Feature

Fikih Wanita dalam Bingkai Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Fikih Wanita dalam Bingkai Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Dalam sebuah "Diskusi Siti Bariyah" di Islamic Center, Aisya Nabila Hanifa, seorang mahasiswi Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan (UAD), menyampaikan dinamika perkembangan pemikiran tentang Fikih Wanita yang menjadi salah satu topik hangat. Muhammadiyah dalam pandangan Manhaj Tarjih memandang kedudukan dan peran perempuan tidak boleh berhenti pada pemahaman tekstual semata, melainkan...

Membangun Jiwa Pemimpin yang Inklusif Melalui Organisasi Mahasiswa

Dr. Enung Hasanah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Manajemen Pendidikan, menjadi pemateri yang interaktif dalam acara Kongres Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UAD yang diselenggarakan pada 2 Juni 2025 di Ruang Serbaguna Kampus IV UAD. Ia memaparkan materi mengenai cara membangun jiwa inklusif melalui organisasi mahasiswa. “Berorganisasi menjadi cara...
Membangun Jiwa Pemimpin yang Inklusif Melalui Organisasi Mahasiswa
Tantangan dalam Penerapan Surat Edaran tentang Larangan Penahanan Ijazah

Tantangan dalam Penerapan Surat Edaran tentang Larangan Penahanan Ijazah

Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan webinar nasional secara daring pada 31 Mei 2025 yang dihadiri oleh Dr. Holyness Singadimedja, S.H., M.H., sebagai pemateri yang memaparkan tantangan dalam penerapan surat edaran tentang larangan penahanan ijazah. Surat edaran adalah bentuk peraturan administratif yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan untuk memberikan pedoman,...

Efektivitas Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang Tidak Memiliki Implikasi Hukum

Angga Suanggana, S.H., M.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi narasumber kritis dalam webinar nasional yang berlangsung secara daring pada 31 Mei 2025, yang dihadiri lebih dari 100 peserta dengan partisipasi yang tinggi. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) saat ini sedang ramai...
Efektivitas Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang Tidak Memiliki Implikasi Hukum
1 26 27 28 29 30 188