Suara Muhamamdiyah (26 Juni 2024)
Hilma Fanniar Rohman

Homo Economicus adalah konsep teoritis dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan manusia sebagai agen rasional dan egois yang selalu membuat keputusan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan pribadi berdasarkan informasi yang mereka miliki. Individu ini diasumsikan memiliki kemampuan untuk menilai pilihan-pilihan yang tersedia dan memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Konsep ini sangat berguna dalam membuat model ekonomi dan analisis perilaku pasar karena perilakunya yang dapat diprediksi dan logis. Namun, kritik terhadap Homo Economicus datang dari banyak arah, terutama dari ekonomi perilaku yang menunjukkan bahwa manusia sering kali bertindak tidak rasional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial.

Homo Islamicus adalah konsep yang menggambarkan perilaku ekonomi dan sosial individu dalam konteks Islam. Berbeda dengan Homo Economicus yang murni rasional dan egois, Homo Islamicus beroperasi dalam kerangka etika dan moral Islam.

Ini berarti bahwa setiap keputusan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), keharusan berzakat (sedekah wajib), dan keadilan dalam perdagangan. Homo Islamicus mengutamakan tanggung jawab sosial dan kolektif, keadilan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Tindakan mereka tidak hanya didasarkan pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral.

Homo Muhammadiyahicus adalah konsep yang memperluas Homo Islamicus dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah, yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912, menekankan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan adaptasi terhadap modernitas sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam.

Homo Muhammadiyahicus sangat menghargai pendidikan sebagai sarana untuk mencapai perkembangan pribadi dan kemajuan sosial, menggabungkan pendidikan agama dan sekuler untuk membentuk individu yang utuh.

Dalam perilaku ekonomi, Homo Muhammadiyahicus didorong untuk menjadi produktif dan berwirausaha, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab sosial.

Mereka melakukan pembayaran zakat melalui Lazismu, menunaikan wakaf melalui Majelis Pemberdayaan Wakaf Muhammadiyah, dan berbelanja di Logmart. Selain itu, gerakan ini sangat menekankan pada kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat, tercermin dalam upaya aktif mereka dalam menyediakan layanan kesehatan, bantuan bencana, dan layanan sosial lainnya.

Ketika sakit, Homo Muhammadiyahicus berobat di RS PKU Muhammadiyah. Nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan politik.

Homo Muhammadiyahicus mendukung modernitas, melihat kompatibilitas Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan perubahan sosial, serta mendorong tajdid (pembaharuan) untuk memurnikan praktik Islam dari tradisi yang tidak islami. Mereka menempuh pendidikan di sekolah dan universitas yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Sebagai seorang Homo Muhammadiyahicus, ada kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah, membantu mewujudkan misinya dalam reformasi sosial dan pendidikan. Lebih jauh, mereka memiliki tanggung jawab kolektif untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan saling mendukung, termasuk dalam aktivitas sosial melalui organisasi otonom Muhammadiyah.

Perilaku ini bukan hanya tentang kepatuhan ritual, tetapi juga tentang kontribusi nyata terhadap masyarakat. Dalam konteks lingkungan, Homo Muhammadiyahicus juga didorong untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menunjukkan komitmen untuk melindungi ciptaan Tuhan dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam pandangan saya, konsep Homo Muhammadiyahicus menawarkan model yang sangat relevan dan dibutuhkan dalam membentuk individu yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga aktif berkontribusi pada perbaikan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pendidikan, etika bisnis, pelayanan sosial, dan adaptasi terhadap modernitas, Homo Muhammadiyahicus dapat menjadi agen perubahan yang membawa Islam ke dalam peradaban yang lebih maju dan berkeadilan. Ini adalah cerminan dari Islam yang dinamis dan relevan dengan tantangan zaman, menawarkan jalan tengah yang mengharmoniskan nilai-nilai spiritual dengan tuntutan dunia modern.

Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Homo Muhammadiyahicus, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/homo-muhammadiyahicus

Suara Muhammadiyah (29 Mei 2024)
Yusrina Dinar Prihatika

Pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di Rapat Paripurna DPR RI menegaskan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rencana ini menjadi bukti upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu poin penting yang disampaikan Sri Mulyani adalah pentingnya menjaga daya tarik investasi dengan memastikan stabilitas dan prediktabilitas ekonomi. Ini adalah langkah yang sangat penting mengingat investasi adalah salah satu pilar utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga menyoroti perlunya memperbaiki pemerataan ekonomi, yang berarti pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,5% adalah target yang realistis dan menggambarkan optimisme yang hati-hati. Target ini ditopang oleh beberapa faktor kunci seperti terkendalinya inflasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya diversifikasi ekonomi dan modernisasi industri untuk menjaga daya saing Indonesia di kancah global.

Namun, di tengah proyeksi yang optimis ini, ada tantangan signifikan yang harus dihadapi. Risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi, dan ini tercermin dalam proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang diperkirakan berada di kisaran 6,9% – 7,3%. Nilai tukar Rupiah yang diperkirakan berada di rentang Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per Dolar AS juga menunjukkan bahwa pemerintah harus tetap waspada terhadap dinamika ekonomi global.

Selain itu, ketegangan geopolitik yang masih berlanjut dan fluktuasi harga minyak mentah global menjadi faktor eksternal yang memerlukan perhatian khusus. Harga minyak mentah Indonesia yang diperkirakan di kisaran US$ 75 – 85 per barel dan proyeksi lifting minyak bumi serta gas menunjukkan bahwa sektor energi tetap menjadi komponen penting dalam perekonomian Indonesia.

Secara keseluruhan, KEM-PPKF 2025 yang dipresentasikan oleh Sri Mulyani adalah langkah strategis yang dirancang untuk memastikan kelanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintahan baru perlu mengimplementasikan kebijakan ini dengan konsisten dan adaptif terhadap perubahan global. Tantangan ke depan memang tidak sedikit, tetapi dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang efektif, visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung dan memperkuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan Muhammadiyah dalam konteks ini:

Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas Pendidikan: Muhammadiyah memiliki jaringan luas institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan memperkuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan, seperti teknologi digital dan industri kendaraan listrik, Muhammadiyah dapat membantu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan siap bersaing di pasar global.

Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Muhammadiyah dapat mengadakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi, kewirausahaan, dan industri kreatif. Ini akan membantu mengatasi kesenjangan keterampilan dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan Ekonomi Umat: Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, Muhammadiyah dapat membantu masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Pengembangan Agrowisata: Muhammadiyah dapat mendukung pengembangan destinasi agrowisata di daerah pedesaan dengan memberikan bimbingan teknis dan manajerial kepada masyarakat. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Kesehatan dan Sosial

Peningkatan Layanan Kesehatan: Dengan jaringan rumah sakit dan klinik yang luas, Muhammadiyah dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Ini penting untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Program Sosial dan Kemanusiaan: Muhammadiyah dapat menjalankan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dapat mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Stabilitas Sosial dan Politik

Penyuluhan dan Pendidikan Politik: Muhammadiyah dapat berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mengenai proses demokrasi. Ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Membangun Dialog dan Toleransi: Dengan mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, Muhammadiyah dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Stabilitas sosial ini sangat penting untuk menarik investasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Advokasi dan Kebijakan Publik

Advokasi Kebijakan Publik: Muhammadiyah dapat menggunakan pengaruhnya untuk advokasi kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Ini termasuk mendukung kebijakan yang mempromosikan investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur.

Kolaborasi dengan Pemerintah: Muhammadiyah dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam mendukung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan, stabilitas sosial, advokasi kebijakan, dan kolaborasi dengan pemerintah, Muhammadiyah dapat membantu mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peran aktif Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Muhammadiyah dan Indonesia Emas 2045, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-dan-indonesia-emas-2045

Suara Muhamamdiyah (19 Februari 2024)
Sobirin Malian

Dalam setiap hajatan Pemilu ada fenomena menarik yang bisa diamati (dibaca) yaitu munculnya para  relawan atau volunteers yang bisa dikatakan sangat komit dan militan terhadap kandidat yang didukungnya.

Keterlibatan relawan sangat berpengaruh karena inisiatif mereka nampak sangat mulia. Keterlibatan ini murni panggilan hati untuk kebaikan bersama tanpa motif keuntungan dan afiliasi dengan bisnis, tanpa didikte pemerintah atau partai politik. Itulah gambaran daya societal ajaib yang sering muncul di masa darurat masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli, menjamurnya gejala kerelawanan dapat menjadi tanda suatu masyarakat memang sedang berada dalam situasi darurat atau negara dianggap tidak baik-baik saja.

Istilah “darurat” mengacu pada penilaian tentang situasi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, secara mendalam dipengaruhi idiom persoalan yang sedang berlaku. Bentuk kerelawanan sangat luas, mulai dari relawan bencana alam, politik, kesehatan hingga sensus. Organisasi seperti “pemantau/saksi pemilu” atau Medecins Sans Frontieres (MSF/dokter tanpa batas), Mercy’s (yang sangat terkenal dari  Indonesia) dengan tenaga medis dan kemanusiaan di peperangan adalah contohnya.

Keberadaan berbagai kelompok relawan sering dipandang sebelah mata bahkan sering diejek tentang motif mereka menjadi relawan. Dalam kaitan ini muncul pembedaan motif “altruisme” dan “kepentingan diri”, antara idealisme dan realisme. Pembedaan itu bukan saja bersifat konyol, tetapi lebih mengarah kepada asal bunyi (asbun); stigma negatif. Stigma itu bisa saja benar, seperti banyak tindakan lain, kerelawanan digerakkan oleh banyak motif: dari heroisme sampai pencarian angka “cum” bagi curriculum vitae pangkat atau guna lamaran kerja, dari keprihatinan akan penderitaan, empati, hingga keberpihakan dalam politik. Dalam konteks ini kita mesti berhati-hati agar tidak terjebak pada meromantisme kerelawanan.

Dilihat dari durasi waktu, kerelawanan bisa dalam jangka panjang dan tetap seperti terlibat dalam membantu korban perang, contoh di Gaza atau yang berciri sesaat sebagai respon atas situasi yang dianggap darurat. Lalu, apa yang memicu kemunculan aneka keragaman kerelawanan politik? Khususnya yang sangat menonjol dalam pemilu 2024 adalah relawan “perubahan” pendukung pasangan 01, AMIN (Anies-Muhaimin) ? Jika masifnya kerelawanan bisa menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada pada momen darurat; apanya yang darurat ?

Darurat Politik Dinasti dan Sikap Kenegarawanan

Sinyal kedaruratan sangat nampak: ada krisis politik dinasti dan sepak terjang (cawe-cawe) Presiden yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Lembaga hukum seperti MK pun menjadi alat permainan politik.

Warga awam pun dapat menilai bahwa politisi dan pejabat saat ini makin aneh dan itu membuat institusi politik dalam arti sempit kian membusuk. Politik dan pejabat lalu menjadi hujatan sinisme. Perguruan tinggi swasta dan negeri pun bereaksi keras, akibat sumbatan politik (partai) dan lembaga legislatif DPR/DPD tak bekerja.

Muara sinisme tadi jelas sumbernya dari Presiden yang melakukan “ketidakwarasan” politik dan sementara pilihan politik “waras” banyak diwakili oleh belahan dunia, misalnya terpilihnya Sadiq Khan sebagai wali  kota London atau Justin Trudeau sebagai PM Kanada beberapa tahun lalu sebagai contoh.

Penolakan terhadap politik dinasti di satu sisi dan dukungan terhadap politik waras yang taat hukum (konstitusi) di sisi lain, merupakan dua bentuk corak kelas politik dengan kepentingan yang secara diametral sangat berbeda. Bagaimana pun muara politik “tidak waras” dan sinisme terhadapnya sungguh mencemaskan. Patut diingat politik adalah cara kita membentuk, mengelola dan merawat kehidupan bersama, sehingga semaju apa pun sektor bisnis, misalnya, tidak akan dapat menggantikan proses politik bernegara secara sehat.

Privelese dan prerogratif “kelas politik tidak waras” inilah yang rupanya sedang membusuk. Pada kelompok ini memberi justifikasi dan narasi, “bukankah tidak semua politik dinasti itu buruk; toh banyak juga terjadi di negara-negara lain, mengapa hanya kami yang dituding ?! Maksudnya tentu agar kebusukan mereka  terbenarkan, sebab mereka tidak sendirian. Dalih seperti ini jelas menyesatkan karena yang terjadi di belahan dunia lain_politik dinasti terseleksi dengan ketat dan tetap dalam koridor hukum (konstitusi). Manakala menyimpang dari rel politik dan hukum yang benar, dinasti politik akan dipotong dengan tegas.

Tampaknya ada beberapa hambatan kondisional yang layak kita diskusikan. Pertama, institusi, menurut Boni Hargens (2018), belum sepenuhnya terbebas dari warisan Orde Baru. Hal ini terbukti Jokowi hanya berbasa-basi ketika dia menggagas konsep revolusi mental. Perjalanan pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun sudah cukup baginya untuk menancapkan “kuku kuku kekuasaannya”. Ini pula yang menjadi salah satu akar iblisnya, the roof of evils.

Kedua, lemahnya politik nilai. Uang dan kekuasaan masih menjadi faktor determinan dalam proses politik. Kita belum terbiasa dengan persaingan nilai dan gagasan. Alhasil, politik menjadi ajang memperkaya diri melalui KKN dan memupuk kekuasaan guna investasi perjuangan politik di masa depan (kasus politik dinasti Jokowi).

Ketiga, KKN jelas-jelas melemahkan kewibawaan hukum dan kekuasaan koersif negara. Hukum tebang pilih, tumpul ke atas tajam ke bawah.Bukan karena institusi hukum lemah, tetapi karena komunikasi akibat KKN begitu kental. Pejabat dan penegak hukum menjadi mafia.

Hal ini berlaku juga dalam banyak konteks. Misalnya, mafia tambang, mafia gula, mafia bawang, garam, minyak goreng  dan lain-lain. Pengusaha tambang atau oligarkhi tidak lagi takut terhadap pemerintah karena merasa mampu membayar siapa saja yang mengganggu kepentingannya. Praktik-praktik semacam inilah yang mengekalkan kesemrawutan. Hal itu masih ditambah dengan hancurnya kepolisian dan KPK karena sudah dikangkangi oleh eksekutif (pemerintah/penguasa).

Faktor keempat, patronase. Menurut Sigel (1999) dalam setiap fenomena politik selalu ada segelintir “orang kuat” yaitu mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan (politik) kekuasaan. Mereka bisa mengendalikan pranata hukum dan politik secara simultan. Orang-orang kuat inilah yang menjamin para mafia (Vittorio Mete, 2019) dalam kerjanya. Apabila penegakan hukum bisa menyentuh para “orang kuat” ini, niscaya akan makin sehatlah demokrasi dan hukum. Sebaliknya, jika mereka “untouchable” tak tersentuh oleh hukum, maka mereka makin merajalela, dan bahkan melahirkan politik dinasti yang nantinya akan merusak semua tatanan hukum dan kenegaraan.

Matinya Integritas  

Integritas adalah sikap atau perilaku yang benar, jujur dan adil. Artinya orang yang berintegritas harus benar, jujur dan adil terhadap diri dan orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu, integritas adalah suatu keniscayaan, sebab tanpa penyelenggara, elite politik dan peserta pemilu yang berintegritas, maka hasil pemilu tidak berkualitas (Van Ham, Carolien., 2015:714-737).

Hasil pemilu yang tidak berkualitas menyebabkan tidak adanya ‘trust’ masyarakat terhadap para pemimpin. Hasil pemilu yang tidak ada ‘trust’ dari masyarakat memunculkan oligarki  yang membajak kedaulatan rakyat. Pemilu yang berintegritas adalah sarana dimana rakyat memberikan amanah kepada para pemimpin yang berdaulat bukan para pemimpin yang dipilih oleh rakyat, tetapi rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Pemilu yang berintegritas akan menghasilkan kualitas pemimpin yang baik pula. Namun temuan dalam banyak penelitian diantaranya oleh Gregorius Sahdan,dkk,” MEMBONGKAR MAFIA DAN OLIGARKI DALAM PEMILU 2019,” menunjukkan adanya keterputusan elektoral antara pemilih dan yang dipilih. Tidak ada hubungan antara pemilih dan pemimpin yang dipilih atau telah terjadi keterputusan elektoral. Dengan kata lain aspirasi pemilih/rakyat selaku pemilik kedaulatan tidak tersampaikan dalam pengambilan kebijakan publik. Kalau rakyat selaku pemilik kedaulatan tidak lagi berkuasa, maka hal ini merupakan tanda lonceng kematian demokrasi di Indonesia.

Politik tanpa mengutamakan integritas akan memunculkan persaingan perebutan kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moral. Bila nilai-nilai moral diabaikan, politik akan memunculkan serigala-serigala (lupus-lupus) yang saling memangsa sesama. Sesungguhnya yang bersaing bukan hanya elite politik an sich dalam merebut kekuasaan, namun di balik semua itu antar ormas agama juga berebut kekuasaan melalui penguasaan penyelenggara pemilu. Memperhatikan persaingan yang ketat antar kandidat dalam Pilpres memunculkan satire merendahkan satu dengan yang lainnya. Istilah cebong dan kampret (pada Pemilu 2019) mewarnai kampanye Pilpres dan menunjukkan rendahnya moralitas elite politik. Kata cebong (anak katak) diviralkan untuk menjelekkan para pendukung Jokowi. Sebaliknya sebagai balasan atas sindiran pendukung Prabowo tersebut dimunculkan-mereka menyebut dengan kampret. Kata kampret (anak kelelawar) adalah julukan untuk para pendukung Prabowo yang hanya bisa berkoar-koar. Perang sindiran yang merendahkan antar para pendukung dalam kampanye Pilpres tersebut telah memecah masyarakat menjadi dua. Hal ini mengindikasikan bahwa elite politik tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut para tokoh agama dan masyarakat yang seharusnya menjadi penengah dan peneduh, malah sebaliknya mereka ikut mendukung salah satu calon kandidat. Pemilu 2019 lalu dan juga Pemilu 2024 ini telah memberi catatan buruk, khususnya matinya integritas di antara penyelenggara pemilu, elite politik dan peserta pemilu. Bila berpolitik tidak mengutamakan integritas, maka akan memunculkan manusia yang buas. Dalam bahasa Hobbes, manusia buas, disebut dengan serigala (lupus). Dalam imaji Hobbes, manusia adalah serigala yang tidak bisa diatur dan bertendensi saling memangsa. Oleh karena itu Hobbes menjuluki dengan istilah homo homini lupus – manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ini poin penting yang membangkitkan para relawan.

Selamat Datang Relawan Politik

Seperti telah diurai di depan, motif kerelawanan selalu beragam. Begitu juga keragaman penyebab munculnya kerelawanan politik. Namun, lonjakan ketidakpercayaan terhadap perilaku Presiden Jokowi rupanya menjadi faktor sentral dalam keragaman penyebab termasuk datang dari berbagai kampus. Kalau dilihat, pada Pemilu 2024 ini kerelawanan politik itu menjadi fenomena di seluruh Indonesia. Tampak jelas para relawan itu senafas dengan keluhan mereka, bahwa mereka telah pengap dan muak dengan kondisi yang ada, dan mereka  membutuhkan perubahan. Dan itu ada pada pasangan AMIN-01.

Pertanyaannya, mengapa ketidakpercayaan dan sinisme terhadap corak politik seperti itu memunculkan sikap kerelawanan dan tidak apatis?  Hal yang sering dilupakan, dalam lebih dari satu dasarwarsa terakhir telah berlangsung aneka eksperimen kerelawanan politik dan independensi, yang pada momen penting siap berubah menjadi partisan (partisan volunteerism). Sejatinya ketika Jokowi ikut pada 2014 juga cukup banyak dibantu oleh kerja keras relawan partisan. Juga masa sebelumnya di era SBY. Sayangnya fenomena dukungan kini berbalik akibat blundernya Jokowi.

Apakah keutamaan independensi dan kerelawanan politik demikian luhurnya? Pertanyaan ini tentu menggelikan. Kalau melihat dulu para relawan Ahok pada Pilkada DKI, nampak energi besar ada di sana tetapi para relawan ini mudah terkena sindrom “rabun politik” yang menyebabkan mereka gampang terpeleset. Pertama, kecenderungan menganggap setiap kritik kepada kepemimpinan Ahok sebagai penolakan terhadapnya. Mereka anti kritik. Padahal, mendukung tanpa kritik adalah energi menuju tribalisme politik. Kedua, para relawan tak perlu kaget dengan segala sindrom kekuasaan ini. Orang yang mendapat kuasa, sesopan apa pun pada awalnya, mudah dirasuki lupa daratan. Itulah yang dialami Jokowi setahun menjelang habis masa jabatannya, lalu memilih jalan politik dinasti.

Sebagai catatan penting, relawan jika yang diusung terpilih jangan dikira tanpa masalah__akan banyak dampak negatif ikutannya, tetapi hal positif yang penting dicatat bahwa kerelawanan mengemban misi menerobos kebuntuan hidup yang tersekat-sekat agar bangsa atau konstalasi negara dapat berubah lebih baik. Perubahan ! …itulah jawaban mengapa  para relawan itu  tumbuh meruyak dan besar bak jamur di musim hujan.

Sumber https://suaramuhammadiyah.id/read/membaca-relawan

Suara Muhammadiyah (18 Mei 2024)
Muhammad Zakaria Darlin

Sontak banyak orang terkejut dengan istilah baru yang disebutkan oleh Ustadz kondang yang memiliki jutaan pengikut, Ustadz Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A. Lulusan Bahasa dan Sastra Arab dari Tripoli Libya ini selain dikenal aktif berdakwah dengan media sosial beliau juga aktif dalam persyarikatan sebagai Wakil Ketua I Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Dalam salah satu potongan video dakwah nya yang viral, beliau menyebutkan dalam Bahasa yang mudah difahami oleh umat, bahwa Surah Asy-Syu’ara (Surah Para Penyair) dapat diartikan sebagai Surah Para Pemusik.

Banyak pihak terkejut dengan pemaknaan ini, ada yang kecewa, berhenti mengikuti bahkan yang paling brutal ada yang sampai mengkafirkan UAH karena telah menghalalkan musik. Bagi mereka yang keras, musik apapun jenisnya dianggap secara general sebagai dosa dan maksiat layaknya zina dan minum khamar. Hadits yang dipakai sebagai dalil pengharaman adalah hadits umum yang sering diangkat tentang akan munculnya di akhir zaman kelak, suatu kaum dari umat islam yang akan menghalalkan zina, mabuk-mabukan, memakai sutra dan alat musik. Padahal jelas dalam Fiqih, permasalahan musik ini adalah ranah ikhtilaf Ulama.

Para Ulama sedari awal memang sudah berbeda pendapat tentang keharaman alat musik secara pasti, disebabkan tidak ada lafaz jelas (shorih) yang mengharamkan alat musik layaknya khamar, zina dan riba yang sudah pasti keharaman nya. Kata Musik (Al-Musiqo) merupakan kata baru di dalam nash agama Islam dan tidak pernah disebutkan secara gamblang (Shorihan) di Al-Quran maupun Sunnah tentang kehalalan ataupun keharaman nya. Kata yang sering kita dengar mengenai pengharaman musik hanya membawa kata ”Lahwul Hadits”  (kalimat senda gurau) yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 6, kemudian kata “Al-Ma’azif”  (alat-alat yang menyebabkan senda gurau dan kelalaian) yang disebutkan di dalam hadits yang sama tentang pengharaman zina, khamar, dan sutera.

Musik di Era Jahiliyah, Shodrul Islam, Umawiyah dan Abbasiyah

Musik yang dikenal hari ini dengan berbagai genre-nya, bukan datang secara tiba-tiba. Di zaman Jahiliyah (200 tahun sebelum Islam datang), bahkan orang Arab Jahiliyah yang masih menyekutukan Allah dengan berhala, sudah mengenal istilah Al-Hida’. Al-Hida’ merupakan salah satu jenis nyanyian sederhana yang dipakai oleh Qofilah (rombongan orang Arab yang sedang safar dengan unta) memakai jenis bahar ( ketukan nada) yang dipercaya selaras dengan hentakan kaki unta. Ketukan nada ini bernama Bahar Rajaz. Bahar atau Buhur merupakan istilah dalam Ilmu Arudh dan Qawafi (salah satu cabang ilmu Bahasa Arab) yang mempelajari ketukan-ketukan nada dalam syair Arab.

Syair Arab yang mengandung unsur nada Buhur dan Qafiyah dan bisa diiringi oleh musik ini ternyata tidak pernah diharamkan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki penyair pribadi yang bernama Hassan bin Tsabit, Ka’ab bin Zuhair dan Ka’ab Bin Malik yang sedia membela Nabi dari serangan verbal berupa syair celaan (Hija’) dari orang Kafir Quraisy. Kepada Ka’ab bin Malik Nabi pernah menghadiahkan sorban nya sebagai tanda terima kasih atas syair burdah (pujian) nya untuk Nabi. Rasulullah SAW juga pernah memuji penyair wanita bernama “Khansa” sebagai penyair terbaik yang pernah ada yang dijelaskan dalam sebuah hadits. Siti Fatimah RA, anak perempuan yang paling dicintai Nabi, pun juga pernah membuat syair kesedihan (Ar-Ritsa’)  untuk Baginda Nabi setelah wafatnya beliau.

Tradisi baik ini berlanjut hingga ke zaman kekhalifahan, setiap khalifah bahkan memiliki penyair pribadi nya masing-masing. Di zaman Umawiyah dan Abbasiyah berkembang pesat ilmu kepenyairan hingga muncul tokoh-tokoh penyair besar beberapa penyair yang paling terkenal seperti Akhthol, Farazdaq, Jarir,  Ibnu Rumi, Al-Mutanabbi, dan Abu Nawas.

Bukan hanya membolehkan syair Arab, bahkan Nabi pernah membolehkan mizmar (jenis alat musik tiup) di dalam rumah beliau yang digunakan oleh beberapa anak perempuan saat hari raya. Nabi juga tidak mempermasalahkan syair yang diiringi alat musik, di saat Nabi datang ke Madinah untuk pertama kali, pun disambut oleh Kaum Anshar dengan genderang gendang syair pujian “Thola’al Badru ‘Alaina”, Nabi tidak mengharamkan nya. Bahkan ketika ada walimah di Madinah dalam keadaan senyap, Nabi pernah bertanya kepada para wanita di sana :”kenapa tidak dibunyikan nyanyian padahal orang Madinah sangat menyukai nyanyian?” (HR. Bukhari). Nabi justru merasa heran, di saat resepsi walimah yang berbahagia di Madinah saat itu, kenapa malah tidak ada musik?

Islam tidak sulit dan sesempit tempurung hingga mengharamkan sesuatu tanpa alasan. Islam sudah sejak lama menyentuh aspek-aspek baik di setiap unsur kehidupan yang bahkan belum terfikirkan oleh kita sebelumnya. Terlepas dari ikhtilaf Ulama dalam hukum fiqih nya, secara istilah kata musik (Al-Musiqo) sudah dipakai sejak zaman Abbasiyah dalam kitab Ibnu Sina “Asy-Syifa (Ar-Riyadhiyat) : Jawami’ Ilmu Musiqo”.  Dasar-dasar pembolehan syair sejak zaman Nabi hidup sampai zaman Kekhalifahan Abbasiyah, (baik dengan musik ataupun tanpa alat musik),  merupakan dalil terbesar yang pernah ada untuk membolehkan mendengarkan syair, selama itu baik, tidak mengandung maksiat dan tidak melalaikan dari mengingat Allah SWT.

Jadi bukanlah sebuah hal yang baru apabila Surah Asy-Syu’ara (Surah Para Penyair) diartikan oleh UAH secara kontekstual menjadi (Surah Para Pemusik), karena memang pada dasarnya syair-syair Arab itu memang memiliki unsur “musiqo syi’ir” atau musik syair tersendiri, yaitu ketukan nada pada Bahar dan Qawafi nya. Sehingga bukanlah syair Arab apabila tidak ada unsur musiknya, dan tidak akan tercipta musik dalam dunia Islam tanpa adanya syair Arab. Keduanya bagaikan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, dan siapapun yang membaca sejarah akan dapat melihatnya.

sumber https://suaramuhammadiyah.id/read/benarkah-surah-asy-syu-ara-surah-para-pemusik