Pajak: Pilar Vital Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Times Indonesia (9 Juni 2024)
Hilma Fanniar Rohman

Pajak memegang peranan krusial dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memungkinkan pemerintah membiayai berbagai proyek pembangunan.

Salah satu aspek penting dari pembangunan ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual, sebagaimana diamanatkan oleh UUD dan Pancasila.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa. Pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berpengaruh pada tingkat fertilitas dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan di lingkungan kerja.

Negara dengan tingkat pendidikan tinggi di kalangan penduduknya cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan melalui pajak adalah langkah strategis untuk masa depan yang lebih cerah.

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 49 ayat (1), mewajibkan alokasi dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara.

Pendapatan dari pajak memberikan kontribusi signifikan bagi sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membangun sekolah, menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, memperbarui kurikulum, dan membayar gaji guru yang berkualitas. Investasi semacam ini berdampak positif pada kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, perpajakan yang adil dan efisien berperan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan.

Langkah ini membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.

Pendidikan yang baik adalah kunci pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik. Melalui perpajakan yang efektif, pemerintah dapat memastikan setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini akan menciptakan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan berdaya saing tinggi yang dapat membantu negara mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosialnya.

Dengan demikian, perpajakan yang efektif adalah investasi dalam masa depan negara melalui pengembangan sektor pendidikan. Pendapatan pajak yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, produktif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan perpajakan mendukung investasi masa depan negara melalui pengembangan sektor pendidikan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pajak bukan hanya alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga instrumen vital dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan mampu mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaatnya dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju.

Investasi dalam pendidikan melalui pajak adalah investasi dalam masa depan negara. Pendidikan yang baik akan menciptakan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan berdaya saing tinggi, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, guna menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, produktif, dan berkelanjutan. Pajak, dengan demikian, bukan hanya alat pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga instrumen vital untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

sumber : https://timesindonesia.co.id/kopi-times/498549/pajak-pilar-vital-pembangunan-pendidikan-berkelanjutan

Homo Muhammadiyahicus

/in , , /by

Suara Muhamamdiyah (26 Juni 2024)
Hilma Fanniar Rohman

Homo Economicus adalah konsep teoritis dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan manusia sebagai agen rasional dan egois yang selalu membuat keputusan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan pribadi berdasarkan informasi yang mereka miliki. Individu ini diasumsikan memiliki kemampuan untuk menilai pilihan-pilihan yang tersedia dan memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Konsep ini sangat berguna dalam membuat model ekonomi dan analisis perilaku pasar karena perilakunya yang dapat diprediksi dan logis. Namun, kritik terhadap Homo Economicus datang dari banyak arah, terutama dari ekonomi perilaku yang menunjukkan bahwa manusia sering kali bertindak tidak rasional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial.

Homo Islamicus adalah konsep yang menggambarkan perilaku ekonomi dan sosial individu dalam konteks Islam. Berbeda dengan Homo Economicus yang murni rasional dan egois, Homo Islamicus beroperasi dalam kerangka etika dan moral Islam.

Ini berarti bahwa setiap keputusan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), keharusan berzakat (sedekah wajib), dan keadilan dalam perdagangan. Homo Islamicus mengutamakan tanggung jawab sosial dan kolektif, keadilan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Tindakan mereka tidak hanya didasarkan pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral.

Homo Muhammadiyahicus adalah konsep yang memperluas Homo Islamicus dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah, yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912, menekankan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan adaptasi terhadap modernitas sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam.

Homo Muhammadiyahicus sangat menghargai pendidikan sebagai sarana untuk mencapai perkembangan pribadi dan kemajuan sosial, menggabungkan pendidikan agama dan sekuler untuk membentuk individu yang utuh.

Dalam perilaku ekonomi, Homo Muhammadiyahicus didorong untuk menjadi produktif dan berwirausaha, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab sosial.

Mereka melakukan pembayaran zakat melalui Lazismu, menunaikan wakaf melalui Majelis Pemberdayaan Wakaf Muhammadiyah, dan berbelanja di Logmart. Selain itu, gerakan ini sangat menekankan pada kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat, tercermin dalam upaya aktif mereka dalam menyediakan layanan kesehatan, bantuan bencana, dan layanan sosial lainnya.

Ketika sakit, Homo Muhammadiyahicus berobat di RS PKU Muhammadiyah. Nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan politik.

Homo Muhammadiyahicus mendukung modernitas, melihat kompatibilitas Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan perubahan sosial, serta mendorong tajdid (pembaharuan) untuk memurnikan praktik Islam dari tradisi yang tidak islami. Mereka menempuh pendidikan di sekolah dan universitas yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Sebagai seorang Homo Muhammadiyahicus, ada kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah, membantu mewujudkan misinya dalam reformasi sosial dan pendidikan. Lebih jauh, mereka memiliki tanggung jawab kolektif untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan saling mendukung, termasuk dalam aktivitas sosial melalui organisasi otonom Muhammadiyah.

Perilaku ini bukan hanya tentang kepatuhan ritual, tetapi juga tentang kontribusi nyata terhadap masyarakat. Dalam konteks lingkungan, Homo Muhammadiyahicus juga didorong untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menunjukkan komitmen untuk melindungi ciptaan Tuhan dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam pandangan saya, konsep Homo Muhammadiyahicus menawarkan model yang sangat relevan dan dibutuhkan dalam membentuk individu yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga aktif berkontribusi pada perbaikan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pendidikan, etika bisnis, pelayanan sosial, dan adaptasi terhadap modernitas, Homo Muhammadiyahicus dapat menjadi agen perubahan yang membawa Islam ke dalam peradaban yang lebih maju dan berkeadilan. Ini adalah cerminan dari Islam yang dinamis dan relevan dengan tantangan zaman, menawarkan jalan tengah yang mengharmoniskan nilai-nilai spiritual dengan tuntutan dunia modern.

Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Homo Muhammadiyahicus, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/homo-muhammadiyahicus

Tukang Parkir Liar: Ancaman Serius bagi Perekonomian

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Times Indonesia (30 Mei 2024)
Hilma Fanniar Rohman

Kehadiran tukang parkir liar di depan warung makan atau minimarket kerap menjadi masalah yang meresahkan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak langsung pada kelangsungan bisnis warung makan dan toko ritel.
Pengunjung yang seharusnya datang untuk menikmati hidangan atau berbelanja, seringkali mengurungkan niatnya karena takut atau tidak nyaman dengan keberadaan tukang parkir ilegal yang memungut biaya tanpa karcis resmi.

Dampak Negatif terhadap Bisnis
Bayangkan situasi di mana seorang pelanggan ingin menikmati makan siang di sebuah warung makan yang terkenal dengan masakannya yang lezat. Namun, begitu tiba di lokasi, pelanggan tersebut dihadang oleh tukang parkir liar yang meminta uang parkir dengan nada memaksa.

Kejadian ini bisa membuat pelanggan merasa tidak aman dan akhirnya memilih untuk mencari tempat makan lain. Akibatnya, bisnis warung makan tersebut kehilangan pelanggan potensial dan mengalami penurunan pendapatan.

Tukang parkir liar tidak hanya memengaruhi jumlah pengunjung, tetapi juga citra bisnis. Ketika pelanggan merasa tidak nyaman atau merasa diperas, mereka cenderung memberikan ulasan negatif atau menceritakan pengalaman buruk mereka kepada orang lain. Reputasi buruk ini sulit diperbaiki dan dapat berdampak jangka panjang terhadap bisnis.

Masalah Kronis yang Membutuhkan Tindakan Tegas
Parkir liar sudah lama menjadi masalah kronis. Pungutan parkir tanpa pengelolaan yang baik dan tanpa karcis resmi masuk dalam kategori pungutan liar (pungli). Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya memiliki kewajiban untuk menertibkan praktik ini, namun seringkali tindakan yang dilakukan kurang tegas.

Pemda harus berani memberantas parkir liar dan mengambil alih manajemen parkir. Bekerja sama dengan petugas parkir resmi dan memperbaiki layanan parkir yang ada dapat menjadi solusi jangka panjang.
Keberadaan parkir resmi yang tertib dan aman akan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan, sehingga mereka tidak ragu untuk berkunjung ke warung makan atau minimarket.

Langkah Nyata untuk Mengatasi Parkir Liar
Masyarakat yang merasa dirugikan oleh parkir liar dapat dan seharusnya melaporkan praktik ini kepada pihak berwenang. Di Jakarta, misalnya, masyarakat dapat melaporkan ke Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

Secara nasional, tindakan pemaksaan oleh tukang parkir liar dapat dilaporkan kepada kepolisian dengan menggunakan pasal pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 ayat (1).
Pemilik warung makan atau toko ritel juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan parkir liar di sekitar tempat usaha mereka.

Langkah ini bukan hanya untuk melindungi bisnis mereka sendiri, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan.
Dengan melaporkan dan menindaklanjuti masalah parkir liar, pemilik usaha menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi konsumen.

Tukang parkir liar adalah ancaman serius bagi kelangsungan bisnis warung makan dan toko ritel. Dampaknya tidak hanya terlihat pada penurunan jumlah pelanggan, tetapi juga pada rusaknya reputasi bisnis.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemilik bisnis untuk memberantas praktik ini. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih tertib, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak.

sumber : https://timesindonesia.co.id/kopi-times/497233/tukang-parkir-liar-ancaman-serius-bagi-perekonomian

Boikot: Senjata Kolektif untuk Kemerdekaan Palestina

/in , , /by

Suara Muhamamdiyah (30 Mei 2024)

Hilma Fanniar Rohman

Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Boikot: Senjata Kolektif untuk Kemerdekaan Palestina, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/boikot-senjata-kolektif-untuk-kemerdekaan-palestina

Meskipun boikot sering kali dianggap sebagai upaya langsung untuk memberikan tekanan ekonomi, pengaruh utamanya mungkin terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran politik dan memicu aksi kolektif.

Baru-baru ini, pemegang waralaba Starbucks di Timur Tengah, Alshaya Group, mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.000 karyawan, atau sekitar 4% dari tenaga kerjanya. Keputusan ini, yang diambil akibat “kondisi perdagangan yang semakin sulit,” terjadi setelah boikot regional dan internasional terhadap perusahaan besar seperti McDonald’s, Amazon, Coca-Cola, Disney, dan lainnya yang dianggap mendukung Israel atau tentaranya.

Dengan serangan Israel di Gaza, Tepi Barat maupun Rafah, seruan untuk boikot juga semakin kuat di Barat. Teknologi memainkan peran kunci, dengan tagar di platform media sosial seperti X dan TikTok yang mengajak untuk memboikot perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Israel. Aplikasi seluler seperti NoThanks dan Buycott juga membantu orang mengidentifikasi merek-merek yang relevan untuk diboikot.

Apakah boikot cukup?

Banyak yang bertanya-tanya: Apakah boikot saja cukup untuk mempengaruhi perusahaan dan menghasilkan perubahan?

Bagi mereka yang berharap boikot dapat membuat perbedaan, ada kabar baik. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan politik Harvard, Erica Chenoweth, menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,5% dari populasi yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan politik. Ini menunjukkan bahwa meskipun suara-suara proaktif adalah minoritas, mereka tetap dapat membuat perubahan.

Sejarah dipenuhi dengan contoh boikot yang berhasil. Contohnya, pada tahun 1791 di Inggris, seruan untuk memboikot gula yang diproduksi oleh pedagang budak menyebabkan penurunan keuntungan dan mengubah opini publik terhadap perdagangan budak transatlantik, yang berakhir beberapa dekade kemudian.

Boikot anti-apartheid di Afrika Selatan juga efektif, mendorong pembeli internasional untuk “Melihat Labelnya.” Dikombinasikan dengan aktivisme internasional dan domestik yang lebih luas serta tekanan terhadap pemerintah Barat, boikot tersebut membantu mengakhiri rezim apartheid secara resmi pada tahun 1994.

Boikot dapat meningkatkan kesadaran politik

Namun, ada catatan penting. Meskipun boikot mungkin sedikit mengurangi keuntungan perusahaan dan ekonomi Israel, boikot juga dapat meningkatkan kesadaran politik. Untuk membuat dampak yang signifikan, boikot harus dikombinasikan dengan perubahan kebijakan pemerintah.

Saat ini, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang sejak tahun 2005 menyebut dirinya sebagai “gerakan yang dipimpin oleh Palestina untuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan,” bersama dengan organisasi lain, berada di garis depan. Selain menargetkan merek tertentu, gerakan ini juga bertujuan mendorong perusahaan untuk menarik investasinya dari Israel, dan pada akhirnya menekan Israel untuk mengakhiri pendudukan yang berlangsung lama di wilayah Palestina.

Perubahan lain juga sedang terjadi. Sementara Starbucks dan McDonald’s baru-baru ini melaporkan penurunan pertumbuhan dalam aktivitas internasional mereka, dana pensiun di seluruh Eropa juga mulai mengubah strategi investasi mereka. Ini termasuk Veilev, salah satu dana terbesar di Denmark, sementara Dana Pensiun Norwegia baru-baru ini menarik seluruh kepemilikan obligasinya dari Israel, senilai $500 juta.

Tekanan dari sektor Universitas

Tekanan dalam sektor pendidikan juga semakin besar. Beberapa universitas di AS dan Eropa telah memilih untuk menarik investasi mereka dari Israel atau perusahaan yang terkait dengan Israel sejak Oktober lalu, dan upaya ini kemungkinan akan terus berlanjut.

Ada pergeseran di kalangan akademisi. Pada bulan Desember, sebuah studi Israel yang dikirim ke parlemen Israel, Knesset, memperingatkan bahwa “boikot tidak resmi” terhadap akademisi Israel telah terjadi di Barat. Studi ini juga menyebutkan potensi bahaya terhadap posisi ilmiah dan ekonomi Israel sebagai akibatnya.

Bahkan sebelum perang saat ini, banyak penyanyi seperti Taylor Swift hingga Beyonce menolak untuk tampil di Israel, sebagian karena tekanan politik. Anggota band seperti Rage Against the Machine, Cypress Hill, dan System of a Down, telah lebih vokal, bergabung dengan ratusan artis lainnya yang berjanji untuk tidak tampil di Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada bentrokan antara aktivisme akar rumput dan pemerintah di Barat. Beberapa pemimpin Barat secara eksplisit mengecam BDS, dan beberapa sekutu utama Israel, termasuk Inggris dan AS, telah mengejar undang-undang untuk membatasi kegiatan boikot domestik terhadap “negara sahabat,” yang jelas menghambat upaya untuk memboikot Israel.

Meskipun ini mungkin menjadi hambatan bagi gerakan boikot, keretakan yang lebih luas dalam dukungan Barat mulai muncul.

Ada peningkatan tekanan hukum dan aktivisme atas penjualan senjata, yang merupakan pilar utama dukungan Barat untuk Israel. Tantangan hukum domestik telah terjadi di seluruh Eropa, termasuk baru-baru ini di Belanda, Denmark, Belgia, Spanyol, dan bahkan Inggris.

Dengan semakin memburuknya situasi di Gaza, tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan kemanusiaan yang lebih luas telah mendorong para pemimpin untuk menyatakan keprihatinan atas tindakan Israel, meskipun hal ini belum terwujud dalam perubahan kebijakan yang signifikan.

Jelaslah, tekanan kolektif diperlukan untuk mendorong perubahan politik, dan sejarah menunjukkan bahwa respons pemerintah diperlukan untuk menciptakan perubahan tersebut. Boikot mungkin memainkan peran penting dalam hal ini.

Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Boikot: Senjata Kolektif untuk Kemerdekaan Palestina, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/boikot-senjata-kolektif-untuk-kemerdekaan-palestina

Mempersiapkan Pemuda Tanggap Bencana

/in , , /by


Harian Jogja (31 Mei 2024)
M. Junaidy Heriyanto

Kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama gawat darurat, termasuk di dalamnya pertolongan pertama pada kecelakaan dan bantuan hidup dasar resusitasi jantung dan paru, sangat penting bagi setiap orang. Kemampuan ini dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko cedera serta mempercepat pemulihan. Keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan pertolongan pertama dapat sangat penting dalam situasi darurat di mana bantuan medis profesional tidak atau belum tersedia.

Indonesia merupakan negara berkembang di mana populasi pekerja dan warga lansia tinggi. Di negara berkembang ini selain tingginya angka penyakit menular, pergeseran tren penyakit tidak menular yang sifatnya kronis sudah cukup banyak, yang memungkinkan terjadinya kejadian-kejadian gawat darurat seperti henti jantung, strok, dan lain sebagainya. Di samping itu, Indonesia, khususnya DI Yogyakarta memiliki karakteristik geografi yang memungkinkan munculnya berbagai jenis bencana alam.

Kapanewon Banguntapan merupakan salah satu kapanewon (kecamatan) di Kabupaten Bantul yang memiliki luas wilayah 28,48 km². Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul pada 2023, Kapanewon Banguntapan dihuni 124.595 jiwa dengan rata-rata 4.450 jiwa per km², terpadat di Bantul. Kapanewon Banguntapan berada di dataran rendah dengan bentangan wilayah berupa daerah yang datar sampai berombak.

Di Kapanewon Banguntapan, terdapat beberapa desa wisata dan tempat rekreasi yang memungkinkan tingginya mobilitas di jalan raya. Kejadian gawat darurat rentan terjadi di Banguntapan, mengingat karakteristik geografi dan populasinya sehingga penting untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat.

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memegang peran penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di kalangan pemuda, khususnya di wilayah Banguntapan, adalah suatu keharusan.
Kemampuan memberikan pertolongan pertama dalam situasi gawat darurat dapat menyelamatkan nyawa. Banyak kejadian darurat yang menuntut penanganan cepat dan tepat sebelum bantuan medis profesional tiba. Misalnya, serangan jantung, cedera serius akibat kecelakaan, atau insiden lainnya seringkali memerlukan intervensi segera.

Dengan bekal pengetahuan PPGD, pemuda di Banguntapan dapat menjadi garis depan dalam memberikan pertolongan pertama yang krusial. Diharapkan setelah mendapatkan pemaparan materi dan pelatihan PPGD, peserta pelatihan, dalam hal ini pemuda yang telah melakukan praktik dan simulasi PPGD lebih percaya diri apabila menemui kejadian gawat darurat.

Para pemuda diharapkan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan bila terjadi—misalnya—kecelakaan lalu lintas, bagaimana menghentikan perdarahan akut, apa saja yang perlu diperhatikan apabila akan atau sedang mengevakuasi korban kecelakaan, apa saja kriteria korban yang boleh diselamatkan atau dievakuasi orang awam, karena tidak semua korban kecelakaan terutama kasus trauma dapat dievakuasi begitu saja. Terkadang, butuh tenaga-tenaga yang lebih ahli dan terlatih yang boleh mengevakuasi korban karena jika kurang tepat dalam penanganan alih-alih dapat menyelamatkan nyawa, malah menyebabkan cedera makin parah hingga kematian.

Menyelamatkan Jiwa

Selain itu, pemahaman dan keterampilan bantuan hidup dasar pada pasien-pasien henti jantung, dapat menyelamatkan nyawa jika segera diberikan pertolongan. Terlambat tiga menit saja, dapat menurunkan kemungkinan pasien selamat sebesar 50%, dan jika terlambat hingga 10 menit, kemungkinan hidup pasien bisa jadi tinggal 1%. Selain aspek kemanusiaan, pelatihan PPGD membantu pemuda menjadi lebih sadar akan tanggung jawab sosial.

Melalui pelatihan ini, mereka akan menjadi lebih peka dan sigap dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Kesiapsiagaan ini juga dapat membangun komunitas yang lebih kuat dan saling peduli. Pemuda di Banguntapan akan mengembangkan rasa solidaritas dan kebersamaan, menunjukkan komunitas yang siap menghadapi berbagai tantangan, menjadi komunitas masyarakat yang tanggap bencana. Untuk mencapai hal ini pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat harus bersinergi, bekerja sama merancang pelatihan PPGD yang sistematis dan menyeluruh, serta mencakup teori dan praktik yang memadai. Program ini akan berhasil dan berkelanjutan jika memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, instruktur yang berpengalaman, dan dukungan berkelanjutan.

Dalam situasi seperti ini, meningkatkan pemahaman dan pelatihan PPGD di kalangan pemuda merupakan kebutuhan. Tidak hanya kemampuan teknis yang diperoleh, manfaat ini juga dapat andil dalam membangun karakter pemuda yang responsif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama sebagai bagian dari masyarakat. Harapannya kelak generasi muda, dimulai dari Banguntapan, dapat menghadapi tantangan dan berkontribusi positif kepada masyarakat yang lebih luas.

Sumber : https://opini.harianjogja.com/read/2024/05/31/543/1176331/opini-mempersiapkan-pemuda-tanggap-bencana

Muhammadiyah dan Indonesia Emas 2045

/in , , /by

Suara Muhammadiyah (29 Mei 2024)
Yusrina Dinar Prihatika

Pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di Rapat Paripurna DPR RI menegaskan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rencana ini menjadi bukti upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu poin penting yang disampaikan Sri Mulyani adalah pentingnya menjaga daya tarik investasi dengan memastikan stabilitas dan prediktabilitas ekonomi. Ini adalah langkah yang sangat penting mengingat investasi adalah salah satu pilar utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga menyoroti perlunya memperbaiki pemerataan ekonomi, yang berarti pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,5% adalah target yang realistis dan menggambarkan optimisme yang hati-hati. Target ini ditopang oleh beberapa faktor kunci seperti terkendalinya inflasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya diversifikasi ekonomi dan modernisasi industri untuk menjaga daya saing Indonesia di kancah global.

Namun, di tengah proyeksi yang optimis ini, ada tantangan signifikan yang harus dihadapi. Risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi, dan ini tercermin dalam proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang diperkirakan berada di kisaran 6,9% – 7,3%. Nilai tukar Rupiah yang diperkirakan berada di rentang Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per Dolar AS juga menunjukkan bahwa pemerintah harus tetap waspada terhadap dinamika ekonomi global.

Selain itu, ketegangan geopolitik yang masih berlanjut dan fluktuasi harga minyak mentah global menjadi faktor eksternal yang memerlukan perhatian khusus. Harga minyak mentah Indonesia yang diperkirakan di kisaran US$ 75 – 85 per barel dan proyeksi lifting minyak bumi serta gas menunjukkan bahwa sektor energi tetap menjadi komponen penting dalam perekonomian Indonesia.

Secara keseluruhan, KEM-PPKF 2025 yang dipresentasikan oleh Sri Mulyani adalah langkah strategis yang dirancang untuk memastikan kelanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintahan baru perlu mengimplementasikan kebijakan ini dengan konsisten dan adaptif terhadap perubahan global. Tantangan ke depan memang tidak sedikit, tetapi dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang efektif, visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung dan memperkuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan Muhammadiyah dalam konteks ini:

Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas Pendidikan: Muhammadiyah memiliki jaringan luas institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan memperkuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan, seperti teknologi digital dan industri kendaraan listrik, Muhammadiyah dapat membantu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan siap bersaing di pasar global.

Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Muhammadiyah dapat mengadakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi, kewirausahaan, dan industri kreatif. Ini akan membantu mengatasi kesenjangan keterampilan dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan Ekonomi Umat: Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, Muhammadiyah dapat membantu masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Pengembangan Agrowisata: Muhammadiyah dapat mendukung pengembangan destinasi agrowisata di daerah pedesaan dengan memberikan bimbingan teknis dan manajerial kepada masyarakat. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Kesehatan dan Sosial

Peningkatan Layanan Kesehatan: Dengan jaringan rumah sakit dan klinik yang luas, Muhammadiyah dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Ini penting untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Program Sosial dan Kemanusiaan: Muhammadiyah dapat menjalankan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dapat mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Stabilitas Sosial dan Politik

Penyuluhan dan Pendidikan Politik: Muhammadiyah dapat berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mengenai proses demokrasi. Ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Membangun Dialog dan Toleransi: Dengan mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, Muhammadiyah dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Stabilitas sosial ini sangat penting untuk menarik investasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Advokasi dan Kebijakan Publik

Advokasi Kebijakan Publik: Muhammadiyah dapat menggunakan pengaruhnya untuk advokasi kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Ini termasuk mendukung kebijakan yang mempromosikan investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur.

Kolaborasi dengan Pemerintah: Muhammadiyah dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam mendukung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan, stabilitas sosial, advokasi kebijakan, dan kolaborasi dengan pemerintah, Muhammadiyah dapat membantu mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peran aktif Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Muhammadiyah dan Indonesia Emas 2045, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-dan-indonesia-emas-2045

Sastra di Era Digital

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Merdeka (29 Mei 2024)
Yusrina Dinar Prihatika

Serangkaian perubahan dinamis yang kini tercermin dalam beragam produk budaya dari berbagai kebudayaan yang memiliki arti nilai-nilai tertentu merupakan bukti hidupnya suatu peradaban.

Produk budaya yang tergambarkan jelas melalui penalaran, cara pikir dan kreativitas manusia ini kemudian mengalami pembaharuan dan restrukturisasi. Dengan demikian, nilai-nilai dan atribut yang dimiliki merupakan hasil dari proses yang dinamis. Sebagai contoh, dalam era digital saat ini, masyarakat telah memasuki era revolusi 5.0 yang mengubah standar nilai yang ada.

Ranah budaya dan nilai standarnya menjadi hal yang paling berdampak pada perubahan sistem yang ada di masyarakat. Terbawa ke ranah personal dengan ditandainya kehadiran dan penggunaan yang ramai pada platform media sosial dan aplikasi digital. Fenomena ini menjadikan banyak sastra-sastra yang tadinya hanya tertuangkan ke dalam buku fisik saja, kini memiliki banyak pilihan dan dihadirkan dengan beragam jenisnya.

Produk budaya seperti karya sastra, mengalami konstruksi dinamis mengikuti perubahan masyarakatnya. Sebagai produk budaya, karya sastra tidak dilepaskan dari konteks masyarakatnya, karena penulis memiliki peran penting dalam menghadirkan karya sastra itu sendiri.

Mulai dari alasan mengapa suatu karya lahir dan juga pemaknaan karya sastra yang kemudian menjadi sangat dinamis tergantung pada sudut pandang dari mana karya sastra itu dilihat dan apa yang tengah terjadi pada peradaban di mana sastra itu dilahirkan.

Pada studi sastra, kompleksitas yang meningkat menjadi sebuah tantangan besar yang diakibatkan oleh adanya ragam budaya. Banyak penulis berharap suara mereka tersampaikan dengan masif, dinikmati oleh setiap individu. Penyampaian secara masif ini, menjadi peran penting bagi pada hadirnya globalisasi dan berkembangnya teknologi.

Era Digital

Globalisasi membuat interaksi yang dilakukan antar budaya, menghasilkan hibriditas budaya atau munculnya identitas dan budaya baru. Hibriditas ini merupakan perpaduan gagasan, konsep tema, dan bentuk yang dapat sama atau berbeda dari sebelumnya yang kemudian lahir atau dilahirkan kembali dalam bentuk yang lebih menyegarkan.

Dimulai dengan kemunculan internet pada tahun 1983 yang kemudian membawa transformasi revolusioner dalam cara manusia menciptakan, mengkonsumsi, dan berinteraksi dengan sastra.
Menjadikan dampak digitalisasi terhadap dunia sastra pada era digital ini menjadi menarik. Mulai dari penciptaan konten hingga interaksi pembaca dengan cerita juga dengan penulis. Jenis sastra juga semakin beragam jika ditilik secara menyeluruh.

Hadirnya graphic narrative film, hybrid literature, hypertext, dan lainnya, disebut sebagai genre sastra yang ditemui dalam dunia digital. Salah satu hal menarik lainnya adalah bagaimana sebuah platform digital dan media sosial kini bisa melahirkan cyber literature yang kini menjadi jenis terbaru dari sebuah sastra.

Adanya fanfiksi dan atau Alternate Universe yang masuk ke dalam cyber literature memiliki daya konsumsi yang luar biasa besar di kalangan masyarakat muda yang tergabung dalam suatu komunitas tertentu. Dilahirkan dari penulis-penulis pemula berbakat, dan juga akses yang dengan mudahnya dapat ditemukan pada platform media sosial.

Tak hanya itu, era digital juga menciptakan komunitas sastra yang hidup, memungkinkan pembaca dan penulis terhubung, berbagi rekomendasi, dan terlibat dalam diskusi online.

Adanya penerapan teknologi digital dalam dunia sastra memang berfokus pada persoalan aksesibilitas. Dalam meningkatkan budaya literasi dan kemudahan aksesnya, digitalisasi sastra juga tak luput dari kepelikan persoalan pembajakan digital dan plagiasi. Belum lagi kekhawatiran soal privasi data, dan potensi kehilangan pengalaman membaca dengan buku fisik.

Kindle, e-book, pdf dan sebagainya menjadi substitusi kebutuhan baca di era Gen-Z. Hal ini mengundang refleksi kritis terhadap implikasi etis dan budaya dari pergeseran digital. Digitalisasi sastra bukan sekedar perkembangan atau evolusi teknologi; ini adalah renaisans atau kebangkitan dari suatu budaya.

Dalam menyesuaikan diri terhadap era digital, dunia sastra membuka peluang baru bagi kreativitas, aksesibilitas, dan keterlibatan komunitas dalam merawat dan menjaga budayanya. Berfungsi sebagai jendela ke dunia sastra digital yang dinamis, mengajak para penikmat untuk merangkul potensi baru dan merayakan perkembangan cara bercerita di abad ke-21.

sumber : https://kedu.suaramerdeka.com/pendidikan/2112784958/sastra-di-era-digital

Inovasi dan Peran Pembiayaan Perbankan

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harian Jogja (10 Mei 2024)
Agus Salim

Inovasi memiliki posisi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan biaya produksi dan memungkinkan output yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hadirnya inovasi akan meningkatkan efisiensi. Dengan kata lain, negara yang memiliki lebih banyak inovasi akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Pakar ekonomi Schumpter menyebutkan bahwa inovasi adalah jenis investasi yang mendorong pembangunan ekonomi melaui proses inovasi yang dapat memaksimalkan keuntungan dalam aspek bisnis atau kewirausahaan. Selanjutnya manfaat dengan menciptakan inovasi dalam menghasilkan produk dan jasa adalah menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa tahun terakhir, upaya peningkatan inovasi di Indonesia telah menjukkan peningkatan secara signifikan. Berdasarkan data dari World Intellectual Property Organization (WIPO), sebanyak 755 paten telah disubmit pada 2013 yang kemduian meningkat menjadi 1445 pada 2021. Jumlah grant kepemilikan paten juga meningkat dari 339 pada 2016 menjadi 756 pada 2021. Namun jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, tingkat inovasi Indonesia masih rendah.

Belum lagi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Hal ini menunjukkan pentingnya dorongan kepada innovator baik kepada invidu maupun institusi untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi yang dapat dicatatkan sebagai kepemilikan dalam bentuk paten melalui pembiayaan eksternal menjadi salah satu urgensi dalam meningkatkan kapasitas inovasi nasional.

Studi mengenai determinasi inovasi menunjukkan bahwa pengembangan inovasi dapat mengikuti fluktuasi kondisi sektor keuangan yang tidak bisa diabaikan sebagai instrumen vital dalam menyediakan pendanaan likuiditas untuk menghasilkan inovasi. Berdasarkan fungsi intermediasi keuangan yang berkaitan dengan fungsi pasar dan organisasi keuangan, fungsi penting sektor keuangan adalah mengatasi masalah moral hazard dan adverse selection, sehingga mengurangi biaya pendanaan eksternal peminjam.
Oleh karena itu, sektor keuangan mempunyai peran penting melalui intermediasi keuangan dalam mendorong inovasi teknologi yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pinjaman yang memadai dari lembaga keuangan kepada perusahaan akan sangat mendukung pertumbuhan inovasi. Oleh karena itu, perkembangan keuangan dan kelembagaan dengan penyaluran kreditnya tidak dapat dipisahkan dari sumber pelonggaran kreativitas. Ketersediaannya berkorelasi dengan dinamisme proses bisnis dan penciptaan inovasi karena pinjaman melalui sektor keuangan memberikan keuntungan untuk alokasi sumber daya dan mitigasi risiko.

Tantangan Pendanaan
Akan tetapi sebagian besar perusahaan penghasil inovasi yang umumnya memiliki teknologi tinggi menghadapi tantangan dalam mendapatkan pinjaman bank karena masalah yang berkaitan dengan ketersediaan informasi yang tidak merata dan kurangnya aset yang dapat digunakan sebagai jaminan.

Temuan beberapa studi ilmiah mengidentifikasi proses keuangan di mana pertumbuhan pasar ekuitas dan kredit mempengaruhi inovasi yang menghambat invensi terutama pada perusahaan-perusahaan yang lebih bergantung pada pendanaan eksternal dan memiliki tingkat intensitas teknologi yang lebih tinggi.

Perusahaan-perusahaan inovatif yang mengajukan permohonan pendanaan bank cenderung kesulitan memperoleh pendanaan. Hal ini menyiratkan bahwa relita yang terjadi dalah perusahaan-perusahaan inovatif dengan aset tak berwujud kekurangan dukungan pinjaman bank.

Perlunya dukungan pembiayaan khusus inovasi
pembiayaan perbankan secara signifikan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi perusahaan-perusahaan inovatif. Oleh karena itu, bank khusus atau rekening khusus di bank yang ada dapat memfasilitasi pembiayaan bagi para inovator.

Lembaga keuangan ini dapat berfokus pada pendanaan proyek-proyek inovatif dan menganalisis bagaimana ukuran perusahaan memengaruhi kemampuannya untuk menahan gangguan yang tidak terduga. Bank khusus dapat mempertahankan penyediaan kredit untuk pinjaman inovasi tertentu. Oleh karena itu, penerapan moderasi kebijakan perbankan tidak secara signifikan mengurangi aktivitas pemberian pinjaman untuk inovasi teknologi.
Selain itu, penting untuk terus memperbarui mata uang guna memfasilitasi pertumbuhan perusahaan berorientasi ekspor dan mendorong pertukaran produk inovatif dalam perdagangan internasional.

Selain itu, bank-bank yang beroperasi di bawah pengawasan otoritas pengatur menerapkan langkah-langkah khusus untuk memoderasi suku bunga pinjaman untuk utang untuk kegiatan yang berorientasi pada produk inovatif. Pada akhirnya, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan penggunaan paten sebagai jaminan dan mendorong upaya lembaga keuangan dan dunia usaha untuk memitigasi kesenjangan akses terhadap informasi dalam teknologi dan inovasi.

sumber : https://opini.harianjogja.com/read/2024/05/10/543/1173980/opini-inovasi-dan-peran-pembiayaan-perbankan

Kuliah Mahal Kerja Susah, Nasib Anak Muda Indonesia

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Merdeka (24 Mei 20240)
Hilma Fanniar Rohman

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir 10 juta pemuda di Indonesia, atau sekitar 22,25 persen dari populasi usia 15-24 tahun, tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET). Dari jumlah ini, sekitar 5,73 juta adalah perempuan dan 4,17 juta adalah laki-laki. Kebanyakan dari mereka adalah bagian dari Generasi Z yang seharusnya berada di masa produktif. Biaya pendidikan yang tinggi, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, dikhawatirkan dapat memperburuk situasi ini.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, menyatakan bahwa tingginya biaya pendidikan adalah salah satu tantangan utama yang perlu diatasi untuk mengurangi jumlah pemuda NEET. Menurut Maliki, biaya yang tinggi membuat banyak lulusan SMA tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri sedang menghadapi kenaikan UKT, yang memicu aksi demonstrasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Abdul Haris, berargumen meskipun biaya kuliah di PTN tinggi, namun masih lebih terjangkau dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Maliki juga menekankan bahwa selain biaya pendidikan, motivasi diri pemuda juga penting. Ia berpendapat bahwa pemuda harus memiliki tujuan yang jelas apakah mereka ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja. Ia menambahkan bahwa pendidikan yang murah tidak akan efektif jika peserta didik tidak tahu apa yang mereka inginkan.

Karena ini bisa mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, Maliki menyoroti masalah lain yaitu keputusasaan yang dialami pemuda akibat lamaran pekerjaan yang terus-menerus ditolak. Penolakan yang berulang membuat banyak pemuda kehilangan semangat dan kepercayaan diri untuk mencari pekerjaan, yang pada akhirnya memperburuk situasi NEET.

Mengatasi Masalah NEET di Kalangan Pemuda Indonesia

Jumlah pemuda NEET yang mencapai hampir 10 juta merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian mendesak. Tingginya biaya pendidikan, terutama UKT di perguruan tinggi negeri, memang menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemuda untuk melanjutkan pendidikan. Namun, ini bukan satu-satunya masalah. Penting untuk memahami bahwa pendidikan yang terjangkau harus diiringi dengan panduan karier yang baik.

Pemuda perlu dibekali dengan informasi dan motivasi yang jelas tentang prospek karir mereka. Program bimbingan karier dan pelatihan vokasional yang relevan harus diperkuat. Hal ini untuk memastikan bahwa lulusan SMA dan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi pemuda.

Program magang, pelatihan kerja, dan inisiatif kewirausahaan bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda. Perusahaan juga harus lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kerja kepada pemuda, meskipun mereka mungkin belum memiliki pengalaman kerja yang panjang. Di sisi lain, dukungan psikologis dan emosional bagi pemuda yang mengalami penolakan kerja sangat penting.

Program konseling dan bimbingan karier harus tersedia untuk membantu mereka mengatasi rasa putus asa dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Secara keseluruhan, mengatasi masalah NEET di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Yang mencakup penurunan biaya pendidikan, peningkatan motivasi dan bimbingan karier, serta penciptaan lebih banyak peluang kerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemuda Indonesia dapat lebih produktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan negara.

sumber : https://www.suaramerdeka.com/opini/0412742248/kuliah-mahal-kerja-susah-nasib-anak-muda-indonesia

Tantangan Bank Syariah

/in , , /by

 

Times Indonesia (20 Mei 2024)
Hilma Fanniar Rohman

Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Islam di Indonesia Wakil Presiden Ma’ruf Amin baru-baru ini mengemukakan pandangan yang unik dan menarik tentang pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) di Gedung Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Ma’ruf Amin dengan bercanda menyebut bahwa pertumbuhan Bank Syariah terhambat karena banyak “setan” yang mengganggu. Ia menjelaskan bahwa setan-setan tersebut membuat nasabah ragu untuk beralih dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, sehingga pangsa pasar Bank Syariah masih stagnan di angka 10%.
Meski pernyataan tersebut disampaikan dengan nada bercanda, ada pesan serius di baliknya. Wapres Ma’ruf Amin menyoroti masalah mendasar yang dihadapi oleh industri perbankan syariah di Indonesia, yaitu kurangnya kepercayaan dan pemahaman dari masyarakat. Padahal, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah.

Tantangan Perbankan Syariah
Salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah adalah persepsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Banyak masyarakat yang masih meragukan keunggulan Bank Syariah, baik dari segi keuntungan finansial maupun dari segi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan mekanisme operasional bank syariah.

Selain itu, infrastruktur dan teknologi yang mendukung perbankan syariah juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun aset keuangan syariah nasional terus meningkat, penetrasi pasar masih rendah dibandingkan dengan Bank Konvensional. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelaku industri perbankan syariah untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat.

Potensi yang Belum Tergarap
Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perbankan syariah. Dengan 87% penduduknya beragama Islam, seharusnya pasar perbankan syariah dapat tumbuh lebih pesat. Namun, potensi ini belum tergarap secara optimal. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah.

Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan juga perlu ditingkatkan. Perbankan syariah harus mampu menawarkan produk yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Penggunaan teknologi digital juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi nasabah.

Langkah ke Depan
Untuk mengatasi “setan-setan” yang menghambat pertumbuhan perbankan syariah, semua pihak harus bekerja sama. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat harus bersinergi dalam mengembangkan sektor ini. Pemerintah dapat mendukung dengan kebijakan yang proaktif dan memberikan insentif bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Pelaku industri perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Sementara itu, masyarakat juga harus lebih terbuka dan aktif mencari informasi tentang keunggulan perbankan syariah.

Dalam jangka panjang, dengan upaya yang terkoordinasi dan konsisten, perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan mengusir “setan-setan” keraguan dan ketidakpercayaan, kita dapat mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi syariah di Indonesia.

TENTANG | KRU | KONTAK | REKAPITULASI