Oleh: Hendro Widodo, M. Pd

Kebijakan yang amat penting dalam perbaikan mutu pendidikan adalah mengembangkan kultur sekolah. Perbaikan dan peningkatan mutu sekolah memerlukan perubahan kultur, baik perubahan pada perilaku maupun perubahan cara pandang (mind setting) warga sekolah. Perubahan cara pandang akan mempengaruhi perubahan tentang berbagai nilai-nilai di sekolah yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi terhadap perubahan perilaku warga sekolah.

Komponen warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, siswa maupun orang tua siswa) dipandang sebagai komponen perubahan yang paling sulit karena seringkali perubahan yang paling mendasar berkaitan dengan cara pandang dalam melihat perubahan kultur yang diinginkan. Perbedaan cara pandang ini dan kesalahpahaman dalam memahami maksud dari perubahan terkadang menyebabkan keengganan warga sekolah mengubah perilaku yang sudah mapan sehingga yang muncul adalah penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan kesadaran, kemauan dan komitmen bersama dari warga sekolah dalam melakukan perubahan.

Ada dua hal penting yang diperlukan warga sekolah khususnya guru dan karyawan dalam perubahan kultur sekolah untuk menghasilkan mutu (Edward Sallis, 2010). Pertama, guru dan karyawan membutuhkan sebuah lingkungan yang cocok untuk bekerja. Mereka membutuhkan alat-alat keterampilan dan harus bekerja dengan sistem dan prosedur yang sederhana untuk membantu pekerjaan mereka. Lingkungan yang mengelilingi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan mereka dalam mengerjakan pekerjaannya secara tepat dan efektif. Di antara ciri-ciri lingkungan yang membantu tersebut adalah sistem dan prosedur dalam sekolah memotivasi dan meningkatkan kerja mereka.

Prosedur yang baik dan memotivatif memang tidak serta merta akan menghasilkan mutu, namun prosedur yang tidak baik dan salah-asuh justru akan membuat mutu sekolah menjadi sulit dicapai. Kedua, untuk melakukan pekerjaan dengan baik, guru dan karyawan memerlukan lingkungan yang mendukung dan menghargai kesuksesan dan prestasi yang mereka raih. Mereka memerlukan pemimpin yang dapat menghargai prestasi mereka dan membimbing mereka untuk meraih sukses yang lebih besar. Motivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik adalah hasil dari sebuah gaya kepemimpinan dan dari atmosfir lingkungan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta memberdayakan setiap indvidu di dalamnya.

Lingkungan kerja yang mendukung dan pimipinan sekolah yang baik memiliki peranan yang besar dalam melakukan perubahan kultur sekolah. Kultur sekolah yang berbasis mutu tidak datang dengan sendiri melainkan harus diciptakan. Pengembangan kultur sekolah yang dapat meningkatkat mutu sekolah dirancang melalui program sekolah. Program tersebut dibangun oleh kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan orang tua siswa. Artinya, kultur sekolah memiliki karakteristik berupa kolegalitas dan bersifat bottom-up bahwa seyogyanya dibangun atas kesadaran dan kehendak dari warga sekolah sehingga merupakan suatu kesepakatan bersama dan komitmen luas di sekolah, menjadi jati diri dan kepribadian sekolah.

Penulis adalah Dosen Prodi PGSD UAD Yogyakarta

Muh. Ragil Kurniawan

Berlalunya liburan iedul fitri langsung disambut dengan tahun ajaran baru 2013-2014 kegiatan belajar mengajar bagi pelajar, insan pendidikan serta para orang tua wali. Tidak sedikit siswa baru yang sudah tidak sabar memasuki tingkat pendidikan baru. Bagi pengelola sekolah periode ini menjadi titik pembuka harapan baru bagi perbaikan kualitas proses pembelajaran guna mengantarkan pada peningkatan kualitas peserta didik yang mereka miliki. Bagi orang tua, khususnya yang anaknya memasuki jenjang pendidikan baru, periode ini menjadi tonggak awal harapan orang tua guna meletakkan pondasi masa depan anak pada tempat yang tepat.

            Diajaran baru ini pula, kurikulum 2013 mulai efektif dijalankan dengan peluncuran secara resmi oleh Mendikbud, Juli 2014 di D.I Yogyakarta. Para guru dituntut untuk berakselerasi dalam menerapkan kebijakan ini. Banyak wali murid yang bingung, bertanya-tanya bahkan cemas tentang penerapan kurikulum 2013. Minimnya informasi yang diterima tentang kurikulum 2013 menjadi penyebab kekhawatiran wali murid. Memang, tidak sedikit pro-kontra atas peresmian pemberlakuan kurikulum 2013 di tahun 2014 ini. Jika berorientasi untuk mengupas kelemahan dan kekurangan, sudah pasti akan selalu ada kelemahan dan kekurangan. Tentu saja kurikulum 2013 bukan tanpa potensi, sebab itu diluncurkan.

Fenomena pro kontra memang tidak bisa dihindari. Namun, saat palu penerapan sudah di ketok, alangkah lebih bijak jika masing-masing komponen fokus pada peran masing-masing. Para pemangku kebijakan tidak boleh berhenti untuk terus melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait beberapa poin yang menjadi kelemahan kurikulum 2013. Sosialisasi tidak hanya teruntuk para guru, tapi juga para wali murid sebagai partner guru mendidik. Sudah saatnya suksesi penerapan kurikulum menggunakan pendekatan holistik melibatkan masyarakat sekitar dan tidak hanya menjadi beban tunggal guru semata.

Resminya kurikulum 2013 diterapkan, bukan berarti pemerintah telah sukses. Ini adalah titik awal pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Sebuah pembuktian bahwa sebuah kebijakan tepat sasaran atau hanya pemaksaan.

Wali murid harus terus mengawal setiap penerapan kurikulum baru. Tidak stagnan dan percaya begitu saja pada guru yang menjadi ujung tombak pelaku kurikulum baru. Perlu bersama membangun kualitas pembelajaran. Menjaga nilai positif yang dikandung kurikulum tersebut, serta menghindari terjadinya malpraktik pendidikan. Untuk itu, jadilah “figur guru” saat anak di rumah dan mengontrol perkembangan anak saat di luar sekolah. Dengan demikian orang tua dan guru harus memiliki visi dan persepsi yang sama tentang orientasi masa depan anak. Jika kolaborasi guru dan orang tua ini tidak berjalan dengan baik. Sebagus apapun kurikulum, lompatan perbaikan kualitas generasi bangsa sebagaimana yang diharapkan juga tidak akan terwujud.

Pihak sekolah hendaknya juga membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan wali murid dan masyarakat. Dalam kasus penerapan kurikulum baru, lebih baik jika pihak sekolah tidak menutup informasi terkait seluk beluk penerapan kurikulum baru. Selain sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat, juga sebagai sarana mengefektifkan proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai pihak sekolah itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Guru sebagai ujung tombak perlu meningkatkan kompetensi terkait penerapan kurikulum 2013. Lebih cermat memahami esensi setiap munculnya kurikulum baru. Yang perlu dipahami, dirubah dan diperbaiki adalah pola pikir dan paradigma pengajaran yang digunakan guru, bukan sebatas administrasi pembelajarannya.

Lebih baik administrasi dinilai kurang namun paradigma dan pola pikir guru sudah beralih pada student centered dari pada administrasi lengkap dan bagus namun paradigma yang digunakan guru tetap pada feodalisme, teacher centered, guru adalah segalanya. Jika menilik historikal perjalanan kurikulum dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini, banyak kesamaan nilai yang diusung pada tiap periodenya. Salah satu kesamaan tersebut ada pada semangat untuk meningkatkan aktifitas anak didik dalam pembelajaran serta mengurangi dominasi guru. Jika esensi ini tertanam secara utuh, maka apapun istilah kurikulumnya, guru tidak perlu mengalami sindrome perubahan kurikulum yang berlebihan.

Kedepan, semoga perubahan kurikulum tidak lagi menjadi pro-kontra yang tak berujung. Pepatah megatakan, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Namun demikian semoga perubahan kurikulum ini betul-betul merupakan kebutuhan bukan ego penguasa. Kritik dan evauasi diharapkan menjadi sararan kontrol yang membangun bukan emosi semata.

Muhammad Ragil Kurniawan. Dosen PGSD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
.

Dr. Nurkhasanah, M.Si. Apt

Dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan

Pendidikan farmasi sebagai salah satu bagian pendidikan tenaga kesehatan tidak luput dari berbagai perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun global, diantaranya meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, arus globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Hal ini menuntut  pendidikan tinggi farmasi Indonesia untuk selalu melakukan evaluasi dan beradaptasi dengan perkembangan tersebut. 

Mutu pendidikan farmasi dapat dinilai dari berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam penilaian mutu pendidikan farmasi adalah penerimaan stakeholders sebagai pengguna lulusan. Stakeholders dalam pendidikan farmasi meliputi pengelola layanan kesehatan (rumah sakit, apotik, Puskesmas, klinik dan layanan kesehatan lain), pemerintah, asosiasi profesi, profesi kesehatan lain dan masyarakat secara umum. Outcome pendidikan Farmasi harus selalu dapat mengikuti tuntutan kebutuhan stakeholders, salanjutnya menjadi perhatian pengelola pendidikan tinggi farmasi agar melakukan improvement terhadap konten serta proses pendidikannya.

Seperti halnya sebuah rumah, mutu pendidikan farmasi ditentukan oleh pilar-pilar penyokongnya. Setidaknya ada 5 pilar penyokong untuk mewujudkan pendidikan farmasi yang berkualitas yaitu: konteks, struktur kurikulum, proses, luaran  dan  impak. Faktor-faktor ini harus selalu dievaluasi agar sesuai dengan outcome yang diharapkan oleh stakeholders dan perkembangan ilmu kefarmasian.

Pilar konteks menuntut bahwa kurikulum harus selalu mampu mengadaptasi setiap tuntutan perubahan yang terjadi dalam kehidupan profesional maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu lembaga pendidikan farmasi yang telah dikenal bermutu oleh masyarakat tidak bisa berhenti di menara gading kesempurnaan, melainkan harus selalu adaptable. Sebaliknya, pendidikan tinggi yang memiliki  kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk beradapatasi dengan perkembangan akan bisa menjadi leader dalam percaturan nasional dan internasional.

Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan bagian yang sangat menentukan kompetensi lulusan. Proses yang baik akan membekali dan meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek kognitif dan skill tetapi juga attitude. Proses meliputi kegiatan akademik, administratif, sumber daya pendukung, serta sarana prasarana. Proses yang baik akan mendukung pencapaian outcome sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, sehingga akan memberikan impak yang berarti bagi peningkatan layanan kesehatan. Impak dari suatu pendidikan tinggi hanya bisa dinilai dalam waktu yang lama, melalui alumni-alumni yang telah berperan di masyarakat serta produk-produk ilmiah lainnya yang dapat memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi harus selalu berusaha untuk melakukan evaluasi  untuk mengetahui posisinya di masyarakat.

Bangunan pendidikan tinggi yang bermutu ini harus didirikan atas landasan etika, moral dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, muatan etika, moral dan akhlak ini harus ada dan include dalam pendidikan profesional farmasi, tidak harus berdiri sendiri sebagai program atau mata kuliah tersendiri, bahkan sebaliknya integrated dengan semua proses yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.