Penyerahan SK Program Studi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Humas UAD)

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) resmi membuka Program Studi (Prodi) magister baru yakni Magister Hukum. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SK Mendikbud) terkait pembukaan prodi oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta pada Kamis, 31 Maret 2022 secara luring terbatas di Ruang Amphitheater Kampus IV UAD.

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., Kepala LLDIKTI Wilayah V secara resmi menyerahkan Salinan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 190/E/0/2022 tentang Izin Pembukaan Prodi Magister Hukum pada UAD yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan diterima secara langsung oleh Rektor UAD dengan didampingi Ir. Azman Latif Sekretaris Badan Pengurus Harian UAD.

Dr. Muchlas, M.T., Rektor UAD dalam sambutannya menginformasikan bahwa UAD telah mendirikan enam kampus yang tersebar di Kota Yogyakarta, dan saat ini secara keseluruhan telah memiliki 54 prodi terdiri atas 1 Sarjana Terapan (D4), 36 Program S1, 3 Program Profesi, 13 Program Magister (S2), dan 1 Program Doktor. Ia menyampaikan bahwa Prodi Magister Hukum UAD akan konsentrasi pada ilmu hukum terkait dengan pariwisata dan kearifan lokal seraya berharap akan konsisten dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan pemerintah.

Muchlas, mengatasnamakan Pimpinan UAD mengucapkan terima kasih kepada LLDIKTI yang telah memberikan rekomendasi terkait dengan usulan pendirian Prodi Magister Hukum, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu.

“Dengan diterimanya SK ini, insyaallah kami akan melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, terutama terkait pakta integritas yang telah kami tanda tangani,” tutup Muchlas.

Selanjutnya, Aris Junaidi dalam sambutannya mengucapkan selamat atas SK yang telah LLDIKTI serahkan kepada UAD, serta selamat atas berkembang pesatnya UAD sejak perubahannya menjadi universitas hingga saat ini telah memiliki 54 prodi. Ia menekankan agar proses berjalannya pembelajaran Prodi Magister Hukum UAD sesuai dengan peraturan pemerintah. “Jadi peraturan pendidikan tinggi di Indonesia ini sangat kuat, artinya ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi yakni Nomor 12 Tahun 2012 dan seluruh peraturan menteri lainnya yang telah dikunci di Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya pada, Kamis (31-03-2022).

“Kami berharap, Prodi Magister Hukum UAD bisa memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti), menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai dengan learning outcomes Prodi Hukum, serta menghasilkan publikasi selain hasil tesis,” tambahnya.

Pada akhir sambutan, ia menyampaikan bahwa LLDIKTI melalui koordinator peningkatan mutu siap memfasilitasi dalam hal pembinaan serta mentoring bagi prodi yang masih terakreditasi Baik ataupun yang Baik Sekali agar bisa mendapat Akreditasi Unggul (A). (guf)

Program pengabdian masyarakat LPPM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) beri penyuluhan tentang hukum ketenagakerjaan di Gunungkidul (Foto: Istimewa)

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Kamis, 17 Februari 2022, menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk masyarakat Gunungkidul. Acara ini bertujuan agar masyarakat yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan memahami tentang adanya hukum ketenagakerjaan.

Agenda penyuluhan hukum tersebut mengusung tema “Membangun Kesadaran Hukum tentang Hubungan Kerja bagi Angkatan Kerja di Desa Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, DIY”. Hadir sebagai narasumber yang ahli dalam bidang hukum ketenagakerjaan sekaligus dosen Fakultas Hukum UAD, yakni Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

Fihtria menyampaikan bahwa penyuluhan hukum kepada masyarakat ini penting dilakukan, mengingat tingginya angka angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Mereka belum semua memahami betul tentang hubungan kerja. Penyuluhan tersebut memberi gambaran dasar terkait bagaimana perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis, yang menjadi dasar dari hubungan kerja.

 “Banyak angkatan kerja yang sudah bekerja di sebuah pabrik setempat, tetapi pemahaman tentang hak-haknya sebagai pekerja belum semua paham, apalagi tentang adanya hukum ketenagakerjaan,” ucapnya pada Kamis, (17-02-2022).

Pada kesempatan tersebut, para peserta sangat antusias mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan di masa pandemi dan tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam status hubungan kerja. Untuk merespons pertanyaan tersebut, Fitrhia menjelaskan tentang legal standing, yaitu bagaimana perhitungan kompensasi bagi pekerja kontrak yang terkena PHK sekaligus menjelaskan alur perlindungan layanan prakerja untuk angkatan kerja dari desa setempat yang ingin bekerja ke luar negeri agar tidak menjadi korban perusahaan penyalur ilegal.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa, ketenagakerjaan telah menjadi bagian penting yang harus disosialisasikan khususnya pada angkatan kerja yang berada di pedesaan. Mereka yang tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan harus masuk dunia kerja untuk kelangsungan hidupnya, diharapkan telah memiliki pemahaman dasar dalam persoalan hubungan kerja.

“Oleh karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum UAD siap menjadi mitra dalam program desa binaan dalam memberikan penyuluhan hukum ketenagakerjaan maupun pendampingan dalam perselisihan hubungan industrial,” tutup Fitrhia. (hmd/Retno)