Proses pembuatan pupuk organik cair oleh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD (Foto: Istimewa)

Sampah organik merupakan salah satu komponen terbanyak di Indonesia. Komposisi sampah Indonesia berupa sampah organik (sisa makanan, kayu, ranting daun) sebanyak 57%, sampah plastik sebesar 16%, sampah kertas 10%, serta lainnya (logam, kain tekstil, karet kulit, kaca) 17%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton.

Upaya untuk mengurangi limbah organik yaitu dengan cara dikelola menjadi Pupuk Organik Cair (POC). Tujuannya agar mencegah penumpukan sampah baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bahkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST Bantargebang disebut sebagai TPST terbesar di Indonesia yang memiliki luas 110,3 hektare. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan, kondisi terkini TPST Bantargebang, Bekasi, telah mencapai 40 meter ketinggiannya atau setara dengan gedung 16 lantai.

Hal tersebut menarik perhatian banyak orang, salah satunya Bagus Dwi Danarko, mahasiswa Program Studi (Prodi) Biologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Tahu bahwa POC bisa menjadi solusi, akhirnya ia mencoba menerapkan hal tersebut untuk mengurangi sampah. Ia memaparkan, POC merupakan larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia, yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. “Kelebihan dari pupuk organik ini yakni dapat mengatasi defisiensi hara secara cepat, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan hara secara cepat,” ujarnya pada Senin, (05-09-2022).

Seperti yang diketahui, limbah terbagi atas tiga jenis, yaitu limbah organik, anorganik, serta limbah berbahaya dan beracun (B3). Ia menilai jika limbah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif bagi alam dan manusia.

Bagus membandingan dengan pupuk anorganik. POC umumnya tidak merusak tanah dan tanaman meskipun sudah digunakan berkali-kali. Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. “POC berfungsi sebagai perangsang tumbuh, terutama saat tanaman mulai bertunas atau saat perubahan dari fase vegetatif ke generatif untuk merangsang pertumbuhan buah dan biji,” tambahnya.

Dalam pembuatan POC, mahasiswa peraih hibah PPK-Ormawa Kemendikbudristek Bidang Pemberdayaan Perempuan itu menjelaskan, terdapat sembilan langkah yang perlu dilakukan.

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan POC.
2. Limbah organik (seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lainnya) ditimbang sebanyak 2 kg kemudian dicacah.
3. Limbah yang susah dicacah kemudian dihaluskan menggunakan blender atau bisa menggunakan alat penghalus lainnya.
4. Limbah organik tersebut ditambahkan 2 liter air, 400 ml EM4, dan 400 gram gula merah yang telah dihaluskan kemudian diaduk hingga homogen atau merata.
5. Masukkan ke wadah untuk difermentasi, dan selang dihubungkan dengan botol berisi air untuk gas yang dihasilkan. Setelah itu wadah ditutup rapat dan direkatkan bagian yang mungkin terdapat sirkulasi udara menggunakan plastisin.
6. Proses fermentasi POC limbah organik berlangsung selama tiga minggu.
7. Setelah difermentasi, dilakukan pengamatan. Warna larutan POCmenjadi kuning kecokelatan, tidak terdapat belatung, dan tidak berbau busuk. Ciri tersebut merupakan tanda bahwa proses fermentasi POC berhasil.
8. Langkah terakhir adalah memisahkan hasil fermentasi dengan cara disaring.
9. POC siap diaplikasikan ke tanaman.

Pembuatan POC dapat diterapkan pada skala terkecil, seperti di rumah tangga atau desa yang nantinya bisa menjadi program yang bersifat masif.

“Agar program ini berkelanjutan, perlu adanya tenaga pendukung seperti pemerintah sebagai pemberi dana dan pengawal program. Dibutuhkan pula akademisi sebagai tenaga pelatih masyarakat dalam pembuatan POC. Apabila program ini telah terlaksana dan terkover dengan baik akan tercipta siklus alami dari masyarakat atau rasa sadar untuk mengurangi sampah organik melalui pembuatan POC,” tutup Bagus. (doc/guf)

uad.ac.id

FGD antara Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan PCIA Hong Kong  membahas pekerja migran Indonesia sektor informal (Foto: Istimewa)

Guna melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melakukan pengabdian masyarakat dengan skema internasional. Mereka bekerja sama dengan Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Hong Kong yang diketuai oleh Sri Nasiati Umaroh atau lebih akrab disapa Umi Nisa. Pengabdian ini bertajuk “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Sektor Informal pada Penempatan di Hong Kong, Cina, dan Taiwan”.

Ketua dari program pengabdian skema internasional tersebut adalah Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Hukum UAD Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. sekaligus dosen Fakultas Hukum (FH) UAD. Anggotanya terdiri atas Dr. Norma Sari, S.H. M.Hum. selaku dosen FH UAD dan Wakil Rektor Bidang SDM UAD serta Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D. yakni dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UAD dan dekan FKM UAD.

Selain itu, pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa. Di antaranya Retno Damarina mahasiswa FH UAD sekaligus menjadi Ketua Panitia Focus Group Discussion (FGD), Siti Maysaroh selaku Sekretaris Panitia FGD, dan Ratna Hayu Widati sebagai anggota FGD.

Sebelumnya, tim pengabdian ini telah melakukan identifikasi masalah pada Minggu, 17 Juli 2022, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan FGD pada Minggu, 28 Agustus 2022 secara daring. Pada FGD, hadir sebagai narasumber Abdul Khakim, S.H., M.Hum. (Praktisi/Akademisi/Sekjen Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia) dan Anis Hidayah, S.H., M.H. (Direktur Migrant Care Indonesia). Selain itu terdapat perwakilan atau responden dari Taiwan, Faizal Soh dan Contrinx’s selaku perwakilan PMI Hong Kong.

FGD berlangsung selama kurang lebih empat jam menghasilkan beberapa poin. Perlu ada program support moral bagi calon PMI dan PMI di saat menghadapi masalah atau menjadi korban pelecehan seksual saat akan bekerja dan sudah bekerja di negara tujuan. Perampasan hak secara manusia dan kekerasan fisik masih belum ada rujukan khusus untuk mendapatkan perhatian sehingga perlu adanya pemahaman tentang peraturan legalitas di negara Indonesia, yang disinkronkan dengan regulasi di negara penempatan melalui penandatanganan perjanjian.

Di samping itu, juga harus ada bargaining power yang seimbang sebagai pihak (supplier tenaga kerja). Ada banyak fakta dialami oleh PMI di Taiwan seperti jam kerja yang dijalankan PMI telah melebihi ketentuan atau tidak sesuai dengan peraturan atau kontrak kerja. Perlu masukan adanya keterbukaan informasi publik yang harus dijalankan lebih jelas, tegas, lugas, tanpa kasak-kusuk para pihak yang berkepentingan.

Selain poin-poin tersebut, terdapat problematika yang tidak kalah penting dialami oleh PMI di negara tujuan, yaitu persoalan akses jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program tersebut ternyata belum efektif di negara tujuan penempatan PMI, padahal jaminan sosial bagi PMI diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018.

“Semoga pelaksanaan pengabdian masyarakat skema internasional ini dapat memberikan manfaat kepada para PMI sektor informal. Kita tidak boleh lupa bahwa PMI adalah penyumbang devisa negara Indonesia terbesar nomor dua di atas sektor pariwisata,” tutur Dr. Fithriatus.

Ia melanjutkan, “Penguatan kesadaran hukum bagi PMI menjadi urgen mengingat begitu banyak permasalahan hukum yang dihadapi PMI sektor informal pada masa penempatan. Mudah-mudahan program pengabdian skema internasional seperti ini dapat berkesinambungan. Harapannya, kegiatan yang akan datang tetap bekerja sama dengan Pimpinan Cabang Istimewa Hongkong yang telah menjadi mitra saat ini dan membangun kerja sama juga dengan PCIA di negara-negara lainnya.” (Retno/guf)

uad.ac.id