Ratna Wulandari masuk 10 besar terbaik dalam lomba dai virtual kategori dewasa yang diselenggarakan FKPAI KUA Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta

Ratna Wulandari, merupakan mahasiswi dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) angkatan 2018 Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Berkat ilmu yang diperoleh dari UAD dan dukungan orang yang menyayanginya, ia mendapat penghargaan dari Universitas Negeri Padang (UNP) atas prestasinya meraih juara II lomba Kultum tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual. Lomba tersebut masuk dalam rangkaian acara Ramadan Berkah 2021 HIMA UPP III PGSD FIP KM UNP yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah dan kampus. Acara tersebut mengangkat tema “Meningkatkan Iman dan Takwa Generasi Milenial pada Bulan Ramadan di Era Pandemi”.

“Sebelum pelaksanaan lomba, saya harus membuat konsep kultum sesuai dengan tema. Ramadan tahun ini memang berbeda karena kita dalam suatu bencana dan badai besar. Ibadah memang tidak bisa lagi dilakukan seperti Ramadan sebelumnya, tapi beribadah tetap tidak pernah dilarang dan tetap menjadi kewajiban. Cara boleh berbeda, nilainya tidak akan pernah berubah,” kata perempuan asal Sijunjung, Padang, Sumatra Barat, itu pada 23-06-2021.

Wulan melalui banyak tahap di antaranya pendaftaran pada 9 sampai 22 Mei 2021, pengiriman karya pada 23 Mei sampai 24 Mei 2021, penjurian pada 25 sampai 27 Mei 2021, pengumuman finalis pada 28 Mei 2021, dan penampilan finalis via Zoom Meeting pada 29 Mei 2021. Pada 25 Mei 2021, peserta diminta untuk mengunggah kultum dalam bentuk video, untuk diseleksi dalam lima besar. Kemudian ia masuk lima besar dan pada babak final pada 29 Mei kembali diadu, tetapi tampilnya secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting bersama panitia dan para juri. Juri lomba kultum dari pihak UNP yang merupakan kampus penyelenggara lomba tersebut. Membuat teks kultum yang berbeda dari babak penyisihan dengan waktu yang sebentar, merupakan sebuah tantangan baginya. (Dew)

Retno Damarina Berhasil raih juara II lomba Esay dengan tema Dinamika Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

Retno Damarina, mahasiswi Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali meraih kejuaraan di PSA Essay Competition. Ajang bergengsi tersebut diselenggarakan oleh PSA Indonesian Law Office pada 03 April–22 Mei 2021 secara daring.

“Formulasi Diskresi pada Kebijakan Stabilitas Keuangan dalam Penanganan Covid-19 dan Problematikanya” menjadi judul esai yang berhasil mengantarkan Retno meraih juara II. “Saya ingin mengembangkan potensi dan belajar banyak hal mengenai penulisan esai. Saya dibersamai oleh senior-senior hebat di Lantern Law Community yang sangat sabar dalam membimbing,” ujar Retno saat menjelaskan motivasinya mengikuti lomba tersebut.

Ia mengimbuhkan, sempat mengalami kendala jaringan hingga nyaris tidak dapat mengikuti sesi presentasi. “Jaringan di desa saya mengalami gangguan, bahkan saya sudah menyewa warnet agar lancar saat presentasi. Namun, jaringan di warnet pun mengalami gangguan. Nyaris tidak bisa ikut sesi presentasi. Saat sesi hampir selesai saya baru bisa masuk dan memohon agar dapat ikut sesi presentasi. Akhirnya diperbolehkan meski hanya suara saya saja yang terdengar,” cemas Retno.

“Dinamika Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19” menjadi tema yang diangkat pada lomba tersebut. Retno mengkritisi tiga poin penting yaitu pertama, diskresi terkait kebebasan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan inisiatifnya sendiri.

Kedua, penggunaan diskresi pada Peraturan Pusat (Perpu) No. 2 tahun 2020 yang disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020. Pada pasal 27 ayat 1 bahwa biaya apa pun yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan selama wabah Covid-19 bukan termasuk kerugian negara padahal tidak ada pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Penggunaan frasa iktikad baik yang menimbulkan persoalan di mana suatu tindakan dan keputusan pejabat pemerintah hanya diatur oleh iktikad baik sedangkan parameternya tidak jelas. Sistem dalam menilai perbuatan kejahatan tindak pidana terkait iktikad baik masih sangat abstrak.

Ketiga, keputusan pejabat pemerintahan bukan termasuk objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di mana segala keputusan dalam kebijakan pemerintahan dapat menjadi sengketa apabila menimbulkan kerugian.

“Selalu berproses serta berusaha dalam mengembangkan potensi dan jangan angkuh serta merasa puas. Usaha, doa, dan biarkan intervensi Allah yang bekerja,” pungkas Retno. (Chk)