Implementasi Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., selaku Pembina di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem, Yogyakarta, hadir menjadi pemateri yang sangat inspiratif dalam acara Pelatihan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada 25 Mei 2025 di Ruang Auditorium Kampus II UAD.

Calon penegak hukum perlu memahami konsep restorative justice yang menawarkan pendekatan alternatif terhadap penanganan kasus tindak pidana dalam bentuk pemulihan dan perdamaian. Boni mengatakan bahwa restorative justice menjadi model baru dalam penyelesaian perkara pidana.

“Restorative justice merupakan model penyelesaian terbaru dalam perkara pidana yang mengutamakan perdamaian. Nilai dari restorative justice lebih dari sekadar sistem hukum karena mengupayakan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik dengan menekankan keadilan yang lebih berimbang melalui musyawarah (mediasi),” ujar Boni.

Mediasi adalah salah satu instrumen utama dalam mengimplementasikan restorative justice. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral atau tidak memihak para pihak yang bersengketa dalam memperoleh kesepakatan yang adil.

“Mediator hanya berfungsi sebagai penengah, hanya memberikan saran atas pemecahan masalah sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang sedang bersengketa untuk menaati,” tambahnya.

Permasalahan yang diselesaikan dengan metode mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat sukarela, adil, sekaligus mewujudkan perdamaian. Namun, untuk menentukan keberhasilan mediasi dalam menciptakan kesepakatan dan perdamaian, diperlukan strategi mediator yang efektif.

Strategi untuk menjadi mediator yang efektif di antaranya adalah menyusun kerangka keputusan bersama serta memperoleh kewenangan dan kerja sama. Salah satu implementasinya adalah dengan membuat para pihak yakin dan tidak melihat persoalan dari satu sisi saja. Strategi lainnya adalah mengendalikan emosi, menciptakan suasana bersahabat saat menjalankan proses mediasi, serta mampu memberikan saran-saran yang menguntungkan kedua belah pihak dalam pemecahan masalah.

Mediator yang cakap akan menunjang keberhasilan mediasi dan melahirkan perdamaian yang mengedepankan salah satu pilar hukum di Indonesia, yaitu keadilan. Dengan itu, implementasi restorative justice dapat berjalan secara efisien, yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pemenuhan kebutuhan korban.

“Restorative justice diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih adil, mengurangi stigma negatif, meningkatkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban pelaku,” tutup Boni. (Salsya)

uad.ac.id

Pelatihan Terkait Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice oleh BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD)(Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar pelatihan terkait penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice pada 25 Mei 2025 di Ruang Auditorium Kampus II UAD. Tema yang diusung dalam pelatihan tersebut yakni “Implementasi Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Pendukung Keilmuan Mahasiswa Fakultas Hukum”.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan (restorative justice) antara pelaku dengan korban. Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., sebagai Pembina di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem, Yogyakarta, hadir sebagai pemateri yang sangat responsif.

Boni mengatakan bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice. “Penting untuk dipahami bahwa penerapan restorative justice di Indonesia tidak bersifat universal dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana,” ujarnya.

Batasan penerapan restorative justice tertera dalam pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, terdapat di pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terakhir, terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana. Terhadap kasus pidana ringan, delik aduan, tindak pidana anak, lalu lintas, narkotika, pencurian, penipuan, dan beberapa kasus pidana yang memang tidak menimbulkan korban manusia tetap dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan melalui restorative justice.

BEM FH UAD melaksanakan pelatihan tersebut sebagai upaya melatih kemampuan mahasiswa hukum dalam menjadi penengah (mediator) jika berhadapan dengan kasus tindak pidana nantinya. Pelatihan ini diharapkan bukan sekadar menambah pemahaman teori, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam dunia kerja secara efektif. (salsya)

uad.ac.id

Program Dikabarin BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Departemen Kajian dan Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) merealisasikan Diskusi dan Kajian Bareng Rutin (Dikabarin) dengan irisan tema “Makan Gratis, Gizi Terlupakan: Solusi Nyata atau Sekadar Pencitraan?” pada 18 Mei 2025 di Dua Masa Coffe.

Tema tersebut diusung sebagai bentuk respons kritis terhadap kebijakan makan gratis yang kerap dielu-elukan tanpa evaluasi yang jujur terhadap implementasi di lapangan. Mikhail Arif Reniurwarin, S.H. seorang analis sosial hukum yang dikenal aktif dalam kajian kebijakan publik berbasis keadilan sosial hadir sebagai pemateri.

Kegiatan ini merupakan program rutin Departemen Kastrat BEM FH UAD dalam mendorong budaya kritis di kalangan mahasiswa hukum. Wacana makan gratis begitu masif di ruang publik, namun kajian hukum, etika, dan efektivitasnya justru minim.

Melalui forum ini, mahasiswa diajak untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi aktor intelektual yang berani mengkritisi kebijakan dengan basis keilmuan. Mikhail mengatakan bahwa program makan gratis justru berpotensi terhadap pemborosan anggaran dan minimnya transparansi.

“Ketidaksesuaian antara narasi dan realitas lapangan, terutama pada distribusi, mutu gizi, dan ketepatan sasaran menjadi problematika kita saat ini. Potensi pemborosan anggaran dan minimnya transparansi, yang membuka indikasi terhadap praktik korupsi bisa saja terselubung melalui proyek pengadaan bahan pangan dalam skema program ini,” ujarnya.

Fakta bahwa program ini bisa jadi hanya sebagai “kosmetik politik” menjelang kontestasi kekuasaan, tanpa menyentuh akar persoalan gizi dan kemiskinan struktural. Minimnya mekanisme evaluasi dan pengawasan berbasis data, membuat program ini rawan menjadi “ritual politik” yang mengabaikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Di sisi lain, pemateri juga mengingatkan bahwa kebijakan sosial seperti makan gratis semestinya dibangun dengan pendekatan intervensi struktural, bukan sekadar bantuan populis yang berumur pendek.

Diskusi ini berhasil membongkar lapisan-lapisan tersembunyi dari kebijakan publik yang selama ini dianggap mulia, namun menyimpan potensi kegagalan sistemik jika tak dikawal dengan serius.

“Harapannya, diskusi ini bukan sekadar ruang wacana, tetapi menjadi titik tolak kesadaran bersama bahwa keadilan sosial tidak lahir dari seremonial politik, melainkan dari keberanian untuk terus mengawal kebenaran dan integritas,” imbuhnya.

Selain itu, diharapkan juga diskusi ini mampu meningkatkan daya analisis dan sensitivitas sosial, berani mempertanyakan kebijakan dari sisi keadilan, efektivitas, dan motifnya, serta menjadi generasi hukum yang kritis, peduli, dan progresif. (salsya)

uad.ac.id