Oleh: Wajiran, S.S. , M.A.

(Dosen Fakultas Sastra UAD dan Pemerhati Kebijakan Politik Amerika)

Kejahatan kemanusaan dunia saat ini nampaknya semakin merajalela. Pembunuhan atas nama agama, ras, suku, ekonomi, politik bahkan kemanusiaan itu sendiri. Pembunuhan besar-besaran yang terjadi di Rohingya merupakan sebuah contoh kejahatan kemanusiaan multy interest, dimana latar belakang agama, ras dan bahkan kewilayahan memicu adanya pembasmian etnis tertentu. Di suriah, atas nama kekuasaan dan juga keyakinan melahirkan sebuah huru-hara yang menewaskan demikian banyak orang. Runtuhnya WTC, bom bali, dan bom bunuh diri yang dilarbelakangi agama telah menjadi isu paling santer di era global ini. Ironisnya lagi, atas nama kemanusiaan dan keamanan global, Amerika dan sekutunya justru sering melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melakukan invasi militer secara besar-besaran ke negara lain.

Memperhatikan sifat dan sikap menusia yang melakukan pembunuhan dan pembantaian secara massal itu, kita jadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang dicari oleh manusia? Jika setiap orang, setiap individu merindukan kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan, tetapi justru saling bunuh satu dengan yang lainnya? Hal ini tentu ada yang salah dalam diri manusia itu sendiri.

Dalam makalahnya, Huntington (1993) menyebutkan bahwa di Era Global manusia akan saling memperkuat ikatan kepentingan berdasar pada identitas. Identitas muslim, identitas kristen, identitas komunis dan identitas-identitas lain akan memicu adanya persaingan global yang melahirkan adanya konflik kepentingan. Itu sebabnya perang bukan lagi hanya antar negara, tetapi perang akan terjadi antar kelompok-kelompok peradaban (Mansbach, 2008: 874). Islam seumpamnya, semua pemeluk Islam dimana pun berada akan saling bersatupadu melawan musuh bersama tanpa memandang batas negara. Demikian juga dengan identitas lainnya, mereka akan berlomba-lomba membangun kekuatan mempertahankan atau mengunggulkan identitasnya masing-masing.

Menurut Huntington peradaban manusia (identitas) dibagi dalam delapan kelompok besar; Barat, Konghucu, Jepang, Islam, Hindu, Slavia-Ortodoks, Amerika Latin, dan Afrika. Masing-masing peradaban itu memiliki perbedaan terutama dari sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan yang paling penting adalah agama. Perbedaan-perbedaan ini kemudian akan mengkumulasi menjadi sebuah pertarungan sengit antara satu dengan yang lainya, disebabkan adanya perbedaan standar kebaikan atau keberadaban itu sendiri. Komunitas peradaban muslim seumpamanya, selamanya tidak akan pernah bisa menerima peradaban barat yang sekuler dan liberal. Karena di dalam sekulerisme dan liberalisme manusia hidup bebas tanpa kendali dengan syarat tidak mengganggu orang lain, sedangkan di dalam islam agama mengatur segala sendi kehidupan manusia dan setiap individu memiliki tanggungjawab untuk mengingatkan satu sama lainnya. Prinsip ini tentu sangat bertentangan dan akan menimbulkan konflik antar kedua peradaban tersebut. Itu sebabnya sampai kapanpun antara sekulerisme-liberalisme akan melahirkan adanya pertentangan bagi umat islam.

Adanya ketegangan karena perbedaan peradaban tersebut akan mudah tersulut saat ada gesekan kepentingan lain. kepentingan ekonomi, sosial dan politik akan semakin mempermudah adanya permusuhan antar kelompok peradaban tersebut. Itu sebabnya ketegangan karena perbedaan beradaban ini sering dijadikan legitimasi untuk melakukan peperangan. Karena pada dasarnya setiap kebijakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain akan berimplikasi pada persoalan ini; yaitu kepentingan politik yang berdampak pada ekonomi, sosial dan bahkan budaya itu sendiri.

Dengan demikian, cara-cara yang diambil negara adidaya dan sekutunya dengan mengintervensi dan mengintimidasi negara-negara lain adalah sebuah kesalahan besar. Tindakkan itu justru akan memancing lahirnya gerakan-gerakan perlawanan baik atas nama kedaulatan suatu negara atau pun identitas keberadaban itu sendiri. Semakin agresif Amerika melakukan gerakan mencampuri urusan negara lain, maka akan semakin banyak juga perlawanan yang dilakukan baik atas nama identitas peradaban atau kedaulatan negara. Karena pada dasarnya setiap negara tidak ingin kedaulatanya diganggu. Apalagi secara terang-terangan orang-orang barat memang sering menunjukan kebencian terhadap umat muslim, hal ini tentu hanya akan menambah persoalan yang semakin sulit.

Peningkatan peranan Lembaga Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah langkah yang paling tepat untuk mengurus keamanan global. Lembaga Internasional harus meningkatkan perannya secara maksimal di dalam menjaga keamanan global. Itu sebabnya saat ada konflik di dalam suatu negara, atau antarnegara, lembaga inilah yang harusnya berperan aktif mendamaikan dan mencari jalan keluar atas segala perselisihan yang terjadi. Dengan catatan, lembaga ini harus memiliki indepensi dan lepas dari kepentingan negara tentu. Jika lembaga PBB bisa berperan maksimal, tentu peperangan dan kejahatan kemanusiaan di dunia ini bisa dikurangi. Wallahu a’lam bishawab.

Read more

Semakin pesatnya animo masyarakat masuk kuliah menjadikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mulai berbondong-bondong berbenah dengan penanganan yang lebih modern dan terintegrasi. Jum’at, (14/12/2012) STKIP Muhammadiyah Bulukumba Sulawesi Selatan berkunjung ke Universitas Ahmad Dahlan (UAD) khususnya Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Maksud kedatangan mereka adalah dalam rangka Studi Banding.

UAD dipandang dapat dijadikan acuan dan dengan saling bertukar informasi sehingga didapat masukan yang membangun bagi kedua amal usaha muhammadiyah tersebut. Selanjutnya pertemuan tersebut mengarah pada jumlah pegawai. STKIP Muhammadiyah Bulukumba memiliki 15 orang karyawan administrasi dengan kapasitas mahasiswa 4000an.

“Seorang karyawan hampir dapat menangani semua pekerjaan yang ada. Selesai mengerjakan satu pekerjaan mereka segera mengerjakan pekerjaan lain yang sangat lain dengan pekerjaan pertama. Hal tersebut bertujuan mempercepat dan mengintegrasikan antar bagian” begitulah yang dilarsir web http://psdm.uad.ac.id.

Read more

Dani Fadillah*

Kala bangsa ini memerlukan sosok pemimpin alternatif yang dapat membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, sebuah fenomena unik terjadi, yaitu kesibukan anggota-anggota dewan di DPR yang tengah menggodok sebuah kebijakan yang menjurus pada seolah kualitas presiden ditentukan oleh besar-kecilnya dukungan parpol atas calon presiden. layaknya Pemilu Presiden 2009 dimana seseorang hanya bisa dicalonkan menjadi presiden dan wakilnya ketika mendapat dukungan paling sedikit 25% dari partai-partai pendukungnya secara nasional atau 20% kursi DPR. Kebijakan ini tertuang dalam UU No 42/2008 dan saat ini tengah diperbicangkan secara transaksional oleh DPR apakah persentasenya dikurangi atau malah diperbesar. Sebuah kebijakan yang menurut hemat penulis seharusnya tidak perlu dipersoalkan, lebih baik jika kebijakan itu dihilangkan saja.

Karena pemberlakuan ambang batas tertentu dalam pencalonan presiden sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun dari segi kacamata politik. Begini, basis legitimasi presiden dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Presiden dan parlemen adalah dua institusi yang berbeda dan memiliki basis legitimasi yang berbeda pula.

Singkat kata, pemberlakuan presidential threshold tidak dapat dijadikan sebagai standar batasan untuk pencalonan seseorang menjadi presiden nmaun dalam rangka menentukan persentase suara minimum sang calon presiden dinyatakan sahtelah terpilih untuk menjabat selama satu periode kedepan. Di Indonesia, kebijakan presidential threshold ini sudah sangat jelas bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Simpel, bukan?

Kebijakan tidak perlu semacam ini tidak perlu muncul seandainya para elit parpol tidak terperangkap ke dalam egoisme mereka. Beberapa partai besar mengusulkan ambang batas pencalonan presiden yang relatif tinggi karena terlalu percaya diri dengan elektabilitas masing-masing calon yang hendah mereka jagokan melalui hasil laporan lembaga survey kepercayaan mereka.

Dapat dikatakan tidak ada satupun elit partai yang berbicara soal kebutuhan kepemimpinan nasional dalam konteks krusial dan strategis untuk bangsa kita kedepan. Dan sangat minim ada parpol yang dengan jumawa mau mengakui ada sosok yang lebih oantas untuk memimpin bangsa ini yang berada diluar partainya jabatan sebagai ketua umum partai dengan dukungan matematis diatas kertas adalah syarat sah seseorang dicalonkan untuk menjadi presiden, bukan kualitas secara hakiki yang diakui dengan ksatria secara komunal.dan ujung-ujungnya Pilpres tak ubahnya ladang adu banyak uang untuk meraup suara sebanyak-banyaknya antar ketua umum parpol. Dalam pemaparan visi dan misi juga tidak akan diperjuangkan oleh masing-masing kandidat, dalam forum-forum debatpun hanya akan menjadi bumbu bahwa sekarang sedang dalam suasana pilpres.

Sungguh sangat mahal ongkos sosial dan politik yang harus ditanggung bansa ini jika kekeliruan dalam memahami persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang tidak relevan dalam skema presidensial ini terus berlanjut. Karena yang seharusnya diperdebatkan bukanlah ambang batas pencalonan presiden yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan basis dukungan parpol yang luas.Saatnya untuk membenahi dan mempertegas keberadaan UU Pilpres agar tidak hanya memfasilitasi para para elit parpol menjadi capres, namun turut membuka peluang agar munculnya calon-calon pimpinan alternatif terbaik untuk bangsa ini meski dari luar partai (independen). Jika tidak, pilpres yang berlangsung selama lima tahun sekali tidak akan menghasilkan perbaikan signifikan bagi kehidupan bangsa.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,

Pengamat Komunikasi Politik

Read more

Setelah Tapak Suci (TS) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) meraih prestasi pada Invitasi Pencak Silat antar mahasiswa Nasional di Universitas Airlangga Surabaya dengan menjadi juara umum. Kini Tapak Suci (TS) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali meraih dua Perak, empat perunggu, dan kontingen terbaik pada perlombaan Tapak Suci of Brawijaya University International Open 2012 di Universitas Brawijawa Malang.

Gatot Sugiharto, SH., MH. selaku pembina mengungkapkan bahwa keberhasilan meraih prestasi internasional terutama dalam bidang minat bakat menjadi bukti bahwa UAD telah mewujudkan visi dan misi menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional.

Dosen Fakultas Hukum ini menambahkan bahwa prestasi internasional yang sudah diraih merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan diri mencapai prestasi melalui pencak silat.

“Kami cukup bangga dengan capaian Tapak Suci UAD dengan memperoleh kontingen terbaik. Keberhasilan ini karena tim sangat disiplin, kompak, dan sportif, ” tambah Kepala Bidang Kesekretariatan, Hukum, dan Tata Laksana Kantor Universitas Ahmad Dahlan tersebut di sela-sela kesibukannya.

Adapun nama-nama atlit tapak suci UAD yang meraih presrasi diantarannya: Agung Dwi RK (katagori figter kelas I); Adi Saputra, Naita Faulina, Yahya Zakiyah, Ifah Maya Sari, dan Rian Terna (perak kelas seni beregu); Adi Saputra (katagori figter kelas F Putra); Miftahudin (Kelas bebas beregu); Agung Dwi RK (Kelas bebas beregu); Amad Basyuni (Kelas bebas beregu); Abdul Muklis Jailani (Seni Tunggal putra); dan Isni Yuliza (Seni Tunggal putri). (Sbwh)

Read more