Babelpedia (1 Agustus 2023)

Sobirin Malian

Pemilu dan Pilkada serentak 2024 kurang sekitar sembilan bulan, tetapi nampak jelas di berbagai daerah belum nampak jelas siapa kandidat partai yang di usung. Masyarakat pun berteka-teki siapa kiranya kandidat yang akan diusung oleh masing-masing partai. Sejatinya, Pilkada menjadi momentum terbaik partai politik untuk mengusung figur andalannya untuk memenangi kompetisi politik di tiap daerah. Sejauh yang dapat ditangkap partai politik masih bermanuver agar figur yang diusung tidak meleset.

Dari pengalaman partai selama ini, memang menentukan (kandidasi) diwarnai dengan proses yang tidak mudah sehingga sejumlah partai baru benar-benar dapat memastikannya ketika batas waktu makin mendekati masa batas pendaftaran. Pencalonan (kandidat) sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana pengelolaan organisasi partai yang didalamnya mencerminkan implementasi demokrasi internal.

Dari berbagai pemberitaan di media off line dan media on line, bagaimana potret bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai pada Pilkada 2024 ? Dalam kandidasi, tujuan yang diinginkan partai adalah memunculkan kandidat yang kompeten, berintegritas, diterima publik, dan mampu menerjemahkan platform (ideologi) partai dalam berbagai kebijakan. Melalui kandidatnya diharapkan kinerja gemilang partai ikut terangkat, mengapa ? karena selama ini kiprah partai politik dipandang secara pesimistis tidak akan membawa harapan perbaikan. Bahkan, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, citra tiang demokrasi ini dinilai kian memburuk.

Buruknya citra partai politik (parpol) saat ini tak lepas dari beragam sikap dan langkah yang ditampilkannya di hadapan publik selama ini. Kinerja parpol dalam segala bidang kegiatan lumpuh. Sementara itu, perpecahan di dalam partai serta dugaan keterlibatan anggota- anggotanya di dalam perkara korupsi menjadikan publik cenderung menilai negatif partai politik. Oleh karena itu, tak berlebihan jika kemudian harapan politik ikut disematkan, melalui keberhasilan memenangi Pilkada 2024, terutama di daerah yang dianggap strategis dan sebagai lumbung suara seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Partai Belum Siap Pencalonan (penentuan) kandidat terutama kalau yang berasal dari internal partai umumnya partai itu sendiri belum siap. Dalam hal ini, maka semua partai membuka kesempatan kepada pihak terutama eksternal untuk didominasikan. Melalui pencalonan terbuka ini memungkinkan partai mencalonkan figure di luar kader partai. Persyaratan, seperti berapa lama masa kenaggotaan partai, tak dipersoalkan. Figur-figur dengan latar belakang militer, kepolisian, ormas, birokrat, selebritas, tokoh agama dan pengusaha__kini bisa menjadi kandidat partai. Mengapa partai membuka peluang lebar dari eksternal ?

Disadari, proses pengkaderan di partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan gelaran pilkada yang serentak, menuntut partai menyediakan stok kader yang tidak sedikit untuk bisa dinominasikan. Ketidakmampuan partai mempersiapkan kader pada pilkada yang waktunya sudah ditetapkan jauh-kauh hari oleh KPU, menggambarkan partai lebih memilih “keputusan” di waktu-waktu akhir.

Kemungkinan lain, dalam upaya memenangi pilkada seringkali dihadapkan pada seberapa jauh kandidat memiliki peluang menang. Tidak jarang aspek ini dimiliki oleh figur dari eksternal karena sederet rekam jejak figur yang moncer ketika menjabat atau piawai di bidang masing-masing, contoh Anies Baswedan yang dicalonkan Nasdem, PKS dan Demokrat dalam konstatasi Presiden 2024 mendatang. Memang ketika stok kader tidak tersedia dalam internal partai, upaya meminang figur eksternal adalah pilihan yang tak dapat dihindarkan.Tentu pilihan itu bukan tanpa resiko terutama nanti di saat setelah menang harus mampu menerjemahkan platform (ideologi) partai tadi.

Bagaimanapun memilih fidur eksternal pun sejatinya tidak mudah. Hal ini akibat adanya ketentuan electoral threshold dan dinamika koalisi partai dalam pengusungan kandidat. Kalau pun hasil dari kandidasi internal partai memutuskan mengusung figur hasil seleksi, itu pun tidak menjamin akan mulus disepakati oleh mitra koalisi. Penentuan dan pilihan siapa yang diusung menjadi nomor satu (kepala) atau dua (wakil) juga aspek yang sangat menentukan dan dapat menimbulkan friksi yang dapat menajam. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi, saat ujung keputusan bagaimana sebetulnya kemauan konstituen sebagai penentu suara. Jika hal ini tidak diperhatikan dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kader atau pemilih maka bisa berimplikasi munculnya kekecewaan dan eksodus besar-besaran. Sudah kita lihat, ada partai mengusung yang tidak sejalan dengan kader akhirnya kader memilih “kandidat” yang berbeda dengan yang diusung partai. Ada penggembosan suara partai disini.

Elit Penentu Hiruk pikuk penentuan kandidat, diluar yang telah dikemukakan di atas sering juga memperlihatkan proses yang elitis. Dalam artian, keputusan mengenai figur yang diusung kadang-kadang dalam suasana senyap karena lebih banyak ditentukan oleh elit partai. Pemimpin partai dengan lingkaran elit pengurus khususnya di Indonesia__ memiliki pengaruh besar untuk memutuskan bakal calon (kandidat). Terlebih pada partai dengan pemimpin sentral atau sosok paling berpengaruh yang sangat menentukan. Dengan tipe partai seperti ini hanya elit partai yang memiliki akses kedekatan dengan pemimpin yang bisa ikut memberi sumbangan pengaruh dalam beragam keputusan partai, termasuk bakal calon. Kuatnya pengaruh figur pemimpin ini membuat penetapan bakal calon bisa tampak lebih karena selera atau faktor kedekatan dengan elit partai.

Dalam kandidasi elitis tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa melahirkan praktik politik uang atau transaksional, seperti dugaan adanya biaya politik bakal calon yang ingin diusung. Yang menjadi persoalan keputusan elit partai bisa juga menimbulkan persoalan karena tidak “terbuka” bagi anggota partai lain atau publik; padahal salah satu wujud kedaulatan partai adalah terlibatnya anggota dalam sejumlah kebijakan partai, termasuk penentuan bakal calon. Pelibatan dan partisipasi dari anggota partai diperlukan mengingat dalam kesempatan itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa penentuan bakal calon dilakukan melalui makanisme yang transparan dan akuntabel. Termasuk nanti partai harus berkoalisi.

Akhirnya, sudah saatnya partai senafas dengan substansi demokrasi yaitu bersifat transparan dan akuntabel bukan elitis. Partai memiliki peluang menempatkan seluruh komponennya mengikuti proses pencarian bakal calon kepala daerah yang diharapkan nanti bisa kompetitif. Partai juga bisa mempersiapkan diri sedini mungkin dalam menghadapi Pilkada. Dengan persiapan yang lebih dini, matang tentu partai tidak lagi gamang dalam menyiapkan bakal calon yang akan diusung. Wallahu ‘alam bissawab.

Sumber : https://babelpedia.id/kegamangan-partai-dalam-menentukan-kandidat-di-pilkada-serentak/

Babelpedia (19 Juli 2023)

Sobirin Malian

Setiap tahun umat Islam memperingati tahun baru Hijri, yaitu tahun baru dalam kalender Islam yang perhitungannya dimulai dari kepindahan atau hijrah Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah. Kata hijrah berasal dari hajara-yahruju-hajrah artinya memutuskan perhubungan dengan dia, hijratun-hujratun-muhajiratun artinya pindah ke negeri lain. Hajarasy syai’, meninggalkan sesuatu. Dalam makna budi pekerti (akhlak), dikonotasikan meninggalkan segala yang kurang baik (negatif) menuju ke arah yang lebih positif, seperti meninggalkan maksiat menuju ketaatan; meninggalkan kezaliman/kesesatan menuju hidayah (keadilan), meninggalkan rasa malas menuju rajin, move on dari segala keterbelakangan menuju kemajuan (peradaban). Dalam hadis dikatakan, hijrah meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT.

Secara historis, yang menetapkan kalender Islam ialah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah ini memang banyak sekali membuat “inovasi” di bidang sosia-politik. Selain menetapkan kalender Hijri, beliau juga antara lain membuat bayt almal (baitulmal), semacam Pusat Bendahara Negara (Federal Reserve). Beliau juga membuat semacam sistem daftar gaji para tentara Islam, yang disebut diwan, dan lain-lain.

Keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadikan Hijrah Nabi saw sebagai permulaan kalender Islam cukup menarik. Sebelum dibuat keputusan itu, sebenarnya ada berbagai pendapat dan usulan tentang kapan sebaiknya kalender Islam itu dimulai perhitungannya. Saat kelahiran Nabi Muhammad adalah titik mula yang baik untuk kalender itu. Hal serupa dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang memulai perhitungan kalender mereka dari saat kelahiran Nabi Isa al-Masih (menurut pendapat mereka, yaitu akhir Desember, lalu dibulatkan 1 Januari). Atas dasar itulah, mereka dalam Bahasa Arab disebut kalender milodi (kelahiran), selain juga biasa disebut kalender Masihi (Masehi) seperti kita kenal sekarang.

Dari berbagai ide dan usulan penentuan tahun itu, Umar bin Khattab menerima salah satu ide yang muncul, yaitu ide perhitungan kalender Islam itu dari Hijrah Nabi Muhammad saw. Mengapa? Dalam pandangan Umar, Hijrah adalah peristiwa yang membalikkan keseluruhan perjalanan perjuangan Nabi menegakkan kebenaran. Hijrah adalah “turning point” perjuangan Rasulullah. Bila di Makkah, selama 13 tahun, beliau berhasil menanamkan iman kepada Allah dan mendidik akhlak pribadi-pribadi para sahabat yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maka setelah Hijrah, di Madinah, langkah perjuangan Nabi meningkat signifikan, yaitu dengan membentuk masyarakat politik. Oleh karena itulah, nama kota tempat Nabi berhijrah Yastrib, beliau ubah menjadi Madinah, yang maknanya ialah “kota” dalam pengertian “tempat peradaban, hidup beradab, bersopan-santun, dan teratur dengan hukum-hukum yang ditaati oleh semua warga.” Nama lengkapnya ialah Madinat al Rasul (baca: madinatulrrasul) atau Madinat al-Nabi (baca:madinatunnabi), artinya “Kota Rasul” atau “Kota Nabi” (penamaan ini bisa dibandingkan dengan “Constatinnopolis,” “Ahmadabad”, “Aligarh”, “Fatihpuri,” “Singapore” dan lain-lain.

Kalau disimpulkan, salah satu makna penting Hijrah ialah peningkatan kualitatif perjuangan bersama menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya. Sebutlah, mirip dengan slogan Muhammadiyah “berkemajuan”, berarti Islam yang memancarkan pencerahan bagi kehidupan, termasuk dalam ranah emansipasi dan humanisasi. Atau bisa juga berarti “tinggal landas” dalam arti pendapatan perkapita kita mulai meningkat dan efiensi serta produktivitas berhasil dilakukan. Yang kedua juga ditandai dengan adanya perkembangan pertumbuhan dalam beberapa sektor industri, munculnya pasar-pasar baru, dan adanya resolusi politik. Dan ciri amat menonjol masyarakat Islam pimpinan Rasulullah yang “tinggal landas” setelah Hijrah itu ialah peradaban, civilisasi dan kehidupan teratur (Arab: Madaniyah atau tamaddun, semuanya satu akar kata dengan Madinah) yang dilandasi oleh jiwa persaudaraan (al mu’akhah, ukhuwwah) di antara semua anggota masyarakat satu sama lainnya. Bahkan jiwa persaudaraan itu mula-mula juga meliputi kelompok Yahudi di Madinah (hanya sayang, kaum Yahudi ini satu per satu melakukan pengkhianatan, dan harus dihukum secara setimpal).

Akhirnya, memperingati Hijrah, adalah muhasabah sebagai koreksi diri dan berupaya meningkatkan tata hidup yang ber-madaniyyah, bercivilisasi, beradab dan berbudaya. Dengan muhasabah kita bisa menyadari bahwa ada banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Dengan menyadari adanya banyak kekurangan, tentu kita akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga kita dapat memperbaiki kekurangan tersebut; ke depan ingin hidup lebih baik, lebih berkualitas. Wallahu’alam bissawab.

Sumber : https://babelpedia.id/makna-hijrah/

Babelpedia (1 Juli 2023)

Sobirin Malian

Awal Januari 2023 lalu, para kepala desa berdemonstrasi di Gedung DPR. Intinya, mereka menuntut perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Aksi demonstrasi ini didukung juga oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bahkan mengancam untuk menyelenggarakan demonstrasi yang lebih besar jika tuntutan tidak dikabulkan.

Demo itu ternyata tidak memakan waktu lama segera direspons positif oleh pemerintah dan DPR. Demontrasi oleh kepala desa ini sungguh berbeda secara diametral dengan demo penolakan terhadap UU Omnibus Law yang telah berkali-kali dilakukan namun tetap saja tidak direspon positif. Tampaknya dan pembacaannya memang harus demikian; jika demonstrasi itu sifatnya mendukung pemerintah (rezim berkuasa dan koleganya DPR) akan cepat ditanggapi, sebaliknya jika yang terkait dengan kepentingan rakyat terutama buruh, pemerintah dan DPRD sama sekali tidak menggubrisnya.

Ada apa ini ?
Dalam pandangan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), wacana perpanjangan masa jabatan kades ini patut diduga cerminan dari politik transaksional menuju Pemilu 2024. Presiden dan DPR merupakan pihak yang memegang kewenangan legislasi, sehingga menjadi sangat berdasar jika wacana ini bisa jadi bentuk politik transaksional karena sulit menemukan argumen rasional dari usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.

Bila pilkades yang selama ini dianggap sebagai praktik terbaik demokrasi dari level pemerintahan terbawah, maka penyangkalan elit politik akan praktik ini akan menunjukkan bahwa inisiatif menggergaji praktik terbaik justru datang dari aktor pemegang kekuasaan itu sendiri. Sulit untuk tidak menghubungkan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan usulan tiga periode masa jabatan kepala negara yang isunya pun seolah tidak pernah surut sampai hari ini.

Tuntutan perpanjangan masa jabatan para kepala desa membuktikan bahwa karena bola liar wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak dihentikan dengan tegas, maka justru dicontoh oleh struktur kepemimpinan pada level paling bawah.

Konstitusionalisme
Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya (Jimly Assidiqui, 2002; 34-35). Peran negara yang menjadi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara menyebabkan perkembangan kekuasaan umum dalam kehidupan warganegara semakin besar dan menuntut juga pengaturan serta pembatasan terhadapnya. Walaupun Pemerintah diperlukan bagi kehidupan umat manusia, tetapi setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus tunduk pada pembatasan kekuasaan substantif dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Wacana merevisi UU Desa, dulu pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan MK No.42/PUU-XiX/2021 yang menyebutkan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa selama enam tahun, dengan maksimal menjabat 3 periode masa jabatan, merupakan aturan konstitusional.

Dalam argumen MK melalui putusannya itu, alasan ketidakcukupan waktu untuk menjalankan visi dan misi kepala desa jika masa jabatan dibatasi selama enam tahun, itu bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.

Bahkan jika dibandingkan dengan norma jabatan publik seperti Presiden/Wapres yang hanya 5 tahun dan maksimal dua periode, maka masa jabatan kepala desa dinilai maksimal, yakni 18 tahun. Lalu mengapa sekarang masih minta menjadi 9 tahun yang berarti bisa mencapai 27 tahun, jelas itu terlalu lama.

Penting diingat, kita menganut demokrasi prosedural yang artinya sangat penting membatasi masa jabatan. Jika merunut pada argumen ini maka andaikan ada pihak-pihak yang berupaya melakukan judicial review ke MK, seharusnya revisi UU Desa ini harus ditolak. Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah lebih dari cukup bagi Kepala Desa untuk menjalankan program pembangunannya.

Pertanyaan pentingnya, benarkah perpanjangan durasi masa jabatan menjadi solusi?

Jika berkaca pada penyelenggaraan pemerintahan, baik di Indonesia maupun di luar negeri Filipina, Korsel, Kamboja dan lain-lain; justru masa jabatan yang panjang sangat rentan, bahkan cenderung menimbulkan otoritarianisme, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Atas dasar itu, perpanjangan masa jabatan apalagi jika hanya sekedar memenuhi kebutuhan pragmatis pemilu 2024 justru akan menimbulkan masalah baru.

Indonesia sebagai negara demokrasi, sudah sepatutnya konsisten dengan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan. Pemilu sebagai wujud siklus penggantian kepemimpinan dalam konteks penyegaran ide dan gagasan mengenai pembangunan desa harus dijalankan dengan konsisten sebagai pilihan.

Dalam evaluasi FITRA (Forum Indonesia Transparansi), demokratisasi Desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, untuk mencapainya diperlukan pendidikan politik warga yang baik. Sebagai catatan, pemberian wewenang warga desa memilih sendiri kepala desanya yang dikehendaki sesuai dengan adat istiadat setempat sudah berlangsung sejak tahun 1854.

Kewenangan lainnya mengawal janji politik kepala desa dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Polarisasi sebagai residu pilkades terjadi karena demokratisasi desa dimaknai sebatas suksesi kepala desa bukan substansi demokrasi desa, misalnya visi berdesa dan kualitas gagasan dalam program kerja.

Karena itu, wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun belum ada landasan filosofis, sosiologis maupun praksis yang mendasarinya. Masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih 3 kali sebagaimana selama ini berjalan sudah baik. Jika masih saja diperpanjang tentu akan lebih banyak mudaratnya. Substansi dan inti yang masih menjadi masalah di desa -desa itu adalah mental sumber daya manusia pejabat desa yang masih belum terkoneksi dengan UU desa.

sumber : https://babelpedia.id/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-manfaat-atau-mudarat/

Babelpedia (13 Juni 2023)

Sobirin Malian

Tahun ini, setelah perbedaan dalam Idul Fitri kita juga akan berbeda dalam Idul Adha 1444 H. Dalam konteks Idul Adha perbedaan muncul tidak semata-mata persoalan hisab dan rukyat, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Mengapa ? karena umat Islam yang berada di luar kota Mekah dan tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan menjalankan puasa Arafah.

Menghadapi permasalahan perbedaan ini jumhur ulama mengembangkan konsep Ittihad al Matali. Pandangan ini diikuti beberrapa tokoh di Timur Tengah, seperti Abu Zahroh, Ahmad Asy-Syirbashi dan Ahmad Muhammad Syakir. Di Indonesia cukup banyak yang mengembangkan pandangan ini, di antaranya Prof Hasbi ash-Shiddiqie, dari UIN Sunankalijaga, dll.

Di era modern ini, konsep Ittihad al-Matali dikembangkan dalam sebuah system kalender yang dikenal dengan kalender Islam global. Salah seorang yang menggagas kalender Islam global adalah Hussein Fathi dalam buku berjudul Kaifa Nuwahhidu at Taqwim al-Hijry al-“alama al-Islamy (1389/1970). Kehadiran Islam global ini diharapkan mampu menyelesaikan perbedaan dalam merayakan Idul Adha. Hasil konferensi Turki 2016 juga sudah memutuskan untuk dijadikan umat Islam sedunia agar permasalahan perbedaan penentuan Idul Fitri dan Idul Adha ini diselesaikan.

Kalau dicermati, perbedaan tersebut dilatarbelakangi beberapa hal.

Pertama, perbedaan system hisab dan rukyat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan perbedaan hasil penggarapan, yang oleh para pakar falak, sistem falak diklasifikasikan sebagai hisab haqiqy, taqriby, hisab haqiqy tahqiqy, dan hisab haqyqi kontemporer.

Kedua, perbedaan hasil ijtihad para ulama fiqih dalam masalah penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Ada aliran rukyat seperti Imam Romli dan Al-Khatib Asy-Suaibani yang menyatakan jika rukyat berbeda dengan perhitungan hisab, yang diterima adalah kesaksian rukyat karena hisab diabaikan oleh syariat. Menurut mereka, jika ada orang menyaksikan melihat hilal, sedangkan menurut perhitungan hisab tidak mungkin dirukyat, kesaksian itu harus ditolak. Namun, ada aliran moderat, seperti Imam Ibnu Hajar yang menyatakan, bahwa syariat atau rukyat dapat ditolak jika ahli hisab sepakat (ittifaq), tetapi jika tidak terjadi ittifaq, rukyat tidak dapat ditolak.

Ketiga, perbedaan tingkat sosial. Masyarakat yang sudah modern bersifat terbuka, obyektif, dan selektif dalam berfikir, sedangkan masyarakat tradisional notabene bersifat isolatif dan fanatik sehingga dapat terpengaruh dalam menerima pemikiran produk fikih baru, termasuk dalam hal hisab dan rukyat.

Bagaimanapun, kalau kita telaah secara lebih serius, semestinya keterpaduan penggunaan hisab yang akurat dalam hal ini seperti menggunakan hisab haqyqi kontemporer semacam almanak Nautika dan Jean Meeus atau seperti Muhammadiyah, dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah relatif lebih mudah. Dengan hisab yang akurat (menggunakan teknologi) kita akan bisa memprediksi lebih dini tentang jatuhnya awal bulan tersebut. Dengan demikian, antara hisab dan rukyat itu bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat analogi terminologi hukum, dapat dibahasakan hisab sebagai keterangan saksi. Bahwa hisab yang akurat diperlukan untuk panduan pelaksanaan rukyat yang benar, sedangkan eksistensi rukyat sebagai alat bukti kebenaran hisab.

Bagaimana dengan awal bulan Zulhijah 1444 H ?, kalau mengacu pada hisab, maka jatuhnya pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023. Puasa Arafah, 9 Zulhijah, Selasa Wage, 27 Juni 2023, dan hari raya idul Adha 1444 H, 10 Zulhijah1444 H, Rabu Kliwon, 28 Juni 2023. Ini versi hisab haqyqi yang dikembangkan Muhammadiyah, tentu berbeda dengan ketetapan pemerintah yang menetapkan hari Kamis, 29 Juni 2023. Apabila pada hari Rabu, 28 Juni 2023 menjadi pilihan maka hal ini akan sejalan dengan kelompok pendukung Arab Saudi, pendukung kalender Islam global (Turki dan Eropa) dan poros MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapore).

Akhirnya, sebagai bangsa negara yang berkomitmen melaksanakan Pancasila, perbedaan pilihan hari raya Idul Adha 1444 H, tetaplah kita jadikan rahmat. Toh ini bukan untuk pertama kalinya.

sumber https://babelpedia.id/rahmat-dalam-perbedaan-idul-adha-1444-h-menjelajahi-harmoni-dalam-kekayaan-budaya-islam/