Suara Merdeka (Desember 2024)
Ilham Yuli Isdiyanto

Selama ini, pendidikan yang dianjurkan lebih pada “membuang sampah pada tempatnya” bukan “mengelola sampah sebagaimana seharusnya”, akibatnya muncul problem penumpukan sampah yang tidak terkontrol. Jadi bukan hanya membuang sampah tidak pada tempatnya yang menjadi masalah, kini membuang sampah pada tempatnya pun menjadi masalah. Hal ini diperkuat dengan regulasi yang “ompong” dalam mengubah perilaku (law as a tool of social engineering), jika ditelisik telah banyak perundang-undangan terkait pengelolaan sampah – yang juga berkaitan dengan lingkungan hidup – bahkan cukup banyak yang mendorong pemberlakuan sanksi melalui Peraturan Daerah.

Hanya saja, persoalan kini bukan hanya pada perilaku membuang sampah namun bagaimana Pemerintah menyediakan “kotak sampah” apalagi pengelolaan sampah.Lebih mengejutkan lagi, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) malah sering dimaknai sebagai Tempat Pembuangan Akhir, padahal jelas-jelas tidak ada tempat untuk sampah.

Nilai Sampah

Hal yang paling paradoks terkait sampah, kita membuangnya namun juga membutuhkannya. Jika berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 34,4 juta ton. Namun di tahun yang sama berdasarkan UN Comtrade, kita juga mengimpor sampah plastik dengan jumlah 53,76 juta kg. Padahal, merujuk pada Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah kegiatan mengimpor sampah seharusnya dilarang.

Problem sampah pada dasarnya adalah problem industri, status quo terhadap berbagai kebijakan yang ada bukanlah upaya untuk mengkurasi problem ini, namun menambah daftar panjang persoalan yang tak kunjung usai. Seperti kebutuhan akan plastik dalam dunia industri maupun perdagangan menjadikan setiap kebijakan bak simalakama. Melansir laporan data Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 430 juta ton plastik diproduksi setiap tahun dan 2/3 nya dibuang sebagai sampah sekali pakai. Produksi yang terus menerus sebagai kebutuhan industri ternyata tidak berbanding lurus dengan proses daur ulangnya.

Sampah pada dasarnya memiliki nilai lebih, yakni jika sampah terkelola melalui startegi 3R (reduce, reuse, recycle). Sudah banyak upaya untuk mengembangkan hal ini, namun belum juga mampu dalam mengurai problem sampah. Lantas dimana persoalannya?

Dari Sampah Industri/Konsumsi Menjadi Industri Persampahan

Sampah industri/konsumsi mungkin satu-satunya yang perlu dicurigai terhadap problem sampah hari ini, mau bagaimanapun proses industrialisasi dan konsumsi akan selalu terus menerus menghasilkan volume sampah alih-alih mengurangi atau menghentikannya. Maka yang perlu dikuatkan adalah bagaimana membangun penyeimbang terhadap sampah industri/konsumsi dengan mengembangkan berbagai lini industri persampahan yang terintegrasi dan partisipasi.

Model industri persampahan ini harus mampu bukan hanya pemodal besar, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga bukan hanya tanggungjawab pusat, melainkan provinsi, daerah kabupaten sampai desa juga perlu untuk dilibatkan. Kuncinya ada pada model kebijakan yang akan diaplikasikan, disatu sisi pengelolaan sampah bukanlah hal yang sederhana.

Pemerintah pusat maupun daerah seharusnya menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik (vide Pasal 5 UU No 18/2008). Pengelolaan sampah ini memiliki potensi besar untuk diagregasi dalam ranah industri yang sinergis. Jika melihat pada data impor sampah, maka kebutuhan atas sampah nasional sebagai bahan baku sangatlah besar.

Kebutuhan ini sejalan dengan maraknya industri dan konsumsi ditengah masyarakat yang menghasilkan sampah plastik.Menempatkan sampah sebagai bahan baku bisa disebut sebagai upaya “hilirisasi sampah”, namun hal ini membutuhkan syarat lebih dari penghasil sampah (baik industri maupun konsumsi).

Salah satunya adalah merubah mindset dari “membuang sampah” menjadi “memilah sampah”.Anjuran membuang sampah pada tempatnya saat ini sudah tidak relevan kembali, karena menempatkan setiap sampah menjadi residu, padahal seharusnya mampu diolah menjadi bahan industri kembali.

Model Regulasi Pengelolaan Sampah

Mengutip dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Naisonal (SIPSN), sudah cukup banyak regulasi yang mengatur tentang sampah yang terdiri dari 1 Undang Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan Presiden, dan 9 Peraturan Menteri.Selain itu, terdapat 6 Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel). Banyaknya regulasi persampahan tidak menjamin adanya pengelolaan sampah yang baik dan terintegrasi. Selain itu, peran serta masyarakat tak lain memiliki pengaruh utama dalam hal pengelolaan sampah ini.

Dorongan regulasi haruslah diarahkan tidak hanya pada standarisasi pengelolaan sampah, melainkan upaya pemerintah memberikan dukungan pada upaya ini dan membantu proses perizinan bagi pengusaha yang akan melakukan pengelolaan sampah. Proses hilirisasi sampah atau industri persampahan adalah model pengelolaan sampah yang paling efektif, dimulai dari pelibatan aktif dunia industri dan masyarakat selaku konsumen.

Langkah awal untuk melakukan hal ini adalah cara pandang politik hukum terhadap pengelolaan sampah dan bukan perizinan industri persampahan, melainkan lebih pada dukungan terhadap setiap pelaku usaha hilirasi sampah dalam memenuhi standar yang ada. Jika melihat pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, disini paradigma seharusnya diubah.

Hilirisasi sampah seharusnya dilihat sebagai bisnis strategis yang terbuka untuk dikembangkan oleh semua kalangan, potensi sampah menjadi bahan baku harus didukung oleh pemerintah dalam menyiapkan sistem distribusi yang baik, terutama menghubungkan kembali antara pengelola sampah dengan industri pengelolaannya. Melalui regulasi ini, pemasok utama sampah sebagai bahan industri harusnya ada dari masyarakat, sistem supply chain ini terhadap hilirasasi sampah dari masyarakat seharusnya seimbang dengan hilirisasi barang konsumsi yang ada diperedaran.

Untuk itu, fungsi pemerintah adalah memberikan jaminan dan dukungan terhadap setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah termasuk insentif terhadapnya. Pengaturan yang terlalu ketat dan izin yang “belibet” tanpa ada dukungan maka upaya penanganan sampah hanyalah isapan jempol.

Sumber : https://www.suaramerdeka.com/opini/0411356809/upaya-menuju-hilirisasi-sampah-melalui-regulasi

Suara Merdeka (8 November 2023)
Immawan Wahyudi

YOGYAKARTA, kedu.suaramerdeka.com – Jagad politik nasional akhir-akhir ini – besar kemungkinan akan berlangsung cukup lama – ramai membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Humas MKRI memberitakan bahwa polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Realitanya, putuan MKRI itu justru menjadi awal persoalan.Buktinya, Ketua MKRI, Anwar Usman, pada hari ini (Selasa, 31-10-2023) menjalani pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan MKRI, yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, terkait dugaan pelanggaran etik persidangan. Tulisan ini menelusuri seberapa penting cawapres dalam Pemilu tahun 2024? Mengapa sebegitu besar kontroversi yang ditimbulkannya dan telah mengundang begitu banyak sorotan tajam dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam melaksnakan day to day government posisi wapres diatur dalam Keppres. Di antara Keputusan Presiden tentang Ketugasan Wakil Presiden adalah Keppres RI Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari. Keppres tersebut ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika diperhatikan bunyi teks Keppres di atas terdapat kalimat ”Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari”. Sedemikian rupa peran wapres diatur secara normatif-administratif, seakan tidak memiliki kemewahan jabatan.

Persoalan Serius

Berbeda dengan Keppres tentang ketugasan wakil presiden, Pasal 8 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri salah satu ayat menyatakan ”Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.

Secara yuridis-normatif posisi wapres sangat strategis jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Namun secara real sosiologis hal itu belum pernah terjadi. Oleh sebab itu umumnya masyarakat secara awam memandang jabatan wapres bukan posisi penting. Pada sisi lain ada pandangan yang menganggap bahwa posisi calon wapres adalah persoalan yang sangat serius. Mungkin hal ini berkaitan dengan kemungkinan ada calon presiden yang terhitung lanjut usia. Sangatlah wajar jika pembicaraan cawapres menjadi lebih heboh karena bisa menggantikan posisi presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Guna memberikan perspektif yang luas, membicarakan kekuasaan keprsidenan perlu kiranya kita hubungkan sejarah hubungan Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta. Hal ini berkaitan dengan masalah esensial bernegara yakni cara pandang dan sikap hidup para the founding fahters RI. Perspektif ini kita perlukan agar kita tidak terus menerus melihat politik kekuasaan dengan pragmatisme. Ibarat lampu mobil, hanya menyalakan lampu jarak pendek, sebagaimana kita rasakan pada situasi politik nasional dewasa ini.

Pada saat Bung Karno menegaskan demokrasi terpimpin, bung Hatta tidak lagi sejalan dengan Bung Karno. Dalam kalangan terbatas, Bung Hatta pernah didorong untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tetapi Bung Hatta menolak. Alasannya simpel, ”Kalau saya berhasil mengkudeta maka pada saatnya saya juga akan dikudeta”. Di negeri adi kuasa, Amerika Serikat, peran wakil presiden di masa lalu hanya jadi bahan lelucon, tetapi jabatan ini telah berkembang untuk memberikan kekuasaan lebih besar dan memiliki arti yang lebih penting.

Christopher Devine, asisten profesor ilmu politik di University of Dayton, yang mempelajari politik wakil presiden, berseloroh bahwa tugas wakil presiden hanyalah menghadiri upacara pemakaman mewakili preisden. Tapi lanjutnya, ”Zaman telah berubah. Wakil presiden sebenarnya adalah jabatan yang sangat penting”. Seloroh lain dinyatakan oleh Thomas R. Marshall, Wapres AS di bawah pemerintahan Presiden Woodrow Wilson (1913-1921). “Once there were two brothers. One ran away to sea, the other was elected vice President, and nothing was ever heard of them again.”

Sumber : https://kedu.suaramerdeka.com/nasional/2110786567/apakah-cawapres-penting

Suara Merdeka (20 Juli 2023)

Asep Rustiawan

YOGYAKARTA, kedu.suaramerdeka.com – Penyakit antraks kembali menjadi perhatian publik. Per tanggal 6 Juli 2023 terjadi tiga kematian suspek antraks di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Uji serologis pada kegiatan tracing terhadap 125 warga menunjukkan sebanyak 87 orang (70 persen) terindikasi positif. Penyebab antraks yakni bakteri Bacillus anthracis yang dapat menular dari satu hewan ke hewan lainnya atau ke manusia.

Ada dua bentuk bakteri antraks yaitu sel aktif dan spora aktif. Ketika berada di lingkungan yang sesuai, misalnya berada dalam tubuh inang, bakteri antraks berbentuk sel aktif yang hidup, dapat berkembang biak dan mengeluarkan racun yang merusak dan berbahaya bagi tubuh inang.

Akan tetapi jika berada di lingkungan yang tidak sesuai, seperti tubuh inang yang sudah mati atau berada di alam bebas, bakteri antraks berbentuk spora. Dinding spora sangat kuat, tahan terhadap pengaruh lingkungan seperti panas, kekeringan, bahkan tahan terhadap sterilisasi bahan kimia. Dalam bentuk spora ini bakteri tidak aktif, seolah-olah ”tertidur”, tidak berkembang biak tetapi dapat tetap bertahan hidup sampai puluhan tahun (50-250 tahun).

Jika suatu saat kondisi lingkungan sudah sesuai, misalnya masuk ke dalam tubuh inang yang baru, spora akan berubah kembali menjadi sel aktif yang dapat berkembangbiak dan mengeluarkan racun. Itulah sebabnya hewan yang mati karena antraks harus dimusnahkan (eradikasi) karena dalam bentuk spora, bakteri dapat bertahan hidup lama di alam.

Antraks menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing atau domba. Hewan-hewan ini tanpa sengaja memakan atau menghirup spora yang berada di tanah ketika merumput. Segera setelah berada di dalam tubuh hewan, spora akan berubah menjadi sel aktif, tumbuh dan berkembang biak. Dalam waktu beberapa hari sel aktif bakteri akan beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang akhirnya mengakibatkan kematian. Dalam 1 ml darah dapat terkandung 10-100 juta bakteri.

Antraks pada Manusia

Manusia dapat tertular bakteri antraks melalui tiga cara yaitu pertama, melalui lubang luka pada kulit, akibat kontak langsung antara manusia dengan hewan sakit seperti menyembelih, menguliti, memotong-motong daging atau terciprat darah. Kejadian ini akan mengakibatkan penyakit antraks kulit, yaitu munculnya benjolan di kulit yang dapat disertai gatal.

Paling sering muncul di area wajah, leher dan lengan. Benjolan kemudian berubah menjadi borok berbentuk bulat tanpa rasa nyeri dengan kawah berwarna kehitaman. Sebagian besar antraks pada manusia adalah antraks kulit, dan dianggap sebagai penyakit antraks yang paling tidak berbahaya apabila segera ditangani dengan tepat.

Kedua, melalui saluran pencernaan, akibat mengkonsumsi daging atau air yang terkontaminasi sel aktif atau spora antraks. Kejadian ini mengakibatkan penyakit antraks pencernaan dengan gejala-gejala demam, mual, muntah, sakit tenggorokan, sulit menelan, sakit perut, diare, BAB berdarah, sakit kepala, dan munculnya benjolan di leher. Tanpa ditangani dengan baik, lebih dari separuh pasien antraks pencernaan meninggal dunia.

Ketiga, melalui saluran pernafasan, akibat menghirup spora antraks, dan mengakibatkan penyakit antraks pernafasan. Gejala-gejalanya dapat berupa demam, nyeri otot, mudah lelah, dada terasa tidak nyaman, sesak nafas, dan dapat menyebabkan radang otak (meningitis). Penyakit Antrak pernafasan dianggap paling berbahaya, tanpa pengobatan yang tepat hampir selalu berakhir dengan kematian.

Selain ketiga jenis penyakit Antrak di atas, ada satu jenis baru yang ditemukan di Eropa akibat pemakaian obat-obatan terlarang dengan suntikan, disebut penyakit antraks injeksi. Mirip dengan antraks kulit tetapi menyebar cepat ke seluruh tubuh sehingga lebih sulit diobati. Gejalanya berupa kemerahan di sekitar lokasi suntikan, pembengkakan, kegagalan multi organ, syok, dapat menyebabkan meningitis yang berakhir dengan kematian. Penyakit antrak pada hewan dan manusia dapat disembuhkan apabila segera ditangani dan diobati dengan benar. Semakin lama ditunda, semakin besar risiko penyakitnya.

Sumber : https://kedu.suaramerdeka.com/pendidikan/2112860241/darurat-antraks

Suara Merdeka (23 Aptril 2023)

Ilham Yuli Isdiyanto

Pemilihan umum (pemilu) saat ini ibarat sebuah toko dalam pulau terpencil. Masyarakat hanya diberikan pilihan produk seadanya, tanpa ada perbandingan dengan toko lainnya, sehingga harus membeli bagaimanapun kualitasnya. Partai politik adalah produsen dari produk yang dijual ditoko tersebut. Jika tidak melewati quality control yang baik, maka pada akhirnya rakyatlah yang paling dirugikan.

Partai Politik dan “Ksatria Politik”

Dalam dunia pendidikan dan profesional terdapat standarisasi untuk mendorong perwujudan kompetensi pada bidang tertentu.
Karena itu, sangat disayangkan bila tidak ada standarisasi secara nasional dalam proses kaderisasi di tubuh partai politik untuk menghasilkan kader-kader partai yang kompeten, berintegritas dan bermoral.

Dilihat dampak sosial, kader partai politik yang nantinya menjadi bagian penyelenggara negara seharusnya lebih ketat daripada standar profesi lainnya yang biasanya bergerak di wilayah swasta atau privat. Melalui standarisasi ini, partai politik jangan hanya sebatas pada filterisasi calon politisi, namun secara moral menyelenggarakan kaderisasi dengan standar kompetensi yang jelas, terukur, dan teruji. Hal ini dimaksudkan agar partai politik tidak “kebobolan” karena mendukung calon-calon yang tidak kompeten dan tidak bermoral, akibatnya muncul “pejabat-pejabat politik” yang kurang kompeten melaksanakan tugas.

Bahkan lebih parahnya adalah berperilaku korup. Fenomena seperti ini kemudian ditangkap oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2019) yang menyatakan demokrasi kemudian terbunuh bukan oleh militer, melainkan pemimpin-pemimpin yang terpilih secara legal. Seperti fenomena Hitler, terpilih secara demokratis kemudian membunuh demokrasi dengan fasis. Pejabat yang korup maupun despot tidak ada bedanya dalam hal sama-sama merugikan rakyat. Asumsi ini harus dilihat sebagai bagian dari fenomena untuk membunuh demokrasi.Koruptor adalah politisi dengan mental “pedagang”, bukan mental “ksatria”. Sehingga memunculkan “pasar politik” bukan “gelanggang politik”.

Menurut Jean Beachler (2001), penggunaan istilah “pasar politik” merujuk pada pertukaran tempat tempat tranksaksi. Hanya saja pasar ini tidak fair karena produk apapun harus dibeli oleh konstituen walaupun kualitas produk tersebut buruk. Jika produk yang ditawarkan tidak ada yang memenuhi kualifikasi, maka harus dipilih dari salah satunya, memilih yang terbaik dari terburuk. Inilah realitas pasar politik hari ini. Berbeda dengan “gelanggang politik” di mana setiap kstaria politik yang masuk sudah memiliki kualifikasi petarung yang kompeten.

Partai Politik “Kebobolan”

Partai politik seharusnya menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan ksatria-ksatria politik yang kompeten dan berintegritas. Mereka muncul sebagai pembela-pembela rakyat kecil dengan kekuatan dan kewenangannya. Namun, kaderisasi ini kemudian macet, sehingga muncul kader-kader dadakan yang belum matang secara kapasitas politik. Alih-alih melakukan kaderisasi, fenomena yang terjadi seperti “jual tiket” untuk memasuki “kendaraan politik” (Dian Aulia, 2016) karena terdesak kebutuhan pembiayaan.

Dari sinilah semua masalah itu dimulai, proses filterisasi yang macet kemudian menghasilkan politikus instan, bukan politikus yang lahir melalui proses kaderisasi yang ketat dan berjenjang. Akibatnya yang muncul bukanlah “ksatria politik”, melainkan demagog (Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 2019). Alhasil, menurut laporan KPK (2020), sepanjang 2004 sampai 2020 tercatat ada 274 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Lebih mencengangkan lagi, menurut Wakil Ketua KPT, Nurul Gufron (2021) ada 429 kepala daerah hasil Pilihan Kepala Daerah yang terjerat korupsi.

Partai politik haruslah mengakui telah terjadi “kebobolan”, biaya politik yang mahal dan filterisasi tanpa kaderisasi adalah penyebab utama korupsi banyak terjadi. Rakyat jelas sudah gerah dengan berbagai persoalan korupsi ini, bahkan kasus dugaan korupsi Bupati Meranti yang sampai pada mengagunkan tanah dan kantor Bupati Meranti menjadi sorotan serius dari rakyat. Di sisi lain, tidak ada pertanggungjawaban serius dari partai politik terhadap kadernya yang terbukti melakukan korupsi. Sanksi hanya ditujukan pada pelaku, bukan naungan partai politiknya. Sistem hukum Indonesia yang mengacu pada pertanggungjawaban individual menjadi dasarnya hal ini.

Sehingga adanya korupsi oleh kader politik yang paling dirugikan adalah rakyat, tidak ada sanksi legal terhadap partai politik. Hal ini kemudian tidak mendorong adanya keseriusan dari partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang primus inter pares, produk yang dihasilkan partai politik adalah “ksatria politik” terbaik dari yang terbaik, bukan terkaya atau terkenal semata.

Revisi Regulasi

Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c UU No. 2/2011 hanya mengatur hak rekrutmen terhadap bakal calon anggota DPR/DPRD dan bakal calon Kepala Daaerah, tanpa ada dasar kewajiban standar nasional terhadap bakal calon ini. Ketentuan ini membuka peluang partai politik hanya sebagai “kendaraan politik” an sich tanpa ada kewajiban untuk melaksanakan kaderisasi secara maksimal. Untuk mampu mendorong kaderisasi secara maksimal, terhadap ketentuan ini perlu dilakukan beberapa perubahan.

Di antaranya, a) dimasukkan standarisasi terhadap calon bakal calon anggota DPR/DPRD dan kepala daerah dengan memperhatikan keinginan masyarakat, kompetensi, dan track record;

Lalu b) regulasi perlu memperhatikan juga minimal keikutsertaan sebagai kader di Partai Politik sehingga terjadi proses demokratisasi bukan sebatas elektabilitas maupun modalitas;

Dan c) adanya filterasisasi secara terbuka berbasis pada uji kelayakan dan kepatutan dengan hasil laporannya yang dibuka secara publik.

Negara dengan otoritasnya seharusnya memiliki peluang untuk menghalau munculnya kualitas politikus yang buruk dan korup. Jangan sampai hukum kemudian bersifat kriminogen (Sajtipto R, 2007) yakni membuka peluang untuk tindakan-tindakan korup itu sendiri. Standarisasi terhadap bakal calon anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah harus diubah dari kebijakan politik menjadi kebijakan rasional. Jangan sampai muncul “maling-maling” yang masuk ke dalam penyelenggaraan negara karena mereka mampu membeli “tiket” untuk memasuki “kendaraan politik”.

Sementara kader-kader kompeten yang mempercayai proses demokratisasi partai politik harus gigit jari karena ketidakmampuannya membeli tiket. Perlu diingat, proses politik yang baik dan jujur adalah syarat dalam mewujukan good and clean governance. Revisi lainnya adalah berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap partai politik jika ada kadernya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Perlu ada revisi terhadap Pasal 239 ayat (2) huruf c jo Pasal 242 ayat (1) UU No 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Masih terdapat hak dari partai politik untuk melakukan penggantian antarwaktu (recall) seharusnya dihapus. Artinya, jika partai politik tidak diberikan hak untuk melakukan recall terhadap kadernya yang korup, maka akan menjadi preseden untuk lebih berhati-hati dalam proses filterisasi bakal calonnya.

Poin-poin di atas tidak lain adalah upaya untuk menempatkan posisi kedaulatan rakyat secara hakiki dalam sebuah sistem. Jika sistem sengaja dibangun dengan celah, maka sebenarnya bukan lagi disebut kebobolan, melainkan sudah masuk sebagai kesengajaan. Rakyat kemudian selalu menjadi korban karena selalu kemalingan perilaku korup. Jika kondisi ini terbiarkan, kektidakpercayaan rakyat akan semakin tinggi dan eskalasi semakin besar yang dapat memicu kemarahan. Jangan sampai rakyat marah.

Sumber https://www.suaramerdeka.com/opini/048553879/pemilu-partai-kebobolan-rakyat-kemalingan