Posts

Fakultas Hukum UAD Adakan Kegiatan International Short Course 2025

/in /by

Kegiatan International Short Course 2025 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali menggelar International Short Course 2025. Program ini dirancang sebagai wadah bagi para pakar dan akademisi hukum untuk berbagi wawasan, perspektif, dan pengalaman mengenai persoalan hukum.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) UAD yang berlangsung pada 14–31 Juli 2025 secara daring. Acara ini mengundang 13 dosen yang akan menjadi pembicara.

Sebanyak 100 peserta yang berasal dari Tiongkok, Filipina, Pakistan, Bangladesh, Afganistan, Inggris (UK), dan negara lainnya hadir dalam acara ini. Dr. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan FH UAD, mengatakan, “This international short course is designed to share insights, perspectives, and experiences on legal issues. It is hoped that the participants will be able to critically analyze legal problems,” ujarnya.

International Short Course ini diisi dengan pemaparan berbagai materi yang komprehensif. Beberapa topik yang diusung adalah “Indonesian Politics of Law”, “Indonesian Copyright Act”, “Decentralized Government System in Indonesia”, dan materi menarik lainnya.

Harapannya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis para peserta. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan program pertukaran mahasiswa antara UAD dan kampus-kampus luar negeri guna melahirkan generasi unggul yang berintelektual. (Salsya)

uad.ac.id

Cerita Mahasiswa Hukum UAD Raih Medali Perak Kyorugi Senior Putri U-53

/in /by

Mahasiswa Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Peraih Medali Perak Kyorugi Senior Putri U-53 (Foto. Salsya)

Raden Roro Dinda Florensia Kusuma Salindra, atau yang kerap disapa Dinda, seorang mahasiswi Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), berhasil meraih Medali Perak dalam kategori Kyorugi Senior Putri U-53 pada Kejuaraan Perang Bintang Antar Pelajar & Mahasiswa tahun 2025.

Perlombaan tersebut diselenggarakan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) bersama Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Banten pada tanggal 27–29 Juni 2025 di GOR Stadion Indoor Kelapa Dua, Bonang, Tangerang.

Selain mengikuti UKM Taekwondo UAD, ia juga menjadi atlet Pemusatan Latihan Cabang (Pelatcab) Kota Yogyakarta sehingga berbagai tantangan yang ada akan ia hadapi dengan penuh semangat.

“Saat ini, selain mengikuti UKM Taekwondo, saya juga menjadi atlet Pelatcab Kota Yogyakarta. Tantangan yang saya hadapi dalam lomba ini cukup beragam, salah satunya adalah persaingan yang sangat ketat karena banyak atlet hebat yang turut berpartisipasi. Namun, tantangan tersebut tidak membuat jiwa juang saya menurun,” ujar Dinda.

“Kejuaraan yang saya raih kali ini memang belum bisa dikatakan maksimal, namun saya melihatnya sebagai ajang pembelajaran dan evaluasi untuk memperbaiki diri dan tampil lebih baik di kesempatan berikutnya,” tambahnya.

Hasil pertandingan kali ini menjadi motivasi besar bagi Dinda untuk terus giat berlatih dan tidak cepat puas dengan pencapaian yang diraihnya. Dinda berharap ke depannya bisa tampil lebih memuaskan dan terus berkembang sehingga mampu mencetak prestasi di ajang perlombaan berikutnya. Sebab, kesuksesan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti berusaha dan belajar dari setiap proses. (Salsya)

uad.ac.id

BEM Fakultas Hukum UAD Kunjungi DPRD DIY

/in /by

BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Adakan Kujungan ke DPRD DIY (Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sukses melakukan kunjungan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 15 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legislasi dan legislatif berperan dalam tatanan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini.

Umaruddin Masdar, S.Ag., seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DIY, hadir sebagai pemateri.

“Lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, memiliki peran utama dalam pembuatan undang-undang (legislasi). Legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yang berbentuk presidensial, dijalankan oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama,” ujar Umaruddin.

“DPR memegang peran utama dalam membentuk undang-undang, sementara Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan terlibat dalam proses pembahasan hingga mendapatkan persetujuan bersama, dengan menerapkan prinsip checks and balances untuk mengontrol kekuasaan eksekutif dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” tambahnya.

Kegiatan kunjungan berjalan dengan sukses. Materi yang disampaikan pun mengundang antusiasme para anggota BEM FH UAD untuk mengajukan pertanyaan kritis seputar peran legislatif.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan wawasan mahasiswa tentang legislatif dapat bertambah. Selain itu, mereka diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas peran legislatif dalam mengatur legislasi di Indonesia saat ini. (Salsya)

uad.ac.id

Sekolah Politik BEM FH UAD: Membentuk Mahasiswa Hukum yang Melek Politik

/in /by

Sekolah Politik BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Sekolah politik menjadi salah satu gaya pembelajaran modern untuk meningkatkan wawasan mengenai sistem pemerintahan bagi mahasiswa hukum. Berangkat dari hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menjalankan kegiatan Sekolah Politik guna membentuk mahasiswa FH UAD yang melek politik.

Kegiatan yang diadakan pada Jumat, 11 Juli 2025, di Ruang Auditorium Kampus I UAD ini sukses digelar dengan lancar. Mahasiswa dapat mempelajari bagaimana proses analisis yang efektif terhadap dinamika politik sehingga mampu berpikir secara kritis dan sistematis untuk menanggapi peran pemerintah dalam mengatasi dinamika tersebut.

Acara ini menghadirkan narasumber inspiratif, yaitu Ahmad Subagya (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY periode 1999–2004) dan Dr. Immawan Wahyudi, M.H. (Dosen FH UAD sekaligus mantan Wakil Bupati Gunungkidul). Keduanya memaparkan materi sesuai tema “Politik Bukan Sekadar Kekuasaan: Membangun Kesadaran Kritis dalam Negara Hukum”.

Kegiatan sekolah politik juga bertujuan untuk melatih keterampilan praktis mahasiswa dalam merespons permasalahan sosial-politik, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas, melalui simulasi, diskusi, advokasi, dan praktik lapangan, serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu politik.

Terakhir, Ara, selaku penanggung jawab kegiatan yang juga merupakan anggota BEM FH UAD, menyampaikan harapannya. Ia berharap setelah kegiatan ini dilaksanakan, akan lahir mahasiswa yang berperan aktif sebagai agen perubahan sosial-politik secara kritis.

“Harapannya, setelah kegiatan ini sukses dijalankan, banyak mahasiswa yang mampu melahirkan karakter asertif dan resiliensi dalam berorganisasi untuk berperan aktif sebagai agen perubahan sosial-politik secara kritis sehingga siap untuk terjun ke dunia politik dengan menjunjung tinggi etika yang baik,” ungkapnya. (Salsya)

uad.ac.id

BEM FH UAD Adakan Kegiatan LKMM

/in /by

Kegiatan LKMM BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali menyelenggarakan program kerja yang esensial, yaitu Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM), yang dilaksanakan pada Sabtu, 12 Juli 2025, di Wisma Kaliurang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang berjiwa kompeten, memiliki keterampilan manajerial yang baik, dan siap berkontribusi dalam mengelola organisasi dengan efektif serta mampu menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan,” ujar Zidan, selaku anggota BEM FH UAD dan penanggung jawab kegiatan LKMM.

LKMM ini juga ditujukan untuk membentuk karakter pemimpin muda yang berintegritas, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, serta mempererat solidaritas dan kolaborasi antarbidang dalam BEM FH UAD.

Dengan terselenggaranya kegiatan LKMM ini, Zidan berharap dapat mendorong perubahan nyata di organisasi mahasiswa, membentuk kultur kepemimpinan hukum yang profetik, strategis, dan beretika, serta mendorong peserta untuk mengaplikasikan hasil LKMM dalam memperbaiki struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik.

“Saya berharap, dengan diadakannya LKMM ini, dapat terdorong perubahan nyata di organisasi mahasiswa, terbentuk kultur kepemimpinan hukum yang profetik, strategis, dan beretika, serta terdorongnya peserta untuk mengaplikasikan hasil LKMM dalam memperbaiki struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik,” tutup Zidan. (Salsya)

uad.ac.id

Menciptakan Kader IMM yang Solutif dan Adaptif

/in /by

Studium Generale IMM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum (FH) UAD menggelar acara Studium Generale sebagai pengantar sebelum dilaksanakannya proses pembentukan kader tingkat pertama, yaitu Darul Arqam Dasar (DAD). Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah “Membentuk Kader IMM Hukum yang Solutif, Adaptif, dan Visioner dalam Bingkai Islam Berkemajuan”.

Muhammad Habibie Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H., selaku dosen FH UAD serta Pembina IMM FH, hadir sebagai pemateri dalam acara studium generale yang dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025, di Ruang Auditorium Kampus II UAD.

“DAD merupakan kegiatan perkaderan untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai IMM kepada para kader sehingga diperlukan acara studium generale untuk memberikan gambaran umum terhadap proses DAD kepada para peserta,” ujar Habibie.

Membentuk kader yang solutif, adaptif, dan visioner melalui kegiatan DAD merupakan tujuan utama perkaderan. Diharapkan, kader IMM mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan memiliki pandangan yang konkret dalam merencanakan masa depan organisasi berlandaskan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan.

“Materi DAD nantinya tidak jauh dari nilai-nilai dasar IMM, ideologi IMM, sejarah IMM, kepemimpinan, dan bagaimana IMM menyikapi isu-isu sosial terkini sesuai dengan nilai-nilai keislaman sehingga para kader dapat berkiprah di IMM secara utuh,” tambah Habibie.

Terakhir, Habibie juga mengatakan bahwa DAD memiliki peran krusial dalam proses kaderisasi IMM. Ia berharap kegiatan ini dapat membentuk kader yang mampu berpikir kritis, berkarakter baik, dan visioner demi mencapai tujuan IMM.

“Dengan demikian, DAD memiliki peran krusial dalam proses kaderisasi IMM. Saya berharap kegiatan ini dapat membentuk kader untuk berpikir kritis, berkarakter baik, dan bersikap visioner yang konkret demi mencapai tujuan IMM,” tutupnya. (Salsya)

uad.ac.id

Kemampuan Art of Interpretation sebagai Fondasi dalam Profesi Advokat

/in /by

Forum Legal Talk dan Pelatihan Advokasi oleh BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. BEM FH UAD)

Profesi hebat dalam dunia hukum bukan hanya hakim ataupun jaksa, melainkan juga advokat yang mampu menegakkan keadilan dan kebenaran pada sistem hukum di Indonesia. Tidak semua mahasiswa hukum memiliki minat untuk memasuki dunia advokasi, namun pemahaman dasar tentang profesi ini tetap penting.

Berdasarkan landasan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan forum legal talk dan pelatihan advokasi dengan tema “Mengenal Profesi Advokat sebagai Bagian dari Access to Justice” pada Minggu, 6 Juli 2025, di Warung Kopi Toleransi.

Sebagai mahasiswa hukum, pemahaman komprehensif mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, dan kode etik profesi advokat menjadi sangat penting. Selain itu, kemampuan berargumentasi juga perlu dikuatkan agar dapat mengaktualisasikan proses advokasi secara efektif.

“Mahasiswa hukum harus mampu memiliki kemampuan art of interpretation (seni berinterpretasi atau seni berargumentasi), baik secara materiil maupun formal, secara selaras,” ujar Gilang Permana, S.H., selaku Demisioner Gubernur BEM FH UAD yang hadir sebagai pemantik dalam kegiatan tersebut.

“Saya sering menemui advokat yang bagus secara materiil, tetapi tidak dengan formal; bagus secara teori, namun tidak dengan praktiknya. Maka, adanya pelatihan advokasi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta agar dapat melatih mental dan seni berinterpretasi dalam dunia hukum,” tambahnya.

Dengan demikian, program kerja ini diharapkan dapat melatih keterampilan dasar mahasiswa hukum di bidang advokasi untuk mengenal dan mempertimbangkan karier di bidang tersebut.

“Harapannya, dengan hadirnya saya di sini, saya mampu melatih keterampilan dasar mahasiswa hukum di bidang advokasi untuk mengenal dan mempertimbangkan karier di bidang advokasi dan hukum sebagai bentuk pengabdian terhadap keadilan,” tutup Gilang. (Salsya)

uad.ac.id

BEM FH UAD Adakan Pelatihan Public Speaking

/in /by

Penyampaian Materi pada Pelatihan Public Speaking BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sukses menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Public Speaking pada Minggu, 29 Juni 2025, di Ruang Kaca, Kampus IV UAD. Dr. Muhammad Najih Farihanto, S.I.Kom., M.A., turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.

Tema yang diusung pun sangat esensial, yakni “Suara Hukum, Suara Perubahan: Membangun Kepercayaan Diri melalui Public Speaking”. Tema tersebut diangkat karena banyak mahasiswa FH yang belum percaya diri dalam berbicara sehingga diperlukan sebuah pelatihan dan edukasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Muhammad Faris Mutaqin Tanjung, selaku pengurus acara pelatihan tersebut, mengatakan, “Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah karena banyak mahasiswa FH yang belum mampu mengembangkan kalimat dan belum percaya diri dalam berbicara, baik saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan, sehingga perlu diadakan pelatihan public speaking.”

Selain itu, materi yang disampaikan oleh Dr. Najih sangat relevan. Ia membahas mengenai cara menghadapi kecemasan dan percaya diri untuk berbicara di depan umum. Materi tersebut tentu sangat berguna bagi para hadirin dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka sangat antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut.

Kegiatan ini diadakan dengan harapan agar mahasiswa FH mampu meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, menguasai teknik berbicara yang efektif, dan menyampaikan pesan dengan jelas kepada audiens sehingga dapat membuka peluang karier di dunia kerja yang gemilang. (Salsya)

uad.ac.id

BEM FH UAD Adakan Kegiatan Bakti Sosial dan Penyuluhan Hukum

/in /by

BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Adakan Kegiatan Bakti Sosial dan Penyuluhan Hukum (Foto. Salsya)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengadakan kegiatan bakti sosial dan penyuluhan hukum dengan mengusung tema “Ketika Bercanda Jadi Tindak Pidana: Memahami Bullying dan Pelecehan Seksual dari Sisi Hukum” pada Minggu, 22 Juni 2025, di Desa Patehan, Kraton, Yogyakarta.

Ramdan Mahatma Rahantan, S.H., selaku alumnus Fakultas Hukum UAD, hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. “Dalam kehidupan sehari-hari, bercanda menjadi bagian umum dari interaksi sosial. Namun, tidak semua bentuk candaan dapat diterima sebagai sesuatu yang ringan atau menyenangkan. Terdapat batas-batas etika dan hukum yang harus diperhatikan, terutama ketika candaan berubah menjadi bentuk bullying (perundungan) atau pelecehan seksual,” ujarnya.

Program kerja Bakti Sosial dan Penyuluhan Hukum diadakan sebagai bentuk respons terhadap rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan Desa Patehan. Banyak yang belum menyadari bahwa candaan yang bernada merendahkan, melecehkan, atau mengandung unsur kekerasan verbal dapat tergolong sebagai tindak pidana.

Fenomena bullying dan pelecehan seksual pun masih sering terjadi, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan kerap dianggap hal biasa oleh pelakunya. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diajak untuk memahami batas antara candaan yang wajar dan perilaku yang melanggar hukum.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan secara hukum sebelum terjadi, sekaligus menumbuhkan budaya hukum yang sehat dan rasa aman di masyarakat. Selain itu, penyuluhan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berani melapor jika menjadi korban atau menyaksikan tindakan bullying dan pelecehan seksual.

Kegiatan ini juga akan melibatkan sekolah, karang taruna, dan kelompok pemuda agar kesadaran hukum dapat ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, program ini menjadi langkah preventif sekaligus edukatif dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, saling menghargai, dan peduli terhadap perlindungan hak asasi sesama. (Salsya)

uad.ac.id

Apakah AI Dapat Dimintai Pertanggungjawaban jika Menyebarkan Disinformasi dan Deepfake?

/in /by

Dikabarin BEM FH Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Salsya)

Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang disinformasi dan deepfake dalam konteks Artificial Intelligence (AI). Terlebih, pertanyaan besar di kalangan publik adalah, dapatkah AI dimintai pertanggungjawaban jika menyebarkan disinformasi dan deepfake?

Untuk merespons hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan Kegiatan Diskusi dan Kajian Bareng Rutin (DIKABARIN) dengan irisan topik yang esensial pada Minggu, 22 Juni 2025, di Warung Kopi Dua Masa.

Acara ini menghadirkan Zulham Fandy Raharusun, S.H., selaku mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai pemateri. Ia mengatakan, “Tanggung jawab atas muncul dan tersebarnya disinformasi serta deepfake yang dihasilkan oleh AI sebetulnya masih menjadi pertanyaan yang sering dipertanyakan.”

“Jika AI menyebarkan disinformasi dan deepfake, apakah bisa dimintai pertanggungjawaban? AI merupakan teknologi atau kecerdasan buatan. AI hanya sebatas objek hukum, bukan subjek hukum, sehingga apabila AI melakukan perbuatan tersebut dan menyebabkan kerugian, maka AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” tambahnya.

Dapat disimpulkan bahwa AI hanyalah objek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dalam pembaruan hukum pidana di masa depan untuk menjadikan AI sebagai subjek hukum agar bisa bertanggung jawab apabila melakukan perbuatan melawan hukum, seperti disinformasi dan deepfake.

Harapannya, diskusi ini mampu membentuk pola pikir yang kritis bagi mahasiswa hukum dalam mengawal kasus atau isu yang memang disebabkan oleh AI dan mampu membatasi diri dalam penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. (Salsya)

uad.ac.id

TENTANG | KRU | KONTAK | REKAPITULASI