Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD Yogyakarta

Judul tulisan ini mirip dengan judul berita yang pernah muncul di sebuah harian nasional beberapa hari lalu. Penulis sengaja menggunakannya, tanpa mengubah sedikit pun dengan beberapa alasan. Sekurangnya, ada dua alasan yang mendasar, yaitu pertama, judul itu dibaca sebagai realitas/kenyataan yang saat ini sedang terjadi, dan kedua, judul itu pula dibaca sebagai tantangan yang mestinya dijawab dengan komitmen dan perbuatan. Dengan kedua alasan itu, kita akan terhindar dari kemungkinan yang terburuk: Indonesia darurat dokumentasi bahasa.

Alasan pertama, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini muncul dari RMT Multamia Lauder, seorang guru besar bidang bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Sebagai orang yang menaruh minat pada bidang sosiolinguistik, khususnya etnolinguistik, Multamia Lauder seolah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya dokumentasi bahasa, khususnya bahasa-bahasa daerah yang kondisinya terancam mengalami kepunahan.

Terkait itu, dalam sebuah edisinya, majalah Tempo pernah menurunkan liputan tentang aktivitas para peneliti LIPI yang terjun ke wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, seperti Flores, Maluku, dan Papua. Diberitakan, bahwa di daerah Flores ada satu dialek bahasa daerah yang penuturnya tinggal seorang diri. Bisa dibayangkan jika penutur tadi suatu waktu meninggal dunia, dialek bahasa daerah itu pun hilang. Makanya para peneliti LIPI dengan usahanya yang tak kenal menyerah, mencatat dan merekam dialek bahasa tersebut.

Namun, catatan tinggal catatan; rekaman tinggal rekaman, ternyata kaset yang digunakan untuk merekam tidak terawat dengan baik. Alih-alih dirawat, justru dibiarkan rusak dengan sendirinya. Alhasil, usaha yang telah dilakukan oleh para peneliti LIPI menjadi sia-sia, muspra. Kejadian ini pun mengingatkan kita pada berita tidak terawatnya dokumentasi sastra pada Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, beberapa waktu lalu. Jika tak salah ingat, Pemerintah DKI Jakarta saat itu sudah tidak lagi mengucurkan dana perawatan bagi PDS HB Jassin.

Alasan kedua, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini mestinya dipahami sebagai suatu tantangan yang perlu dijawab dengan komitmen dan perbuatan, terutama oleh/dari pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, jujur saja, nasib bahasa daerah ditentukan oleh penuturnya sendiri. Seolah pemerintah daerah menutup mata terhadap kewajibannya untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi.

Bahasa Jawa, misalnya, sebagai bahasa yang memiliki jumlah penutur sangat banyak dan beragam dialek itu, namun belum tentu aman dari ancaman kepunahan. Selama ini, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah barulah pada tahap pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bahasa Jawa, tidak lebih dari itu. Terlepas dari kenyataan betapa banyak siswa yang tidak berminat menggunakan bahasa Jawa, hal itu menjadi kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Entahlah, apakah pemerintah daerah terbuka matanya akan hal tersebut.

Sementara itu, penerbitan karya-karya sastra daerah, khususnya sastra Jawa, berjalan tersendat-sendat. Untungnya Ajip Rosidi melalui Yayasan Rancage-nya, juga Rachmat Djoko Pradopo melalui Yasayo-nya, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pengarang-pengarang yang setia berkarya sastra dengan bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Bali). Meski bersifat nonprofit, juga nonpartisan partai politik, kedua yayasan tersebut secara rutin memberikan penghargaan bagi pengarang-pengarang sastra daerah.

Kita telah memiliki Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang dibangun dengan susah payah oleh almarhum HB Jassin. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasanya, selayaknya pusat dokumentasi tersebut kita jaga sepenuh hati. Pun, jika kita nantinya memiliki pusat dokumentasi sekelas PDS HB Jassin, maka kita jaga pula sepenuh hati. Jika tidak, pada tahun 2045 mendatang bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Dayak, hingga Flores hanya akan dapat kita jumpai dalam museum bahasa yang bisu dan pengap.[]

Read more

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta

Saat ini, pemasyarakatan sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah, masih dianggap kurang baik. Bagi masyarakat kita, sastra bukanlah sebuah kebutuhan yang mestinya dipenuhi layaknya kebutuhan pokok sehari-hari. Betapa tidak? Lihatlah tiras penjualan buku-buku sastra belakangan ini, meskipun beberapa mengalami cetak ulang (best seller), namun hal itu tidak lantas menjamin bahwa masyarakat kita memiliki kegemaran membaca yang tinggi.

Selain dianggap bukan kebutuhan, bagi masyarakat kita, sastra juga tidak mendatangkan keuntungan ekonomi. Lain halnya dengan kegiatan pentas musik atau olahraga yang memperoleh dukungan dana besar dari pihak sponsor. Di sisi lain, harga buku sastra yang cenderung mahal, selain juga kurang tersedia di toko-toko buku dan perpustakaan daerah, justru mengakibatkan kurang populernya sastra Indonesia dan daerah di mata siswa dan mahasiswa.

Deskripsi di atas, jelas menyebabkan rendahnya mutu pembelajaran sastra Indonesia dan daerah. Dalam makalahnya, Budi Darma (1999) mengidentifikasi faktor-fakor penyebab ketidakberhasilan pembelajaran sastra Indonesia dan daerah. Di mata guru besar sastra Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu, ada 12 faktor, di antaranya, mutu calon guru bahasa Indonesia tidak baik, minat baca siswa-guru kurang, dan kemampuan menulis siswa-guru kurang.

Kondisi serupa juga kita jumpai pada jenjang pendidikan tinggi (PT). Para mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Jurusan Sastra Indonesia rata-rata memiliki minat baca yang kurang. Jika minat baca kurang, logikanya kemampuan menulisnya juga kurang. Pada gilirannya, tatkala mahasiswa tersebut menyusun tugas akhir skripsi atau makalah cenderung “asal-asalan” (asal kutip sana-sini, tidak membaca buku aslinya).

Melalui artikel ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran guna memasyarakatkan sastra Indonesia dan daerah, baik di lingkup pendidikan maupun masyarakat umum. Pertama, pembelajaran sastra lebih diarahkan pada ketrampilan mengarang. Untuk itu, para guru/dosen serta pimpinan sekolah/kampus dapat menyediakan sarana publikasi karangan, selain juga memberikan insentif bagi para penulisnya.

Kedua, para siswa dan mahasiswa sebisa mungkin diajak untuk menyenangi karya sastra, baik puisi, prosa, maupun drama. Terlepas dari genre-nya apakah sastra pop atau sasta bukan-pop, kelebihan dan kekurangan pada masing-masing, kita perlu terima dengan lapang dada. Yang penting bagi kita, para siswa dan mahasiswa melek karya sastra terlebih dahulu, lantas barulah diajak untuk berpikir perihal kebermanfaatan karya sastra itu bagi dirinya dan orang sekitar.

Keiga, pihak sekolah/kampus dapat menambah frekuensi kegiatan sastra berupa seminar, lokakarya, bedah buku, lomba mengarang, lomba membaca, dan lain-lain. Jika perlu, kegiatan-kegiatan tersebut tak hanya digelar di sekolah/kampus, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Pula, penyediaan buku-buku sastra di ruang tunggu hotel, bank, halte, hingga pasar perlu dipikirkan sebagai upaya konkret guna mendekatkan sastra dengan masyarakat.

Keempat, pihak pemerintah daerah (kota/kabupaten), khususnya lingkup DI Yogyakarta dapat mengajak masyarakat untuk menghormati para mendiang sastrawan layaknya pahlawan bangsa. Caranya, dengan menjajaki pemberian nama mendiang sastrawan kita pada nama jalan di DI Yogyakarta. Misalnya, Jalan Kuntowijoyo, Jalan Umar Kayam, Jalan Linus Suryadi AG, Jalan Kirjomulyo, atau Jalan WS Rendra. Senoga saja upaya-upaya di atas berhasil![]

Read more

Dani Fadillah*

Saat ini kita sedang dalam masa penantian terkait kebijakan bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mentukan siapa yang akan menenpati posisi yang telah ditinggalkan oleh Andi Alfian Mallarangeng sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora), setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/12) lalu. Harapannya pun, bapak Presiden SBY turut serta mengganti komposisi kabinet (reshuffle menteri) lainnya yang dinilai tidak bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya pemerintah mensejatrahkan rakyat.

Kekosongan posisi menpora harus segera ditanggulangani secepatnya mengingat berbagai persoalan dunia keolahragaan Indonesia yang sangan njelimet. Selain karena minimnya prestasi olahraga kita, keberadaan menpora diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dualisme manajemen sepak bola Indonesia, mengingat ketika Andi Alfian Malarangeng hendak membenahi persepakbolaan tanah air, yang bersangkutan keburu mengundurkan diri. Itulah sekilas alasan sederhana yang mengapa bapak Presiden harus segera menunjuk pengganti Andi Alfian Malarangeng di Kemenpora. Sambil menyelam minum air, harapannya menteri-menteri di kabinet yang masuk dalam kategori “pemalas” dapat turut diganti oleh Presiden demi efektivitas jalannya pemerintahan agar pencapaian pembangunan nasional bisa terlaksana sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat kampanye lalu.

Persoalan menteri mana saja yang masuk kategori “pemalas” dan harus segera diganti, bapak Presiden bisa memonitor melalui hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 sudah menandai menteri-menteri mana saja yang masuk dalam kategori tidak layak untuk dipertahankan. Aspirasi dari masyarakat juga jangan dikesampingkan oleh bapak Presiden, karena rakyat juga memiliki penilaian tersendiri terkain menteri mana yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi dan mana yang harus di-reshuffe, penilaian masyarakat pada umumnya jauh dari kepentingan politik. Mengingat masa kabinet ini tinggal dua tahun lagi maka ressufle harus segera dilaksanakan, karena jika terlambat kemungkinan besar tidak akan memiliki efek yang signifikan bagi perkembangan nasional.

Reshuffle kali ini harus berbeda dengan sebelumnya. Jika pada kondisi yang sudah-sudah bapak Presiden cenderung banyak kompromi dan terkadang malah terkesan bertele-tele, maka kali ini harapannya bapak Presiden SBY harus berani menggunakan hak preogratifnya untuk mencopot menteri-menteri yang tidak kredibel dan profesional dengan berani untuk kebaikan bangsa. Meski menteri yang bersangkutan merupakan kader dari partai bapak Presiden sendiri.

Kita tentu berharap Presiden mampu untuk membuktikanbahwa beliau mampu mampu untuk menentukan siapa yang pantas dan berkapabilitas di bidangnya. Presiden harus pintar memilih menteri yang siap bekerja demi bangsa dan negara jauh dari kepentingan dan sikap transaksional.

Kemudian pada saat menentukan siapa menpora yang baru, figur yang bersangkutan harus benar-benar paham atas berbagai permasalahan olahraga tanah air. Supaya di masa depan dunia olahraga tanah air menjadi kebanggaan kita bersama sebagai rakyat indonesia. Memang, jalinan komunikasi dengan partai politik apa lagi yang berada dalam jalinan koalisi itu penting. Akan tetapi jangan sampai hak prerogatif Presiden untuk menunjuk menteri tersandera oleh kepentingan politik sekumpulan orang yang tidak dipilih oleh rakyat untuk menjadi orang nomor satu di indonesia.

Jika Presiden didikte maka sama saja bohong, reshuffle sekali lagi hanya proses transaksional bagi-bagi jatah kekuasaan sajaakankan Presiden SBY memiliki keberanian untuk melakukan terobosan dalam merombak kabinetnya.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,

Pengamat Komunikasi Politik

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dani Fadillah

TTL : Langsa, 29 Juni 1988

Alamat : Perumahan Jatimulyo Baru Blok F-2 Yogyakarta

Telp : 0898 5117 210

E-Mail : danifadillah@uad.ac.id

Riwayat pendidikan

• S1 UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

• S2 UGM Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

• Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga 2009

• Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Kabupaten Sleman 2010

Read more

Rabu 30 Januari 2013, Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Drs. Kasiyarno, M.Hum melantik 10 dekan di lingkungan UAD untuk masa jabatan 2013-2017. Acara pelantikan tersebut berlangsung di auditorium kampus 1 UAD, Jl. Kapas No. 9 Semaki Yogyakarta.

Setelah melakukan pelantikan Dekan di lingkungan UAD masa jabatan 2013-2017, Drs. Kasiyarno, M.Hum memberikan sambutan. Dalam arahananya Drs. Kasiyarno, M.Hum mengharapkan agar 10 dekan baru yang terpilih dapat mengemban amanah, meningkatkan kualitas, dan mampu mengembangkan fakultas.

“Tentu tidak mudah untuk mencapai kualitas dan mengembangkan fakultas. Ini karena persaingan antar perguruan tinggi amat ketat. Dengan begitu dekan baru dapat membuat fakultas menjadi baik sehingga bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain,” kata Kasiyarno.

Untuk mencapai hal itu, lanjut Kasiyarno, butuh mimpi dan kerja keras. Kasiyarno menjabarkan bahwa mimpi dalam rangka membangun visi dan misi dan kerja diperlikan untuk merealisasikan mimpin.

Ikut memberikan sambutan adalah Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Dr. Chairil Anwar yang menyatakan bersyukur mengenai pemilihan dekan masa jabatan 2013-2017 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PP Muhammadiyah.

Adapun dekan di lingkungan UAD yang dilantik terhitung tanggal 30 Januari 2013 sampai 31 Januari 2017, diantaranya:

1. Drs. Parjiman, M.Ag sebagai dekan Fakultas Agama Islam

2. Dra. Salamatun Asakdiyah, M.Si sebagai dekan Fakultas Ekonomi

3. Drs. Choirul Anam, M. Si sebagai dekan Fakultas Psikologi

4. Dra. Trikinasih Handayani sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

5. Drs. Umarino, M.Hum sebagai dekan Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi

6. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H sebagai dekan Fakultas Hukum

7. Kartika Firdausy, S.T., M.T sebagai dekan fakultas Teknologi Industri

8. Drs. Sris Thobirin, M.Si sebagai dekan Fakultas MIPA

9. Rosyidah, S.E., M.Kes sebagai dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

10. Dr. Dyah Aryani Perwitasari, Apt., M.Si., Ph.D sebagai dekan fakultas Farmasi.

Semoga dekan baru tersebut dalam menjalankan amanah dengan baik. Amin..!. (Sbwh)

Read more

Ahmad Ahid Mudayana,SKM.,MPH

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan disahkan pada akhir tahun 2012. Banyak pihak yang merasa senang dengan disahkannya PP ini sehingga upaya untuk membebaskan negara ini dari asap rokok dan penyakitnya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Seperti kita ketahui bersama bahwa didalam rokok terdapat zat adiktif serta zat berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, kanker dan gangguan kehamilan. Adanya peraturan ini diharapkan mampu mengurangi penderita penyakit-penyakit tersebut sehingga upaya untuk meningkatkan derajat sehat masyarakat bisa optimal. Sudah banyak negara-negara di dunia yang membuat aturan untuk membatasi ruang gerak rokok di negaranya masing-masing termasuk pembatasan produksi, konsumsi dan impornya.

Undang-undang kesehatan tahun 2009 menyebutkan bahwa zat adiktif yang terkandung dalam tembakau merupakan salah satu zat yang berbahaya yang harus dibatasi peredarannya bahkan dilarang. Salah satu produk tembakau yang saat ini beredar luas di masyarakat yakni rokok. Tingkat konsumsi rokok di Indonesia sangat tinggi, pada tahun 2011 tercatat lebih dari 200 Miliar batang rokok yang dikonsumsi. Jika dirupiahkan mencapai 2 Triliun rupiah lebih yang dibelanjakan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Angka yang cukup besar, apabila digunakan untuk peningkatan kesehatan tentu akan lebih baik. Lebih ironis lagi, justru masyarakat dalam kategori miskin yang lebih besar konsumsi rokoknya dibanding masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi.

Adanya peraturan ini tidak kemudian membuat keberadaan rokok di Indonesia menjadi hilang. Hal ini dikarenakan aturan yang ada dalam peraturan tersebut kurang tegas sehingga masih memungkinkan terjadinya pelanggaran atas peraturan pemerintah tersebut. Seperti aturan anak usia dibawah tujuh belas tahun yang tidak diperbolehkan membeli rokok yang sulit untuk diawasi. Penjual yang masih menjual rokok kepada anak-anak juga tidak ada sanksi tegas atas pelanggaran tersebut dan sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya pengawasan. Kelemahan lain dalam peraturan ini yaitu masih adanya celah bagi produsen rokok untuk terus memproduksi rokoknya dalam skala yang cukup besar karena memang tidak ada larangan untuk memproduksi. Peraturan ini juga dirasa cukup menguntungkan bagi industri rokok skala kecil karena tidak ada kewajiban untuk mengukur kadar nikotin serta mencantumkan gambar bahaya merokok. Kalau kita cermati bersama justru ini yang akan menimbulkan dampak negatif cukup besar karena industri kecil rokok tersebar luas di Indonesia. Ini nantinya yang akan menghambat perjuangan para aktifis dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia karena tidak akan mengurangi angka konsumsi rokok secara signifikan. Belum lagi tidak semua jenis rokok diatur peredarannya, karena ini hanya berlaku untuk rokok putih saja dan dengan skala besar terutama rokok hasil impor. Akan tetapi untuk rokok jenis kelobot, klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris tidak diberlakukan pengujian kadar nikotin serta mencantumkan peringatan bahaya rokok.

Sekali lagi kita diperlihatkan kepada peraturan yang tidak tegas yang dibuat oleh pemerintah. Upaya untuk mengkampanyekan bahaya rokok di negara ini memang mengalami hambatan yang berat. Tentu masih ingat dimana pada saat pengesahan Undang-undang Kesehatan tahun 2009 yang sempat diwarnai insiden hilangnya pasal tembakau yang mengandung zat adiktif yang kasusnya menguap begitu saja. Sebelum disahkannya peraturan ini pun juga mengalami banyak pro dan kontra. Meskipun begitu kita tetap memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah mengesahkan peraturan ini. Tentunya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan dengan keberadaan peraturan ini. Perlu ada pengawalan dalam pelaksanaan peraturan ini sehingga upaya untuk menurunkan penyakit akibat merokok bisa tercapai. Semangat mengkampanyekan bahaya merokok harus tetap tersulut dengan adanya peraturan tersebut sehingga peraturan ini perlu dikembangkan kedepannya.

Read more