Kajian Aisyah IMM zona tiga Universitas Ahmad Dahlan (UAD) terkait Privillage Muslimah Dalam Pandangan Islam (Foto: Laela)

Dewasa ini, masih banyak didapati salah paham mengenai syariat Islam, di antaranya menganggap Islam merendahkan martabat perempuan. Sebagaimana laki-laki, ternyata hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Islam memberikan aturan untuk menjaga perempuan dari segala hal yang menodai kehormatannya dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara dalam karang di dasar lautan, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terjaga. Atas dasar itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) zona tiga Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang terdiri atas IMM Fakultas Teknologi Industri (FTI), IMM Farmasi, dan IMM Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) mengadakan Kajian Aisyah pada Minggu, 25 September 2022.

Acara ini merupakan program kerja dari bidang Tabligh dan Kajian Keislaman (TKK) IMM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menjadi muslimah yang sesungguhnya sesuai ketentuan Islam. Hadir Immawati Arifah Nur Hayati, S.E. selaku pemateri. Ia saat ini juga menjadi pengurus Pesantren Mahasiswa K.H. Ahmad Dahlan (Persada). Berlangsung selama dua jam melalui platform Zoom Meeting, sebanyak 35 partisipan ikut dalam acara tersebut yang terdiri atas Immawati Pimpinan Komisariat (PK) dan Immawati kader baik dari IMM FTI, IMM Farmasi, maupun IMM FKM.

“Harapannya, dengan adanya kajian ini dapat memberikan arahan dan bimbingan menjadi muslimah sesuai ketentuan Islam, serta mengajak menjadi muslimah pemberani dan mengambil peran penting di zaman sekarang ini,” papar Immawati Anisa Nur Hutami selaku ketua pelaksana dalam sambutannya.

Masuk ke tema bahasan, Immawati Arifah menyampaikan keistimewaan perempuan dalam Islam. “Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat perempuan, sehingga tidak sedikit aturan dalam Islam terkait perempuan yang tidak lain untuk menjunjung kemuliaannya. Di dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan keistimewaan seorang perempuan. Posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki (Q.S. Al-Hujurat ayat 13); perempuan mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui (Q.S. Al-Ahqaf ayat 15); perempuan sebagai ibu kedudukannya lebih tinggi dari seorang ayah (H.R. Bukhari); perempuan berhak mendapat mahar ketika dinikahi laki-laki (Q.S. An-Nisa ayat 4); kehormatan perempuan dilindungi dalam Islam (Q.S. Al-Ahzab ayat 59), dan seorang perempuan dapat memasuki surga lewat pintu mana pun.”

Lantas, bagaimana menjadi muslimah sesungguhnya yang sesuai ketentuan Islam?

Immawati Arifah melanjutkan, “Muslimah yang sesungguhnya ialah muslimah yang senantiasa menjaga aurat di mana pun dan kapan pun ia berada. Memiliki akhlak yang baik, yakni tidak ada kata yang menyakiti orang lain, senantiasa dicintai orang-orang sekitar karena berbudi luhur, dan tidak ada pandangan yang mengarah kepada ketidakhalalan. Muslimah hendaknya mengkaji dan paham akan ilmu agama sehingga ketika mengerjakan sesuatu tanpa taqid. Luas pergaulan juga penting bagi seorang muslimah, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan, ramah dengan siapa pun, dan banyak orang bersahabat dengannya.”

Lebih lanjut ia menjelaskan, penampilan muslimah menjadi poin yang harus diperhatikan sebagaimana Islam yang mencintai keindahan. Jadilah muslimah yang indah parasnya, cantik dengan hatinya, wajah cerah dengan wudu, bibirnya indah karena tasbih, raganya indah karena tidak terlihat oleh mahram, busananya sederhana tetapi enak dipandang.

“Menjadi muslimah yang sesuai ketentuan Islam tidaklah mudah, proses demi proses harus dilewati, mereka tertempa dengan proses dan pemaksaan diri, mereka belajar mengasah diri, rasa, dan intelektual. Mereka saja bisa, kenapa kita tidak?” tutupnya. (lae)

uad.ac.id

Musyawarah Nasional (Munas) ke-II APPTIMA di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Istimewa)

Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (APPTIMA) bekerja sama dengan UAD Press sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-II yang berlangsung di Amphitarium Kampus IV Universitas Ahmad Dahlan (UAD), pada Jumat, (23-09-2022). Agenda tersebut dihadiri oleh Rektor UAD Dr. Muchlas, M.T., yang juga sebagai Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Andi Bawono, selaku perwakilan dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan. Sriyanto selaku Dewan Penasihat APPTIMA dan lebih dari tiga puluh PTM/A se-Indonesia yang berasal dari Sabang sampai Merauke, yang mewakili penerbit di PTM/A masing-masing.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara Munas, Muchlas menyatakan bahwa APPTIMA sebagai afiliasi penerbit yang di dalamnya tergabung unit-unit atau badan penerbit yang ada di seluruh PTMA se-Indonesia diharapkan membawa tren positif untuk pengembangan publikasi di PTM/A se-Indonesia.

Pada Munas ke-II ini juga diselenggarakan soft launching aplikasi BukuMu, sebuah aplikasi buku digital yang menghimpun seluruh data penerbitan dan publikasi yang ada di seluruh PTM/A se-Indonesia. BukuMu akan memudahkan para pencinta buku karena aplikasi ini berbentuk digital tanpa harus mencari buku dalam bentuk fisik. Tentunya ini menjadi bentuk kemajuan bagi APTTIMA dalam mengikuti perkembangan buku digital yang makin dilirik oleh masyarakat. Selain itu, APPTIMA juga diberikan tanah wakaf seluas 1 hektare yang nantinya akan dipakai untuk membangun school of writing and publishing sebagai bentuk perhatian yang tinggi terhadap dunia penerbitan dan kepenulisan.

Sejauh ini, APPTIMA memiliki tujuh tujuan. Pertama, membantu memajukan dan mengembangkan penerbit perguruan tinggi dalam arti seluas-luasnya. Kedua, mengadakan pertukaran informasi tentang perkembangan penerbitan di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Ketiga, mengadakan pertemuan, pendidikan, pelatihan, seminar, simposium di bidang penerbitan dan pengembangan SDM. Keempat, mendorong anggotanya untuk mengembangkan penerbitan di perguruan tinggi masing-masing. Kelima, mengadakan hubungan kerja sama kemitraan dengan penyediaan peralatan cetak, produsen kertas, pendistribusian, dan pemasaran. Keenam, mengakomodasi perkembangan ICT dalam dunia penerbitan. Terakhir, membantu pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan penyebaran informasi ilmiah di Indonesia, dalam arti hasil dari segala daya dan dana yang dapat dihimpun dan dikembangkan oleh APPTIMA dalam batas-batas kemampuannya, diserahkan kepada pemerintah untuk usaha peningkatan pendidikan.

Hasil dari Munas ke-II APPTIMA menetapkan Budi Nugroho selaku perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai Ketua Umum, menggantikan Zalzulifa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) yang terpilih pada Munas ke-I APPTIMA pada 2018 lalu. Selain itu juga menetapkan Hatib Rachmawan selaku perwakilan dari UAD sebagai Sekretaris Umum APPTIMA periode 2022–2025. (Bahry/guf)

uad.ac.id

Kuliah Umum Perdana Prodi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Tsabita)

Program Studi (Prodi) Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar kuliah umum perdana bagi mahasiswanya pada Jumat, 23-09-2022. Bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 10 Kampus IV UAD, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) didapuk sebagai pembicara.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan FH UAD Dr. Megawati, S.H., M.Hum. yang menyampaikan bahwa agenda ini merupakan kegiatan perdana bagi mahasiswa angkatan pertama Magister Hukum UAD. Menurutnya, topik yang akan dibahas dalam kesempatan itu sesuai untuk brainstorming mahasiswa. “Realitasnya, banyak undang-undang yang problematik, meski tujuan awalnya hendak menyejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” terang Mega.

Dengan mengusung tema “Omnibus Law: Kritik dan Evaluasi UU Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah”, Prof. Ni’matul menyoroti secara gamblang bagaimana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Ia percaya bahwa ada begitu banyak poin yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh para insan yang berada di bidang hukum untuk mengoreksi penerapan UU ini.

Sejak awal kelahirannya, UU Cipta Kerja telah mengalami penolakan dari berbagai pihak karena dinilai hanya memberikan keuntungan kepada investor. Pemerintah daerah yang awalnya memiliki asas otonomi daerah sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, kini jadi kehilangan wewenangnya dan mengalami kerugian.

“Selain UU tersebut, pada tahun 2016, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Presiden Jokowi telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat laju investasi daerah. Hal ini juga diprotes oleh asosiasi gubernur, sama halnya dengan UU Cipta Kerja,” papar Prof. Ni’matul.

Selama kurang lebih dua jam, Guru Besar FH UII tersebut menjelaskan materinya dengan sangat komprehensif dan diselingi candaan yang khas. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan audiens yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FH UAD. (tsa)

uad.ac.id