Posts

Kongres KBM UAD sebagai Wadah Ormawa yang Transparan

/in /by

Kongres Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan Kongres Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UAD yang berlangsung pada Senin, 2 Juni 2025, di Ruang Serbaguna Kampus IV UAD dengan tema “Permusyawaratan yang Transparan, Kolaboratif, dan Inklusif”.

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BIMAWA) UAD, turut hadir dan memberi sambutan hangat untuk mendukung acara tersebut. “Kongres KBM UAD memang dilaksanakan untuk melihat proses transparansi setiap organisasi agar mampu memberikan gambaran yang baik kepada pemimpin baru yang akan dilantik,” ujarnya.

Kemudian, terdapat studium generale yang dipaparkan oleh Dr. Enung Hasanah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UAD. Ia membawakan materi yang konkret mengenai cara menjadi mahasiswa yang mandiri dan inklusif.

Acara ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa UAD, pengurus organisasi kemahasiswaan (Ormawa), Organisasi Otonom (Ortom), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), komunitas, dan sivitas akademika UAD lainnya. Rangkaian acara yang tak kalah fundamental lainnya adalah laporan pertanggungjawaban dari BEM UAD, DPM UAD, serta Mahkamah Konstitusi Mahasiswa (MKM) UAD.

Dengan terselenggaranya kongres KBM UAD ini, diharapkan visi, misi, dan program kerja setiap organisasi dapat dipastikan berjalan dengan baik melalui laporan pertanggungjawaban yang transparan. Selain itu, harapannya mahasiswa UAD juga aktif memberikan ide-ide baru yang inovatif dan menjunjung tinggi semangat kolaboratif yang berintegritas. (Salsya)

uad.ac.id

Peran Mahasiswa dalam Melahirkan Hukum yang Adil

/in /by

Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H., Narasumber Simposium Nasional BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, M.H., menjadi salah satu narasumber yang memaparkan materi fundamental pada acara Simposium Nasional. Acara tersebut merupakan salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang berlangsung pada 29 Mei 2025 di Ruang Amphitarium Kampus IV UAD.

Perjalanan Muhammadiyah dalam mengembangkan pemikiran hukum di Indonesia sejak era kolonial menunjukkan tiga hal penting. Pertama, politik kewarganegaraan merupakan titik pijak yang melahirkan diskursus pemikiran hukum di Muhammadiyah.

Kedua, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang melihat hukum sebagai perangkat penting untuk menciptakan pranata sosial berkemajuan. Ketiga, selalu ada dorongan alami di kalangan pimpinan dan anggota Muhammadiyah untuk memperjuangkan rule of law dengan corak, model, dan pendekatan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan oleh K.H. Ahmad Dahlan, yaitu berdiri untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap prinsip profetik yang mengakar dalam perjuangan menegakkan keadilan (justice as fairness),” ujar Drs. Immawan.

“Demokrasi Indonesia masih terjebak dalam bayang-bayang oligarki yang mendominasi arena politik. Prof. Amien Rais pernah memperingatkan bahaya state capture oleh elite ekonomi dan politik yang hanya menjadikan demokrasi sekadar alat untuk mengokohkan dominasi mereka. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus menghidupkan kembali demokrasi deliberatif,” tambahnya.

Masa depan demokrasi dan hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada reformasi institusi, tetapi juga transformasi mentalitas. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai kompasnya.

Masalah mendasar dalam kehidupan hukum di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Beberapa masalah yang terus-menerus menarik perhatian publik di antaranya adalah integritas penegakan hukum yang lemah, kurangnya pengawasan yang efektif, mentalitas praktisi hukum yang lemah, masalah sistemik (tumpang tindih kewenangan), dan banyaknya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, terdapat masalah kontroversial seperti hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, penegakan hukum yang tidak adil, serta krisis kepercayaan masyarakat. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga merupakan masalah hukum yang harus segera diatasi.

“Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan integritas penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat. Kemudian, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi hukum, serta memperbaiki struktur hukum agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” ungkap Drs. Immawan.

Peran mahasiswa hukum Muhammadiyah memerlukan wawasan yang luas dan komitmen yang erat sebagai intelektual muda untuk dapat turut serta menjaga hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 pada alinea keempat.

“Peran mahasiswa Muhammadiyah di antaranya adalah berani menyampaikan pemikiran kritis yang sejalan dengan integritas moralitas masyarakat intelektual, memiliki pemikiran yang mendalam dan dewasa dalam memainkan peran penting dan strategis di bidang hukum, serta konsisten dalam memegangi nilai-nilai etis, religius, dan sosiokultural,” tutupnya. (Salsya)

uad.ac.id

Mewujudkan Hukum Berkeadilan dalam Membangun Pilar Kesatuan di Masyarakat

/in /by

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Pemateri Simposium Nasional BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. BEM FH UAD)

Memberikan edukasi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan menjadi salah satu materi krusial dalam rangkaian acara Simposium Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada 29 Mei 2025 di Ruang Amphitarium Kampus IV UAD.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., hadir sebagai pemateri yang menyampaikan topik tentang mewujudkan hukum berkeadilan dalam membangun pilar kesatuan masyarakat.

“Banyaknya konflik yang ada, seperti hewan ternak yang mengganggu pekarangan tetangga, sengketa tanah, persoalan tempat ibadah dan peruntukannya, hingga penggunaan media sosial yang menimbulkan permusuhan,” ujar Dr. Trisno.

Tahapan timbulnya konflik dimulai dari adanya rasa tidak puas atau ketidaksesuaian terhadap situasi, kebijakan, tindakan, atau hal lainnya antara satu pihak dengan pihak lain, baik itu individu maupun kelompok, sehingga menimbulkan perpecahan.

“Diperlukan proses penyelesaian konflik yang tidak langsung berada pada meja pengadilan, tetapi melalui proses hukum lainnya yang mengedepankan prinsip perdamaian melalui musyawarah dan mediasi,” ungkapnya.

“Mediasi dan musyawarah merupakan bagian dari proses hukum dalam menciptakan perdamaian tanpa menyimpan rasa dendam. Dalam kamus hukum, mediasi disebut restorative justice. Keadilan restoratif diibaratkan sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana (umum),” tambahnya.

Keadilan restoratif memainkan peran penting dalam melahirkan hukum yang adil dan membangun pilar kesatuan dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi, bukan pembalasan.

Penyelesaian berbagai konflik melalui keadilan restoratif diharapkan bukan hanya sekadar menjadi pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi juga langkah penting dalam mewujudkan hukum yang adil.

“Banyak sekali konflik yang terselesaikan melalui restorative justice sebagai bentuk dalam mewujudkan hukum yang adil, sehingga keadilan restoratif diharapkan menjadi sebuah solusi yang bukan hanya sekadar proses penyelesaian pidana, tetapi juga mampu mengaktualisasikan makna keadilan dalam proses hukum,” tutup Dr. Trisno. (Salsya)

uad.ac.id

Mahasiswa Harus Kritis Hadapi Krisis Sosial-Politik

/in /by

Pemaparan Materi pada Seminar Politik BEM FAI Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto Tifa)

Sebuah kolaborasi bermakna antara Departemen Politik dan Jaringan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Departemen Isu dan Jaringan BEM FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melahirkan sebuah seminar politik yang menggugah kesadaran mahasiswa. Bertempat di Wisma Sargede, Jumat, 30 Mei 2025, kegiatan ini mengusung tema “Mahasiswa sebagai Agen Perubahan: Menanggapi Krisis Sosial dan Politik di Indonesia”.

Lebih dari sekadar ruang diskusi, seminar ini menjadi wadah refleksi bagi para mahasiswa tentang posisi mereka di tengah realitas sosial-politik yang kian kompleks. Hadir dalam kegiatan ini para pengurus dari kedua BEM Fakultas, yang sama-sama memiliki semangat untuk membangkitkan kesadaran kolektif mahasiswa sebagai motor perubahan.

Mempertanyakan Kekuasaan dan Peran Mahasiswa

Fikri Haikal, sebagai pemateri pertama, membuka diskusi dengan tegas: “Jika negara memiliki kekuasaan, maka masyarakat punya hak untuk menentang.” Menurutnya, kekritisan mahasiswa bukan hanya hak, melainkan tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kreativitas dan ruang berpikir luas sebagai fondasi gerakan mahasiswa. “Universitas adalah pelopor kreativitas dan intelektualitas. Mahasiswa harus berani membuka ruang-ruang baru dalam membangun pengetahuan, termasuk dari ketidaktahuan. Jangan takut tidak tahu, takutlah jika tidak mau tahu,” ujarnya dengan semangat.

Narasi yang Hilang dari Gerakan Mahasiswa

Sementara itu, pemateri kedua, Hizba Muhammad, menyoroti tantangan internal gerakan mahasiswa saat ini. Ia mengungkapkan bahwa banyak organisasi mahasiswa kehilangan jati dirinya karena tidak lagi memiliki narasi perjuangan yang kuat. “Ketika masyarakat turun ke jalan, pemerintah naik ke meja negosiasi. Tetapi mahasiswa? Hilang narasinya,” tegasnya.

Menurut Hizba, mahasiswa tak cukup hanya aktif secara fisik, tetapi harus tajam secara intelektual. Ia menyebutkan tiga keterampilan kunci yang harus dimiliki mahasiswa masa kini: kepemimpinan, public speaking, dan kemampuan menulis. Ia juga menyoroti krisis informasi yang dialami masyarakat, di mana konten dangkal dan hiburan receh lebih dominan daripada asupan pengetahuan bermutu. “Gunakan media digital bukan cuma buat joget-joget. Jadikan itu alat untuk membangun nalar dan menyebarkan pengetahuan,” pesannya lugas.

Mahasiswa dan Tanggung Jawab Intelektual

Seminar ini tidak hanya menjadi forum ilmiah, tetapi juga ruang penyadaran tentang pentingnya mahasiswa sebagai elemen kritis dalam demokrasi. Melalui materi yang disampaikan, para peserta diajak untuk kembali merefleksikan identitas gerakan mahasiswa dan mengukuhkan perannya sebagai agen perubahan, bukan hanya penonton sosial.

Dengan semangat kolaborasi antar-BEM, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi mahasiswa lintas kampus dalam menjawab krisis sosial-politik dengan aksi nyata yang cerdas dan berdampak. (Tifa)

uad.ac.id

BEM FH UAD Gelar Simposium Nasional PTM Fakultas Hukum se-Indonesia

/in /by

Simposium Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah Fakultas Hukum se-Indonesia oleh BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

“Mewujudkan Hukum Berkeadilan sebagai Pilar Persatuan Bangsa dalam Paradigma Muhammadiyah” menjadi tema utama dalam acara Simposium Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Fakultas Hukum se-Indonesia yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD).

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, M.H. turut hadir sebagai narasumber dalam acara yang berlangsung pada 29 Mei 2025 di Amphitarium Kampus IV UAD. Turut diundang pula 21 perwakilan PTM se-Indonesia dari berbagai universitas.

Dr. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan FH UAD, memberi sambutan hangat yang mendukung program kerja BEM FH dalam menunjang pemahaman mahasiswa hukum dari PTM se-Indonesia. “Dengan adanya kegiatan ini, tentu sangat menunjang wawasan mahasiswa hukum dalam mewujudkan hukum berkeadilan sehingga mampu menciptakan calon penegak hukum yang berintegritas,” ujarnya.

Materi yang dipaparkan kedua narasumber berhasil menarik perhatian mahasiswa hukum terhadap upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan dalam paradigma Muhammadiyah. Simposium ini diharapkan mampu menjadi tolok ukur kontribusi mahasiswa hukum dalam mewujudkan sistem hukum yang menegakkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan pola pikir yang kritis dan rasional. (Salsya)

uad.ac.id

Implementasi Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Pidana

/in /by

Implementasi Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., selaku Pembina di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem, Yogyakarta, hadir menjadi pemateri yang sangat inspiratif dalam acara Pelatihan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada 25 Mei 2025 di Ruang Auditorium Kampus II UAD.

Calon penegak hukum perlu memahami konsep restorative justice yang menawarkan pendekatan alternatif terhadap penanganan kasus tindak pidana dalam bentuk pemulihan dan perdamaian. Boni mengatakan bahwa restorative justice menjadi model baru dalam penyelesaian perkara pidana.

“Restorative justice merupakan model penyelesaian terbaru dalam perkara pidana yang mengutamakan perdamaian. Nilai dari restorative justice lebih dari sekadar sistem hukum karena mengupayakan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik dengan menekankan keadilan yang lebih berimbang melalui musyawarah (mediasi),” ujar Boni.

Mediasi adalah salah satu instrumen utama dalam mengimplementasikan restorative justice. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral atau tidak memihak para pihak yang bersengketa dalam memperoleh kesepakatan yang adil.

“Mediator hanya berfungsi sebagai penengah, hanya memberikan saran atas pemecahan masalah sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang sedang bersengketa untuk menaati,” tambahnya.

Permasalahan yang diselesaikan dengan metode mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat sukarela, adil, sekaligus mewujudkan perdamaian. Namun, untuk menentukan keberhasilan mediasi dalam menciptakan kesepakatan dan perdamaian, diperlukan strategi mediator yang efektif.

Strategi untuk menjadi mediator yang efektif di antaranya adalah menyusun kerangka keputusan bersama serta memperoleh kewenangan dan kerja sama. Salah satu implementasinya adalah dengan membuat para pihak yakin dan tidak melihat persoalan dari satu sisi saja. Strategi lainnya adalah mengendalikan emosi, menciptakan suasana bersahabat saat menjalankan proses mediasi, serta mampu memberikan saran-saran yang menguntungkan kedua belah pihak dalam pemecahan masalah.

Mediator yang cakap akan menunjang keberhasilan mediasi dan melahirkan perdamaian yang mengedepankan salah satu pilar hukum di Indonesia, yaitu keadilan. Dengan itu, implementasi restorative justice dapat berjalan secara efisien, yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pemenuhan kebutuhan korban.

“Restorative justice diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih adil, mengurangi stigma negatif, meningkatkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban pelaku,” tutup Boni. (Salsya)

uad.ac.id

BEM FAI UAD Gelar Victory Cup 2025

/in /by

Victory Cup BEM FAI Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. BEM FAI UAD)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan kegiatan Victory Cup pada 3-4 Mei 2025. Kegiatan ini diadakan dalam rangka merawat silaturahmi Keluarga Besar mahasiswa Fakultas Agama Islam, selain itu acara ini juga sebagai ajang perlombaan olahraga tahunan untuk meningkatkan semangat sportivitas, solidaritas, serta mempererat mahasiswa antarprogram studi.

Kegiatan hari pertama, Sabtu 3 Mei 2025, terdiri dari cabang olahraga voli yang dilaksanakan di GOR Pandukuhan mulai pukul 08.00-15.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan cabang olahraga bulu tangkis yang berlangsung di GOR Matahari dari pukul 09.00-12.00 WIB.

Pada hari kedua, Minggu 4 Mei 2025, cabang olahraga futsal diselenggarakan di GOR UIN Sunan Kalijaga mulai pukul 08.00-15.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan cabang olahraga e-sport Playstation (PS) berlangsung di Laboratorium Fakultas Agama Islam mulai pukul 15.00-19.00 WIB.

“Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Para peserta yang mengikuti lomba juga penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujar Rahmat Riyadi selaku Gubernur BEM FAI.

Pengumuman juara dari masing-masing program studi dilaksanakan pada Minggu, 4 Mei 2025, bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang dari tiap cabang lomba. (Daffa)

uad.ac.id

BEM FAI UAD dan BEM FAI UMY Kolaborasi Gelar Seminar Politik

/in /by

Seminar Politik BEM FAI Universitas Ahmad Dahlan (UAD) x BEM FAI UMY (Foto. BEM FAI UAD)

Dalam semangat membangun sinergi lintas kampus dan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) bersama BEM FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar Seminar Politik di Wisma Sargede pada 30 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk UAD, UMY, dan universitas lainnya di Yogyakarta.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Dekan FAI UAD, Ferawati S.S., S.Psi., M.Hum., yang turut memberikan sambutan hangat sekaligus membuka secara resmi acara tersebut. Sambutan juga disampaikan oleh Gubernur BEM FAI UMY dan Wakil Gubernur BEM FAI UAD sebagai bentuk apresiasi terhadap kolaborasi yang terjalin antardua institusi mahasiswa.

Dalam sambutannya, para pimpinan mahasiswa menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agent of change yang tidak hanya aktif di lingkungan akademik tetapi juga memiliki kepedulian terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi di sekitar mereka. “Mahasiswa sekarang harus kritis dan mampu membaca situasi sosial dan politik di Indonesia,” ujar salah satu perwakilan.

Seminar ini menghadirkan dua pembicara inspiratif. Pemateri pertama, BungFikri Haikal, yang merupakan aktivis sekaligus pegiat pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia memaparkan kondisi pendidikan nasional dan pentingnya kesadaran politik dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan berkemajuan.

Sementara itu, pemateri kedua adalah Bung Hizba, seorang mahasiswa sekaligus contet creator pendidikan yang membahas bagaimana media digital dapat menjadi alat transformasi dalam menyuarakan isu-isu pendidikan dan politik di kalangan muda.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif, mencerminkan antusiasme tinggi dari para peserta. Para pemateri berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal terbentuknya gerakan mahasiswa yang lebih progresif dan visioner dalam membangun tatanan politik-pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen mahasiswa dalam merespons isu nasional secara kritis dan konstruktif. Harapannya, sinergi semacam ini terus berlanjut demi menciptakan perubahan positif di masyarakat. (Daffa)

uad.ac.id

Pola Makan dengan Gizi Seimbang sebagai Kunci Sehat Generasi Muda

/in /by

Penyampaian Materi Pertama di Seminar Kesehatan Nasional 2025 BEM FKM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. BEM FKM UAD)

Dalam rangkaian Seminar Kesehatan Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Senin, 19 Mei 2025, bertempat di Amphitarium Kampus 4 UAD. Prof. Dr. Mutalazimah, SKM., M.Kes. membuka sesi materi dengan paparan bertema “Healthy and Balanced Dietary Pattern Menuju Kualitas Hidup Optimal”. Ia menekankan bahwa pola makan sehat bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan penting dalam menghadapi peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, terutama pada generasi muda.

Menurut Prof. Mutalazimah, trend prevalensi kematian akibat PTM terus meningkat secara global. Penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung kini tak hanya mengintai kelompok usia tua, tetapi juga remaja. “Kualitas hidup yang optimal sangat ditentukan oleh pola konsumsi makanan dan gaya hidup aktif sejak usia muda,” ujarnya.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pola makan sehat bagi remaja harus mencakup asupan karbohidrat kompleks, protein berkualitas, lemak baik, serta vitamin dan mineral yang cukup. Tak kalah penting, makanan yang disajikan harus beragam, higienis, dan seimbang.

“Remaja cenderung memiliki kebiasaan makan yang instan dan kurang bernutrisi. Padahal, masa remaja adalah fase penting untuk tumbuh kembang tubuh, kognitif, hingga organ reproduksi,” jelasnya.

Prof. Mutalazimah juga menyinggung pentingnya suplemen pendukung seperti vitamin D, kalsium, omega-3, dan zat besi sebagai upaya preventif, terutama jika asupan makanan kurang mencukupi. Selain itu, konsumsi probiotik dan prebiotik juga dianjurkan guna menjaga kesehatan pencernaan dan sistem imun.

Mengakhiri sesinya, ia menekankan bahwa promosi gizi seimbang harus menjadi gerakan bersama, mulai dari keluarga, sekolah, hingga media sosial. 

“Pendidikan gizi tidak cukup di kelas, tapi harus dikemas menarik agar remaja tertarik menerapkan gaya hidup sehat,” tegasnya.

Harapannya materi ini dapat menginspirasi ratusan peserta yang hadir secara langsung maupun daring untuk mulai peduli terhadap asupan makanan sehari-hari yang mereka konsumsi sebagai bentuk nyata pencegahan PTM terutama diabetes.(ito)

uad.ac.id

BEM FH UAD Gelar Pelatihan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice

/in /by

Pelatihan Terkait Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice oleh BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD)(Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar pelatihan terkait penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice pada 25 Mei 2025 di Ruang Auditorium Kampus II UAD. Tema yang diusung dalam pelatihan tersebut yakni “Implementasi Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Pendukung Keilmuan Mahasiswa Fakultas Hukum”.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan (restorative justice) antara pelaku dengan korban. Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., sebagai Pembina di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem, Yogyakarta, hadir sebagai pemateri yang sangat responsif.

Boni mengatakan bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice. “Penting untuk dipahami bahwa penerapan restorative justice di Indonesia tidak bersifat universal dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana,” ujarnya.

Batasan penerapan restorative justice tertera dalam pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, terdapat di pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terakhir, terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana. Terhadap kasus pidana ringan, delik aduan, tindak pidana anak, lalu lintas, narkotika, pencurian, penipuan, dan beberapa kasus pidana yang memang tidak menimbulkan korban manusia tetap dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan melalui restorative justice.

BEM FH UAD melaksanakan pelatihan tersebut sebagai upaya melatih kemampuan mahasiswa hukum dalam menjadi penengah (mediator) jika berhadapan dengan kasus tindak pidana nantinya. Pelatihan ini diharapkan bukan sekadar menambah pemahaman teori, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam dunia kerja secara efektif. (salsya)

uad.ac.id

TENTANG | KRU | KONTAK | REKAPITULASI