Menurut UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dijelaskan di pasal 19 ayat 2 bahwa psikolog memiliki kedudukan yang sama dalam kesehatan jiwa untuk melakukan diagnosis terhadap orang yang diduga mengalami ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) seperti halnya dengan dokter umum dan dokter spesialis kedokteran jiwa.

Karena itu, kata Humas Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dessy Pranungsari, S.Psi., M. Psi., peran psikolog adalah melakukan upaya rehabilitasi kesehatan jiwa mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan serta memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Selain itu, kata Desi, untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

“Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum seperti dalam pasal 71 dan pasal 72 dilakukan oleh tim. Tim tersebut diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis,” terang Dessy yang juga merupakan Dosen Psikologi, saat menghadiri acara Konferensi III & Temu Ilmiah Nasional VI Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia (APSIFOR – HIMPSI) Tahun 2015. Tema yang diangkat dalam acara yang diselenggarakan pada Kamis, (5/11/2015) di auditorium kampus I UAD Yogyakarta ini adalah “Peran Psikologi Forensik dalam Memenuhi Kebutuhan Penegakan Hukum serta Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa Masyarakat”.

Berdasarkan pemaparan UU Kesehatan Jiwa, terlihat peran dan kajian ilmu psikologi pada saat ini semakin luas, masuk ke kajian ilmu psikologi hukum atau forensik. Artinya, APSIFOR sebagai Asosiasi Psikologi Forensik saat ini sudah semakin disorot dan memiliki peran penting, mengingat bahwa psikologi forensik masih satu-satunya bidang kajian ilmu Psikologi di bidang hukum.

Pada saat ini, peran dari psikologi forensik di Indonesia masih banyak terlibat untuk membantu mengungkap kasus-kasus kriminal yang menimpa masyarakat.

“Dengan adanya diskusi ilmiah tentang psikologi forensik diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman mengenai luasnya keterkaitan peran psikologi forensik penegakan hukum berdasarkan UU Kesehatan Jiwa, meningkatkan keterampilan psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan peran sebagai psikolog forensic, baik dalam kasus pidana maupun perdata,” tutup Desi.

Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan diskusi ilmiah bertajuk “Peran Psikologi Forensik dalam Memenuhi Kebutuhan Penegakan Hukum”, pada Kamis, (5/11/2015) di auditorium kampus I.

Ketua Apsifor Drs. Reni Kusumorwardhani, M.Psi., Psikolog., menyampaikan bahwa kajian tidak hanya pada konvensional seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Lebih dari itu, yakni masuk pada kajian nonkonvensional seperti kasus-kasus pembakaran hutan atau cybercrime.

“Posisi psikologi berada ketika dihadapkan dengan kasus yang berhubungan dengan hukum dan bidang kesehatan. Itulah yang akan dibahas pada diskusi ini,” kata Wakil Ketua Himpunan Psikologi, Prof. Dr. Yusti Probowati, M.Si., Psikolog. sekaligus pembicara.

Menurutnya, kasus-kasus di Indonesia sangat beragam, tetapi psikolog sendiri masih minim. Oleh karena itu, adanya pelatihan seperti ini akan membantu mencari jalan keluar.

Rektor UAD, Dr. Kasiyarno. M.Hum. mengucapkan terima kasih kepada psikologi forensik karena telah mempercayai UAD untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Dalam sambutannya Kasiarno mengatakan, berbagai masalah yang dialami akan selalu berkaitan dengan psikologi. Karena itu, peran psikologi sangat diperlukan. Apa lagi di era modern ini.

“Kami UAD, sangat berharap kepada bapak, ibu, dan mahasiswa untuk terus mengembangkan ilmu psikologi forensik yang tentu akan banyak membantu memecahkan persoalan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Konferensi III dan Temu Ilmiah Nasional VI Asosiasi Psikologi Forensik dihadiri dari beberapa komunitas psikologi, kejaksaan, dan dari pihak rumah sakit. Bertindak sebagai pembicara di antaranya adalah Nila, F Moeloek (Mentri Kesehatan), HM. Prastiyo, S.H. (Jaksa Agung), dan Okky Asokawati (Anggota DPR RI).

Liana Snitzar, Mahasiswa Internasional Universitas Ahmad Dahlan (UAD) asal Ukraina ini berhasil meraih medali perak di Kompetisi Nasional Tapak Suci, Sabtu 10-20 Oktober 2015, di Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam kesempatan ini, UAD mendapat 1 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.

“Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi ini, Liana telah melakukan yang terbaik. Dia dieksekusi keras setiap hari dalam dua minggu,” kata Gatot Sugiharto, S.H., M.Hum., pelatih Tapak Suci di UAD.

Ia juga menambahkan bahwa semakin berlatih, mereka semakin memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang.

Sementara itu, Liana mengungkapkan perasaan senangnya karena memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

“Untuk pertama kalinya, saya bisa berpartisipasi. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana mungkin akan terjadi dengan saya yang baru saja bergabung hanya untuk dua minggu. Dengan dukungan penuh dari Sofa dan semua anggota tim, dengan keras saya katakan, ‘saya bisa!’.”

“Itu benar-benar keren, ketika saya bekerja sangat keras pada kompetisi ini tanpa target tapi akhirnya saya menang,” tambahnya dalam bahasa Indonesia yang fasih.

“Terima kasih banyak atas latihan dan kesempatannya yang diberikan kepada saya,” tutupnya.