Survei PSKP UAD Ungkap Lima Program Prioritas Pemerintah yang Paling Sedikit Dirasakan Manfaatnya
Pemaparan hasil riset Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran (Foto. PSKP UAD)
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memaparkan hasil riset nasional bertajuk “Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa” pada 19 Oktober 2026. Survei ini menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia untuk mengevaluasi manfaat 15 program unggulan pemerintah berdasarkan persepsi mahasiswa sebagai bagian dari pemilih terdidik (educated voters).
Hasil survei menunjukkan lima program prioritas yang paling sedikit dirasakan manfaatnya oleh responden. Komponen Cadangan (Komcad) TNI menempati posisi terbawah dengan 9,78 persen atau 81 responden, disusul kenaikan gaji hakim sebesar 11,11 persen atau 92 responden, serta pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) sebesar 12,20 persen atau 101 responden. Sementara itu, program cetak sawah baru dipilih oleh 15,34 persen atau 127 responden, dan pendirian SMA Unggul Garuda sebesar 17,27 persen atau 143 responden.
Hilma selaku Direktur Eksekutif PSKP UAD menyampaikan bahwa rendahnya persepsi manfaat terhadap kelima program tersebut berkaitan dengan pandangan mahasiswa mengenai dampak langsung kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Mahasiswa memandang bahwa kebijakan peningkatan insentif aparatur hukum, sekuritisasi fisik, alih fungsi lahan skala besar, maupun pembentukan lembaga eksklusif baru belum memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat luas,” katanya.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan peningkatan integritas penegak hukum, pemerataan kualitas fasilitas pendidikan, serta efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, kebijakan yang berorientasi pada pembangunan fisik dan pembentukan kelembagaan baru perlu dievaluasi agar alokasi anggaran dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan temuan tersebut, PSKP UAD merekomendasikan penataan ulang prioritas belanja negara, termasuk mengaitkan kenaikan tunjangan pejabat dengan indikator kinerja, mengevaluasi efisiensi program Komcad, dan memberlakukan moratorium proyek fisik baru.
PSKP UAD juga mendorong pengalihan anggaran untuk penambahan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, perbaikan infrastruktur irigasi lokal, serta penguatan layanan dasar yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Juni)
