Kajian Aisyah IMM zona tiga Universitas Ahmad Dahlan (UAD) terkait Privillage Muslimah Dalam Pandangan Islam (Foto: Laela)

Dewasa ini, masih banyak didapati salah paham mengenai syariat Islam, di antaranya menganggap Islam merendahkan martabat perempuan. Sebagaimana laki-laki, ternyata hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Islam memberikan aturan untuk menjaga perempuan dari segala hal yang menodai kehormatannya dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara dalam karang di dasar lautan, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terjaga. Atas dasar itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) zona tiga Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang terdiri atas IMM Fakultas Teknologi Industri (FTI), IMM Farmasi, dan IMM Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) mengadakan Kajian Aisyah pada Minggu, 25 September 2022.

Acara ini merupakan program kerja dari bidang Tabligh dan Kajian Keislaman (TKK) IMM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menjadi muslimah yang sesungguhnya sesuai ketentuan Islam. Hadir Immawati Arifah Nur Hayati, S.E. selaku pemateri. Ia saat ini juga menjadi pengurus Pesantren Mahasiswa K.H. Ahmad Dahlan (Persada). Berlangsung selama dua jam melalui platform Zoom Meeting, sebanyak 35 partisipan ikut dalam acara tersebut yang terdiri atas Immawati Pimpinan Komisariat (PK) dan Immawati kader baik dari IMM FTI, IMM Farmasi, maupun IMM FKM.

“Harapannya, dengan adanya kajian ini dapat memberikan arahan dan bimbingan menjadi muslimah sesuai ketentuan Islam, serta mengajak menjadi muslimah pemberani dan mengambil peran penting di zaman sekarang ini,” papar Immawati Anisa Nur Hutami selaku ketua pelaksana dalam sambutannya.

Masuk ke tema bahasan, Immawati Arifah menyampaikan keistimewaan perempuan dalam Islam. “Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat perempuan, sehingga tidak sedikit aturan dalam Islam terkait perempuan yang tidak lain untuk menjunjung kemuliaannya. Di dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan keistimewaan seorang perempuan. Posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki (Q.S. Al-Hujurat ayat 13); perempuan mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui (Q.S. Al-Ahqaf ayat 15); perempuan sebagai ibu kedudukannya lebih tinggi dari seorang ayah (H.R. Bukhari); perempuan berhak mendapat mahar ketika dinikahi laki-laki (Q.S. An-Nisa ayat 4); kehormatan perempuan dilindungi dalam Islam (Q.S. Al-Ahzab ayat 59), dan seorang perempuan dapat memasuki surga lewat pintu mana pun.”

Lantas, bagaimana menjadi muslimah sesungguhnya yang sesuai ketentuan Islam?

Immawati Arifah melanjutkan, “Muslimah yang sesungguhnya ialah muslimah yang senantiasa menjaga aurat di mana pun dan kapan pun ia berada. Memiliki akhlak yang baik, yakni tidak ada kata yang menyakiti orang lain, senantiasa dicintai orang-orang sekitar karena berbudi luhur, dan tidak ada pandangan yang mengarah kepada ketidakhalalan. Muslimah hendaknya mengkaji dan paham akan ilmu agama sehingga ketika mengerjakan sesuatu tanpa taqid. Luas pergaulan juga penting bagi seorang muslimah, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan, ramah dengan siapa pun, dan banyak orang bersahabat dengannya.”

Lebih lanjut ia menjelaskan, penampilan muslimah menjadi poin yang harus diperhatikan sebagaimana Islam yang mencintai keindahan. Jadilah muslimah yang indah parasnya, cantik dengan hatinya, wajah cerah dengan wudu, bibirnya indah karena tasbih, raganya indah karena tidak terlihat oleh mahram, busananya sederhana tetapi enak dipandang.

“Menjadi muslimah yang sesuai ketentuan Islam tidaklah mudah, proses demi proses harus dilewati, mereka tertempa dengan proses dan pemaksaan diri, mereka belajar mengasah diri, rasa, dan intelektual. Mereka saja bisa, kenapa kita tidak?” tutupnya. (lae)

uad.ac.id

Kajian Kolaborasi di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) membahas tentang Al-Qur’an Sebagai Penyelamat Generasi Anti LGBT (Foto: Laela)

Minggu, 25 September 2022, Pimpinan Komisariat (PK) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buya Hamka dan Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan kajian kolaborasi. Acara ini bertujuan untuk memupuk keimanan para kader, menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, dan memberikan pengetahuan bahaya LGBT yang kian marak pada zaman sekarang ini.

Berlangsung selama empat jam dan terbuka untuk umum secara luring di Masjid Islamic Center UAD, hadir Ustaz Sholahudin Zuhri, S.Pd., P.Mdy. dan Ustaz Nanang Wahyudi, S.Pd., M.Pd. selaku pemateri pada kajian kolaborasi ini. Sebanyak tiga puluh partisipan yang terdiri atas PK dan kader IMM Buya Hamka juga PK IMM lainnya, serta kader Tapak Suci UAD ikut dalam acara tersebut.

Dalam pemaparannya, Ustaz Sholahudin menyampaikan terkait hukum LGBT dalam Islam dan pentingnya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, sehingga meningkatkan keimanan agar terhindar dari larangan-larangan Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, LGBT atau kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, bukan hanya ada dalam zaman Nabi Luth. Maraknya LGBT sekarang tentunya membuat kalangan masyarakat khawatir karena ini merupakan salah satu penyakit akal, jiwa, bahkan gangguan psikologi.

“Haram adalah hukum LGBT dalam Islam. Perbuatan keji dan tidak mengandung manfaat hendaknya ditinggalkan karena hal tersebut dibenci oleh Allah Swt. Kurangnya iman, ilmu, dan takwa merupakan peluang seseorang terkena penyakit LGBT, karena pada dasarnya orang yang kuat imannya tidak rentan dan terhindar dari hal-hal keji.”

Lantas bagaimana kita mencegah hal-hal keji tersebut?

“Salat adalah kewajiban seorang muslim untuk mencegah hal-hal keji dan mungkar. Selain itu, memupuk keimanan dengan mengikuti kajian-kajian Islam dan selalu berpegang teguh pada Al-Qur’an merupakan penjagaan diri terbaik. Jika dalam diri sendiri belum bisa mencegah kemungkaran, dapat dipastikan masih ada kesalahan dalam ibadah tersebut baik dari niat ataupun hal lainnya. Sebab tidak mengherankan lagi generasi sekarang melaksanakan salat untuk sekadar menggugurkan kewajiban,” Ustaz Nanang menimpali.

Di akhir acara, Ustaz Sholahudin menyampaikan kepada para peserta kajian. “Jangan pernah membenci dan memusuhi orang LGBT, tetapi benci dan musuhilah perbuatannya. Jika kita bersikap menjauh dari orang tersebut, secara tidak langsung kita menghakimi. Berikan bimbingan, arahan semampu kita karena orang-orang tersebut butuh bimbingan agar kembali ke aturan Islam. Sebagaimana kita terapkan sifat dakwah yakni merangkul bukan memukul,” tutupnya. (lae)

uad.ac.id

Penyerahan Surat Keputusan Inpassing atau penyetaraan jabatan fungsional bagi pustakawan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: BSDM UAD)

Perpustakaan sebagai lembaga pengelola koleksi berupa karya tulis baik bentuk cetak maupun noncetak, sejauh ini masih kurang mendapat perhatian serius. Banyak pihak yang belum menempatkan kedudukan perpustakaan sebagai jantung pendidikan terutama di perguruan tinggi, sehingga fungsinya sebagai pelestari informasi dan tempat rekreasi tidak dapat berjalan maksimal. Persoalan ini perlu diatasi dengan kebijakan program strategis, salah satunya adalah peningkatan kualitas kinerja pustakawan. Sejauh ini, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memiliki komitmen besar mengenai hal itu, terlebih ketersediaan fasilitas perpustakaan di enam kampus sudah sangat memadai.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) UAD dalam agenda penyerahan Surat Keputusan Inpassing atau penyetaraan jabatan fungsional bagi para pustakawan di UAD yang berlangsung pada Senin, 19 September 2022 bertempat di Kampus I UAD. Agenda tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro SDM Dr. Hendro Widodo, M.Pd., Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Karier Dr. Farid Setiawan, M.Pd.I., dan Kepala Perpustakaan Dr. Widodo, M.Si.

Norma Sari menyampaikan bahwa UAD selalu berupaya keras untuk mewujudkan tata kelola perpustakaan yang unggul dan berkemajuan. Tata kelola perpustakaan seperti itu perlu didukung pustakawan dengan kinerja prima, profesional, berintegritas tinggi, dan berakhlak mulia. “Kualitas kinerja itu perlu terus ditingkatkan, salah satunya UAD memberikan penghargaan terhadap keterampilan dan keahlian bagi pustakawan. Sebagai bentuk implementasi dari peraturan Rektor UAD tentang jabatan fungsional, pangkat, dan penilaian angka kredit pustakawan adalah bentuk pengakuan serta penghargaan,” terangnya.

Senada dengan itu, Hendro Widodo menuturkan bahwa Surat Keputusan Inpassing yang diberikan kepada para pustakawan UAD merupakan langkah awal dari pelaksanaan peraturan Rektor UAD Nomor 21 Tahun 2022. Ia menyebut sebagai langkah awal karena sebelum peraturan Rektor tersebut diterapkan secara penuh perlu ada kebijakan UAD tentang penyetaraan jabatan fungsional pustakawan yang didasarkan pada masa kerja dan kualifikasi pendidikan.

“Setelah adanya inpassing ini, maka para pustakawan di lingkungan perpustakaan UAD dapat segera mengajukan jabatan fungsional, baik jenjang keterampilan maupun keahlian. Mekanisme pengajuan jabatan fungsional pustakawan di tahun ini memang masih bersifat manual. Ke depannya, UAD sudah mengagendakan pembuatan sistem informasinya,” tegas Hendro.

Lebih lanjut, ia menyampaikan proses penyusunan regulasi tentang tidak sesederhana yang dibayangkan. Terlebih, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTM/A) se-Indonesia belum memiliki sistem baku untuk memberikan jabatan fungsional pustakawan.

“Itulah kenapa, jabatan fungsional ini baru mulai diterapkan di semua PTM/A se-Indonesia. UAD sebagai pelopor dalam menyusun regulasi ini tentu saja membutuhkan bantuan dari semua pihak, di antaranya Forum Perpustakaan PTM/A,” tutup Hendro. (guf)

uad.ac.id

Kuliah Umum Perdana Prodi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Tsabita)

Program Studi (Prodi) Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar kuliah umum perdana bagi mahasiswanya pada Jumat, 23-09-2022. Bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 10 Kampus IV UAD, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) didapuk sebagai pembicara.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan FH UAD Dr. Megawati, S.H., M.Hum. yang menyampaikan bahwa agenda ini merupakan kegiatan perdana bagi mahasiswa angkatan pertama Magister Hukum UAD. Menurutnya, topik yang akan dibahas dalam kesempatan itu sesuai untuk brainstorming mahasiswa. “Realitasnya, banyak undang-undang yang problematik, meski tujuan awalnya hendak menyejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” terang Mega.

Dengan mengusung tema “Omnibus Law: Kritik dan Evaluasi UU Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah”, Prof. Ni’matul menyoroti secara gamblang bagaimana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Ia percaya bahwa ada begitu banyak poin yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh para insan yang berada di bidang hukum untuk mengoreksi penerapan UU ini.

Sejak awal kelahirannya, UU Cipta Kerja telah mengalami penolakan dari berbagai pihak karena dinilai hanya memberikan keuntungan kepada investor. Pemerintah daerah yang awalnya memiliki asas otonomi daerah sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, kini jadi kehilangan wewenangnya dan mengalami kerugian.

“Selain UU tersebut, pada tahun 2016, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Presiden Jokowi telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat laju investasi daerah. Hal ini juga diprotes oleh asosiasi gubernur, sama halnya dengan UU Cipta Kerja,” papar Prof. Ni’matul.

Selama kurang lebih dua jam, Guru Besar FH UII tersebut menjelaskan materinya dengan sangat komprehensif dan diselingi candaan yang khas. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan audiens yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FH UAD. (tsa)

uad.ac.id