Webometrics, sebuah situs yang melakukan pemeringkatan universitas-universitas di seluruh dunia berdasarkan parameter digital, kembali mengeluarkan pemeringkatan terbaru pada Januari 2013. Setiap tahunnya, Webometrics mengeluarkan dua kali rilis pemeringkatan, yaitu pada Januari dan Juli. Kali ini, ada 356 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk pemeringkatan Webometrics.

Pemeringkatan oleh Webometrics ini didasarkan pada sejumlah aspek, antara lain terkait konten global yang terindeks oleh Google, jumlah rich file (pdf, doc, docs, dan ppt) yang terindeks di Google Scholar, dan karya akademik yang terpublikasi di jurnal internasional.

Tujuan dari pemeringkatan ini adalah mempromosikan publikasi situs, mendukung keterbukaan akses, dan akses elektronik untuk publikasi ilmiah. Indikator situs dinilai sangat berguna untuk pemeringkatan karena tak hanya berdasarkan jumlah kunjungan, tetapi juga pada jumlah konten global dan visibilitas dari universitas yang bersangkutan.

Berikut adalah peringkat 100 besar perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, seperti dimuat pada situs Webometrics:

100 besar perguruan-perguruan tinggi di Indonesia

1 440 Universitas Gadjah Mada

2 497 Institute of Technology Bandung 1875

3 581 University of Indonesia

4 634 Gunadarma University

5 722 Brawijaya University

6 781 Diponegoro University

7 839 Bogor Agricultural University

8 848 Institut Teknologi Sepuluh Nopember

9 885 Universitas Padjadjaran

10 929 (2) Airlangga University

11 1020 Petra Christian University

12 1045 Universitas Negeri Malang

13 1078 Universitas Sriwijaya

14 1097 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

15 1108 Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education

16 1196 Universitas Islam Indonesia

17 1240 Universitas Sebelas Maret

18 1277 Universitas Mercu Buana

19 1440 Universitas Muhammadiyah Malang

20 1481 Hasanuddin University

21 1528 Indonesia University of Computer UNIKOM

22 1707 Universitas Negeri Semarang

23 1720 Universitas Muhammadiyah Surakarta

24 1783 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa)

25 1848 Bina Nusantara BINUS University

26 1926 Universitas Udayana

27 1939 Yogyakarta State University

28 1951 Universitas Sumatera Utara

29 1985 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta

30 1991 Universitas Lampung

31 2000 Informatics and Computer College Stmik Amikom

32 2013 Andalas University

33 2043 Universitas Pendidikan Ganesha

34 2080 Universitas Jenderal Soedirman

35 2096 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang [Image:

36 2400 AHMAD DAHLAN UNIVERSITY

37 2627 STISI Telkom

38 2653 Universitas Narotama

39 2768 Universitas Surabaya

40 2785 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

41 2785 Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

42 2809 Universitas Riau Beranda

43 2852 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

44 2875 Institut Teknologi Nasional

45 2956 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

46 2985 (1) Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya

47 3002 Universitas Negeri Surabaya

48 3012 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

49 3045 Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia

51 3140 Universitas Negeri Padang

52 3182 Universitas Nusa Cendana

53 3200 Maranatha Christian University

54 3236 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

55 3266 Universitas Dian Nuswantoro

56 3310 Politeknik Negeri Malang

57 3311 Duta Wacana Christian University

58 3360 Universitas Negeri Papua

59 3364 STIKOM Surabaya

60 3366 Universitas Hang Tuah

61 3424 Universitas Katolik Parahyangan

62 3425 (1) Universitas Tarumanagara

63 3450 Institut Sains & Teknologi Akprind

64 3544 Universitas Terbuka

65 3700 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)

66 3759 Universitas Negeri Makassar

67 4036 Universitas Trisakti

68 4044 ISI Denpasar

69 4096 Universitas Sam Ratulangi

70 4173 Universitas Kristen Satya Wacana

71 4358 Universitas Bengkulu

72 4370 Telkom Institute of Management

73 4419 Universitas Negeri Gorontalo

74 4419 STMIK MDP & STIE MDP

75 4463 Universitas Jember

76 4535 Universitas Pasundan

77 4602 Universitas Islam Bandung

78 4651 Universitas Muslim Indonesia

79 4780 Universitas Bina Darma

80 4832 Universitas Katolik Soegijapranata

81 4836 Politeknik Telkom

82 4862 Universitas Kuningan

83 4919 Widya Manadala Catholic University

84 4922 Universitas Tadulako

85 4935 Universitas Pancasila

86 5010 Islamic University of Sultan Agung

87 5072 Universitas Muhammadiyah Semarang

88 5130 Universitas Tanjungpura

89 5150 Atma Jaya Yogyakarta University [Image: Details.jpg]

90 5150 Universitas Darussalam Ambon [Image: Details.jpg]

91 5166 Universitas Negeri Jakarta

92 5211 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

93 5265 Universitas Negeri Medan

94 5375 Universitas Stikubank Semarang

95 5413 Universitas Lambung Mangkurat

96 5485 Universitas Pelita Harapan

97 5629 Universitas Paramadina

98 5724 Universitas Jambi

99 5834 Universitas Sanata Dharma

100 5921 Muria Kudus University

UAD 36 Peringkat Indonesia

2400 Peringkat Dunia

Read more

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD Yogyakarta

Judul tulisan ini mirip dengan judul berita yang pernah muncul di sebuah harian nasional beberapa hari lalu. Penulis sengaja menggunakannya, tanpa mengubah sedikit pun dengan beberapa alasan. Sekurangnya, ada dua alasan yang mendasar, yaitu pertama, judul itu dibaca sebagai realitas/kenyataan yang saat ini sedang terjadi, dan kedua, judul itu pula dibaca sebagai tantangan yang mestinya dijawab dengan komitmen dan perbuatan. Dengan kedua alasan itu, kita akan terhindar dari kemungkinan yang terburuk: Indonesia darurat dokumentasi bahasa.

Alasan pertama, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini muncul dari RMT Multamia Lauder, seorang guru besar bidang bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Sebagai orang yang menaruh minat pada bidang sosiolinguistik, khususnya etnolinguistik, Multamia Lauder seolah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya dokumentasi bahasa, khususnya bahasa-bahasa daerah yang kondisinya terancam mengalami kepunahan.

Terkait itu, dalam sebuah edisinya, majalah Tempo pernah menurunkan liputan tentang aktivitas para peneliti LIPI yang terjun ke wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, seperti Flores, Maluku, dan Papua. Diberitakan, bahwa di daerah Flores ada satu dialek bahasa daerah yang penuturnya tinggal seorang diri. Bisa dibayangkan jika penutur tadi suatu waktu meninggal dunia, dialek bahasa daerah itu pun hilang. Makanya para peneliti LIPI dengan usahanya yang tak kenal menyerah, mencatat dan merekam dialek bahasa tersebut.

Namun, catatan tinggal catatan; rekaman tinggal rekaman, ternyata kaset yang digunakan untuk merekam tidak terawat dengan baik. Alih-alih dirawat, justru dibiarkan rusak dengan sendirinya. Alhasil, usaha yang telah dilakukan oleh para peneliti LIPI menjadi sia-sia, muspra. Kejadian ini pun mengingatkan kita pada berita tidak terawatnya dokumentasi sastra pada Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, beberapa waktu lalu. Jika tak salah ingat, Pemerintah DKI Jakarta saat itu sudah tidak lagi mengucurkan dana perawatan bagi PDS HB Jassin.

Alasan kedua, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini mestinya dipahami sebagai suatu tantangan yang perlu dijawab dengan komitmen dan perbuatan, terutama oleh/dari pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, jujur saja, nasib bahasa daerah ditentukan oleh penuturnya sendiri. Seolah pemerintah daerah menutup mata terhadap kewajibannya untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi.

Bahasa Jawa, misalnya, sebagai bahasa yang memiliki jumlah penutur sangat banyak dan beragam dialek itu, namun belum tentu aman dari ancaman kepunahan. Selama ini, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah barulah pada tahap pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bahasa Jawa, tidak lebih dari itu. Terlepas dari kenyataan betapa banyak siswa yang tidak berminat menggunakan bahasa Jawa, hal itu menjadi kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Entahlah, apakah pemerintah daerah terbuka matanya akan hal tersebut.

Sementara itu, penerbitan karya-karya sastra daerah, khususnya sastra Jawa, berjalan tersendat-sendat. Untungnya Ajip Rosidi melalui Yayasan Rancage-nya, juga Rachmat Djoko Pradopo melalui Yasayo-nya, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pengarang-pengarang yang setia berkarya sastra dengan bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Bali). Meski bersifat nonprofit, juga nonpartisan partai politik, kedua yayasan tersebut secara rutin memberikan penghargaan bagi pengarang-pengarang sastra daerah.

Kita telah memiliki Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang dibangun dengan susah payah oleh almarhum HB Jassin. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasanya, selayaknya pusat dokumentasi tersebut kita jaga sepenuh hati. Pun, jika kita nantinya memiliki pusat dokumentasi sekelas PDS HB Jassin, maka kita jaga pula sepenuh hati. Jika tidak, pada tahun 2045 mendatang bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Dayak, hingga Flores hanya akan dapat kita jumpai dalam museum bahasa yang bisu dan pengap.[]

Read more

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta

Saat ini, pemasyarakatan sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah, masih dianggap kurang baik. Bagi masyarakat kita, sastra bukanlah sebuah kebutuhan yang mestinya dipenuhi layaknya kebutuhan pokok sehari-hari. Betapa tidak? Lihatlah tiras penjualan buku-buku sastra belakangan ini, meskipun beberapa mengalami cetak ulang (best seller), namun hal itu tidak lantas menjamin bahwa masyarakat kita memiliki kegemaran membaca yang tinggi.

Selain dianggap bukan kebutuhan, bagi masyarakat kita, sastra juga tidak mendatangkan keuntungan ekonomi. Lain halnya dengan kegiatan pentas musik atau olahraga yang memperoleh dukungan dana besar dari pihak sponsor. Di sisi lain, harga buku sastra yang cenderung mahal, selain juga kurang tersedia di toko-toko buku dan perpustakaan daerah, justru mengakibatkan kurang populernya sastra Indonesia dan daerah di mata siswa dan mahasiswa.

Deskripsi di atas, jelas menyebabkan rendahnya mutu pembelajaran sastra Indonesia dan daerah. Dalam makalahnya, Budi Darma (1999) mengidentifikasi faktor-fakor penyebab ketidakberhasilan pembelajaran sastra Indonesia dan daerah. Di mata guru besar sastra Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu, ada 12 faktor, di antaranya, mutu calon guru bahasa Indonesia tidak baik, minat baca siswa-guru kurang, dan kemampuan menulis siswa-guru kurang.

Kondisi serupa juga kita jumpai pada jenjang pendidikan tinggi (PT). Para mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Jurusan Sastra Indonesia rata-rata memiliki minat baca yang kurang. Jika minat baca kurang, logikanya kemampuan menulisnya juga kurang. Pada gilirannya, tatkala mahasiswa tersebut menyusun tugas akhir skripsi atau makalah cenderung “asal-asalan” (asal kutip sana-sini, tidak membaca buku aslinya).

Melalui artikel ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran guna memasyarakatkan sastra Indonesia dan daerah, baik di lingkup pendidikan maupun masyarakat umum. Pertama, pembelajaran sastra lebih diarahkan pada ketrampilan mengarang. Untuk itu, para guru/dosen serta pimpinan sekolah/kampus dapat menyediakan sarana publikasi karangan, selain juga memberikan insentif bagi para penulisnya.

Kedua, para siswa dan mahasiswa sebisa mungkin diajak untuk menyenangi karya sastra, baik puisi, prosa, maupun drama. Terlepas dari genre-nya apakah sastra pop atau sasta bukan-pop, kelebihan dan kekurangan pada masing-masing, kita perlu terima dengan lapang dada. Yang penting bagi kita, para siswa dan mahasiswa melek karya sastra terlebih dahulu, lantas barulah diajak untuk berpikir perihal kebermanfaatan karya sastra itu bagi dirinya dan orang sekitar.

Keiga, pihak sekolah/kampus dapat menambah frekuensi kegiatan sastra berupa seminar, lokakarya, bedah buku, lomba mengarang, lomba membaca, dan lain-lain. Jika perlu, kegiatan-kegiatan tersebut tak hanya digelar di sekolah/kampus, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Pula, penyediaan buku-buku sastra di ruang tunggu hotel, bank, halte, hingga pasar perlu dipikirkan sebagai upaya konkret guna mendekatkan sastra dengan masyarakat.

Keempat, pihak pemerintah daerah (kota/kabupaten), khususnya lingkup DI Yogyakarta dapat mengajak masyarakat untuk menghormati para mendiang sastrawan layaknya pahlawan bangsa. Caranya, dengan menjajaki pemberian nama mendiang sastrawan kita pada nama jalan di DI Yogyakarta. Misalnya, Jalan Kuntowijoyo, Jalan Umar Kayam, Jalan Linus Suryadi AG, Jalan Kirjomulyo, atau Jalan WS Rendra. Senoga saja upaya-upaya di atas berhasil![]

Read more

Dani Fadillah*

Saat ini kita sedang dalam masa penantian terkait kebijakan bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mentukan siapa yang akan menenpati posisi yang telah ditinggalkan oleh Andi Alfian Mallarangeng sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora), setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/12) lalu. Harapannya pun, bapak Presiden SBY turut serta mengganti komposisi kabinet (reshuffle menteri) lainnya yang dinilai tidak bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya pemerintah mensejatrahkan rakyat.

Kekosongan posisi menpora harus segera ditanggulangani secepatnya mengingat berbagai persoalan dunia keolahragaan Indonesia yang sangan njelimet. Selain karena minimnya prestasi olahraga kita, keberadaan menpora diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dualisme manajemen sepak bola Indonesia, mengingat ketika Andi Alfian Malarangeng hendak membenahi persepakbolaan tanah air, yang bersangkutan keburu mengundurkan diri. Itulah sekilas alasan sederhana yang mengapa bapak Presiden harus segera menunjuk pengganti Andi Alfian Malarangeng di Kemenpora. Sambil menyelam minum air, harapannya menteri-menteri di kabinet yang masuk dalam kategori “pemalas” dapat turut diganti oleh Presiden demi efektivitas jalannya pemerintahan agar pencapaian pembangunan nasional bisa terlaksana sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat kampanye lalu.

Persoalan menteri mana saja yang masuk kategori “pemalas” dan harus segera diganti, bapak Presiden bisa memonitor melalui hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 sudah menandai menteri-menteri mana saja yang masuk dalam kategori tidak layak untuk dipertahankan. Aspirasi dari masyarakat juga jangan dikesampingkan oleh bapak Presiden, karena rakyat juga memiliki penilaian tersendiri terkain menteri mana yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi dan mana yang harus di-reshuffe, penilaian masyarakat pada umumnya jauh dari kepentingan politik. Mengingat masa kabinet ini tinggal dua tahun lagi maka ressufle harus segera dilaksanakan, karena jika terlambat kemungkinan besar tidak akan memiliki efek yang signifikan bagi perkembangan nasional.

Reshuffle kali ini harus berbeda dengan sebelumnya. Jika pada kondisi yang sudah-sudah bapak Presiden cenderung banyak kompromi dan terkadang malah terkesan bertele-tele, maka kali ini harapannya bapak Presiden SBY harus berani menggunakan hak preogratifnya untuk mencopot menteri-menteri yang tidak kredibel dan profesional dengan berani untuk kebaikan bangsa. Meski menteri yang bersangkutan merupakan kader dari partai bapak Presiden sendiri.

Kita tentu berharap Presiden mampu untuk membuktikanbahwa beliau mampu mampu untuk menentukan siapa yang pantas dan berkapabilitas di bidangnya. Presiden harus pintar memilih menteri yang siap bekerja demi bangsa dan negara jauh dari kepentingan dan sikap transaksional.

Kemudian pada saat menentukan siapa menpora yang baru, figur yang bersangkutan harus benar-benar paham atas berbagai permasalahan olahraga tanah air. Supaya di masa depan dunia olahraga tanah air menjadi kebanggaan kita bersama sebagai rakyat indonesia. Memang, jalinan komunikasi dengan partai politik apa lagi yang berada dalam jalinan koalisi itu penting. Akan tetapi jangan sampai hak prerogatif Presiden untuk menunjuk menteri tersandera oleh kepentingan politik sekumpulan orang yang tidak dipilih oleh rakyat untuk menjadi orang nomor satu di indonesia.

Jika Presiden didikte maka sama saja bohong, reshuffle sekali lagi hanya proses transaksional bagi-bagi jatah kekuasaan sajaakankan Presiden SBY memiliki keberanian untuk melakukan terobosan dalam merombak kabinetnya.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,

Pengamat Komunikasi Politik

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dani Fadillah

TTL : Langsa, 29 Juni 1988

Alamat : Perumahan Jatimulyo Baru Blok F-2 Yogyakarta

Telp : 0898 5117 210

E-Mail : danifadillah@uad.ac.id

Riwayat pendidikan

• S1 UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

• S2 UGM Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

• Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga 2009

• Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Kabupaten Sleman 2010

Read more

Rabu 30 Januari 2013, Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Drs. Kasiyarno, M.Hum melantik 10 dekan di lingkungan UAD untuk masa jabatan 2013-2017. Acara pelantikan tersebut berlangsung di auditorium kampus 1 UAD, Jl. Kapas No. 9 Semaki Yogyakarta.

Setelah melakukan pelantikan Dekan di lingkungan UAD masa jabatan 2013-2017, Drs. Kasiyarno, M.Hum memberikan sambutan. Dalam arahananya Drs. Kasiyarno, M.Hum mengharapkan agar 10 dekan baru yang terpilih dapat mengemban amanah, meningkatkan kualitas, dan mampu mengembangkan fakultas.

“Tentu tidak mudah untuk mencapai kualitas dan mengembangkan fakultas. Ini karena persaingan antar perguruan tinggi amat ketat. Dengan begitu dekan baru dapat membuat fakultas menjadi baik sehingga bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain,” kata Kasiyarno.

Untuk mencapai hal itu, lanjut Kasiyarno, butuh mimpi dan kerja keras. Kasiyarno menjabarkan bahwa mimpi dalam rangka membangun visi dan misi dan kerja diperlikan untuk merealisasikan mimpin.

Ikut memberikan sambutan adalah Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Dr. Chairil Anwar yang menyatakan bersyukur mengenai pemilihan dekan masa jabatan 2013-2017 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PP Muhammadiyah.

Adapun dekan di lingkungan UAD yang dilantik terhitung tanggal 30 Januari 2013 sampai 31 Januari 2017, diantaranya:

1. Drs. Parjiman, M.Ag sebagai dekan Fakultas Agama Islam

2. Dra. Salamatun Asakdiyah, M.Si sebagai dekan Fakultas Ekonomi

3. Drs. Choirul Anam, M. Si sebagai dekan Fakultas Psikologi

4. Dra. Trikinasih Handayani sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

5. Drs. Umarino, M.Hum sebagai dekan Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi

6. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H sebagai dekan Fakultas Hukum

7. Kartika Firdausy, S.T., M.T sebagai dekan fakultas Teknologi Industri

8. Drs. Sris Thobirin, M.Si sebagai dekan Fakultas MIPA

9. Rosyidah, S.E., M.Kes sebagai dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

10. Dr. Dyah Aryani Perwitasari, Apt., M.Si., Ph.D sebagai dekan fakultas Farmasi.

Semoga dekan baru tersebut dalam menjalankan amanah dengan baik. Amin..!. (Sbwh)

Read more