Sebuah kebijakan yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ditjen Dikti akan memberikan porsi yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan dana penelitian. Hal ini disampaikan Ditjen Dikti Prof. Djoko Santosa di akhir acara pembukaan MTQ Mahasiswa Nasional XII di Universitas Muslim, Makasar Minggu, 10 Juli 2011. Berita lengkap bisa disimak di mediaindonesia.com, dan berikut kutipannya.

Penulis : Lina Herlina

Minggu, 10 Juli 2011 18:17 WIB  

MAKASSAR–MICOM:Sejak dulu, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta punya kewenangan sendiri dalam pengelolaan sebuah penelitian, dan untuk pengembangan desentralisasi pengelolaan penelitian diperguruan tinggi sudah dijalankan dengan baik.

Ditjen Dikti Prof Djoko Santosa seusai membuka Musabaqah Tilwatil Quran (MTQ) Mahasiswa Nasional XII, Minggu (10/7) di Kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan sebagian dana desentralisasi pengelolaan penelitian untuk perguruan tinggi sudah disalurkan. Perguruan tinggi tersebut nantinya yang akan menentukan mereka ingin melakukan penelitian tentang bidang apa secara mandiri.

“Jadi proporsinya, 70% penelitian ditentukan oleh perguruan tinggi dengan mengajukan sejumlah proposal penelitian dan sisanya 30% itu diusulkan dari pemerintah, tergantung mereka yang berminat yang akan melakukan penelitian tersebut,” jelas Santosa.

Penelitian yang ingin dilakukan oleh para dosen, nantinya akan dikelolah oleh perguruan tingi dimana mereka bekerja. Dosen juga yang menentukan dan melakukan penelitian tersebut.

“Penelitian tidak perlu mengasilkan sebuah buku, karya ilmiah hanya butuh publikasi pada sebuah jurnal. Karena jurnal lebih bagus publikasinya dari pada buku,” jelas Santosa.

Santosa berpandangan, buku butuh waktu lama untuk membuatnya dan peredarannya lebih sempit. Meski demikian, akan dihargai jika bisa punya karya yang dimuat di jurnal dan menghasilkan sebuah buku. “Tapi jika tidak bisa dua-duanya, salah satu saja tidak masalah,” tegas Santosa. (LN/OL-2)

Read more

Agin segar bagi Perguruan Tinggin Negeri (PTN) di Indonesia yang pada pengelolaan pendanaannya sudah mampu mandiri, karena Kemdiknas akan memberikan bonus khusus. Kemandirian ini dalam arti mampu mendapatkan sumber pembiayaan selain dari uang kuliah yang ditarik dari mahasiswanya. Kebijakan ini akan berlaku mulai Tahun Ajaran 2012 mendatang. Berita lengkap dapat disimak di pikiran-rakyat.com, berikut kutipannya.

MINGGU, 10/07/2011 – 18:13
JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) sedang menyusun kebijakan baru sistem penganggaran di perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam rancangan itu akan ada mekanisme terkait dengan pembiayaan. Pengeluaran biaya yang sifatnya wajib akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan pengeluaran lainnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh seusai meresmikan sekolah Tzu Chi, di bilangan Jakarta Utara, Minggu (10/7). Hadir pada acara itu antara lain Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Mendiknas mengatakan, kebijakan ini direncanakan akan diterapkan mulai 2012. Nuh menyebutkan, pembiayaan perguruan tinggi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 28 triliun. Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak Rp 11 triliun bersumber dari PNBP, yaitu anggaran yang diperoleh masing-masing PTN yang bersumber dari masyarakat.

Adapun sisanya, sebanyak Rp 17 triliun dari APBN murni, di antaranya digunakan untuk pembayaran gaji dan honor bagi dosen dan karyawan. “Biaya untuk pengembangan pendidikan relatif sedikit, sehingga sekarang ini kalau perguruan tinggi mau investasi, maka caranya PNBP-nya dinaikkan,” kata Mendiknas sebagaimana siaran pers yang diterima “PRLM”, Minggu (10/7).

Mendiknas mengatakan, pihaknya akan memberikan bonus bagi PTN yang mampu mendapatkan sumber pembiayaan selain dari uang kuliah mahasiswa. Dicontohkan, sumber pembiayaan dapat bersumber dari penelitian dan kerja sama dengan industri. Semakin meningkat jumlahnya maka insentif yang diberikan juga meningkat. Namun sebaliknya, jika sumber pembiayaan dari uang kuliah yang meningkat maka insentif akan dikurangi.

“Intinya kita ingin mendorong perguruan tinggi lebih kreatif dan inovatif di dalam mendapatkan pendanaan. Tidak semuanya dibebankan kepada mahasiswa atau orang tua. Itu yang akan dikembangkan kebijakan penganggaran di pendidikan tinggi,” kata Nuh.

Read more

Tugas utama seorang dosen adalah menunaikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut banyak hal yang dapat dilakukannya, sehingga meningkatkan citra dan eksistensi seorang dosen di dunia akademik. Salah satunya sebagai penyelenggara suatu event akademik, seminal seminar-seminar dan lainnya.

“Kami mengusulkan beberada dosen dari UAD dan dosen luar negeri yang terlibat di TELKOMNIKA untuk peran serta di bagian Program Co-chairs dan Steering Commite pada penyelenggaraan International Conference yang dimotori oleh APTIKOM Wilayah II di bulan September 2011 nanti. Alhamdulillah semua usulan tersebut disetujui dan mulai berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Adapun dosen UAD yang ikut berperan serta adalah Tole Sutikno (EIC of TELKOMNIKA, Universitas Ahmad Dahlan) dan Dr. Abdul Fadlil (Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan) keduanya berperan di bidang Program Co-chairs. Berikutnya Dr. Anton Yudhana (Teknik Elektro, Universitas Ahmad Dahlan), Kartika Firdausy (Teknik Elektro, Universitas Ahmad Dahlan), dan Dr. Sunardi (Teknik Elektro, Universitas Ahmad Dahlan) duduk sebagai Steering Commite. Adapun dosen-dosen luar negeri yang terlibat di TELKOMNIKA yang dilibatkan antara lain, Dr. Nidhal Bouaynaya (University of Arkansas at Little Rock, USA), Dr. Jyoteesh Malhotra (Guru Nanak Dev University, India), Dr. Yin Liu (Rensselaer Polytechnic Institute, USA), Dr. Arianna Mencattini (University of Rome ‘Tor Vergata’, Italy), dan Dr. John David Bustard (University of Southampton, UK), kelimanya menduduki peran di Program Co-chairs. Mari untuk donsen lainnya dapat berperan juga sebagai pemakalah dalam event terebut.” Demikain penjelasan panjang lebar dari Tole Sutikno selaku petinggi TELKOMNIKA Universitas Ahmad Dahlan.

“Semoga hal ini dapat meningkatkan ‘syiar dakwah ilmiah’ dan turut memajukan iklim ilmiah dan publikasi di Indonesia, sehingga kami mengusulkan beberapa dosen dari UAD dan yang tergabung di TELKOMNIKA di acara tersebut”, ungkap Tole di sela-sela kesibukannya studi doktornya di Malaysia.

Informasi tentang event konferensi internasional dapat disimak juga di official site penyelenggara konferensi internasional tersebut. (@)

Read more

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), akan menyelenggarakan Program Bantuan Penulisan Artikel Ilmiah pada Berkala Bereputasi Internasional tahun 2011. Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan insentif bagi para dosen/ peneliti di Perguruan Tinggi yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya ke dalam Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan gairah para dosen/ peneliti dalam mempublikasikan artikel ilmiah dalam Berkala Bereputasi Internasional sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antarpeneliti di kancah Internasional.

Usulan dari dosen akan diterima DP2M paling lambat tanggal 1 Agustus 2011, Pukul 16.00 WIB yang dialamatkan di

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional
Gedung D Ditjen Dikti Lt. 4, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat,
Telp. (021) 57946100, Faks. (021) 5731846

Sumber: www.dikti.go.id

Read more

Pada hari Jum’at, 08 Juli 2011 pada pukul 08:57 WIB Tempo interaktif memberitakan tentang peninjauan kembali petunjuk teknis pemberian gaji ke-13 dalam tahun anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu diungkapkan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Gorontalo, Elnino M. Husain Mohi, Jumat, 8 Juli 2011 di Gorontalo.

Menurutnya, peraturan tersebut dibuat hanya untuk menyelamatkan kepentingan si pembuat aturan dan bersifat diskriminatif terhadap jutaan guru dan dosen di Indonesia. “Petunjuk teknis ini bertendensi agar si pembuat aturan mendapatkan pendapatan berlipat-lipat dengan memasukkan tunjangan kinerja ke dalam komponen gaji bulan ke-13,” ungkap Elnino.

Ia menjelaskan, pembuat aturan mendefinisikan gaji, pensiun, tunjangan ke-13 itu pada pasal 3 ayat (1), bahwa peraturan tersebut sebagai penghasilan sebulan yang diterima bulan Juni 2011. Menurut Elnino, istilah penghasilan sengaja digunakan untuk memperluas pendapatan oknum atau kelompok tertentu.

Berita lengkapnya bisa dilihat di sumbernya: Tempo Interaktif.

File Petunjuk Teknis Pemberian gaji ke-13 dari www.perbendaharaan.go.id

Read more