Mahasiswa Prodi Farmasi UAD edukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit TBC di Piyaman, Wonosari, Gunungkidul (Foto: Istimewa)

Mahasiswa Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di bawah bimbingan Dr. apt. Woro Supadmi, M.Sc. mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan kesehatan mengenai penyakit tuberkulosis (TBC) kepada warga Desa Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Kegiatan tersebut dilakukan dengan basis video edukasi dan disambut baik oleh Kepala Desa Piyaman.

TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari percikan dahak pasien dan menyebar melalui udara. Hingga kini, penularan dan perkembangan kasus ini makin tinggi dan meluas. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat terkait hal itu, maka tim pengabdian masyarakat UAD menginisiasi kegiatan penyuluhan.

Upaya sosialisasi kegiatan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 20 Juli 2022 di Balai Desa Piyaman. Sebagai langkah awal, peserta diminta mengisi kuesioner tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka terhadap TBC. Woro Supadmi hadir sebagai pengisi materi dan menyampaikan terkait pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Tahap kedua dihelat pada 7 Agustus 2022 dan peserta melakukan pengukuran berat badan serta tekanan darah. Pada kesempatan ini, materi disampaikan oleh apt. Adnan, M.Sc. dengan judul “Pencegahan Penyakit Tuberkulosis”. Ia menjelaskan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian vaksin BCG, menutup mulut dan hidung ketika bersin, serta tidak membuang dahak sembarangan. “Peran kader sebagai perantara dalam pemberian informasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk pencegahan penyakit TBC,” imbuh Adnan.

Tahap ketiga dilakukan pada 8 Januari 2023 di Balai Dusun Kemorosari I dan ditujukan sebagai evaluasi pada masyarakat terhadap penyakit TBC. Materi kembali disampaikan oleh Woro Supadmi tentang penyakit tuberkulosis. Ia menjelaskan bahwa TBC dapat menyerang anak seperti kasus yang terjadi di Bantul. Salah satu faktor pemicunya adalah anak sering digendong dan dicium orang sekitar sedangkan mereka tidak tahu bahwa dirinya dapat menularkan TBC.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan sangat bermanfaat bagi perangkat desa, kader, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menekan penyebaran dan penularan penyakit TBC di Gunungkidul. (tsa)

uad.ac.id

apt. Tsalisah Damayanti, S.Farm., MMR, pembicara Webinar Mata Kastrad yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Farida)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar Webinar Mata Kastrad “Sewindu Perjuangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Apoteker yang Tak Kunjung Usai”. Acara berlangsung pada Minggu, 04 Desember 2022 secara daring melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan melalui kanal YouTube BEM Farmasi UAD. Hadir sebagai pemateri apt. Tsalisah Damayanti, S.Farm., M.M.R. yang merupakan Kepala Bidang Regulasi dan Advokasi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Yogyakarta, serta Yuliansyah, S.Farm. selaku Aktivis Bidang Kajian Aksi Strategis dan Advokasi.

Wakil Dekan Fakultas Farmasi UAD, Prof. Dr. apt. Nurkhasanah, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan, “Webinar ini sangat penting untuk membahas 1 topik sebagai praktik profesi kita yaitu apoteker. Semoga dengan berbagi materi dari narasumber, dapat mencerahkan mahasiswa tentang pentingnya Undang-Undang (UU) Praktik Apoteker atau Kefarmasian, karena pada dasarnya mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita.”

Masuk tema bahasan, Tsalisah menyampaikan mengenai dinamika perjalanan IAI memperjuangkan RUU Praktik Apoteker. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Menurut program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2020–2024, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih berada di urutan 80. Artinya, masih banyak RUU yang diprioritaskan sehingga RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum bisa masuk pada tahun 2023.

Lebih lanjut, ia menjelaskan latar belakang perlunya Undang-Undang Kefarmasian. Apoteker sebagai tenaga profesi kesehatan mempunyai peran strategis dalam pelayanan kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat yang bermutu, menjamin efektivitas pengelolaannya, serta menjamin keamanan dan kemanjuran obat melalui pelayanan kefarmasian yang berfokus kepada pasien.

Selain itu, jumlah apoteker di Indonesia saat ini mencapai sekitar 85.000 dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun. Sampai sekarang praktisi kefarmasian di Indonesia belum berjalan optimal. Peran apoteker pada umumnya hanya sebatas mengelola obat dan baru mulai ke arah farmasi klinis, akibatnya keberadaan dan kemanfaatan profesi apoteker belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Hal-hal yang melatarbelakangi lainnya seperti konsep, strategi, dan mekanisme yang mengatur peran pemerintah, organisasi, profesi, masyarakat, juga stakeholders dalam pengembangan pendidikan apoteker, belum dirumuskan secara jelas dan terstruktur. Khususnya dalam penyediaan fasilitas praktisi kerja profesi. Dengan demikian, bisa kita lihat tingkat kesadaran dan kefarmasian akan peran, tugas, dan kewenangannya masih rendah. Selain itu, masih rendahnya juga pengakuan peran apoteker dalam Sistem Kesehatan Nasional yang berakibat pada tidak terlibatnya peran apoteker dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan secara nasional,” jelas Tsalisah.

Terakhir ia menyampaikan, tujuan utama UU Praktik Kefarmasian atau Apoteker adalah adanya payung hukum yang mengatur tentang praktik kefarmasian atau apoteker. Kemudian, sasaran yang ingin diwujudkan yakni apoteker bisa lebih maksimal dalam kontribusi terhadap masyarakat, dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan apoteker. Selain itu juga menjamin apoteker memperoleh kepastian hukum atas risiko kerja, keberadaan profesi apoteker jadi lebih terjaga eksistensinya baik dalam dan di luar negeri, profesi apoteker lebih terlindungi dalam menjalankan praktik profesinya dari permasalahan hukum, serta ada perlindungan terhadap profesi apoteker untuk bersaing dengan tenaga apoteker dari negara lain. (frd)

uad.ac.id

Ustaz Qaem Aulassyahied, S.Th.I., M.Ag., pembicara pada Kajian Farmasi Edukasi oleh IMM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Farida)

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan Kajian Farmasi Edukasi dengan tajuk “Kacamata Islam: Penggunaan Organ Manusia dalam Obat dan Kosmetika”. Acara digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Minggu, 06 November 2022. Hadir sebagai pemateri Ustaz Qaem Aulassyahied, S.Th.I., M.Ag. yang merupakan dosen Program Studi Ilmu Hadis UAD dan Prof. Dr. Nurkhasanah, M.Si.,Apt. selaku dosen Fakultas Farmasi UAD.

Ustaz Qaem menyampaikan mengenai kaitan obat dan kosmetik dengan organ tubuh. Konsep halal dalam Islam merupakan segala sesuatu yang boleh karena tidak terikat dengan akad larangan. Perintah untuk mengonsumsi dan berobat dengan hal yang halal dan baik termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 bahwa dalam ayat tersebut menyatakan untuk mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena sebuah perintah agama. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah Swt.

Jenis halal dan haram dalam Islam ada 2, yaitu haram lighairihi dan haram lidzatih. Haram lidzatih merupakan segala sesuatu yang substansi bendanya diharamkan oleh agama. Sedangkan haram lighairihi terdapat 2 bentuk yaitu bendanya halal tetapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, dan bendanya halal tetapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang agama.

“Pada dasarnya menentukan halal dan haram adalah hak Allah Swt. Barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah maka ia telah melakukan salah satu perbuatan dosa besar. Dalam konteks tersebut di dunia farmasi, maka teman-teman harus berhati-hati dalam memberikan label halal dan haram,” jelas Ustaz Qaem.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang kaidah-kaidah pokok halal dan haram. Siapa pun manusia tidak berhak menentukan kehalalan dan keharaman. Begitu pula manusia tidak berhak menentang keputusan Allah atas apa yang haram dan apa yang halal. Manusia hanya mengikuti ketentuan dan prosedur Allah Swt. atas halal dan haram tersebut. Allah Swt. sebagai pencipta berhak memerintah tanpa memberi alasan. Namun, syariat sebagai wujud iradah Allah memuat alasan-alasan dari setiap ketentuan. Alasan-alasan itu, dengan demikian menjadi bagian dari rahmat Allah Swt.

“Konsep halal dan haram dalam Islam adalah sebuah konsep yang tersistem dan tertata, jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah pasti memiliki sandingannya dengan halal.”

Terakhir, Ustaz Qoem menyampaikan prinsip umum pengobatan dalam Islam. Di antaranya adalah wajib memelihara kesehatan, mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuh adalah Allah Swt., pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian, pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya, serta pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan kepada selain Allah Swt. (frd)

uad.ac.id

Prof. Dr. apt. Nurkhasanah, M.Sc., (kiri) pembicara Webinar Mata Kastrad yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Farida)

“Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga permintaan pasar produk halal juga sangat besar. Semua muslim membutuhkan jaminan produk yang bersertifikat halal. Sebab, hidup halal saat ini sudah menjadi gaya, ditandai dengan makin membaiknya kesadaran para umat muslim. Masyarakat mulai memilih makanan yang halal, berbelanja produk halal, dan tertarik destinasi ramah muslim.”

Kutipan itu merupakan salah satu hal yang disampaikan Prof. Dr. apt. Nurkhasanah, M.Sc., yang merupakan dosen Fakultas Farmasi UAD sekaligus pengurus Halal Center UAD. Ia hadir pada acara Webinar Mata Kastrad “Bijak Pilih Kosmetik yang Aman dan Halal!” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Minggu, 2 Oktober 2022, bertempat di Ruang 206 Kampus III UAD.

Nurkhasanah menyampaikan mengenai bijak dalam memilih kosmetik yang aman dan halal. Dukungan pemerintah sangat penting untuk perkembangan industri halal secara menyeluruh. Kebijakan bahwa semua produk yang beredar wajib bersertifikat halal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014. Negara harus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Islam, mengonsumsi produk halal adalah sebagian kesempurnaan dari ibadah sehingga ditetapkan undang-undang jaminan produk halal.

“Di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan di Pasal 4 bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Di antaranya barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai atau digunakan masyarakat,” jelas Nurkhasanah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan mengenai kosmetik. Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi , mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau melindungi agar kondisi baik. Kosmetik selalu menempati registrasi paling besar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bahkan mengalahkan produk makanan atau obat-obatan. Pentingnya kosmetik halal yaitu nantinya akan memengaruhi status wudu, misalkan pada kosmetik yang antiair atau cat kuku yang tidak memungkinan air wudu masuk. Aspek kehalalan kosmetik tidak hanya ditentukan dari bahan baku tetapi proses, fasilitas dan produk juga.

Terakhir, ia menyampaikan beberapa poin kosmetik yang halal di antaranya tidak mengandung bagian tubuh manusia, tidak mengandung komponen hewan haram, apabila mengandung bagian hewan maka harus disembelih secara syariat, tidak ada kontaminasi najis selama produksi, dan harus aman digunakan. (frd)

uad.ac.id