Oleh Rendra Widyatama, SIP., M.Si

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Bila Anda amati siaran televisi swasta nasional kita beberapa waktu terakhir, tentu akan sepakat bahwa siaran televisi tersebut terasa makin turun kualitasnya. Untuk stasiun televisi yang mengklaim diri sebagai saluran hiburan, seolah makin asal saja tayangannya. Kesan yang mengemuka adalah, beragam stasiun televisi asal membuat penonton tertawa, namun dari tayangan penuh kekonyolan.

Sementara itu, saluran yang mengkhususkan diri pada berita, terasa banyak mengeploitasi masalah tertentu secara berulang. Apalagi, saat ini Indonesia sedang banyak musibah, mulai dari banjir di beberapa daerah, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan yang menyorot pehatian publik, disamping masalah korupsi yang tiada habis. Kesannya, tidak ada hal baik yang terjadi di negeri ini. Membuat perasaan rendah diri sebagai anak bangsa makin bertambah.

Dari kecenderungan itu, muncul pertanyaan menggelitik di benak saya. Sebenarnya, apakah spectrum gelombang siaran dapat dikuasai secara langgeng? Bila para pengelola siaran televisi tersebut tidak mampu lagi menyuguhkan siaran-siaran berkualitas, mengapa ijin siaran tidak dicabut saja?

Aturan UU

Menurut UU nomor 23 Tg 2012 tentang Penyiaran, disebutkan dalam pasal 1 bahwa izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran. Artinya, kanal televisi tersebut sejatinya adalah milik negara. Kanal siaran bukan hak sekelompok orang yang terus menerus diperpanjang, apalagi diwariskan turun temurun. Sebagai pemilik, negara dapat mengambil kembali kanal siaran yang dipinjamkannya pada lembaga penyiaran. Tentu, pertanyaan selanjutnya adalah kapan dan apa alasan negara mengambil kembali kanal siaran tersebut?

Pada pasal 4 dalam UU ini, diatur bahwa salah satu fungsi siaran adalah memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Ia juga harus memiliki tujuan membina dan mewujudkan watak dan jati diri bangsa yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, siaran yang asal-asalan, sekedar membangkitkan tawa dari sajian kekonyolan, dapat dikategorikan tak mendidik, serta tak mewujudkan watak jati diri bangsa. Ketentuan ini juga dikuatkan dalam pasal 5 bahwa penyiaran harus menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Pentingnya isi siaran yang berkualitas juga dituliskan dalam pasal 36, dengan mencatumkan bawha isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Kiranya pasal 4, 5, dan 36 cukup jelas menjadi dasar bagi negara untuk tidak ragu mencabut dan atau tidak memperpanjang ijin siaran yang tak lagi sanggup memberi manfaat positif bagi masyarakat. Perijinan yang diatur dalam pasal 33 juga tidak menyiratkan perpanjangan otomatis, melainkan dengan syarat tertentu. Yaitu ijin dan perpanjangan, baru diberikan setelah lembaga peyiaran memperoleh masukan, evaluasi; serta rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran. Pasal 34 juga menyebut, ijin siaran bisa dicabut. Lalu, dalam pasal 55 juga dituliskan dasar yang kuat bagi pencabutan dan penghentian perpanjangan ijin.

Menurut UU Penyiaran, masa berlaku ijin siaran televisi memang 10 tahun. Sebuah kurun waktu yang cukup lama. Namun pertanyaannya, apakah layak lembaga penyiaran yang tak lagi mampu memberi tayangan sehat terus diberi kesempatan menyelenggarakan siaran, padahal di luar sana, ada banyak pihak yang bisa menggantikannya secara lebih baik?

Oleh : Ahmad Ahid Mudayana,SKM.,MPH

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 

Perlakuan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap pasien masih saja mengundang permasalahan. Padahal segala peraturan perundang-undangan yang ada sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada pelayanan yang diskriminatif terhadap semua pasien. Setiap petugas kesehatan wajib mendahulukan keselamatan pasien dibanding aspek yang lain seperti administrasi. Sampai kapan tindakan diskriminatif dan bahkan ada yang menjurus pada tindakan kriminal akan berakhir. Peraturan yang ada saat ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Terlihat dari masih adanya kasus yang merugikan pasien baik secara materi maupun fisik. Seperti kasus yang menimpa seorang pasien lanjut usia di rumah sakit provinsi Lampung. Pasien tersebut dibuang dipinggir jalan oleh beberapa oknum petugas rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans milik rumah sakit tersebut. Pada akhirnya pasien tersebut meninggal dunia. Ini menjadi bukti bahwa masih ada kesenjangan yang besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fenomena seperti ini seperti halnya fenomena gunung es yang harus segera diselesaikan apabila tidak ingin membahayakan dunia pelayanan kesehatan di Indonesia.

Berlakunya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya bisa menjadi pintu gerbang untuk memperbaiki pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Hanya saja, masih sangat jauh dari harapan, mengingat adanya permasalahan dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Di antaranya belum semua rumah sakit terutama swasta yang mau melayani pasien paserta BPJS Kesehatan seperti yang dilakukan oleh rumah sakit swasta se-Jabodetabek. Perkembangan dunia pelayanan kesehatan yang pesat menjadi salah satu pemicu terjadinya permasalahan saat ini. Orientasi pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini tidak hanya murni untuk kepentingan sosial. Tetapi, rumah sakit juga sudah berorientasi pada kegiatan bisnis. Tentu ini akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, akan tetapi menurut perhitungan bisnis maka rumah sakit akan mengalami kerugian dengan sistem yang saat ini diterapkan. Wajar apabila masih ada rumah sakit yang enggan untuk melayani pasien BPJS Kesehatan.

Terlepas dari permasalahan ini, seharusnya petugas rumah sakit termasuk petugas kesehatan tetap harus mengutamakan pelayanan yang bermutu. Pelayanan bermutu hanya bisa dicapai dengan profesionalisme yang baik serta pelayanan yang anti diskriminasi. Profesionalisme menjadi salah satu aspek penting dalam kode etik profesi kesehatan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan derajat ilmu pengetahuan yang dimiliki tetapi juga tingkat kepedulian terhadap pasien. Pelayanan tanpa diskriminasi di rumah sakit saat ini seolah-olah menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Di sisi lain, pasien juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh semua petugas rumah sakit. Termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Pelayanan tanpa diskriminasi bisa dilakukan apabila kita menempatkan pasien pada derajat tertinggi.

Permasalahan yang menimpa pasien saat ini juga hampir sama dengan permasalahan masyarakat pada umumnya. Rasa saling menghargai antar sesama umat manusia semakin berkurang dimasa sekarang ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perselisihan-perselisihan antar masyarakat menjadi buktinya. Melihat kondisi yang seperti itu dimasyarakat saat ini maka apa yang disampaikan oleh Kuntowijoyo memang benar adanyanya. Kuntowijoyo dalam karyanya menyampaikan bahwa manusia itu harus dimanusiakan. Termasuk memanusiakan pasien yang ada di rumah sakit. Pasien sebagai manusia juga harus dijunjung derajatnya bukan sebaliknya. Sudah diatur secara jelas dalam undang-undang bahwa hak setiap warga negara mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata tanpa diskriminasi. Harkat martabat manusia meski tetap dijunjung tinggi meskipun dalam kondisi yang tidak sehat.

Kita sebagai mahluk ciptaan Allah SWT juga diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Sudah jelas dalam kondisi apapun kita tetap harus menolong pasien meski keadaan begitu berat karena disitulah kesabaran kita diuji. Sebagai petugas kesehatan, menolong pasien dalam keadaan apapun juga merupakan ujian kesabaran dalam menjalankan kewajibannya. Janganlah kita menjadi segolongan umat yang merugi karena tidak mau saling tolong menolong. Apapun alasannya, keselamatan pasien menjadi hal utama yang harus didahulukan untuk menjaga pelayanan kesehatan yang bermutu. Siapapun ketika menjadi pasien harus tetap dilayani secara professional dengan mengedepankan rasa empati, rasa saling menghormati. Bukan sebagai objek yang boleh diperlakukan apa saja. Itulah salah satu cara terbaik untuk memanusiakan pasien. Maka kasus seperti yang disebutkan diatas tidak akan terulang kembali.

FORUM APRESIASI SASTRA KE-36 KKN UAD:

   Ki Hajar Dewantoro telah merumuskan bagaimana pendidikan harus dilakukan untuk membentuk karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendiri Tamansiswa, tujuan pendidikan adalah “penguasaan diri” sebab pendidikan bertujuan untuk memanusiawikan manusia (humanisasi). Ketika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa.  Menurut Prof. Dr. Siti Chamamah, mantan Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, pendidikan karakter bukan hanya memakai ukuran manusia sebagaimana dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, tetapi berdasarkan pada tuntunan Islam.

Manusia adalah ciptaan Allah swt, sehingga seluruh pemikiran, cara pandang, sikap, dan perilaku yang ditampilkan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.  Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dibangun karakter bangsa yang memiliki akhlak mulia, yaitu amanah, tabligh, dan siddiq. Demikian dikemukakan Jabrohim, Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dalam sambutan pada pembukaan Forum Apresiasi Sastra ke-36 bertema Peran Sastra dalam Pendidikan Karakter Rabu, 23 Juli 2014.

Lebih lanjut Jabrohim mengatakan bahwa keunggulan karakter terbentuk dari adanya keutuhan antara aspek intelektual, emosional, sosial, serta moral dan spiritual. Karakter terbentuk melalui proses yang panjang dan melibatkan beberapa komponen penting antara lain orang tua, sekolah/pendidik, lingkungan masyarakat, budaya, serta sistem pemerintahan yang ada. Komponen-komponen tersebut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan baik atau buruknya karakter bangsa. Hambatan atau permasalahan  yang terkait dengan karakter dapat memunculkan hambatan perilaku dan akan berdampak  negatif  terhadap lingkungan bahkan dapat menjadikan manusia tidak memiliki martabat sebagai manusia.       

Dikemukakan pula oleh Jabrohim yang juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpunan Sarjana-Kesusastraan itu bahwa dewasa ini telah terjadi penurunan kualitas karakter bangsa hingga mencapai  titik rendah yang sangat memprihatinkan. Gejala yang terlihat antara lain adalah meningkatnya kekerasan di masyarakat, kejujuran yang diselewengkan, menurunnya sikap hormat pada orangtua, guru maupun pemimpin, meningkatnya konflik dan kebencian, memburuknya pemakaian bahasa, rendahnya etos kerja, rendahnya rasa tanggung jawab, meningkatnya perilaku perusakan diri serta kaburnya pedoman moral. Keadaan   

Mengakhiri sambutannya, Jabrohim menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi keprihatinan tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan  membangun, memperbaiki, dan mempertahankan karakter melalui pemikiran, rancangan, manajemen, strategi, serta kerja yang simultan. Strategi yang digunakan harus melihat dari berbagai sudut pandang kasus. Dalam bentuk preventif berarti membangun sejak awal terbentuknya karakter, melakukan treatment yakni mengatasi permasalahan yang telah terjadi, serta maintenance untuk mempertahankan agar karakter tidak rusak yakni dengan melakukan penjagaan.

Pendidikan karakter harus diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan agar seorang anak memiliki kecerdasan emosi, yang merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Dengan memiliki kecerdasan emosi yang baik seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Kegiatan forum apresiasi sastra yang dilakukan oleh para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan ini merupakan upaya membangun kecerdasan emosi dan kreativitas. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan dirancang dan dilakukan secara sistematis.(Doc)