Soroti Krisis Iklim, Pengajian Ramadan PWM DIY Kupas Tuntas Dinamika Politik dan Kebijakan Ekologi
Pemaparan materi Pengajian Ramadan PWM DIY di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Humas UAD)
Melanjutkan rangkaian kajian ekologis pada Pengajian Ramadan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, sesi Materi IV menyoroti isu lingkungan dari sudut pandang yang lebih makro, yakni Isu Politik dan Kebijakan. Diskusi yang berlangsung pada Ahad, 1 Maret 2026 di Amphitarium Kampus IV Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ini menghadirkan dua pakar kompeten untuk membedah tema “Dinamika Politik dan Kebijakan Ekologi di Era Perubahan Iklim”.
Pemateri pertama, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, MCP, Ph.D., memaparkan bahwa perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu ilmiah, melainkan krisis politik global. Efek rumah kaca yang kian parah akibat aktivitas manusia telah memicu peningkatan intensitas dan kompleksitas bencana hidrometeorologi, yang dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat, seperti halnya bencana yang sempat melanda kawasan Wonosari.
Rahmawati menegaskan bahwa lingkungan telah menjadi arena pertarungan politik karena menyangkut sumber daya ekonomi, kepentingan pembangunan, hak masyarakat, dan legitimasi pemerintah. Ia menyoroti fenomena Pilkada yang kerap menjadikan hutan dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai “komoditas politik” yang mudah ditukar dengan izin usaha maupun konsesi lahan. Mengingat kuatnya pengaruh aktor swasta di sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan, ia mendorong peran aktif masyarakat sipil untuk melakukan kampanye, monitoring, serta evaluasi pengelolaan lingkungan guna mengawal cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Sejalan dengan hal tersebut, pemateri kedua, Guru Besar Bidang Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengkritisi realitas tata kelola lingkungan di Indonesia yang lebih condong pada praktik politik ekologi. Ia menyebutkan bahwa regulasi sering kali dibuat untuk melayani kepentingan kapitalisme dan didukung oleh elite politisi. Relasi timpang antara orientasi pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan ini berdampak pada tingginya polusi dan memicu terjadinya ecocide atau perusakan ekosistem secara masif.
“Pada tahun 1978, hutan di Indonesia ada 143 juta hektare, namun hari ini hutan kita tinggal 112 juta hektare. Berapa banyak hutan kita yang sudah terdeforestasi?” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa meski Indonesia telah memiliki dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai Perjanjian Paris, implementasinya kerap berkebalikan dengan fakta di lapangan. Mengutip forum COP ke-30, ia juga mengingatkan bahwa perkotaan adalah sumber pencemaran terbesar. Oleh karena itu, penanaman hutan secara global tidak akan efektif menurunkan suhu bumi jika tingkah laku masyarakat perkotaan tidak berubah. Ia mengimbau aksi nyata yang bisa dimulai dari rumah, seperti menghemat penggunaan listrik dan perangkat AC.
Sebagai solusi atas krisis iklim dan kebijakan yang tumpang tindih ini, Prof. San Afri menawarkan konsep keadilan ekologi. Hal ini menuntut adanya akses pemerataan SDA yang berkeadilan, pemanfaatan yang tidak merusak daya dukung ekosistem, serta perlindungan lingkungan hidup yang menjamin keberlanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Ito)
