Hizbul Wathan (HW) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mempunyai tujuan melatih kemandirian dan tolong-menolong sejak dini. Kali ini, HW UAD berkunjung ke SD Muhammadiyah Karangturi yang terletak di Bantul. Setiap Kamis, Anissa Fatmalia, Ayunda (sebutan untuk pelatih HW perempuan), dan Rakanda (sebutan untuk pelatih HW laki-laki) dari pasukan HW UAD, melatih soft skill para siswa dengan permainan kreatif. Sistem belajarnya tidak hanya teori di kelas, tetapi juga permainan kreatif dan berkunjung ke alam sekitar.

Awalnya, pihak guru dari sekolah mencari pengajar eksternal melalui dewan alumni. Pihak sekolah meminta tiga pengajar. Setiap kelas, ada satu pengajar. Tapi, karena siswa banyak, jadi idealnya ada dua pengajar dalam satu kelas. Pengajar dari HW UAD ada Anissa Fatmalia, Saadatul, Riska Usna Nurfiah, Indah Tri Astuti, dan Rasyid. Siswa yang ikut latihan terdiri atas kelas 3, 4, dan 5. Kisaran umur mereka adalah 9−12 tahun. Kelas 5 sudah dikenalkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama atau tingkat Pandu Pengenal. Tingkatan HW ada Pandu Athfal, Pengenal, Penghela, dan Penuntun.

“Kalau materi saja di kelas mungkin saja kurang, jadi bisa dikembangkan melalui HW. Sebab, mengembangkan akademik bisa dilakukan melalui permainan saat latihan, dan dikaitkan dengan disiplin ilmu yang kami punya. Saat latihan, kami mengajarkan cara berbaris yang lurus sesuai dengan regu para siswa,” ujar Anissa Fatmalia atau biasa disapa Lia, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru PAUD angkatan 2015.

Lia sebagai penanggung jawab menambahkan, saat latihan mereka mencoba memupuk kedisiplinan diri dan menjaga lingkungan. Hal ini dilakukan supaya siswa terlatih mencintai lingkungan sejak dini. Karena dari HW sendiri mempunyai karakter mencintai lingkungan.

Pada taraf SD, siswa harus membersihkan lingkungan dan menolong. Jadi, siswa dilatih melakukan hal yang bisa mengubah tanah air supaya menjadi lingkungan yang lebih baik. Jika ditanamkan dari sekarang, tujuannya supaya menjadi kebiasaan dan dibawa sampai ke tingkat pandu selanjutnya.

“Menurut saya yang menyenangkan dari HW adalah mendapat ilmu, bisa melihat alam luar, dan melatih kemandirian. Hukuman yang paling mengerikan adalah push-up satu porsi dari 10 sampai 20 kali. Kalau telat biasanya dihukum. Namun, sering kali hanya disuruh memungut sampah sesuai angka tanggal hari latihan,” kata Bela Laubna Salsabila, siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Karangturi.

Hukuman dijatuhkan kepada siswa yang telat latihan dan perlengkapan tidak lengkap. Siswa ditanya dan dikumpulkan menjadi satu. Mereka harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Keputusan hukuman sering kali dari kesepakatan.

Rakanda dan Ayunda dari HW UAD memberi hukuman membersihkan lingkungan atau meminta maaf kepada teman-teman. Hukuman yang sudah diterapkan yaitu operasi semut, mengambil sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Hukuman dilakukan supaya anak-anak bisa belajar dari kesalahan, kemandirian, dan mencintai lingkungan.

“Manfaat bagi HW UAD yaitu menambah jaringan dan belajar dari pengalaman melatih dua acara di sekolah ini, sampai mendapat juara dari kepanduannya,” ungkap Lia.

“Bagi saya, mengikuti HW ialah mencoba menjadi pandu sejati, memahami karakter anak, banyak belajar, saling memahami, mendapatkan pengalaman, dan mendapat bekal untuk menjadi calon guru. Saya harap anak didik saya bisa menjadi pandu, mengamalkan Undang-Undang Dasar, dan Janji Pandu Athfal. Saya suka dengan anak-anak karena menggemaskan. Kalau melihat anak-anak insya Allah awet muda,” kata Riska Usna Nurfiah mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) semester 6 saat ditemui di SD Muhammadiyah Karangturi usai mengajar. (Dew)

Semua bidang kehidupan di Era Revolusi Industri 4.0 diprediksi akan mengalami fenomena disrupsi. Fenomena tersebut yakni digantinya sistem lama dengan sistem baru yang berbasis teknologi. Termasuk salah satunya pada bidang pendidikan. Fungsi guru di sekolah jika sebatas hanya memberikan ilmu kepada siswa, maka peran tersebut dapat digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, guru diimbau lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Kalau menilik naiknya perekonomian Indonesia. Maka kita harus menghasilkan lulusan-lulusan yang hebat. Kalau lulusannya hebat, gurunya harus istimewa. Tidak cukup guru hebat saja, guru hebat pasti anaknya kurang hebat. Guru istimewa saja anaknya belum tentu hebat. Jadi kita harus menghasilkan guru-guru istimewa kalau akreditasi unggulan fakultas sudah sama dengan universitas,” tutur pembicara Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., selaku Direktur Pembelajaran Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada kuliah umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Kamis (21-03-2019).

Paristiyanti menambahkan, ekonomi Indonesia tahun 2030 diprediksi menempati urutan nomor tujuh dan tahun 2050 menjadi nomor empat. Untuk mencapai hal tersebut minimal guru harus mempunyai keterampilan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Hal tersebut sama seperti tujuan utama yang ingin dituju pada kurikulum 2013 dan merupakan pekerjaan capaian paling sulit yang harus dimiliki guru di masa yang akan datang.

Selain itu, sebagai implementasi 4C, guru harus membaca tidak hanya buku , tetapi teknologi dan masalah sosial di negara ini. “Saya berani memprediksi bahwa sepuluh tahun yang akan datang kegiatan seperti ini suatu saat akan digeser oleh teknologi baru. Kemudian sebagai bentuk Critical Thinking and Problem Solving guru harus memiliki mental yang kuat, guru menjadi solusi setiap permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Acara yang berlangsung di amphitarium kampus utama UAD tersebut mengusung tema “Revitalisasi Pendidikan Calon Guru pada Era Generasi 4.0”. (nda)

Secara umum, masyarakat ketika berkunjung ke objek wisata, khususnya di gua-gua, mereka cenderung ingin menikmati keindahan pemandangan. Aktivitas ini dianggap hanya sebagai menyegarkan pikiran (refreshing). Namun, bagi Ainun Irvanto, berkunjung ke objek seperti gua-gua bisa mendatangkan sebuah inspirasi. Pada tahun 2013 bersama teman-teman Mahasiswa Ahmad Dahlan Pencinta Alam (Madapala), ia mengeksplorasi dan memetakan gua-gua yang ada di Gunungkidul. Waktu itu ia berpikir bahwa seorang pencinta alam seharusnya tidak hanya berhenti pada eksplorasi. Dari sinilah ia tertarik untuk mendata hewan-hewan apa saja yang ada di dalam gua untuk mengetahui jumlah spesies dan adaptasinya.

Mahasiswa Pendidikan Biologi ini memberi judul penelitiannya “Analisis Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X Materi Invertebrata Berdasarkan Hasil Penelitian Jenis-Jenis Arthropoda di Gua Senen Kawasan Karst Gunung Sewu”. Ia meneliti hewan arthropoda yang berada di dalam Gua Senen yang terletak di Dukuh Duwet, Desa Purwosari, Kecamatan Tepus, Gunungkidul. Menurutnya, gua tersebut akan dijadikan objek wisata secara resmi oleh pemerintah, karena akses menuju gua sudah diperbaiki. Beberapa catatan menunjukkan bahwa gua tersebut pada tahun 2014 sudah dikunjungi oleh masyarakat, tetapi menurutnya masih tergolong dalam objek wisata minat khusus.

Menurut dosen pembimbing, penelitian Ainun masih jarang dilakukan, apalagi di gua yang jenisnya vertikal seperti Gua Senen. Beruntungnya, Ainun adalah mahasiswa yang tergabung di Madapala dan otomatis mempunyai peralatan serta pengalaman. Alasan inilah yang juga mendukung untuk bisa meneliti. Sebagai mahasiswa yang berada di jurusan keguruan, ia ingin siswa-siswa mengetahui hewan apa saja dan bagaimana menyikapi melalui penelitiannya. Ia ingin menawarkan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk para siswa. Menurutnya, penelitian tersebut masih perlu dilanjutkan karena masih pada tahap menentukan hewan-hewan dalam gua sebagai sumber belajar. Masih ada tahap dari sumber belajar untuk layak dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah, misal Lembar Kerja Siswa (LKS) dan modul.

Waktu yang diperlukan selama pengambilan sampel kurang lebih tiga sampai empat hari. Namun, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, tahap perizinan. Kedua, adalah tahap penentuan hewan apa saja yang ada di dalam gua. Ketiga, adalah survei terhadap arah penelitian sesuai dengan hewan yang ditemukan. Akhirnya, ia membatasi hewan jenis arthropoda. Keempat, adalah perizinan kedua terkait penyerahan surat-surat dan sebagainya. Dalam proses mengambil sampel, ia menggunakan tiga metode yakni koleksi langsung, jelajah, dan perangkap (fill for trap). Secara keseluruhan dari persiapan sampai pada bentuk laporan dibutuhkan kurang lebih dua bulan.

Kendala utama selama penelitian adalah cuaca, karena penelitian tersebut dilakukan saat memasuki musim penghujan. Hal ini sudah dipertimbangkan oleh Ainun. Hewan di musim kemarau sedikit yang keluar sementara di musim penghujan lebih banyak. Selain cuaca, kendalanya adalah alat yang terbatas. Idealnya setiap orang memakai satu alat, ia ditemani tiga kawan, sementara alat yang tersedia hanya dua. Tiga orang berada di dalam dan satu orang di atas bertugas menjaga keamanan tali. Sementara untuk urusan perizinan justru dipermudah. Namun, ia harus mengurus izin ke laboratorium Universitas Gadjah Mada yang dianggap memiliki referensi lebih lengkap.

Dari hasil penelitiannya, ada beberapa fakta dan hal unik yang ditemukan. Pertama, spesies yang ditemukan, yaitu jangkrik, kalacemiti, dan laba-laba berbeda secara morfologi dengan hewan yang berada di luar. Misalnya, jangkrik di dalam gua memiliki antena yang panjang, sekitar 30 cm digunakan untuk sensor bergerak dalam keadaan gelap. Kedua, ada hewan yang pigmennya putih karena tidak terkena sinar matahari. Hewan yang ada di dalam gua mempunyai bentuk adaptasi tersendiri. Jadi, misal ada pengaruh dari luar masuk akan mempengaruhi adaptasi. Contohnya adalah waktu pengambilan sampel menurut paparannya pada hari pertama dan kedua masih cukup banyak aktivitas hewan, sementara hari-hari berikutnya mulai berkurang sebab sudah semakin sering dimasuki orang. Menurutnya, semakin banyak orang yang masuk ke gua maka aktivitas hewan akan berkurang, bahkan bisa mengganggu. Apalagi gua tersebut akan sering dikunjungi oleh wisatawan yang cenderung hanya ingin menikmati pemandangan tanpa cukup peduli dengan ekosistem di dalamnya. Sebagai seorang peneliti, ia kurang sepakat dengan kebijakan pembukaan Gua Senen sebagai objek wisata. Menurut kesimpulan penelitiannya, hewan-hewan yang berada di gua sangat responsif dan rentan terhadap pengaruh dari luar, seperti cuaca dan manusia. Semakin banyak orang masuk, maka akan semakin panas, hewan-hewan akan terganggu. Sebagai seorang peneliti ia hanya bisa menampilkan data-data yang sewajarnya dipertimbangkan oleh penentu kebijakan. Harapannya pembukaan objek wisata gua tidak asal-asalan, sebab harus ada manajemen wisata. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerusakan, karena wisata merupakan perkembangan yang tak terelakan.

Mahasiswa asal Lamongan ini pada dasarnya menawarkan penelitiannya sebagai sumber belajar baik siswa maupun guru, dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah di bidang wisata gua. Ia juga berharap bisa melanjutkan penelitiannya lebih jauh dan berpesan kepada para calon peneliti berikutnya bahwa masih banyak peluang melanjutkan. Misalnya meneliti hewan yang bukan tergolong jenis arthropoda, seperti kelelawar dan sebagainya. Selain itu, ia juga menyarankan penelitian di wisata ekstrem. Harapannya semakin banyak yang meneliti akan menghasilkan variasi data, sehingga semakin banyak pertimbangan apabila pemerintah hendak membuka objek wisata. (Ari)

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh aparatur negara, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) dan kementerian terkait lainnya untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kemendikbud tahun 2012 juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Bahkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah.

Namun sampai sekarang, pendidikan anti korupsi masih berjalan pincang dan dikotomik bahkan terkesan parsial dan marginal meskipun negeri ini dalam keadaan darurat korupsi. Pendidikan anti korupsi selama ini hanya “ditempelkan” atau dititipkan—jauh dari kata “diintegrasikan”—pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta paling banter Agama dan Budi Pekerti.

Ironisnya, kedua mata pelajaran ini dipandang lebih mudah daripada Matematika, IPA, Sains, dan rumpun mata pelajaran eksak lainnya. Namun, ketika terjadi kasus korupsi berupa markup anggaran, misalnya, yang disalahkan bukan mata pelajaran Ekonomi, tetapi PPKn dan Agama. Ketika terjadi pergaulan bebas dan pornografi di kalangan pelajar, yang disalahkan bukan mata pelajaran Teknologi dan Informasi, tetapi Agama dan Budi Pekerti.

Pendidikan anti korupsi tidak boleh berjalan parsial dan marginal seperti yang berjalan selama ini, melainkan harus integral ke dalam semua mata pelajaran, termasuk Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, dan lain sebagainya. Sebab, para koruptor menggunakan kecanggihan ilmu-ilmu eksak tersebut setiap kali melakukan aksi kejahatan terpelajar menjarah kekayaan negeri ini. Oleh karena itu, mata pelajaran-mata pelajaran tersebut tidak boleh bebas nilai, melainkan justru harus memuat minimal sembilan nilai pendidikan anti korupsi yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, mandiri, sederhana, adil, dan peduli.

Patologi Kognisi

Korupsi merupakan patologi kognisi, yakni “akal-akalan”, mencari-cari alasan dan pembelaan sehingga tampak beralasan, logis, dan bisa dibenarkan. Patologi kognisi juga dapat diartikan sebagai ketajaman intelektual di satu sisi namun ketumpulan moral di sisi yang lain. Dalam neurosains, intelektualitas dan moralitas atau kognisi dan afeksi diregulasi dalam otak secara integral, tidak terpisah secara parsial seperti pemahaman konvensional selama ini. Koruptor terpelajar yang terkena patologi kognisi jiwanya terbelah, pikirannya sakit, dan perilakunya menyimpang.

Menurut Taufiq Pasiak, otak koruptor sekadar normal tetapi tidak sehat. Otak koruptor mirip seperti otak binatang “berakal bulus”. Fenomena akal-akalan, markup anggaran, cari-cari alasan dan lain sebagainya merupakan bentuk penyakit berpikir atau patologi kognisi. Orang yang mengalami patologi kognisi cenderung melakukan hal yang bertentangan dengan pengetahuannya. Tahu yang benar namun melakukan yang salah, tahu yang salah namun tak mau berbenah.

Patologi kognisi dalam pembelajaran harus disembuhkan. Salah satu caranya adalah menangkal patologi kognisi tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran dengan pendekatan yang saintifik. Nasihat, petuah, etika, bahkan dogma agama yang terpisah dengan pembelajaran tidak akan mampu menangkal virus-virus patologi kognisi, karena patologi kognisi bersifat rasional empiris sedangkan nasihat, petuah, etika, dan dogma agama bersifat dokrinal pedagogis. Oleh karena itu, patologi kognisi harus dibasmi melalui integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran yang rasional empiris, bukan doktrinal pedagogis seperti yang berjalan selama ini.

Dikotomi Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi selama ini masih menjadi wacana dikotomik, belum terlaksana secara integratif dalam pembelajaran. (KPK) pada tahun 2012 telah menyusun modul berseri pendidikan anti korupsi mulai dari Taman Kanak-kanak (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, hingga Perguruan Tinggi. Namun materi-materi dalam modul berseri tersebut terpisah satu sama lain, terlebih lagi dengan kurikulum yang berlaku. Akibatnya, modul-modul tersebut sebatas materi pengayaan atau tambahan wawasan kognitif tentang korupsi kepada peserta didik. Sebagai upaya menyiapkan generasi anti korupsi di masa depan, tentu langkah KPK ini baik adanya. Tetapi dalam konteks darurat pendidikan anti korupsi, upaya KPK itu masih perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh.

Gerakan melawan korupsi lainnya yang juga bersifat dikotomik adalah pendidikan karakter dan revolusi mental. Pendidikan karakter dan revolusi mental hanya menjadi soft skills titipan yang tak pernah sampai pada sasaran (red: peserta didik) secara terintegrasi dalam pembelajaran di semua mata pelajaran, terlebih lagi Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia. Maraknya buku-buku pendidikan karakter dan revolusi mental juga masih dikotomi, tak mampu berintegrasi dengan semua materi pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku. Padahal, sekali lagi, para koruptor itu menggunakan kecanggihan ilmu-ilmu eksak tersebut untuk melakukan kejahatan intelektual, menjarah kekayaan negara.

Sesuai Impres No. 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan SK Dirjen Pendidikan Islam No. 1969 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, maka perlu disusun model integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di semua mata pelajaran secara berjenjang atau berseri. Sebagai awalan, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag akan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam tiga mata pelajaran, yakni PPKn, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama Islam.

Sedangkan Kemendikbud baru mengeluarkan surat edaran Nomor 1016/E/T/2012 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Berdasarkan kesenjangan antara idealitas yuridis dan realitas empiris tersebut, integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di semua mata pelajaran secara berseri mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sudah sangat mendesak dilakukan.

Model Integrasi

Integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam pembelajaran pada semua mata pelajaran tidaklah mudah, terutama Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Sedangkan integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam pembelajaran IPS yang mencakup Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, dan Geografi, meskipun dipandang lebih mudah namun tetap memerlukan pemikiran serius agar sembilan nilai anti korupsi dapat terintegrasi selaras dengan denyut nadi materi pembelajaran IPS dalam kurikulum yang berlaku. Adapun tiga mata pelajaran yang dicalonkan Dirjen pendidikan Islam sebagai pilot proyek integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran, yakni PPKn, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama, hingga saat ini juga belum terealisasi.

Dengan pola integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di semua mata pelajaran secara berjenjang/berseri, akan tumbuh kesadaran kritis dalam diri peserta didik sehingga berimplikasi kepada kesehatan berpikir yang berujung pada taubat sosial, intelektual, dan moral secara total. Pendidikan anti korupsi, tidak cukup sebatas doktrinal pedagogis seperti yang dilakukan oleh gerakan pendidikan karakter dan revolusi mental, melainkan harus rasional empiris dengan pendekatan saintifik. Meskipun hal ini akan menemui tantangan berat berupa perubahan paradigma pembelajaran secara mendasar, harus segera dimulai untuk direalisasikan karena pendidikan kita sudah darurat korupsi. Kemendikbud dan Kemenag (Dirjen Pendis) sebagai garda depan yang membidangi integrasi ini harus merangkul banyak pihak agar terjadi akselerasi realisasi program.

Dr. Suyadi, M.Pd.I. Dosen Magister Pendidikan Agama Islam (S2-PAI) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Instruktur Pendidikan Anti Korupsi, dan Penulis buku Seri Pendidikan Anti Korupsi untuk PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK (Pendekatan Tematik, Saintifik dan Integratif).