “negarawanan”, sportif dan obyektif.

Cawe-cawe dalam konteks letargi kebudayaan adalah kontraproduktif dengan karakter membangun demokrasi yang sehat. Perilaku politik seharusnya bukan mengusung konfrontatif, melainkan mengusung ide dan gagasan.

Uniknya, perilaku ini diterima secara mentah-mentah – terutama oleh pengikutnya -dalam diskursus publik secara umum. Perilaku cawe-cawe dalam politik diterima sebagai suatu kewajaran.

Dengan begitu, rakyat kebanyakan tidak pernah dididik berpolitik di dalam gagasan. Tanpa gagasan, rakyat akan dengan mudah melupakan. Tanpa gagasan, politik tidak akan pernah dialami sebagai perjuangan, melainkan hanya sebatas pilihan-pilihan instan.

Akibatnya lebih jauh, demokrasi politik dan juga hukum tidak pernah mengalami kemajuan. Kita hanya disibukkan dengan “kegaduhan-kegaduhan” yang kontraproduktif dengan gagasan untuk maju. Guru, dosen, kyai, ulama diminta mengajarkan pendidikan berkarakter, tetapi politik kita – di saat yang sama mengajarkan cawe-cawe (letargi); bagaimana cara mengkhianati karakter dengan sukses – untuk saat ini bisa jadi politik yang menang, berjaya, tetapi itu sangat ironis. Wallahu’alam bissawab.

Sumber https://harianindonesianews.com/read/letargi-kebudayaan-dan-perilaku-politik

Harian Terbit (1 Juni 2023)

Sobirin Malian

Dalam suatu kesempatan pidato di Dewan Konstitusi Nasional, menjelang revolusi Perancis, Alex de Tocqueville, menyatakan: “oleh karena terkesan dalam masyarakat tenang-tenang saja, tidak ada gejolak yang berarti dan revolusi dianggap masih jauh, maka kita menganggap negara tidak ada masalah. Tuan-tuan…izinkan saya menyatakan bahwa, Anda sekalian sedang menipu diri sendiri. Saya yakin, saat ini kita sedang tidur diatas gunung berapi, bara api…(Alex de Tocqueville, On Democracy, Revolution and Society: 1980).

Apa kira-kira yang dapat kita tangkap makna dari pidato Alex de Tocqueville di depan Assemble Nationale Constituante, Perancis) itu. Pada tahun 1848 itu, ia mengingatkan rezim Orleans bahwa Perancis saat itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Cengkeraman aristokrasi yang berusaha mempertahankan status quo-nya, menurut De Tocqueville, sudah tidak relevan. Lalu ia menyatakan, harus ada solusi politik ke arah terbebas dari kungkungan aristokrasi. Apa yang dirasakan Alex de Tocqueville saat itu tampaknya sama dengan kondisi kita sekarang. Bahwa negara ini sesungguhnya tidak sedang dalam baik-baik saja. Kita sejatinya sedang mengalami guncangan politik dan hukum yang luar biasa.

Episentrum Persoalan

Bangsa ini terus diguncang berbagai skandal menjelang tahun politik 2024. Selain kasus terbaru, “Bancakan Korupsi Proyek Tower BTS Rp8 Triliun yang melibatkan Menkominfo”, masih banyak kasus rasuah yang belum terungkap dan belum tertangani. Pertanyaan yang perlu kita ajukan sebagai anak bangsa adalah, apakah kecemasan kita hanya pada kasus lenyapnya uang negara yang digondol para koruptor itu?

Jawabnya: Tidak ! Episentrum masalah bukan semata kerugian negara (korupsi), masalah lain masih banyak, misalnya, ancaman perpanjangan masa jabatan Presiden atau penundaan Pemilu masih saja membayangi. Juga masalah peradilan dan hukum di mana saat ini publik seperti mengalami ketidakpercayaan pada MK, MA, Kejagung, KPK dan lain-lain.

Lembaga peradilan seolah mengalami ketidakpercayaan di titik nadir terendah akibat beberapa putusannya sangat bertolak belakang dengan harapan publik. Putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dirasa sangat janggal dan dianggap sebagai putusan yang syarat dengan nuansa politik karena menjelang Pemilu 2024. Isu teraktual yang menarik perhatian publik adalah diduga bocornya putusan MK yang dirilis Prof. Denny Indrayana yang isinya putusan MK lebih memilih sistem proposional tertutup.

Dari beberapa putusan MK yang kontroversial itu – sejumlah akademisi menilai problem besar MK itu terletak pada hakim-hakimnya yang tidak lagi sebagai negarawan dan penegak yang adil, malah terkesan menjadi corong penguasa.Masalah kenegaraan lain yang tidak kalah besar adalah bagaimana relasi sebab akibat antara penguasa, hukum dan eksistensi bangsa. Muatan utama refleksi tidak masalah semata masalah korupsi dan kerugian negara, tetapi permasalahan ideologis (ideological corruption).

Dalam korupsi uang negara, ada ancaman bahaya terselubung, yakni pembunuhan ideologi kenegaraan dan ideologi kebangsaan. Pembunuhan ideologi masuk dari pintu sindikatisme berupa pelaksanaan kebijakan-kebijakan (kotor) negara terutama terhadap para buzzer dan influencer untuk kepentingan persekongkolan jahat kendati memakai baju dan slogan kepentingan umum. Dalam sindikalisme korupsi atau sindikat korupsi, empat pilar kebangsaan Tunggal Ika – yang bersifat ko-eksistentif digerogoti oleh kepentingan persekongkolan atau lebih jauh kepentingan oligarki. Ekses yang paling mencelakakan adalah deklinasi dan polarisasi yang mengancam kepercayaan publik terhadap ideologi dan simbol-simbol kebangsaan. Dari situ lahirlah gerakan-gerakan pencarian keselamatan publik.

Gerakan-gerakan primordial berslogan khilafah, politik identitas sesungguhnya pijaran-pijaran kecil dari sumber letupan masalah, yakni sindikalisme, Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Gerakan-gerakan ini dapat saja kita sebut sebagai impian kolektif (collective dream) semacam utopia bersama masyarakat kecil yang ingin segera keluar dari himpitan hidup kita yang selama ini ditumpukan kepada wakil rakyat tetapi tak kunjung hadir mewakili kepentingan mereka. Dalam sindikasi korupsi – jembatan representasi dibebankan pada partai politik, lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif yang mengalami patahan tak tersambungkan.

Menurut Gaetamo Mosca patahan paling menyolok ada pada kelakuan destruktif lembaga legislatif, yudikatif yang berbuntut keraguan akan masa depan pemerintah (The Ruling Class, 1939). Jadi guncangan besar eksistensi bangsa ini terletak di situ, sebab dari sudut sindikalisme, korupsi tidak lagi sekadar penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan diri dan kelompok. Namun, korupsi merupakan tindakan sekelompok orang berkuasa yang sengaja menghancurkan ideologi negara lewat sindikat korupsi. Dalam sindikalisme korupsi bersemayam pengeroposan ideologi negara.

Secara sederhana dapat dijelaskan, dari kasus e-KTP atau Proyek BTS Menkominfo, Hambalang atau kasus besar lainnya, dapat dipastikan kasus korupsi tidak lagi menjadi perilaku kotor personal. Artinya, korupsi sudah masuk ranah sindikasi korupsi (Corruption Syndicate); persekongkolan jahat di tingkat elit negara (termasuk partai politik) untuk merampas uang negara secara sistematis dan itu sejatinya menggerogoti ideologi negara, karena mereka seharusnya yang bertanggungjawab atas kelangsungan dan berkomitmen menjaga ruh ideologi. Tetapi yang terjadi mereka menjadi contoh yang buruk sebagai pelaksana ideologi negara. Akhirnya, ideologi negara Pancasila justru dikotori oleh perilaku tidak terpuji. Ideologi pun rontok.

sumber https://www.harianterbit.com/opini/2748983830/korupsi-dan-rontoknya-ideologi