Oleh
Wajiran, S.S., M.A.
(Dosen Ilmu Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakart)
Jika kita membandingkan layanan pemerintah antara negeri kita dengan negeri lain, kita akan merasa iri. Pelayanan umum di negeri lain sangat ramah, murah dan nyaman, ditambah lagi dengan jaminan keselamatan yang sangat memadai. Pelayanan yang disediakan pemerintah dari hasil pembayaran pajak masyarakat benar-benar bisa dirasakan semua kalangan. Kita ambil contoh sederhana saja di Malaysia, di negara yang umurnya lebih muda dari kita ini pelayanan umumnya sangat istimewa. Pelayanan transportasi seumpamanya, infrastruktur jalan sangat bagus, ongkos transportasi sangat murah. Jika di bandingkan dengan ongkos di negeri kita, dua kali lebih murah dari di negeri kita. Padahal, dari tingkat pendapatan perkapitanya jauh lebih tinggi mereka.
Hal ini sangat kontras dengan kondisi di negeri ini. Pelayanan umum pemerintah sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas layanan pemerintah yang notabene diambil dari pajak rakyat. Jika pun murah pelayanannya sangat tidak memenuhi syarat kenyamanan dan keselamatan.
Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang umumnya didanai dari pajak rakyat justru di jual kembali lebih mahal kepada rakyat. Rakyat dijadikan sapi perah. Masyarakat dianggap sebagai pasar potensial yang harus membayar mahal fasilitas umum. Pajak yang mereka bayarkan lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki otoritas. Layanan transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya dipatok standar harga swasta dengan alasan keseimbangan persaingan atau peningkatan layanan. Padahal seharusnya, layanan pemerintah harus lebih murah dan lebih baik dari swasta.
Kebijakan seperti ini jika dibiarkan akan menimbulkan kondisi yang tidak baik bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Ketidakadilan seperti inilah yang melahirkan banyak kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, wajar jika lahir gerakan-gerakan spearatis di daerah-daerah tertentu. Gerakan ini lahir karena ketidakpuasan mereka atas kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan golongan tertentu di negeri ini. Tidak adanya pemerataan pembangunan juga menjadi pemicu adanya gerakan-gerakan sparatis yang membahayakan persatuan dan kesatuan negeri ini.
Untuk bangkit dari keterpurukan, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah progresif untuk bisa mengembalikan kepercayaan rakyat di negeri ini. Pemerintah harus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Perbaikan perekonomian negeri ini dari hasil kekayaan negeri ini harus bisa dirasakan setiap golongan. Itu sebabnya perlu diambil langkah-langkah yang dapat menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi di negeri yang makmur ini.
Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas negeri ini diantaranya; Pertama, perlu dilakukan pengambilalihan aset-aset bangsa ini dari tangan asing. Gagasan Soekarno untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di negeri ini nampaknya perlu digalakan kembali. Tindakan itu akan mampu mengembalikan kejayaan bangsa ini untuk menjadi negara yang makmur. Bangsa ini tidak akan pernah bisa berjaya sepanjang masih dalam kekangan dan intervensi negara lain. Kekayaan alam bumi tercinta ini adalah modal utama untuk membangun bangsa ini.
Kedua, pemerintah harus menggalakan produk dalam negeri. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur segala produk yang beredar di negeri ini. Itu sebabnya pengaturan terhadap persebaran produk perlu dikendalikan agar masyarakat tidak terjajah dengan produk-produk asing. Produk dalam negeri harusnya lebih diutamakan agar memberikan kesejahteraan rakyat banyak. Membanjirnya produk-produk luar negeri hanya akan memberi keuntungan pada segelintir orang.
Ketiga, masyarakat bangsa ini telah kehilangan identitas. Nilai-nilai luhur Pancasila yang ditanamkan oleh para Founding Father negeri ini telah luntur seiring dengan membanjirnya arus informasi yang sedemikian terbuka. Globalisasi telah menjadikan rakyat bangsa ini kehilangan arah, bahkan lupa terhadap identitas diri sendiri. Generasi penerus kita lebih bangga dengan produk budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri. Faham ini telah membawa perilaku yang menyimpang bagi sebagian besar generasi muda. Walhasil, negeri ini seolah negeri tidak bertuan, yang menjadi bancaan bagi banyak kekuasaan asing. Itu sebabnya pemerintah harus mengembalikan orientasi budaya masyarakat kepada ideologi bangsa, Pancasila.
Keempat, munculnya ormas-ormas gadungan yang saat ini menjamur di negeri ini akibat lemahnya pengeterapan hukum. Pemerintah harus mengatur dan mengendalikan organisasi-organisasi yang bisa melemahkan persatuan dan kesatuan. Setiap organisasi yang lahir akan membawa faham, pemikiran dan ideologi yang berbeda. Hal ini akan melahirkan kondisi mudahnya masyarakat dipecah belah dan diadudomba. Rakyat akan berperang melawan saudaranya sendiri, masing-masing saling tikam. Walhasil, negeri ini lemah dan rentan terhadap serangan dari negara lain.
Kelima, sudah saatnya bangsa ini mengevaluasi diri akan orientasi demokrasi yang diimplementasikan selama ini. Demokrasi yang kita anut sepertinya telah kebablasan. Kita menganut sistem demokrasi yang digaungkan oleh Amerika Serikat secara membabibuta. Kita sering bangga dicap sebagai negara yang paling demokratis, padahal sesungguhnya kita telah dipecah belah. Barat memuji kita karena telah berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa kita.
Keenam, pemerataan pembangunan di negeri ini harus segera direalisasikan. Adanya otonomi daerah merpupakan upaya untuk menyamaratakan hak atas kekayaan negeri ini. Namun hal ini haruslah diikuti kebijikan seimbang yang memberikan kekuatan pemerintah daerah membangun daerah dengan kekakayaan alam yang dimiliki. Pembangunan infrastruktur harus merata karena hal ini akan menjadi modal dasar pembangungan di setiap wilayah di negeri ini.
Kita berharap pemilihan presiden 2014 akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak sekedar memikirkan kelompok dan golongannya sendiri. Seorang pemimpin yang berani pasang badan memperjuangan kemakmuran rakyat adalah impian atas terselesaikannya persoalan besar bangsa ini. Semoga!
Auditorium Kampus I UAD menjadi saksi dicetuskannya “Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014”. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Fakultas Hukum UAD menjalin kerja sama dalam Seminar Nasional “Peran Perguruan Tinggi dan Sekolah dalam Pengawasan Pemilu 2014” yang diselenggarakan hari Jumat (27/9). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong masyarakat, terutama mahasiswa dan pelajar untuk menyukseskan pemilu 2014. Seminar ini dihadiri oleh Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. (Ketua Bawaslu RI), Dr. Ferry Rizky Kurniawan (anggota KPU RI), Dr. Zaenal Arifin, S.H., LL.M. (Pengamat Politik dan Pegiat Anti Korupsi), dan Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H (Dekan Fakultas Hukum UAD).
Yogyakarta (8/10), sebelas stand produk Posdaya Universitas se-DIY dan Jateng berkumpul di gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pameran Produk Posdaya diselenggarakan dalam rangka mensyukuri kelahiran UIN Sunan Kalijaga ke-62 serta memamerkan produk posdaya dari sebelas universitas se-DIY dan Jateng.
“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi” (QS Al-Mutaffifin ayat 1-3)
Mahasiswa baru (angkatan 2013) Fakultas Psikologi UAD mengadakan acara bakti sosial. Pengumpulan dana bakti sosial telah dilakukan pada acara Program Pengenalan Kampus (P2K) 2-7 September lalu. Dana tersebut diwujudkan dalam paket sembako dan alat-alat tulis.