Kuliah umum dengan tema “Budaya Demokrasi dan Pendidikan” yang diselenggarakan Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Royan Agil)

Masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai pemilih, pada tahun 2024 nanti tidak hanya memberikan pilihannya untuk calon anggota legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, DPR Daerah Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja. Namun juga memilih calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan kuliah umum dengan tema “Budaya Demokrasi dan Pendidikan” pada Senin, 29 Mei 2023 di Amphitarium UAD. Acara ini dihadiri oleh Prof. Zamroni, Ph.D. yang merupakan Guru Besar Prodi PPKn UAD selaku narasumber.

Mengenal Budaya

Berbicara tentang budaya, merupakan keseluruhan yang unik berupa gagasan-gagasan, kebiasaan-kebiasaan, asumsi-asumsi, nilai-nilai, norma-norma yang dipegang bersama dan menentukan bagaimana warga berpikir dan bertindak. Prof. Zamroni menyampaikan pentingnya mempunyai kultur. Menurutnya, semua persoalan dapat dijelaskan oleh kultur. Selanjutnya, semua perubahan sosial teknologi memerlukan perubahan kultur.

Prof. Zamroni mengutip pertanyaan dari Prof. Farcis Fukuyama, “Mengapa negara-negara di Asia Timur mengalami kemajuan ekonomi yang amat cepat melebihi kecepatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat?” Secara sederhana ia menuturkan bahwa dengan kultur budaya yang maju dengan kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga kehidupan sederhana dan menjadi produktif.

Memaknai Demokrasi

Menurut Prof. Zamroni, demokrasi tidak hanya sekadar memerintah atau mengatur negara. Hal ini dikenal erat kaitannya dengan demokrasi ala Amerika, yakni demokrasi yang dibangun dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sedangkan, pada mulanya demokrasi lahir dari revolusi Perancis yang sampai saat ini dikenal dengan semboyan liberte, egalite, fraternite.

Demokrasi mencakup 2 aspek yakni struktur dan kultur (etika). Ciri-ciri dalam masyarakat demokratis di antaranya kebebasan, tanggung jawab, pemahaman akan realitas, sportsmanship, toleransi, dan social trust. Kehidupan demokrasi di suatu negara erat berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan tingkat pendidikan penduduk.

Sementara itu, kelemahan dalam kehidupan berdemokrasi adalah money politics, high cost politics, penguasa dan pengusaha, ketidakadilan dan keresahan masyarakat, serta yang paling parah adalah terjadinya revolusi sosial yaitu berdampak pada demokratisasi atau dictatorship.

Kaitan Budaya dan Demokrasi

Cultural lag atau ketertinggalan budaya akan berdampak pada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

1. Technological restraint. Jika kebudayaan belum sepenuhnya maju maka akan menyebabkan keterlambatan kemajuan teknologi di berbagai macam aspek. Misalnya saja kebijakan ISO, yang berpengaruh pada perkembangan industri dan institusi pendidikan. Faktanya, setelah mutu kinerja industri telah mencapai indikator ISO, justru akan secara organik mengalami penurunan mutu persis sebelum diuji dengan ISO.
2. Cultural clash. Biasanya dikenal dengan adanya perbedaan budaya, hal ini berdampak pada kemunduran perkembangan demokrasi.
3. Cultural ambivalence. Dapat dimaknai sebagai pertentangan antara keyakinan dengan budaya perilaku yang tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Itulah budaya ambivalen. Jangan sampai Pancasila sebatas formalitas dalam angan, justru diimplementasikan dalam budaya sehari-hari.

Pendidikan

Dalam hal ini adalah interaksi antara pembelajar dengan lingkungan yang mempunyai makna. Menurutnya, pembelajaran adalah inti dari pendidikan. Ini penting dikarenakan dimulai dari pendidikan akan berpengaruh besar cakupannya kepada budaya sekolah serta kehidupan bermasyarakat secara umumnya.

Pendidikan berperan dalam 3 hal, yakni sosialisasi, integrasi sosial, dan inovasi sosial. Lebih lanjut, peran pendidikan inovasi sosiokultural dimaknai 2 hal yaitu peran struktural (memfasilitasi untuk melaksanakan pendidikan) dan peran kultural (mendidik mental, karakter, dan perilaku berkemajuan).

Seperti yang dikutip dari Hofsttede, kerangka pikir untuk memahami prestasi adalah saat di mana budaya berkemajuan pada keluarga menengah ke atas akan menghasilkan prestasi yang tinggi. Di sisi lain, budaya ketertinggalan dengan keluarga kelas bawah akan menghasilkan prestasi yang cenderung rendah. Oleh karena itu, pendidikan cukup berpengaruh pada hasil budaya berkemajuan di suatu bangsa dan negara yang akhirnya berdampak pada budaya demokrasi yang mencakup keseluruhan dari aspek pemerintahan negara. Dalam hal ini maka pendidikan demokrasi mempunyai peran penting.

Pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga mampu mengambil keputusan secara rasional. Kedua, mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga memiliki sifat empati, menghargai, toleransi dan kepercayaan pada orang lain, serta mampu mengendalikan diri. Ketiga, menjaga kehormatan dan martabat diri. Keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi selaku warga bangsa dan warga dunia. (roy)

uad.ac.id

Bedah Buku “Gaya Kepemimpinan Strategis dan Green Human Resource Management dalam Membangun Teamwork” karya KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Wahit)

“Kalau kita bicara tentang pemimpin, kira-kira Gen Z ini berpikir apa? Rata-rata mereka menyebutkan perfection atau kesempurnaan. Ketika saya tanya apa maksudnya, mereka terdiam. Sebenarnya apa, sih, kesempurnaan itu? Menurut saya kesempurnaan itu masalah hati, masalah selera. Apa yang sempurna menurut saya, belum tentu sempurna bagi orang lain. Ketika saya baca lembar demi lembar buku ini, saya kemudian memahami bahwa kesempurnaan mempunyai konsekuensi, artinya sulit dipahami dan menimbulkan batasan-batasan tertentu. Namun, di buku ini pula saya menemukan poin-poin menarik tentang bagaimana memanusiakan tim, mereka yang kemudian harus digerakkan lewat hati,” ungkap Nitia Anisa, moderator acara Launching dan Bedah Buku Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. di Amphitarium Lantai 9 Kampus Utama Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Senin, 22 Mei 2023.

Buku berjudul Gaya Kepemimpinan Strategis dan Green Human Resource Management dalam Membangun Teamwork yang diluncurkan dan dibedah ini merupakan produk diseminasi hasil penelitian Dr. Dudung setelah berhasil mempertahankan disertasi untuk meraih gelar doktor pada 11 Juni 2022 lalu. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri. Dr. Dudung menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta. Kemudian, memperoleh gelar master di Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Makassar dan gelar doktor di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Sejak November 2021, ia diamanati sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Pengalaman sebagai Sumber Inspirasi

Tahun 2020 adalah tahun terjadinya pergerakan dan pergolakan besar-besaran dalam dunia politik. Dengan wacana utama penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat terjun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Dr. Dudung mengingat kembali ke masa-masa itu.

“Saat saya Pangdam Jaya, ada demo besar-besaran oleh mahasiswa tentang Omnibus Law. Saya menghalau massa dari arah Pertamina yang akan menguasai istana. Kami berhasil menghalau massa di Pertamina untuk dipukul mundur menuju ke arah Istiqlal. Kemudian saya kembali, tetapi persis di depan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), ada massa, mahasiswa, dan anarko, kurang lebih 1.500 orang,” terangnya.

Anarko adalah suatu kelompok yang diciptakan oleh “preman-preman” dari berbagai daerah. Ada pihak-pihak yang memobilisasi. Kembali ke masa demonstrasi, KSAD Dudung dan pasukannya membantu Kapolda untuk menghalau massa tersebut. Ia menyampaikan kepada mahasiswa bahwa istana adalah gedung dan lambang negara, kantor pemerintahan yang harus kita amankan.

“Mereka (mahasiswa) paham setelah dijelaskan dengan baik. Namun, kelompok anarko memprovokasi akan tetap menguasai istana. Akhirnya, saya sampaikan, kalau tetap memaksa akan menguasai, kalian akan berhadapan dengan saya.”

Ketika sudah bersiap-siap, lantunan azan terdengar. Kelompok mahasiswa menyarankan untuk salat berjamaah. Bahkan, memintanya untuk menjadi imam. Setelah salat dan berdiskusi, mahasiswa memutuskan kembali dan meminta diamankan oleh pasukan. “Kami pisahkan mahasiswa dengan kelompok anarko.”

Peristiwa tersebut adalah satu dari banyak pengalaman yang menjadi dasar berpikir bahwa pemimpin itu harus bersifat teduh. Pemimpin harus bisa meneduhkan, mengendalikan, dan mewujudkan rasa aman sehingga kehadirannya dinantikan. Gagasan-gagasan inilah yang dituangkan dalam buku KSAD Dr. Dudung Abdurachman.

Antara Praktik dan Teoritik

Dosen Fakultas Hukum UAD Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H. selaku narasumber bedah buku menyatakan, “Tak banyak tentara yang menulis buku. Namun, Jenderal Dudung dengan fasih bicara soal filosofi teoritik kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan. Sedang Green Human Resource Management di sisi lain menunjukkan praktik kemiliteran.”

Dikutip dari buku ini, Green Human Resource Management (GHRM) merupakan pendekatan inovatif terhadap kinerja dan fungsi sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi, di mana konteks lingkungan merupakan dasar dari semua inisiatif yang dilakukan (Abdurachman, 2023: 102).

Senada dengan Wahyudi, Sekretaris Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah Dani Setiawan, M.Si. menilai KSAD berhasil menjadi pemimpin yang membawa keteduhan. Menurutnya, itu adalah bentuk-bentuk persuasi yang dialami oleh komandan di lapangan. Tidak mudah berhadapan dengan psikologi massa ketika aksi, tidak mudah membangun kepercayaan.

“Yang menarik dari buku ini menurut saya, Pak Dudung memiliki ketertarikan di bidang ekonomi. Di sinilah letak dari topik yang ditulis, mengenai strategi kepemimpinan (strategic leadership). KSAD menghadapi lingkungan atau strategi yang terus berubah, bahkan kini lebih banyak menghadapi ancaman yang berdimensi ekonomi yang kuat, daripada perang tradisional (perang senjata). Inilah mengapa saya menempatkan buku ini menjadi relevan terhadap dinamika ekonomi politik,” jelas Dani Setiawan.

Dari teori-teori yang dituangkan dalam buku, penting untuk bisa merumuskan visi dan misi serta bagaimana mengomunikasikan hal tersebut kepada level yang lebih bawah. Hal ini akan melahirkan kesadaran mengenai apa yang diperjuangkan menuju kemaslahatan. “Dan, itu yang dilakukan oleh Pak Dudung sebagai KSAD ketika mengimplementasikan aspek-aspek yang sifatnya teoritis dari strategi kepemimpinan dalam praktik keseharian di dunia kemiliteran.”

KSAD Dudung menambahkan, “Sebetulnya, buku ini pernah saya tulis ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer tahun 2015, yang memang terinspirasi dari pengalaman di lapangan dan latar belakang saya sebagai tukang koran (loper koran). Selain itu, kedekatan dengan anak buah juga menjadi faktor penting. Ketika seorang pemimpin ingin berhasil, ia harus mempunyai 3 faktor. Pertama, harus mengerti dan menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Kedua, harus mengerti dan menguasai segala macam keterbatasan yang ada dalam satuan, termasuk dirinya sendiri. Ketiga, harus mengerti dan menguasai unsur-unsur manusia, sebagai pemimpin, komandan, guru, dan rekan.”

Sang Idola, Jenderal Soedirman

Menanggapi persoalan relevansi ideologi dan nilai-nilai dasar yang ditetapkan pemimpin terdahulu, KSAD Dudung mengungkap peran sang idola, Jenderal Soedirman, selama dirinya menjadi seorang militer.

“Sejak saya menjadi seorang militer, yang menjadi idola adalah Jenderal Soedirman. Anak buah Jenderal Soedirman rela membopong badannya, jadi tidak mungkin Jenderal Soedirman pekerjaannya marah-marah, pelit. Selain itu, untuk membangkitkan semangat juang patriotik prajuritnya, ia menjual gelang dan kalung untuk mendanai prajuritnya, untuk meningkatkan moril anak buahnya,” terang KSAD.

Selain kesederhanaan dan perhatian, siasat untuk strategi mengambil alih kekuasaan dari penjajahan Belanda menjadi momen yang sangat penting baginya. Kendati tidak ada persenjataan yang mutakhir, semangat kebangsaan justru sangat terpantik.

“Itulah yang menjadi inspirasi sekaligus menunjukkan relevansi nilai-nilai hingga saat ini.” (nov)

uad.ac.id

Kajian Rutin Ahad Pagi Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Istimewa)

Masjid Islamic Center (IC) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar Kajian Rutin Ahad Pagi. Acara tersebut diisi oleh Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Ag. dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) UAD. Ia menyampaikan materi terkait tafsir Surah Ali-Imran ayat 133‒134.

Pada ayat 133 dimulai dengan ayat yang berbunyi wa saaringuu yang memiliki makna bersungguh-sungguh dan menganekaragamkan pekerjaan. Nur Kholis menjelaskan bahwa ketika manusia sudah bersungguh-sungguh maka waktu yang dimiliki akan efektif dan jauh lebih bermanfaat. Ibarat usia, usianya tidak panjang tetapi yang dikerjakan sudah banyak dan maksimal.

“Yang dimaksud berserah, menganekaragamkan pekerjaan, dan bersungguh-sungguh adalah beramal saleh, karena beramal saleh itulah yang akan mengantarkan manusia menuju surga,” imbuhnya.

Mengapa manusia harus demikian? Kemudian ia menjelaskan jika pengampunan itu adalah sesuatu yang paling berharga melebihi apa pun, untuk itu manusia harus bersungguh-sungguh. Pengampunan memiliki arti ditutupi, ditutupinya dosa manusia oleh Allah.

“Pengampunan Allah bisa menambah kekuatan, jadi mungkin kekuatan seperti sabar, ikhlas, rida, syukur yang kita miliki tidak sebanding dengan musibah yang akan kita hadapi. Maka dengan pengampunan itu, kekuatan-kekuatan yang telah kita miliki ditambah oleh Allah sehingga kita mampu menghadapi musibah pada suatu hari nanti,” tegasnya.

Selain itu, syawalan itu sejatinya adalah peningkatan. Peningkatan kekonsistenan amal saleh yang telah dibangun saat bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan rajin beribadah maka di bulan Syawal ini harus makin rajin lagi dalam beramal saleh.

Kemudian dalam akhir ayat 133 Allah menegaskan bahwa segala ampunan dan surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Hal ini lanjut dijelaskan dalam ayat 134 jika takwa itu adalah sikap dan sifat yang keduanya akan tampak dalam perbuatan.

“Sikap dan sifat yang mencerminkan takwa adalah orang yang selalu, dalam arti dari sekarang dan sampai habis waktu, senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam tafsir Al-Misbah, infak ini maknanya umum tidak selalu berwujud harta, tetapi apa saja yang dapat diberikan dan bermanfaat,” ungkapnya.

Nur Kholis menyatakan, jika sekadar merukunkan tetangga yang lagi berselisih itu adalah pemberian. Dalam hal ini, hakikat memberi itu bukan sekadar soal apa yang diberi, tetapi terkait bagaimana sikap yang tertanam dalam hati sejatinya gemar memberi atau tidak.

Selanjutnya, wal kadhimiina berasal dari kata kadhuma yang memiliki arti mengikat dan menahan. Dalam ayat ini, ia menjelaskan bahwa Allah menyuruh hendaknya manusia menahan amarah. Apa tidak boleh marah? Tentu boleh karena marah adalah salah satu sifat manusiawi manusia, tetapi ketika marah harus tau waktu, tempat, sasaran yang tepat dan yang terpenting jangan berlebihan.

“Dan Allah kemudian menegaskan pula, jika yang lebih baik adalah mampu memaafkan. ‘Aafiin atau memaafkan itu memiliki makna menghapus, sekalipun mungkin tidak dapat sepenuhnya memaafkan. Namun, ketika manusia mampu memaafkan maka pihak yang paling diuntungkan adalah orang yang memaafkan bukan yang dimaafkan,” jelasnya.

Di akhir materi, Nur Kholis mengingatkan bahwa pengampunan Allah itu lebih penting dari harta yang banyak. Buat apa memiliki harta banyak tetapi tidak bermanfaat untuk amal saleh. Perlu diingat sabda Nabi yang menyatakan surga itu dapat diraih dengan 2 cara yaitu dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah. (SFL).

uad.ac.id

Seminar Penanggulangan Perundungan Anak oleh Bimawa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan KPAI Republik Indonesia (Foto: Novita)

Maraknya kasus kekerasan dan perundungan anak membuat kita mempertanyakan kualitas sumber daya manusia dan kelangsungan peradaban bangsa Indonesia. Ini juga menjadi masalah besar ketika perundungan sudah merampas hak-hak anak, terutama hak atas perlindungan serta kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Siklus hidup ini seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan, bukan pengasingan dan penderitaan atau penebusan di balik jeruji besi yang mencekam.

Sebagai langkah maju dan upaya antisipasi hal tersebut, Biro Kemahasiswaan dan Alumni (Bimawa) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar seminar “Anti Perundungan: Peran Mahasiswa dalam Penanggulangan Perundungan Anak” dengan menggandeng Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah, M.Si. sebagai narasumber.

Anak dan Perlindungan

Tak sulit untuk mendefinisikan anak-anak. Bercermin dari negara kita sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Revisi atas UU No.23/2022 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak mempunyai hak untuk hidup, untuk dilindungi. Mereka memiliki keunikan sebagai manusia utuh yang sempurna.

“Jadi, jangan pernah menganggap usia 5 tahun itu tidak sempurna, masih ‘ikut-ikutan’. Mereka sempurna pada siklus dan fase hidupnya. Sehingga, kita harus memberikan dukungan tumbuh-kembang optimal, memberikan peluang partisipasi, yaitu memberikan hak-haknya,” ujar Ai Maryati.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah anak mencapai 84,4 juta (31,6%) dari total 270,3 juta penduduk di Indonesia. Anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus, menjadi pemimpin. Anak-anak menjadi subjek dan ujung tombak bonus demografi “Generasi Emas” tahun 2045. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapat perlindungan. Hal ini telah diatur dalam Mandat Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Kepres 36/1990, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

“Mungkin kita tidak bisa membayangkan, mengapa Uni Soviet hilang di peta peradaban? Apakah hanya keruntuhan politik dan dinasti? Salah satunya adalah keruntuhan peradaban yang disebabkan oleh hilangnya entitas masyarakat dari peradaban generasi bangsanya menuju generasi yang menjadi ketangguhan sebuah bangsa,” tambahnya.

Ini menjadi gambaran bahwa sesungguhnya perlindungan anak adalah cara manusia dituntun secara teologis mencapai keimanan dan ketakwaan serta sebagai seseorang yang berkomitmen secara hukum untuk menghormati hak-hak manusia. Perlindungan anak juga berkolerasi erat dengan demokrasi, peningkatan kualitas suatu bangsa, dan sumber daya manusia.

Fakta Perundungan Anak di Indonesia

Kasus perundungan dewasa ini makin meningkat, apalagi dibarengi perkembangan era digital yang makin pesat. Perundungan bisa menjadi sebuah tindakan maladaptif. Berangkat dari teori kekerasan, Ai Maryati mengungkapkan tahap-tahap perundungan, bisa berubah dari verbal menjadi fisik, psikologis, seksual, penelantaran, ancaman, gangguan, bahkan konflik sosial. Hal ini menjadi masalah atas situasi kekerasan yang masuk ke dalam berbagai dimensi kehidupan.

Dalam 5 tahun terakhir, kasus perundungan didominasi oleh perundungan berbasis digital berupa kekerasan melalui media elektronik, media sosial, dan sebagainya. Kita perlu waspada terhadap bentuk-bentuk perundungan tersebut. Berdasarkan data pengaduan KPAI, perundungan banyak terjadi di lembaga pendidikan. Hal tersebut masuk dalam 3 dosa besar pendidikan bersama intoleransi dan kekerasan.

Ia juga menampilkan sebuah tayangan berita mengenai perundungan anak di lingkungan institusi pendidikan. Mirisnya, pelaku dan korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku memaksa korban untuk bersetubuh dengan binatang.

“Ini sudah kategori perundungan verbal dan fisik. Kemudian, ada tindakan yang di luar nalar (perilaku seksual manusia), yaitu persetubuhan dengan binatang. Perundungan tersebut dibuat konten dan disebarkan. Dari 1 kasus saja, bentuk-bentuk perundungan sudah dapat dikenali.”

Perlakuan terhadap pelaku perundungan dengan status di bawah umur dan dewasa tentu berbeda. Pelaku yang masih di bawah umur disebut dengan anak berhadapan dengan hukum. Dan, negara menjamin hak atas perlindungan terhadap anak-anak dengan status tersebut.

Langkah KPAI

KPAI menerima pengaduan kasus. Kemudian, melakukan identifikasi masalah dan analisis. Lalu, merekomendasi mediasi atau pidana dan monitoring serta terminasi. Tugas dan fungsi KPAI dengan jelas diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama. KPAI tidak melakukan peradilan pidana anak, tetapi melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

“Banyak hujatan dan caci maki terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandy dan AG. Tak sedikit yang menyuarakan bui. Namun, untuk menyoal anak berkonflik dengan hukum, tidak boleh dilakukan langkah-langkah yang bisa mengganggu dan merampas hak-haknya. Ini yang kami disebut perlakuan hukum secara khusus. Dan, kami mengawasi hal tersebut.”

Mahasiswa sebagai Social Engineering

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berguna bagi masyarakat dalam hal ini perguruan tinggi berperan dalam pengembangan budaya ramah anak di sekolah, pesantren, dan lingkungan sosial. Perguruan tinggi juga berfungsi mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengembangan perkuliahan diharap responsif terhadap kasus-kasus anak terkini. Setidaknya 2 hal penting inilah yang menjadi harapan KPAI.

“Buatlah cerita WhatsApp yang responsif terhadap kasus-kasus anak terkini. Mahasiswa bisa menjadi social engineering, mahasiswa bisa membangun sinergi dengan lembaga pendidikan dalam memastikan budaya dan iklim pelaksanaan pendidikan sudah ramah anak,” jelas Ai Maryati.

Lembaga pendidikan juga harus berkomitmen dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak disertai sarana prasarana yang mendukung. Perlu partisipasi anak dan orang tua dalam penetapan kebijakan. Pendidik dan tenaga kependidikan pun perlu teredukasi dan terlatih mengenai hak-hak anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA). (nov)

uad.ac.id