Rektor Lantik Pejabat Baru UAD
Pelantikan Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas dan Kepala Bidang UAD oleh Rektor UAD Dr. Muchlas, M.T.
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) baru saja melantik pejabat baru kepala unit kerja di tingkat universitas dan kepala bidang. Pelantikan menyasar 17 kepala biro, kepala lembaga, kepala badan, dan kepala kantor. Selain itu juga ada 39 kepala bidang yang dilantik.
Dr. Muchlas, M.T. Rektor UAD mengatakan, struktur baru merupakan penyegaran dari struktur lama. “Kami mengubah struktur ini dengan dasar bahwa UAD saat ini mengalami tantangan sangat besar. Hal tersebut akibat pengaruh eksternal dan dinamika internal di UAD,” katanya di Kampus IV UAD, Sabtu (5-9-2020).
Ia menambahkan, perubahan dimaksudkan agar UAD adaptif terhadap keadaan, sehingga perlu penyesuaian struktur. Perubahan dilakukan pada sistem tata kelola, beberapa struktur organisasi dilakukan penggabungan.
Pelantikan Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas dan Kepala Bidang UAD oleh Rektor UAD Dr. Muchlas, M.T.
“Dengan struktur yang cukup besar, penggabungan dimaksudkan agar tidak terjadi overlap. Di saat pendemi Covid-19, perubahan kami sesuaikan dengan kondisi agar terjadi efisiensi,” jelasnya.
Dari penjelasannya, tantangan UAD memasuki fase yang sangat dinamis seiring dengan munculnya berbagai isu disrupsi yang menyasar dunia pendidikan. Banyak faktor yang memengaruhi, seperti revolusi Industri 4.0, pandemi Covid-19, perkembangan dan perubahan regulasi, serta kebijakan pendidikan yang tak terduga.
“Selain itu, tersedianya fasilitas open source yang dapat diakses dengan mudah melalui internet oleh masyarakat telah memunculkan konsep-konsep baru dalam penyelenggaraan institusi pendidikan. Seperti cyber campus, cyber university, online university, dan sejenisnya.
Pelantikan Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas dan Kepala Bidang UAD oleh Rektor UAD Dr. Muchlas, M.T.
Munculnya pandemi sebagai penyakit secara global juga menjadikan dunia pendidikan tinggi harus menyesuaikan tata kelolanya. Sehingga, perguruan tinggi dapat bertahan dalam jangka waktu panjang.
“Pada sisi lain, kebijakan tentang kampus merdeka oleh pemerintah membawa implikasi perubahan kebijakan-kebijakan tata kelola secara internal. Ini harus kami respons secara cepat, tepat dan bijaksana,” tandas Muchlas. (ard)
