Ahmad Ahid Mudayana,SKM.,MPH

Peredaran narkoba di Indonesia saat ini begitu menghawatirkan, hal ini terlihat dari banyaknya kurir ataupun bandar narkoba yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya. Tidak hanya menjadi sarang peredaran saja, bahkan saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produsen narkoba terbesar dengan banyak ditemukannya pabrik-pabrik pembuatan obat-obatan terlarang tersebut dalam skala besar. Menurut data BNN, pengguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai 2,2 persen atau 3,8 juta dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sungguh ironis apabila kita melihat angka tersebut karena seolah-olah negara kita menjadi surga bagi para bandar narkoba. Tidak hanya kalangan remaja yang menjadi korban, tetapi juga kalangan artis, pilot, anggota DPR, pejabat pemerintah bahkan terakhir kejaksaan yang membuat kita semakin miris melihatnya.

Semakin meningkatnya kasus kejahatan narkoba seharusnya menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah. Hal ini dikarenakan dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan yang termasuk dalam kategori extra ordinary crime ini sangat berbahay dan mengancam masa depan bangsa. Narkoba dapat merusak masa depan pemuda bangsa karena mengkonsumsi narkoba dapat berakibat fatal bagi kesehatan kita. Seperti adanya penyakit HIV/AIDS, gangguan pada otak, gangguan sistem syaraf, gangguan jantung, gangguan paru-paru dan pencernaan. Di sisi lain mengkonsumsi narkoba dapat berdampak sosial dan ekonomi bagi penggunanya. Kerugian-kerugian tersebut seharusnya menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas kejahatan narkoba.

Kebijakan pemerintah baru-baru ini yang memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba menjadi hukuman seumur hidup patut disesalkan. Alasan kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia tidak bisa dibenarkan, karena lebih tidak manusiawi apabila kita membiarkan generasi bangsa kita menjadi pesakitan karena mengkonsumsi narkoba. Tidak hanya itu, tidak jarang mereka harus meregang nyawa sia-sia karena overdosis sehingga alasan karena melanggar hak untuk hiduppun tidak bisa dibenarkan. Secara konstitusi juga sudah jelas bahwa negara kita memperbolehkan hukuman mati apalagi terjadi pada kasus extra ordinary crime. Kebijakan presiden memberi grasi pada terpidana bandar narkoba jaringan internasional tersebut sangat disayangkan, karena menjadikan semangat memberantas kejahatan narkoba menjadi hilang.

Ketidak pastian hukum yang ada di negara kita akan menjadikan peredaran narkoba semakin merajalela di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih ada celah hukum untuk lolos dari sanksi pidana yang telah ditetapkan. Ketika seorang pencuri singkong dihukum berat dan pencuri ayam sampai meregang nyawa karena dihakimi massa, tetapi disisi lain seorang bandar narkoba yang merugikan bangsa dan merenggut banyak nyawa justru mendapat keringanan hukuman. Tidak seimbang memang ketika kita melihat kasus diatas. Kelalaian pemerintah dalam memberikan grasi kepada bandar narkoba harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali sehingga semangat memberantas kejahatan narkoba terus berkobar untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

Perlu sinergisitas antar lembaga penegak hukum dan pemerintah, sehingga tidak lagi melakukan blunder dalam setiap kebijakannya. Ke depan pemerintah dalam memberikan keringanan hukuman kepada terpidana narkoba juga harus mendapat rekomendasi dari BNN tidak hanya MA (Mahkamah Agung), karena lembaga itulah yang lebih memahami setiap kasus narkoba dibanding lembaga yang lain. Adanya sinergisitas dan koordinasi antar lembaga dapat memperkuat pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan narkoba. Prestasi yang selama ini diraih BNN dan Menkumham dalam membongkar kasus-kasus besar peredaran narkoba tidak boleh lagi dinodai oleh kebijakan pemberian keringanan hukuman bagi para kurir ataupun bandar narkoba.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Read more

Dalam rangka Milad k2-52. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) adakan festival Fashion Show dengan tema “Vintage Costume Festival”. yang ingin ikut silahkan lihat persyaratan di bawah ini.

Read more

Kamis, 22 November 2012, Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, di Jl. Pramuka, Umbulharjo, tampak ramai. Keramaian yang tidak seperti biasanya. Malam itu ada perayaan milad UAD ke-52 dengan menyuguhkan agenda Macapatan.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama UAD dengan Balai Bahasa Yogyakarta. Macapat yang digelar di UAD secara khusus bertujuan memeriahkan Milad ke-52. Biasanya macapatan dilakukan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya” jelas Drs. Hendro Setyono, SE., M.Si penanggungjawab acara tersebut. Hendro menambahkan bahwa macapatan dipilih menjadi bagian dari kegiatan Milad UAD berdasarkan pertimbangan untuk melestarikan seni tradisi.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa komunitas pecinta macapat, mahasiswa, dan mahasiswa asing yang kuliah di UAD berjalan khidmat. Tembang Jawa yang dilantunkan bernuansakan doa keselamatan atas bertambahnya usia UAD yang dulu bernama IKIP Muhammadiyah ini.

“Kami memang sengaja datang dan membawakan tembang keselamatan atas bertambahnya usia UAD. Tembang ini pun baru saja kami ciptakan khusus untuk UAD. Kami berharap, sebagai sebuah wadah pendidikan islami, UAD nantinya mampu melahirkan para kader-kader yang beragama, berilmu, dan berbudaya.” ujar Marjuki, kepala Dukuh desa Bangunkerto, kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang tergabung dalam Macapat Sekar Turi.

“UAD harus tetap menjaga kepekaannya di bidang pendidikan, agama, dan budaya. Karena bagi saya, ketiga aspek ini adalah hal yang harus dijaga, dilestarikan, sekaligus dijalankan. Sebab ketiga hal ini adalah sesuatu yang bersinergi. Selamat ulang tahun UAD. Tetap Jaya.” ucap Angga 42, mahasiswa dari program studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra UAD yang ikut menyaksikan proses budaya itu. (IHS)

Read more

Oleh: Dani Fadillah*

Di dunia demokrasi seperti saat ini, dimana partai politik (parpol) dapat sesuka hati membentuk sarana-sarana perkaderan dalam bentuk organisasi-organisasi underbow yang harapannya mampu mencetak SDM berkualitas yang dimasa depan pantas untuk diajukan dalam kontes politik (khususnya pemilu), ternyata masih belum tergiur untuk menempuh jalan pintas dengan menggaet figur-figur yang sedari awal sudah dikenal oleh banyak orang, artis. Di Tanah Air figur artis memiliki sisi menggiurkan tersendiri bagai parpol untuk mengharapkan dukungan masyarakat dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, pusat maupun daerah.

Contoh teraktual saat ini adalah pada saat pilkada, parpol mengajukan calon yang bertarung dari kalangan selebritis dalam pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota semakin kuat. Hingga pada akhirnya kita dapat melihat apa yang terjadi di Jawa Barat, parpol berlomba mencari artis yang sudah dikenal oleh masyarakat luas untuk ditawarkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jabar. Harapannya tentu saja supaya mendapatkan kemenangan dengan dengan cara yang lebih instan. Tidak perlu bekerja keras untuk memperkenalkan calon, sebab kebanyakan masyarakat sudah mengetahui siapa calon dari kalangan selebritis tersebut, apa lagi jika sang selebritas adalah artis senior dan memiliki intensitas kemunculan di media massa yang cukup tinggi.

Kalau Artis Memang Kenapa?

Kalau ada yang mempertanyakan ‘kenapa harus artis’ maka jawabannya mudah, dan sudah penulis utarakan diatas. Namun jika pertanyaannya ‘kalau artis memang kenapa’, nah ini baru menarik untuk kita ulas bersama. Begini, sangat sedikit penelitian yang yang mengukur efektivitas seorang artis yang maju sebagai kontestas calon kepala daerah dan kemudian ‘kebetulan’ terpilih, dan bagaimana efeknya bagi kemajuan daerah yang mereka pimpin.

Menurut perhatian penulis, parpol tidak tertarik untuk membahas hal ini. Karena sampai saat ini parpol hanya fokus pada isu bagaimana caranya menang di pilkada, bukan pada program-program apa yang ditawarkan dan dijalankan di daerah itu oleh sang artis setelah mereka menang. Dan permasalahan seperti ini oleh sebagian besar parpol seakan tidak penting.

Kemudian dari sudut pandang lainnya fenomena merangkul artis di pilkada oleh parpol juga bisa dimaknai sebagai tanda makin lemahnya rekrutmen calon-calon pemimpin di jalur parpol. Pada alenia awal penulis memaparkan, bukankah aprpol memiliki wadah perkaderan, lantas mana hasil perkaderan itu? Apakah proses perkaderan di parpol makin jarang, atau malahan gagal untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang siap melayani masyarakat? Karena tidak kader yang meyakinkan dan berkualitas untuk menarik hati masyarakat akhirnya artis jadi incaran.

Sebenarnya tidak ada yang salah jika artis jadi calon lagislatif, eksekutif, gubernur, bupati, dan wali kota, sepanjang yang bersangkutan memiliki pengalaman, kepemimpinan dan kemampuan manajerial menangani masalah-masalah daerah. Jika sanga artis yang diajukan dan kemudian terpilih memiliki, popularitas, kapasitas, dan elektabilitas maka daerah yang dipimpinnya juga akan maju. Tapi atis yang beginikan bisa dihitung dengan jari. Kalau lebih condong pada skenario asal cara instan asal menang, parpol berlomba-lomba menggaet artis untuk menangkal calon popular dari partai lain yang juga dari kalangan artis, mau jadi apa daerah yang dipimpinnya kedepan?

Jika parpol terjebak dengan kata ‘popularitas’ yang dimiliki oleh artis untuk mendongkrak suara, maka itu adalah contoh betapa sederhananya pola pikir kalangan parpol kita. Fungsi parpol sebagai lembaga pendidikan politik sudah gagal. Parpol lupa kalau masyarakat kita sudah semakin kritis dan tidak bisa begitu saja dicekoki dengan sosok yang terkenal.

Ada banyak alasan rasional yang akan dipertimbangkan oleh masyarakat sebelum mereka menggunakan hak pilih. Popularitas selebritis bukanlah jaminan akan dipilih sebagai pemimpin, karena masyarakat kita paham kalau dunia hiburan berbeda dengan dunia nyata untuk mengelola daerah yang penuh tantangan dan ganjalan.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,

Pengamat Komunikasi Politik

Read more