YOGYAKARTA – Pengembangan ilmu robotik dan perakitan robot sampai saat ini masih booming di kalangan mahasiswa. Berbagai kontes robot banyak digelar yang menghasilkan inovasi baru dalam perkembangan dunia robot di Indonesia. Hal ini juga termasuk penyelenggaraan kontes robot line follower.

Untuk membuktikan inovasi baru, TIM UAD (Universitas Ahmad Dahlan) mengikuti kontes robot tingkat nasional yang digelar Institut Teknologi Telkom pada 13 Oktober lalu. Dalam kontes itu, tim UAD berhasil meraih juara dua. Tim terdiri dari Prima Artantio, Jehian Kamal, dan Heri Santoso. Tim berlatar belakang mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri UAD tersebut berhasil menyingkirkan 49 tim robot dari 51 perguruan tinggi se-Indonesia. Robot yang diberi nama Panser 32 tersebut menduduki urutan kedua tercepat menyelesaikan halang rintang berupa garis hitam pada arena pertandingan.

“Robot kami berhasil mencapai garis finish dalam waktu 34 detik menyusuri lintasan berliku-liku sepanjang 7 m” ungkap Prima. Selanjutnya prima menceritakan saat pelaksanaan lomba bahwa sebelum pelaksanaan tim telah diberi contoh lintasan pertandingan. “Meski sudah diberi contoh, kami tidak mengetahui bahan apa yang digunakan untuk arena pertandingan. Dan ternyata, bahan yang digunakan saat lomba sedikit lebih kasar dari yang kami gunakan selama ini untuk latihan. Perbedaan bahan inilah yang membuat robot banyak tim lainnya tergelincir atau tidak bisa mencapai finish. Untungnya, robot kami masih mampu mengatasi kendala tersebut” imbuhnya.

Lebih jauh Prima menjelaskan mengenai profil robot yang digunakan lomba, yaitu robot Panser 32 bisa dikatakan cukup berbeda dari robot-robot buatan tim lain. Panser 32 dilengkapi dengan program robot yang lebih mudah mengikuti garis secara baik dan benar. Robot berbentuk gepeng ini sudah mampu membuat peta jalanan yang akan dipilihnya dengan merekam sudut derajat dan perhitungan keadaan persimpangan. Sehingga sebanyak apapun cabang dan setajam apapun kelokan garis halang rintang pada arena pertandingan mampu terbaca jelas oleh sensor Panser 32.

Secara umum tentang Robot line follower sendiri, Prima menerangkan bahwa robot dirancang menyusuri jejak garis secara otomatis. Robot jenis ini dikendalikan oleh sensor, bukan melalui remote control. Robot line follower dapat dikatakan robot cerdas karena mampu melakukan penyusuran garis dengan sendirinya. (Ratih Keswara/Koran SI/rfa) OKZ

Read more

Selasa (23/10/2012) pengurus Badan Pelaksanaan Harian periode 2008 s.d 2012 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta menyelenggarakan serah terima jabatan pada pengurus Badan Pembina Harian periode 2012 s.d 2016. Acara tersebut berlangsung di Auditorium kampus 1 UAD, Jl. Kapas No. 9 Semaki, Yogyakarta.

Pada kesempatan itu dibacakan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 225/KEP/I.0/D/2012 mengenai pemberhentian Pengurus Badan Pelaksana Harian UAD masa jabatan 2008 – 2012 tersebut nama H.M. Muchlas Abror (Ketua), Dr.H. Agung Danarto, M.Ag (Wakil Ketua), Drs. Hadjam Murusdi, MS (Sekretaris), Drs. H. Sunardi, M.A. (Bendahara), Prof.H. Zamroni, Ph.D (Anggota), Prof. H. Sarbiran, Ph.D (Anggota), dan Drs. H. Mawarzi N.Z (Anggota).

Selanjutnya dibacakan juga Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 226/KEP/I.0/D/2012 mengenai penetapan pengurus Badan Pembina Harian BPH UAD periode 2012-2016 terdiri atas Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc. M.Ag (Ketua), Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, M.Hum (Wakil Ketua), Drs. H. Untung Cahyono , M.Hum (Sekretaris), M. Muchlas Abror (Anggota), Herry Zudianto, SE., Akt., M.M (Anggota), Prof. Dr. Sutrisno, M.A (Anggota), Dr. Tasman Hamami, M.A.(Anggota), dan Aris Madani, SP.d.I (Anggota).

Usai pembacaan surat keputusan tersebut, Rektor UAD Drs. Kasiyarno. M.Hum. memberi sambutan. Dalam sambutannya, Rektor UAD menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi BPH UAD periode 2012-2016 adalah menyelesaikan pembangunan kampus empat di atas lahan tujuh hektare. ” Meski penuh tantangan, bila disertai dengan optimisme, kerja keras, kebersamaan, keikhlasan, dan ridho Allah SWT, saya yakin pembangunan kampus empat UAD itu akan dapat diselesaikan,” katanya.

Acara serah terima pengurus BPH UAD diisi dengan sambutan dan tausiah dari Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nasir, M.Si yang mengatakan bahwa harapan terhadap Pengurus Badan Pembina Harian UAD masa jabatan 2012 – 2016 dapat melakukan pembinaan dan pengembangan keislaman dan kemuhammadiyahan pada seluruh civitas akademika.

Selain itu Haedar Nasir mengungkapan bahwa serah terima jabatan BPH UAD kali ini merupakan moment penting untuk membangun kebersamaan, memperkuat sistem, dan tata kelola keuangan dalam rangka memajukan UAD sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah.(Sbhw)

Read more

Seratus lebih penyaji dari dalam dan luar negeri mempresentasikan paper dalam Konferensi Internasional Bahasa Inggris. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Perhelatan akademik tersebut berlangsung pada tanggal 13 – 14 Oktober 2012 di Kampus 2 UAD, Jl Pramuka 42 Sidikan Yogyakarta. Acara yang bertajuk The 2nd UAD TEFL International Conference 2012 mengambil tema New Paradigms in Teaching English as A Foreign Language. Peserta yang hadir terdiri dari guru, dosen, peneliti dan mahasiswa berjumlah 200 orang.

Menurut Ketua Panitia, R. Muhammad Ali, S.S., M.Pd., bahwa penyelenggaraan konferensi internasional Bahasa Inggris merupakan yang kedua kalinya. Berbeda dengan konferensi sebelumnya yang berskala nasional.

Adapun pembicara yang diundang berasal dari berbagai universitas luar negeri, seperti Dr. Dat Bao (Monash Univeristy Australia), Prof. Irene A. Largo (University of Nueva Caceres Philippine), Dr. Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail, (Universiti Sains Malaysia), dan Eran Williams, M.A. (ahli dari RELO (Regional English Language Office, Kedutaan Besar Amerika Serikat).

Selanjutnya dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAD itu menginformasikan bahwa konferensi international bahasa Inggris diharapkan menghasilkan paradigma-paradigma, model-model, dan teknik-teknik baru pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia.

Masih menurut R. Muhammad Ali, konferensi international merupakan kesempatan baik, bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pengetahuan seputar pengajaran Bahasa Inggris mutakhir. ” Konferensi ini juga bermanfaat untuk mencapai keberhasilan penguasaan Bahasa Inggris di Indonesia, ” ungkapnya mengakhiri perbincangan dengan reporter Web UAD. (Sbwh/Doc)

Read more

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta

Hantu bernama tawuran pelajar kembali bergentayangan! Kali ini, ia muncul di wilayah DKI Jakarta. Pada pekan lalu, dua nyawa pelajar di Jakarta melayang sia-sia karenanya. Dua pelajar itu bernama Alawy Yusianto Putra, siswa SMAN 6 Jakarta, dan Denny Januar, siswa SMA Yayasan Karya 66, Jakarta. Keduanya meninggal dunia akibat aksi tawuran pelajar. Pertanyaannya, mengapa aksi tawuran pelajar hingga kini masih terjadi?

Ada asap pastilah ada api. Ungkapan itu terasa pas dalam membaca fenomena tawuran pelajar belakangan ini. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus tawuran pelajar di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 2010, 2011, hingga 2012. Pada tahun 2010, ada 102 kasus tawuran pelajar, lantas mengalami penurunan pada 2011 (96 kasus), dan meningkat kembali pada 2012 (103 kasus).

Sementara itu, dari data serupa, jenjang pelaku tawuran pelajar cukup variatif, dari jenjang SD hingga SMA/K. Tercatat, jumlah pelaku dari jenjang SD lebih sedikit (2-4 orang) dibandingkan dengan jumlah pelaku dari jenjang SMA/K (28-43 orang). Dari angka-angka statistik itu, apa pesan yang dapat kita ambil? Bahwa tawuran pelajar di Indonesia kian mengkhawatirkan, juga perlu segera dicarikan solusi atas persoalan tersebut!

Atas kondisi itu, Mendikbud dan Menag, tiba-tiba saja mengusulkan untuk mencegah siswa tawuran dengan menambah jam pelajaran agama. Usulan itu alih-alih bersifat solutif, justru memperlihatkan bahwa pemerintah panik dan reaktif dalam merespons masalah tawuran pelajar. Saya sependapat dengan M Ihsan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak, bahwa menambah jam belajar tidak menyelesaikan masalah tawuran, justru menambah stres siswa.

Tawuran pelajar merupakan persoalan yang bersifat kompleks; menyangkut banyak pihak, seperti orangtua/keluarga, guru, dan sekolah. Dari lingkup keluarga, seorang anak yang kurang kasih sayang dan minim perhatian dari orangtuanya berpotensi untuk ikut-ikutan tawuran. Terlebih, bila anak tersebut biasa nongkrong setelah jam sekolah, tidak langsung pulang ke rumah. Lantas, upaya apa-apa saja yang bisa dilakukan guna menyetop tawuran?

Nah, becermin pada kesuksesan SMKN 1 Boedi Utomo (SMK Boedoet) dan SMKN 5 Jakarta (STM Bonser) (Republika, 28/9) dalam menyetop tawuran siswanya, ada beberapa saran yang dapat diterapkan. Pertama, adanya patroli guru dalam mengawasi siswa. Setelah jam sekolah, siswa diarahkan untuk segera pulang ke rumah, tidak nongkrong di tempat tertentu. Kedua, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Siswa aktif dalam kegiatan tersebut.

Ketiga, mendayagunakan materi agama, khususnya akhlak dan budi pekerti, dalam waktu-waktu khusus, seperti seusai siswa salat dhuha di masjid atau mentoring. Keempat, mengubah sekolah menjadi lebih hijau, asri, tidak gersang, bersih, dan bersahabat. Kelima, adanya pemberlakuan sistem poin untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dengan upaya-upaya di atas, kelak sekolah dapat menyetop aksi tawuran siswanya dengan siswa sekolah lain.

Ibarat kata, tawuran pelajar bagaikan benalu di pohon. Ia akan merugikan pohon yang ditumpanginya. Untuk itu, kiranya perlu usaha untuk mencabut benalu dari pohon tersebut. Begitu pula dengan tawuran pelajar, yang juga merugikan banyak pihak. Mulai dari orangtua, guru, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah perlu kompak dalam mencabut ‘benalu’ tawuran pelajar yang telah mengakar sekian lama. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Semoga![]

(Artikel ini dimuat di Suara Merdeka)

Read more

Dani Fadillah*

Adalah sebuah kebijakan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat jika DPR memiliki keinginan untuk mengebiri berbagai kewenangan ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan gencar menyuarakan untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) No 30/2002 tentang KPK. Apa lagi jika berbagai kewenangan itu selama ini terbukti ampuh untuk menangkap banyak musuh kita bersama, koruptor.

Dalam sikap husnudhon, mungkin sebenarnya DPR sebenarnya hendak melakukan berbagai langkah untuk menguatkan KPK, namun tampaknya yang terjadi adalah upaya DPR memperkuat fungsi, wewenang, dan tugas KPK telah ditunggangi oleh invsible hands untuk memereteli kewenangan KPK.

KPK berkemampuan untuk menyerang komunitas koruptordengan berbagai tingkatan kelas, kelas teri hingga kelas paus, dengan sangat signifikan. Meski terkadang ada yang menilai bahwa KPK tebang pilih dan dinilai lamban dalam menangani kasus-kasus besar, namun fakta yang harus dicamkan oleh semua pihak adalah sebuah fakta bahwa sejumlah wewenang yang melekat pada KPK saat ini telah menjadi virus menjadi “teror” khusus bagi para koruptor.

Makanya amat angat aneh, dan akan memancing sebuah pertanyaan besar, jika KPK telah terbukti secara nyata berhasil mengidentifikasi, menemukan, dan menangkap kouptor, lantas apa alasan Komisi III DPR RI ingin menyunat senjata-senjata ambuh KPK seperti wewenang untuk menuntut dan menyedap yang ada pada KPK? Andai benar-benar terjadi DPR berhasil mempreteli setidaknya dua wewenang yang tersebut di atas, maka DPR telah “berjasa” besar atas tumbuh suburnya praktik korupsi di negara ini.

Sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat dan logika, disaat semua kalangan sedang prihatin dengan penarikan para penyidik KPK yang berasal dari Polri, tiba-tiba dimunculkan wacana dari Komisi III DPR akan memperlemah KPK, dimana dalam draf revisi RUU ada poin tentang penghapusan wewenang penuntutan. Sudah barang tentu fakta ini mengejutkan semua kalangan.

Kenapa Komisi III DPR RI tidak membahas sesuatu yang bisa menguatkan KPK secara nyata? Membahas polemik soal kekosongan jabatan pada satu periode pada KPK misalnya, mengingat Pak Busyro Muqoddas yang akan habis lebih dahulu masa baktinya dibandingkan dengan empat pimpinan KPK lainnya, supaya KPK makin kokoh dan tidak dipusingkan oleh hal-hal yang berbau teknis pemilihan seperti itu, hingga bisa lebih konsen memberantas korupsi. Kenapa pula DPR tidak mendiskusikan urgensi penyidik independen milik KPK saja, sebagai respons atas gejala penarikan penyidik KPK oleh kepolisian.

Usul menghapus wewenang-wewenang ampuh milik KPK sudah pasti akan mendapat perlawanan keras dari semua elemen masyarakat Indonesia. Apa DPR benar-benar sudah tidak steril lagi dari para koruptor hingga begitu bernafsu melemahkan KPK. Ingat, jika sampai hal itu benar adanya dan DPR bersikukuh dengan usulan untuk melucuti kewenangan-kewenangan KPK, meminjam istilah dari salah seorang senior saya, DPR telah melakukan bunuh diri institusi.

Dipastikan bahwa usul menghapus wewenang penuntutan KPK dalam draf revisi UU KPK tidak akan mendapat restu dari rakyat. Rakyat akan terus mengawasi dan mengkritisi revisi UU KPK agar tidak kecolongan. Ditambah lagi pemerintah juga terkesan tidak konsisten dengan ambisi memerangi korupsi. Segala macam bentuk rintangan akan selalu dimunculkan oleh para koruptor dan antek-anteknya yang gemetar ketakutan dengan keberadaan KPK. Terlebih tikus-tikus berdasi itu telah ada yang menjadi bagian dari institusi-institusi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan
(Artikel ini pernah dimuat di Republika)
Read more