Posts

Membangun Jiwa Pemimpin yang Inklusif Melalui Organisasi Mahasiswa

/in /by

Dr. Enung Hasanah, M.Pd., Pemateri Kongres KBM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Dr. Enung Hasanah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Manajemen Pendidikan, menjadi pemateri yang interaktif dalam acara Kongres Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UAD yang diselenggarakan pada 2 Juni 2025 di Ruang Serbaguna Kampus IV UAD.

Ia memaparkan materi mengenai cara membangun jiwa inklusif melalui organisasi mahasiswa. “Berorganisasi menjadi cara untuk memiliki pengalaman belajar kepemimpinan. Pemimpin yang mampu memahami kondisi internal dan eksternal dengan membangun jiwa yang inklusif juga menjadi pendorong bagi berkembangnya sebuah organisasi untuk menjadi lebih baik,” ujar Dr. Enung.

Kepemimpinan dan organisasi bukan soal kuasa, melainkan kesediaan untuk mendengar, memaafkan, dan melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Pemimpin juga harus mampu melakukan pendekatan yang inklusif agar setiap anggota merasa dihargai dan dihormati tanpa memandang latar belakang mereka.

“Inklusi atau inklusif adalah sebuah mindset tentang kesetaraan yang mampu menerima perbedaan sebagai bagian yang setara dan berharga. Inklusif sejati terjadi ketika seseorang tidak hanya diikutsertakan, tetapi benar-benar merasa diterima dan nyaman berada di dalamnya,” ungkapnya.

Inklusif menjadi fundamental karena pendekatan emosional menjadi esensial dan berpengaruh terhadap kinerja atau perilaku setiap anggota dalam organisasi. Selain itu, inklusif juga mampu memberikan growth mindset yang memotivasi untuk belajar, berusaha, dan menerima perbedaan satu sama lain secara merata.

“Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap bagaimana kekuasaan dan keputusan dibuat. Top-down leadership adalah gaya kepemimpinan dengan keputusan yang dibuat secara sentral oleh pemimpin lalu dikomunikasikan kepada anggota tim, sedangkan shared leadership mendistribusikan otoritas dan keputusan ke seluruh tim sehingga setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Gaya kepemimpinan shared leadership tentu menjadi pilihan terbaik dalam sebuah organisasi agar tidak ada kata otoriter dalam suatu kelompok. Shared leadership merupakan suatu jembatan dalam mengaktualisasikan kepemimpinan yang inklusif.

Diharapkan, setelah materi tersebut dipaparkan, para pemimpin organisasi mampu menerapkan peran inklusif untuk menciptakan lingkungan yang adil, menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berpartisipasi dan berkembang. (Salsya)

uad.ac.id

Kongres KBM UAD sebagai Wadah Ormawa yang Transparan

/in /by

Kongres Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan Kongres Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UAD yang berlangsung pada Senin, 2 Juni 2025, di Ruang Serbaguna Kampus IV UAD dengan tema “Permusyawaratan yang Transparan, Kolaboratif, dan Inklusif”.

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BIMAWA) UAD, turut hadir dan memberi sambutan hangat untuk mendukung acara tersebut. “Kongres KBM UAD memang dilaksanakan untuk melihat proses transparansi setiap organisasi agar mampu memberikan gambaran yang baik kepada pemimpin baru yang akan dilantik,” ujarnya.

Kemudian, terdapat studium generale yang dipaparkan oleh Dr. Enung Hasanah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UAD. Ia membawakan materi yang konkret mengenai cara menjadi mahasiswa yang mandiri dan inklusif.

Acara ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa UAD, pengurus organisasi kemahasiswaan (Ormawa), Organisasi Otonom (Ortom), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), komunitas, dan sivitas akademika UAD lainnya. Rangkaian acara yang tak kalah fundamental lainnya adalah laporan pertanggungjawaban dari BEM UAD, DPM UAD, serta Mahkamah Konstitusi Mahasiswa (MKM) UAD.

Dengan terselenggaranya kongres KBM UAD ini, diharapkan visi, misi, dan program kerja setiap organisasi dapat dipastikan berjalan dengan baik melalui laporan pertanggungjawaban yang transparan. Selain itu, harapannya mahasiswa UAD juga aktif memberikan ide-ide baru yang inovatif dan menjunjung tinggi semangat kolaboratif yang berintegritas. (Salsya)

uad.ac.id

DPM FAST UAD Gelar Sekolah Legislatif, Hadirkan Komisi A DPRD DIY

/1 Comment/in /by

Sekolah Legislatif yang diadakan DPM FAST Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: DPM FAST UAD)

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Sains dan Teknologi Terapan (FAST) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan acara Sekolah Legislatif dengan tema “Legislatif ASIK (Aspiratif, Solutif, Inspiratif, dan Komunikatif)” pada Sabtu‒Minggu, 3‒4 Juni 2023 di Youth Center Yogyakarta.

Acara yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Pertama, talkshow yang dihadiri oleh Retno Sudiyanti, S.H. selaku Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nurham Al Afgani, S. Farm. selaku Wakil Ketua DPM UAD periode 2016‒2017 sebagai narasumber. Mereka membahas topik menarik yakni mengenalkan lembaga legislatif negara secara praktis dan komprehensif kepada mahasiswa FAST.

Kedua, sekolah legislatif yang dihadiri oleh 3 pemateri di antaranya Gawa Bika Bikhoirin selaku demisioner Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FAST UAD dengan topik “Legislatif dan Eksekutif”, Muhammad Nuruddin A. selaku demisioner Ketua Komisi C DPM FAST UAD dengan topik “Peraturan dan Sidang Paripurna”, serta Ali Fauzan selaku demisioner Gubernur BEM FAST UAD dengan topik “Tata Kelola Persidangan”.

Dalam pelaksanaannya, Dwi Agustia sebagai Ketua DPM FAST UAD menyampaikan, “Tujuan kegiatan ini diadakan adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang paripurna nantinya. Selain itu sebagai bentuk pengenalan dan pembahasan lebih lanjut mengenai kelembagaan mahasiswa FAST seperti mengenal lembaga eksekutif dan legislatif, juga peraturan dan perundang-undangan yang ada di UAD.”

Acara dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan seperti departemen kajian strategis se-FAST, perwakilan tiap departemen dan divisi yang ada di BEM dan HMPS, serta dari elemen mahasiswa non-ormawa sebagai perwakilan dari keluarga besar mahasiswa di FAST.

Sekolah Legislatif ini berlangsung dan terlaksana dengan baik, peserta kegiatan aktif dalam bertanya serta berdialog dengan para pemateri. Menariknya, setiap materi diadakan pre-test dan post-test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta. Di akhir tiap sesi diadakan focus group discussion sebagai wadah diskusi mahasiswa dalam menyerap dan mengimplementasikan ilmunya.

Dwi menambahkan, “Kami mengangkat tema Legislatif ASIK untuk menunjukkan bahwa tidak selalu lembaga legislatif berlaku formal, monoton, dan terstruktur. Kami ingin menunjukkan bahwa legislatif di dalamnya dipenuhi dengan unsur-unsur yang menarik.”

Legislatif berperan sebagai lembaga yang mengaspirasi, memberikan solusi, menjadi inspirasi, dan berkomunikasi baik. “Selain itu juga dari keempat kata yang diperjelas, menunjukkan bahwa legislatif bukan hanya sebagai lembaga formal saja, tetapi juga menggembirakan,” jelasnya. (roy)

uad.ac.id

Kongres FTI UAD: Wujudkan Solidaritas dan Kekeluargaan

/in /by

Kongres KBM FTI Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Sinta Anggraeni)

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan kongres bertajuk “Melalui Kongres Bangkit dan Berproses Demi Mewujudkan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) FTI yang Berkemajuan” pada 8–14 Januari 2023. Penyelenggaraan kongres ini merupakan sebuah wujud regenerasi masa bakti pengurus dan calon pengurus DPM, BEM, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) yang ada di bawah naungan FTI.

Ketua DPM Ilham Gaib memaparkan tujuan pelaksanaan kongres adalah untuk memberikan ilmu kepada calon pengurus organisasi mahasiswa FTI. “Melalui kongres ini, kami ingin memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi calon pengurus agar dapat memahami alur sistem dan peraturan pelaksanaan kegiatan organisasi,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa kongres menjadi sebuah bentuk tanggung jawab dan transparansi dari kinerja pengurus organisasi sebelumnya.

Senada dengan Gaib, Anzala Ahmad Sauqi selaku Gubernur BEM memandang kongres sebagai evaluasi kinerja organisasi agar lebih baik di masa depan. Dalam masa evaluasi tersebut, dampak kinerja selama satu tahun periode BEM dapat diketahui melalui rasa solidaritas dan kekeluargaan sesama sivitas FTI.

“Rasa keharmonisasian dan solidaritas antara mahasiswa terlihat pada acara-acara di FTI selama ini. Rasa solidaritas dan kekeluargaan dalam FTI merupakan aspek penting yang harus dipertahankan,” ungkapnya.

Selain itu, regenerasi pengurus organisasi mahasiswa dilakukan dengan mengangkat dan melantik gubernur dan wakil gubernur BEM periode 2023. Dengan adanya pengangkatan pengurus baru ini, Gaib dan Anzala berharap calon pengurus dapat belajar dan berproses menjadi mahasiswa yang peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Menjadi pengurus organisasi bukan hanya tentang sebuah jabatan dan eksistensi diri, melainkan mengemban sebuah amanah dan tanggung jawab secara ikhlas kepada mahasiswa. Mereka menekankan bahwa penumbuhan rasa solidaritas dan kekeluargaan di FTI juga menjadi fokus utama pengurus organisasi.

Kongres ini menjadi gerbang awal pengurus baru sebagai media untuk berproses menjadi pribadi yang berguna bagi sesama dan lingkungan, serta membangun lingkungan FTI menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik di masa depan. (sin)

uad.ac.id

DPM FTI UAD Sosialisasikan Peraturan Fakultas untuk Ketertiban Ormawa

/in /by

DPM FTI Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Sosialisasikan Peraturan Fakultas untuk Ketertiban Ormawa (Foto: Laela)

Sabtu, 27 Agustus 2022, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Fakultas. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) baik di tingkat fakultas maupun program studi sehingga tertib dalam berorganisasi. Peraturan Fakultas merupakan pedoman yang sudah disepakati bersama untuk ditaati saat menyelenggarakan agenda ataupun program kerja dari tiap-tiap Ormawa.

Berlangsung selama tiga jam secara luring di Auditorium Kampus II UAD. Sebanyak 85 partisipan yang terdiri atas perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FTI UAD, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FTI UAD, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, dan Himpunan Mahasiswa Informatika, ikut dalam acara tersebut.

“Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan arahan dan bimbingan terkait Peraturan Fakultas, sehingga masing-masing Ormawa paham dan dapat menaati serta mengimplementasikan aturan-aturan tersebut. Acara ini di gelar secara luring guna memberikan ruang diskusi secara langsung terkait kendala administrasi Ormawa, bukan sekadar paham dengan cara membaca fail Peraturan Fakultas yang sudah disebar,” papar Anzala Ahmad Sauqi selaku Gubernur BEM FTI dalam sambutannya.

Masuk ke tema bahasan, moderator menyampaikan bahwa dalam sosialisasi tersebut terdapat delapan nomor Peraturan Fakultas yang akan disampaikan oleh DPM dan BEM FTI UAD. Topik bahasan tersebut meliputi Prosedur Tetap Administrasi, Prosedur Tetap Kegiatan, Prosedur Tetap Upgrading, Prosedur Tetap Advokasi, Garis Besar Haluan Organisasi, Garis Besar Haluan Kerja, Lembaga Semi Otonom, juga terkait Pemilihan Umum Mahasiswa.

“Semua memiliki kepentingan masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain untuk terwujudnya tertib organisasi. Tidak bisa dimungkiri bahwa administrasi dan keuangan merupakan pokok yang tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Selain itu juga mempunyai manfaat yang sangat penting ketika menjalankan pemerintahan Ormawa FTI, sehingga pembahasan ini termasuk ke dalam peraturan FTI 2022. Begitu pun dengan peraturan lainnya yang mempunyai kepentingan tersendiri bagi pemerintahan Ormawa,” ungkap salah satu anggota DPM FTI UAD.

”Mengingat dan mempertimbangkan kurangnya pemahaman Ormawa FTI mengenai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan, advokasi, upgrading, dan terkait lainnya, maka Peraturan Fakultas ini disepakati bersama untuk meningkatkan sistem perencanaan kegiatan yang lebih baik sehingga tidak ada agenda yang terselenggara secara bersamaan,” tambahnya. (ela)

uad.ac.id

DPM UAD Ajak Mahasiswa Pahami Cara Advokasi

/in /by

Diskursus Strategi Advokasi oleh Komisi A Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Istimewa)

Peran mahasiswa sangatlah dibutuhkan dalam lembaga pendidikan, khususnya di universitas. Sebab, hal itu merupakan bukti bahwa mahasiswa aktif, kreatif, mandiri, kritis, serta inovatif. Mereka idealnya ikut berpartisipasi dalam segala hal, baik secara akademis maupun nonakademis.

Oleh karenanya, sebagai upaya penyadaran akan pentingnya advokasi serta peran mahasiswa di perguruan tinggi, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (DPM UAD) melalui Komisi A pada 14–16 Februari 2022 menyelenggarakan Diskursus Strategi Advokasi dengan mengusung tema “Urgensi Advokasi dalam Rekonstruksi Peran Mahasiswa di Lingkungan Kampus” yang berlangsung di Auditorium Kampus I UAD secara luring.

Agenda yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., C.L.A., C.M.B. dosen Fakultas Hukum UAD, Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris PP ‘Aisyiyah, Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. yakni akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Anom Asmorojati, S.H., M.H. yang juga akademisi UAD, Restu Baskara selaku Kadiv Advokasi Non-Litigasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Yogyakarta, dan Marsinah Dhede seorang aktivis perempuan.

Farid Tartiburrohman, mahasiswa dari Fakultas Agama Islam (FAI) UAD selaku ketua panitia menyampaikan bahwa agenda tersebut difokuskan pada dua hal yaitu pelatihan terkait pemahaman advokasi kepada organisasi mahasiswa (ormawa) dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM). Kemudian mendiskusikan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Pada kegiatan ini kami fokuskan pada dua hal. Pertama, kami mengadakan pelatihan serta pemahaman terkait advokasi pada organisasi mahasiswa (ormawa) khususnya yang berada di DPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, serta KBM UAD. Kedua, mendiskusikan kembali adanya Permendikbud Nomor 30 tentang kekerasan seksual yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan, sehingga ini sangat perlu didiskusikan bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya,” jelasnya saat diwawancara pada Rabu, 16 Februari 2022.

Ia berharap dengan terselenggaranya agenda tersebut ormawa dan KMB bisa saling bekerja sama dalam hal advokasi, baik permasalahan di ranah fakultas maupun universitas. Khususnya terkait kasus kekerasan seksual di kampus. (hmd)

TENTANG | KRU | KONTAK | REKAPITULASI