Kuliah Bersama Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto FH UAD)

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemutus hubungan kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha, PHK menjadi permasalahan yang fundamental bagi Masyarakat Indonesia saat ini.

Atas dasar tersebut, Program Studi (Prodi) Magister Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar acara Kuliah Bersama untuk mengetahui terkait penyebab kenaikan jumlah yang signifikan terhadap pekerja ter-PHK di Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional tersebut diadakan pada 5 Mei 2025 di Kampus IV UAD. Hadir sebagai pemateri Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum., Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) dengan materi tentang penyebab PHK di Indonesia.

Dilansir dari data kependudukan, sebanyak 170 juta jenis pekerjaan baru diperkirakan akan muncul, didorong oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan baru dalam sektor green energy. Namun di sisi lain, sebanyak 92 juta pekerjaan akan tergantikan, terutama di sektor jenis pekerjaan repetitive akibat otomatisasi dan AI.

“Dengan kodisi seperti itu, perlu digarisbawahi untuk menyiapkan perusahaan dan tenaga kerja yang siap menghadapi era perubahan sehingga harus fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan, agar jumlah PHK tidak lagi bertambah,” ujarnya.

Jumlah pekerja yang terkena PHK di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Terdapat 25.114 jumlah pekerja ter-PHK di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 26.400 di tahun 2023, dan di 2024 mencapai sebanyak 77.965 pekerja yang di PHK.

Setelah dianalisis, penyebab PHK di Indonesia saat ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena tekanan ekonomi yang luas dan mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut bisa terjadi karena krisis ekonomi nasional/global, inflasi tinggi yang menurunkan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku secara signifikan, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga, dan menurunnya permintaan pasar secara drastis.

Kedua, karena adanya perubahan lanskap atau model bisnis yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Kondisi penyebabnya bisa karena digitalisasi proses kerja (kasir digantikan oleh self-service), otomatisasi industri (mesin menggantikan operator manusia), perubahan strategi perusahaan ke arah berbasis teknologi, dan pergeseran ke model gig economy atau kerja fleksibel.

“Dengan banyaknya tipe dan penyebab PHK di Indonesia, dibutuhkan solusi yang sangat memadai agar angka pengangguran dan PHK tidak lagi meningkat sehingga negara mampu mensejahterakan masyarakat dalam aspek apapun,” ungkapnya. (salsya)

uad.ac.id

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Dok. LDKM)

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sekaligus dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menjadi pemateri dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UAD di Binakarya Homestay, Yogyakarta, pada Sabtu, 19 April 2025.

Materi yang dipaparkan yakni pertama, berupa bagaimana seorang pemimpin saat mengambil keputusan dan kedua, agar menambah rasa sedap akan diskusi, ia pun menjelaskan istilah persidangan guna mengasah pengetahuan para hadirin sebagai mahasiswa FH.

Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat komunikatif, tanggung jawab, mampu mengambil keputusan dengan bijak, memiliki kecakapan intelektual, bersikap dewasa, serta mampu memberikan motivasi yang positif kepada kelompoknya dalam mencapai sebuah tujuan. “Pemimpin bisa saja lahir karena dipilih, diangkat, karena turun-temurun, maupun atas inisiatif sendiri,” ujarnya. Bagaimanapun pemimpin itu lahir, yang terpenting harus memiliki wibawa (power) terhadap hal yang ia lakukan.

Selanjutnya, materi yang dijelaskan terkait istilah persidangan yang sangat menarik. Ia mengatakan bahwa dalam persidangan terdapat etika-etika yang harus kita miliki seperti menyampaikan ide dengan jelas, menjadi pendengar yang baik, usahakan tidak mendominasi pembicaraan, serta menekan subjektivitas. Pemateri juga menjelaskan terkait ketukan palu sidang dalam persidangan.

Menariknya, ia menjelaskan istilah-istilah dasar dalam sidang secara rinci seperti, pleno (lengkap [dihadiri] oleh semua anggota), paripurna (lengkap [dihadiri] semua anggota dan biasanya menjadi rapat penutup), skorsing (penghentian sidang untuk sesaat sebab hal persidangan), pending (penghentian sidang sebab hal di luar muatan sidang), interupsi (pemotongan pembicaraan oleh anggota sidang terhadap peserta lainnya), dan kuorum (jumlah minimun orang yang harus hadir agar rapat dapat dilaksanakan).

Nurul Satria berharap dengan penjelasan materi terserbut, mahasiswa UAD khususnya FH, dapat menjadi pemimpin yang baik serta mampu menambah pengetahuan terkait istilah dalam persidangan. (Salsya Yunita)

uad.ac.id

Kajian Menjelang Buka Puasa Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Bersama Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. (Dok. Anove)

Dalam rangkaian Ramadan di Kampus (RDK) 1446 H, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali menggelar Kajian Menjelang Buka Puasa pada Senin, 17 Maret 2025, di Masjid Islamic Center UAD. Tema yang diangkat dalam kajian kali ini adalah “Islam dan Konstitusi”, dengan narasumber H. Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., yang merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum UAD.

Kajian tersebut membahas konsep kenegaraan dan konstitusi dalam perspektif Islam serta teori ketatanegaraan modern. Dalam pemaparannya, pembicara menjelaskan bahwa sebuah negara memiliki tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah, serta konstitusi sebagai aturan dasar yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan.

Dalam kajian ini, dikupas bagaimana konstitusi memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem pemerintahan yang stabil dan berkeadilan. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga landasan dalam mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memastikan hak-hak asasi manusia terlindungi. Selain itu, pembicara juga menekankan bahwa dalam perjalanan sejarah, kekuasaan sering kali disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembatasan dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam sistem pemerintahan.

Salah satu contoh nyata dalam sejarah Islam mengenai konsep konstitusi adalah Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad saw. Dokumen ini dikenal sebagai salah satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku atau agama. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam telah mengenal konsep tata negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Model ini kemudian dikaitkan dengan berbagai pendekatan negara-negara Islam modern dalam menyusun konstitusi mereka. Dari pembahasan tersebut, jamaah diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berbeda di setiap negara.

Tujuan utama kajian ini adalah mengeksplorasi peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam konteks konstitusi dan ketatanegaraan. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, konsep itu sejalan dengan tugas manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial, serta mengelola bumi dengan penuh keadilan.

Dari kajian bertema Islam dan Konstitusi ini, diharapkan peserta semakin memahami pentingnya konstitusi dalam menjaga stabilitas negara serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern. RDK UAD 1446 H terus menghadirkan kajian-kajian inspiratif yang memperkaya wawasan keislaman dan kebangsaan bagi sivitas akademika. (Anove)

uad.ac.id