Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen PBSI UAD; Pengajar Tamu di Guangxi University for Nationalities, Nanning, Guangxi, China

Tahun 2000-an, semua kampus yang berlabel “IKIP” telah bertransformasi diri menjadi universitas. Tak terkecuali, IKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang kini berganti nama Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta. Sementara di China, kampus yang bercirikan keguruan atau pendidikan sudah sejak lama menjadi universitas. Melalui artikel ini, saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai hal-hal tentang kampus “IKIP” di China?

Pertama, dari sekian banyak kampus di China, Anda akan sangat mudah menemukan mana kampus “IKIP” dan mana bukan kampus “IKIP”. Hal itu terletak pada ada-tidaknya kata “normal”. Di Provinsi Guangxi, ada kampus yang bernama Guangxi University dan Guangxi Normal University. Kampus yang pertama disebut merupakan kampus bukan “IKIP”, sedangkan kampus yang terakhir disebut merupakan kampus “IKIP”.

Sementara itu, di Tanah Air, kampus yang berlatar belakang IKIP dicirikan dengan nama “universitas negeri”, kecuali Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dulunya bernama IKIP Bandung dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang dulunya bernama IKIP Singaraja. Maka, kita kenal nama Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta), Universitas Negeri Padang (dulu IKIP Padang), Universitas Negeri Malang (dulu IKIP Malang), dsb.

Adanya perubahan nama institusi IKIP menjadi universitas mudah-mudahan tidak sekadar berganti nama semata. Lebih dari itu, kita berharap universitas eks IKIP dapat melakukan pengembangan keilmuan dan perbaikan mutu lulusan yang lebih optimal serta bermanfaat bagi masyarakat. Gampangnya, kalau dulu IKIP hanya menghasilkan lulusan guru, tapi saat ini universitas eks IKIP juga dapat menghasilkan lulusan ilmuwan.

Kampus Berbasis Provinsi

Kedua, dalam 17 provinsi dan 7 kota di China, terdapat 1-2 kampus “IKIP” negeri. Di Provinsi Henan, ada Huazhong Normal University alias Central China Normal University (CCNU). Sementara itu, di Kota Fujian, ada Fujian Normal University dan Northwest Normal University. Begitu pula di Provinsi Hunan, ada Hunan Normal University. Berarti, kampus “IKIP” di China milik pemerintah didirikan berbasis provinsi atau kota.

Berbeda halnya dengan setiap provinsi di Indonesia, yang tidak semua memiliki kampus eks IKIP. Di Pulau Jawa, ada 5 buah provinsi yang semuanya memiliki kampus eks IKIP, seperti UNJ (DKI Jakarta), UPI (Jawa Barat), Unnes (Jawa Tengah), Unesa dan UM (Jawa Timur). Di sisi lain, masih banyak provinsi kita yang tidak memiliki kampus eks IKIP. Provinsi Lampung, misalnya, tidak ada kampus Universitas Negeri Lampung (UNL).

Hemat saya, akuisisi kampus perlu ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kampus eks IKIP berbasis provinsi seperti halnya di China. Misalnya, kampus-kampus setingkat sekolah tinggi milik yayasan swasta dilebur atau diakuisisi ke dalam satu kampus negeri. Jika perlu, kampus negeri yang memiliki FKIP harus mengikhlaskan diri agar fakultasnya itu melebur bersama-sama kampus-kampus STKIP tadi.

Ide peleburan kampus di atas memiliki kelebihan, antara lain, mendorong komitmen pemerintah daerah/provinsi untuk lebih perhatian terhadap bidang pendidikan tinggi, membantu pihak Ditjen Dikti Kemdikbud dalam memantau kinerja pihak kampus, dan yang tak kalah penting, merampingkan jumlah kampus “IKIP” yang terlalu banyak di Indonesia. Saya kira, ide peleburan kampus perlu masuk ke dalam agenda kerja Mendikbud-Baru nanti.

Pengembangan Keilmuan

Ketiga, kampus “IKIP” di China diarahkan untuk melakukan pengembangan keilmuan secara komprehensif dan mendalam. Sebagai contoh, di Huangzhong Normal University alias CCNU memiliki 80 program studi tingkat doktoral (PhD) dengan 65 bidang keilmuan. Bagi Anda yang ingin melanjutkan studi ke jenjang doktoral bidang pendidikan, tersedia banyak pilihan bidang keilmuan di CCNU. Ada prinsip pendidikan, kurikulum dan instruksi, hingga teknologi pendidikan.

Sementara itu, Anda yang berkecimpung di bidang bahasa-sastra, di CCNU, ada linguistik dan linguistik terapan, bahasa China, sastra China kuno, sastra China kontemporer dan modern, sastra komparatif dan sastra dunia, dan sastra rakyat China sebagai pilihan bidang keilmuannya. Tak hanya itu, CCNU juga menawarkan bidang keilmuan lainnya, seperti sosiologi, hukum konstitusi dan aturan hukum, pemerintah lokal, dan politik internasional.

Jadi, sekalipun CCNU merupakan kampus “IKIP” di China, namun pengembangan keilmuannya cukup komprehensif. Ke depan, kita berharap kampus-kampus eks IKIP di Tanah Air dapat melakukan pengembangan keilmuan secara komprehensif. Artinya, bidang pendidikan nasional yang menjadi fokus bagi kampus eks IKIP terkait erat dengan berbagai lintas disiplin ilmu, seperti humaniora, hukum, dan politik. Inilah cermin dari kampus “IKIP” di China.[]

Triantoro  Safaria, S Psi. M.Si. PhD. Psikolog

Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta

Plagiarism merupakan tindakan membajak ide, kalimat, dan tulisan orang lain yang kemudian diakui sebagai  ide, kalimat dan tulisan dirinya sendiri, sehingga tidak  merujuk sumber asli dari ide, dan tulisan tersebut. Plagiarisme ini disamakan sebagai tindakan ketidakjujuran akademik, dan pelangaran etika moral seorang ilmuwan. Asal katanya berasal dari Bahasa latin yaitu plagiarius yang secara literal diartikan sebagai penculikan atau pencurian. Plagiarisme dapat juga dikatakan sebagai tindakan pencurian ide orang lain. Penggunaan kata plagiarism ini dikenal pertama kali oleh Ben Johson pada tahun 1901, dan diadaptasi ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1920 (Wikipedia.org).

Kasus plagiarism ini banyak terjadi di Indonesia, yang serta merta mendapatkan sorotan tajam dari komunitas akademik dan masyarakat umum. Beberapa kasus yang menonjol antara lain penjiblakan sebuah artikel yang diterbitkan di IEEE, yang dilakukan oleh seorang Dr. lulusan sebuah PTN di Jawa barat. Kasus lainnya yaitu tulisan plagiarism di Koran The Jakarta Post yang dilakukan oleh seorang Professor sebuah PTS di Jawa Barat. Dugaan plagiarism yang dilakukan oleh seorang Rektor PTS  Bandung, dan  kekilafan sebuah tulisan di harian Kompas yang dilakukan oleh seorang Dosen PTN di Yogyakarta. Sementara kasus dugaan plagiarism baru-baru ini muncul dari seorang peneliti dari  Japan Riken Science Institute yang disorot atas dua artikelnya tentang stem cells di majalah Nature.

Mengapa kasus plagiarism ini dapat terjadi di kalangan akademisi? Pada hal seorang akademisi lebih memahami seperti apa plagiarism ini. Mereka juga memahami bahwa plagiarism merupakan tindakan tidak jujur, melanggar integritas seorang ilmuwan, dan mencederai filosofi ilmu pengetahuan itu sendiri. Kebanyakan kasus plagiarisme dilakukan secara sadar, dan sangat jarang yang terjadi karena kelalaian dalam mensitasi.

Ada dua faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya tindakan plagiarism di kalangan akademisi yang penulis duga. Pertama, keinginan serba instan, tidak mau bersusah payah dari sang pelaku, dalam membuat sebuah tulisan. Pelaku  malas untuk menguras otaknya dalam menghasilkan sebuah tulisan. Ia lebih suka melakukan copy and paste,  mencomot beberapa paragraph dari tulisan seseorang, dicampur dengan copy paste  dari penulis lainnya, untuk kemudian digabungkan sehingga menjadi sebuah tulisan. Kedua, rasa malas untuk menguras otak, disebabkan oleh rendahnya kemampuan sang pelaku dalam membuat karya ilmiah yang bermutu. Hal ini kemudian menyebabkan mereka mencari jalan pintas untuk memenuhi kewajiban publikasi sebagai salah satu kewajiban profesi seorang akademisi. Keinginan untuk mencari jalan pintas dan rendahnya kemampuan menulis dan  berargumentasi secara ilmiah menjadi faktor penentu terjadinya plagiarism di kalangan akademisi.

Unutk itu, plagiarism perlu dimusnahkan. Beberapa solusi untuk mencegah terjadinya plagiarism ini antara lain, pertama, menumbuhkan semangat  berpikir secara mandiri di kalangan akademisi; kedua, penanaman nilai-nilai orisinalitas; ketiga, peningkatan kemampuan berpikir dan menulis secara ilmiah; dan keempat, penerapan punishment yang menimbulkan efek jera bagi pelaku plagiarism. Keempat hal di atas dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan kasus plagiarism di dunia akademik di Indonesia. Bagaimana pun plagiarisme merupakan penyakit kronis yang perlu segera diobati, sehingga tidak semakin parah dan membudaya di kalangan akademisi. Hilangnya plagiarism di dunia akademik di Indonesia, akan menjadi pertanda pencapaian puncak kegemilangan pengembangan ilmu pengetahuan di bumi pertiwi ini. Hal ini merupakan tugas bersama semua akademisi untuk menghapus plagiarism dalam kehidupan akademik di Indonesia.

Oleh Rendra Widyatama, SIP., M.Si

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Bila Anda amati siaran televisi swasta nasional kita beberapa waktu terakhir, tentu akan sepakat bahwa siaran televisi tersebut terasa makin turun kualitasnya. Untuk stasiun televisi yang mengklaim diri sebagai saluran hiburan, seolah makin asal saja tayangannya. Kesan yang mengemuka adalah, beragam stasiun televisi asal membuat penonton tertawa, namun dari tayangan penuh kekonyolan.

Sementara itu, saluran yang mengkhususkan diri pada berita, terasa banyak mengeploitasi masalah tertentu secara berulang. Apalagi, saat ini Indonesia sedang banyak musibah, mulai dari banjir di beberapa daerah, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan yang menyorot pehatian publik, disamping masalah korupsi yang tiada habis. Kesannya, tidak ada hal baik yang terjadi di negeri ini. Membuat perasaan rendah diri sebagai anak bangsa makin bertambah.

Dari kecenderungan itu, muncul pertanyaan menggelitik di benak saya. Sebenarnya, apakah spectrum gelombang siaran dapat dikuasai secara langgeng? Bila para pengelola siaran televisi tersebut tidak mampu lagi menyuguhkan siaran-siaran berkualitas, mengapa ijin siaran tidak dicabut saja?

Aturan UU

Menurut UU nomor 23 Tg 2012 tentang Penyiaran, disebutkan dalam pasal 1 bahwa izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran. Artinya, kanal televisi tersebut sejatinya adalah milik negara. Kanal siaran bukan hak sekelompok orang yang terus menerus diperpanjang, apalagi diwariskan turun temurun. Sebagai pemilik, negara dapat mengambil kembali kanal siaran yang dipinjamkannya pada lembaga penyiaran. Tentu, pertanyaan selanjutnya adalah kapan dan apa alasan negara mengambil kembali kanal siaran tersebut?

Pada pasal 4 dalam UU ini, diatur bahwa salah satu fungsi siaran adalah memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Ia juga harus memiliki tujuan membina dan mewujudkan watak dan jati diri bangsa yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, siaran yang asal-asalan, sekedar membangkitkan tawa dari sajian kekonyolan, dapat dikategorikan tak mendidik, serta tak mewujudkan watak jati diri bangsa. Ketentuan ini juga dikuatkan dalam pasal 5 bahwa penyiaran harus menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Pentingnya isi siaran yang berkualitas juga dituliskan dalam pasal 36, dengan mencatumkan bawha isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Kiranya pasal 4, 5, dan 36 cukup jelas menjadi dasar bagi negara untuk tidak ragu mencabut dan atau tidak memperpanjang ijin siaran yang tak lagi sanggup memberi manfaat positif bagi masyarakat. Perijinan yang diatur dalam pasal 33 juga tidak menyiratkan perpanjangan otomatis, melainkan dengan syarat tertentu. Yaitu ijin dan perpanjangan, baru diberikan setelah lembaga peyiaran memperoleh masukan, evaluasi; serta rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran. Pasal 34 juga menyebut, ijin siaran bisa dicabut. Lalu, dalam pasal 55 juga dituliskan dasar yang kuat bagi pencabutan dan penghentian perpanjangan ijin.

Menurut UU Penyiaran, masa berlaku ijin siaran televisi memang 10 tahun. Sebuah kurun waktu yang cukup lama. Namun pertanyaannya, apakah layak lembaga penyiaran yang tak lagi mampu memberi tayangan sehat terus diberi kesempatan menyelenggarakan siaran, padahal di luar sana, ada banyak pihak yang bisa menggantikannya secara lebih baik?