Sejumlah 369 siswa SMA N 1 Kebumen berkunjung ke UAD Yogyakarta pada Selasa (18/2) lalu. Kehadiran mereka disambut oleh Biro Akademik dan Admisi (BAA) di Auditorium Kampus 1. Acara tersebut diisi dengan perkenalan serta informasi akademik dan fakultas yang ada di UAD. Selain itu, ajang perkenalan ini juga digunakan untuk membagi informasi tentang sejumlah prestasi yang diraih UAD. Hal tersebut disambut antusias oleh peserta dan guru-guru yang turut memdampingi. 

Waldiono selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Kebumen, menuturkan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan para siswanya dengan UAD. Waldiono juga berharap agar nantinya UAD mampu melakukan kerja sama berupa pembinaan ekskul robotika di SMA N 1 Kebumen.

SMA N 1 Kebumen merupakan salah satu SMA yang populer dan banyak diminati dan sudah menggunakan kurikulum 2013 serta sistem kredit semester (sks). “Bila kerjasama ini berlanjut, saya berharap nantinya sistem kredit semester yang berlaku di SMA dan UAD dapat saling menyesuaikan, terutama untuk mata kuliah yang umum. Sehingga siswa kami yang mau melanjutkan ke UAD tidak perlu lagi menempuh mata kuliah tersebut. Toh, ini juga akan menguntungkan UAD karena siswa kami kan pintar-pintar.” Tuturnya di akhir wawancara. (idj)

Pemberi pelayanan kesehatan memiliki komitmen untuk semaksimal mungkin mengurangi penderitaan pasien dalam proses penyembuhan penyakit. Tetapi, hasil yang diperoleh sering kali tidak diinginkan (unwanted result) baik oleh pasien, keluarga, maupun oleh tenaga kesehatan. Kasus cukup besar di tahun 2013 adalah perkara dr. Dewa Ayu Sasiary yang disebabkan gugatan atau tuntutan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit. Bila dunia kesehatan dihadapkan pada permasalahan hukum, sangatlah bijak bila mekanisme pendekatannya disamakan dengan peradilan pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan tenaga kesehatan yang diadili juga termasuk pengemban profesi kesehatan yang rawan terhadap pembunuhan karakter. Sifat terbuka pada peradilan litigasi menjadikan sanksi moral/sosial terhadap profesi telah berjalan sebelum putusan hakim menyatakan bersalah atau tidaknya seorang tenaga kesehatan.

Berdasar pentingnya kasus tersebut, Fakultas Hukum UAD bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) cabang Yogyakarta menyelenggarakan seminar nasional dan workshop dengan tema “Sistem Peradilan Sengketa Kesehatan; Mencari Model Penyesuaian yang Tepat”. Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa (7/1/14) di Auditorium Kampus 2 UAD ini bertujuan untuk mengkaji kasus tersebut sebagai bentuk pembelajaran di masyarakat.

Pembicara dalam acara ini berasal dari berbagai elemen. Sahlan Said, S.H., seorang praktisi hukum, memaparkan tentang kemungkinan diadakan Sistem Peradilan Profesi Kesehatan. Hadir pula Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) RI yang diwakili oleh dr. M. Nasser, Sp., KK.D. Law. yang mengupas tuntas kasus pidana kesehatan dengan kajian perkara dr. Dewa Ayu Sasiary. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Rd. dr. Zaenal Abidin, M.Kes., M.H.Kes. menyampaikan tentang lingkup antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum. Sementara itu, dua pembicara pada sesi kedua merupakan wakil dari MHKI cabang Yogyakarta. Kajian tentang peradilan profesi kesehatan dan solusinya disampaikan oleh Dr. Arif Setyawan, S.H., M.H. dan makalah dengan judul “Mediasi dalam Sengketa Kesehatan” disampaikan oleh ketua MHKI, drg. Suryono, S.H., Ph.D.

Salah satu solusi dari kasus ini adalah dengan peradilan Restorative Justice. Adanya Restorative Justice ini diharapkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seperti yang dialami dr. Dewa Ayu Sasiary mendapat titik temu penyelesaian hubungan dokter dengan pasien melalui peradilan maupun non peradilan (mediasi).

Pada umumnya prinsip dasar Restorative Justice lewat mediasi membutuhkan beberapa prasyarat, yaitu (1) korban kejahatan harus menyetujui, (2) kekerasan harus dihentikan, (3) pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab, (4) hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan bukan pada korban, (5) proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.

Dari prasyarat mediasi penal tersebut terlihat bahwa martabat kemanusiaan korban kejahatan harus menjadi prioritas. Mediasi penal melibatkan proses spiritual untuk memulihkan dan membangkitkan rasa percaya diri korban. Dalam proses ini, sistem peradilan harus menjadi fasilitas untuk kedua belah pihak. Jalur di luar peradilan dianggap lebih efektif, sehingga Lembaga Peradilan tidak banyak menampung tahanan.

Acara seminar yang dibuka oleh Rektor UAD, Dr. Kasiyarno, M.Hum., dalam acara juga melakukan penandatanganan naskah kerja sama (MoU) antara Dekan FH UAD dengan ketua MHKI meliputi kerja sama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain penandatanganan MoU, dilakukan pula peluncuran Pusat Pengaduan Sengketa Medis (PSSM) DIY dan Jawa Tengah yang berkantor di PKBH FH UAD. Adanya PPSM ini diharapkan dapat membantu masyarakat DIY dan Jawa Tengah yang membutuhkan bantuan atau konsultasi hukum tentang sengketa medis. PPSM akan membuka loket pengaduan dan konsultasi dengan konsultan hukum kesehatan yang berpengalaman. Seminar pada hari itu diakhiri dengan pelaksanaan workshop terbatas untuk menentukan tindak lanjut dan langkah kedepan terkait tentang MoU yang sudah ditandatangani antara FH UAD dengan MHKI.

Rendra Widyatama (Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan)

Di tengah masyarakat, kita sering mendengar lembaga pendidikan yang mengatakan mengkampanyekan dirinya sebagai berbiaya murah tapi berkualitas. Artinya, lembaga pendidikan tersebut mematok biaya pendidikan yang murah, namun tetap mampu menjaga kualitas diri sebagai lembaga yang berkualitas. Dalam perspektif komunikasi pemasaran, citra seperti ini sebenarnya mengundang sejumlah dilema. Apa sajakah?

Kecenderungan

Pada umumnya, lembaga pendidikan tinggi (swasta) di Indonesia menggantungkan biaya operasional dari uang sumbangan pendidkan dari peserta didiknya. Berkurangnya jumlah peserta didik berarti pemasukan institusi tersebut berkurang.

Penurunan jumlah peserta didik pada sebuah lembag tentu menjadi masalah sangat serius. Sebab biaya operasional lembaga akan terganggu. Karena perguruan tinggi di samping melakukan pengajaran juga harus menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian, tentu aktifitas-aktifitas tersebut akan terganggu. Umum terjadi, kegiatan di luar pengajaran akan berkurang. Bahkan dalam banyak kasus akan dipangkas alias dihilangkan.

Tentu saja, keadaan seperti ini membawa konsekuensi besar. Sebab sudah jamak dipahami, selama ini saja, dosen sering mengeluh karenea kecilnya dana penelitian yang disediakan. Bagaimana jadinya, kalau dana yang sudah mepet tersebut semakin dikurangi? Bagi yang tidak menyadari bahwa penelitian dan pengabdian adalah sebagai kewajiban, mungkin dua hal tersebut malah tidak akan dilakukan.

Jadi, pengurangan dana bagi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, sudah tentu akan bepengaruh pada kuantitas dan kualitas kampus yang bersangkutan. Bila seperti ini, tentu kampanye murah tapi berkualitas tidak akan pernah memperlihatkan hasilnya.

Budaya

Selain logika di atas, tagline murah tapi berkualitas juga terhambat pada faktor budaya. Luas dan kuat berlaku di masyarakat, adanya persepsi bahwa harga akan berbanding lurus dengan kualitas. Harga yang mahal berarti kualtias yang tinggi. Sebaliknya, harga yang murah akan menunjukkan kualitas yang rendah pula. Persepsi seperti ini sudah dikenal kuat, luas dan berakar di tengah masyarakat sehingga sudah menjadi keyakinan dan budaya.

Keadaan tersebut tentu tidak dapat diabaikan. Konsep murah tapi berkualitas, jelas berbanding terbalik dengan persepsi, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemaksaan tema kampanye murah tapi berkualitas dipastikan tidak akan bisa mewujudkan harapan. Bila demikian, akan sia-sia saja kampanye yang dilakukan, alias menghambur-hamburkan uang. Iklan yang berhasil adalah iklan yang sejalan dan atau didukung oleh budaya. Lalu, apa yang perlu dilakukan?

Solusi

Ada dua saran yang bisa saya berikan. Pertama, hentikan saja kampanye murah tapi berkualitas tersebut. Alihkan saja biaya promosi untuk pos kegiatan yang lain.

Bila tema promosi murah tapi berkualitas tetap akan dilakukan, maka Anda perlu melakukan langkah kedua yang tidak gampang. Caranya, sertailah promosi yang dilakukan tersebut dengan mempublikasikan prestasi-prestasi yang diraih oleh lembaga dan civitas akademika sebanyak-banyaknya. Tanpa tindakan seperti ini, kampanye murah tapi berkualitas hanya seperti menegakkan benang basah saja.

Pertanyaan selanjutnya adalah, di tengah keterbatasan dana yang ada, bagaimanakah kita dapat berprestasi?

Pertanyaan sederhana tersebut bukanlah pertanyaan mustahil yang tidak ada jawabanya. Mungkin terdengar sok, berlagu, dan sisi positifnya heroik. Di tengah keterbatasan (khusunya dana) namun dituntut melahirkan banyak prestasi, maka diperlukan sikap positif sebagai kunci utama. Secara mendasar, kunci dari sikap ini adalah, kita harus pandai menghargai diri sendiri. Sekecil apapun hal positif yang ada pada kita, sampaikanlah sebagai sebuah prestasi. Sederhana, bukan?